jpslot

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

inislot88

Polda Metro Jaya masih kaji penangguhan penahanan Siskaeee******

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya hingga saat ini masih mengkaji soal penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus film porno, Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee.

"Jadi, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima surat permohonan (penangguhan) tersebut, tentunya kami akan kaji dan pertimbangkan oleh penyidik," Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis.
Ketika ditanyakan soal adanya gangguan kejiwaan pada Siskaeee yang jadi salah satu alasan penangguhan penahanan, Ade Ary menjelaskan masih didalami oleh penyidik. "Nanti akan didalami penyidik, tergantung perkembangan penyidikan oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," katanya. Sebelumnya, kuasa hukum tersangka kasus film porno, Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee, Tofan Agung Ginting mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan penangguhan penahanan bagi kliennya.
"Jadi hari ini kita sudah buat surat permohonan penangguhan penahanan dan nanti kita mau sampaikan kepada Dirreskrimsus Polda Metro Jaya," katanya..
Sebagai kuasa hukum Siskaeee, dia menjaminkan dirinya bahwa Siska tidak akan kabur dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
Tofan juga menambahkan dirinya belum bisa bertemu dengan kliennya karena masuk jam istirahat saat dirinya datang ke Polda Metro Jaya. Selain itu, Tofan menyebutkan alasan Siskaeee dilakukan perlu ditangguhkan penahanannya karena kliennya sedang sakit.
"Menurut informasi, tapi kami belum menerima surat dari RS, bahwasanya Siskaeee ada mengalami gangguan kesehatan, itu informasi yang kita terima dari manajernya," katanya.

Baca juga: Kuasa hukum Siskaeee ajukan penangguhan penahanan
Baca juga: Siskaeee langsung ditahan

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Bumi ini agak jahat

nama slot yang gacor

Hujan turun di JCC sebelum debat cawapres dimulai******

Jakarta (ANTARA) - Hujan turun di Jakarta Convention Center (JCC)
sekira pukul 17.14 WIB sebelum debat calon wakil presiden (cawapres) dimulai pada Minggu petang.

Hujan tersebut kemudian membuat petugas keamanan yang berjaga di luar gedung merapat semakin ke arah gedung.

Pantauan di lokasi, pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md telah tiba di lokasi pukul 16.35 WIB dan terus melantunkan yel-yel masing-masing.

Sementara itu, pendukung pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies - Muhaimin baru tiba di lokasi pada pukul 17.20 WIB.

Diketahui, KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.


Baca juga: "Naruto" dukung Prabowo-Gibran di debat cawapres Pemilu 2024

Baca juga: Kampanye hari ke-55, Ganjar ke Jabar dan Jatim, Mahfud fokus debat

Baca juga: Ganjar-Mahfud siap jika konflik Wadas dibahas di Debat Pilpres 2024

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Kotak Makanan Ogre

demo kakek zeus 1000

Polda NTB tangani laporan perampasan sepeda listrik di Trawangan******

Mataram (ANTARA) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menangani laporan tindak perampasan sepeda listrik milik para pengusaha oleh sekelompok warga di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Komisaris Besar Polisi Syarif Hidayat di Mataram, Senin, membenarkan adanya laporan tindak perampasan sepeda listrik itu.

"Iya, laporannya ada di meja saya, belum saya terima. Ada kemungkinan laporan seperti ini akan kami limpahkan ke polres biar cepat dilakukan penyelidikan," kata Syarif.

Pelapor tindak perampasan ini merupakan Ketua Asosiasi Sepeda Listrik Gili Trawangan Budi Handoyo. Dia mewakili para pengusaha sepeda listrik di Gili Trawangan melaporkan peristiwa yang terjadi pada Sabtu (2/3) pagi.

"Kami laporkan beberapa oknum dari dua koperasi yang mengambil paksa sepeda listrik kami dengan mengatasnamakan masyarakat Gili Trawangan," kata Budi.

Baca juga: Pemkab Lombok Utara menertibkan sepeda listrik di Gili Trawangan

Selain laporan pengambilan paksa, Asosiasi Sepeda Listrik Gili Trawangan juga melapor dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan salah seorang anggota Koperasi Cidomo Janur Indah yang beroperasi di Gili Trawangan.

"Anggota kami juga menjadi korban kekerasan dan pengancaman. Satu orang anggota kami dipukul oleh mereka sampai terluka saat berusaha mempertahankan sepedanya," ujar dia.

Akibat peristiwa perampasan itu, sekelompok warga menyita sebanyak 69 sepeda listrik milik 15 pengusaha di Gili Trawangan. Sepeda listrik tersebut kini dititipkan di area parkiran masjid di Gili Trawangan.

"Rencananya akan dibawa ke pinggir di Pelabuhan Bangsal nanti," ucap Budi.

Baca juga: Ribuan turis asing mengunjungi Gili Trawangan NTB

Budi menerangkan maraknya persewaan sepeda listrik di Gili Trawangan ini hanya menjadi alternatif baru yang ditawarkan oleh para pengusaha karena hingga kini belum ada aturan baku tentang larangan pengoperasian sepeda listrik di lokasi wisata itu.

"Kami tidak akan mungkin bertentangan dengan aturan. Jadi, kami mengacu kepada apa yang menjadi program nasional yang memasifkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia," ucapnya.

Menurut dia, tindak perampasan sepeda listrik oleh sekelompok warga yang mengatasnamakan masyarakat Gili Trawangan itu dipicu adanya dugaan kecemburuan sosial antarpelaku bisnis.

Salah satunya datang dari pelaku bisnis cidomo, alat transportasi umum yang sudah cukup lama beroperasi di Gili Trawangan.

Dia mengatakan cidomo kini mematok harga sewa angkut cukup tinggi. Hal itu membuat para wisatawan beralih untuk memilih alat transportasi alternatif, yakni sepeda listrik yang sewanya jauh lebih murah dan praktis.

"Kalau Cidomo hanya digunakan sekali trip saja, itu wisatawan bayar Rp150 ribu. Tidak bisa dipakai seharian. Kenapa menggunakan sepeda listrik? Ya, karena harganya terjangkau," katanya.

Untuk harga sewa sepeda listrik di Gili Trawangan, para pengusaha menawarkan Rp150 sampai Rp200 ribu per hari.

Baca juga: Gubernur NTB minta pelayanan wisatawan Gili Tramena menjadi prioritas
Baca juga: Pengunjung Trawangan meningkat saat libur Lebaran

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Iblis ada di sekitar

hitogel

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Ambisi Berdarah Besi

cara pinjam dana

Kemenkes: Fase setelah kelahiran penting untuk mencegah stunting******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Lovely Daisy mengatakan salah satu fase penting untuk mencegah stunting pada balita adalah setelah masa kelahiran, terutama saat bayi berusia 6-11 bulan dan 12-23 bulan.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, Daisy mengemukakan di fase tersebut terjadi lonjakan potensi stunting hingga 1,6 kali lipat, yakni 13,7 persen saat anak berusia 6-11 bulan dan 22,4 persen saat anak berusia 12-23 bulan.

"Kalau kita ingin menurunkan stunting, upaya pencegahan pada fase ini harus diperkuat. Saat usia 6 bulan ini, saatnya bayi mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) karena ASI saja sudah tidak cukup. Jadi, MPASI ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi-bayi kita," katanya.

Daisy menekankan, salah satu zat gizi yang harus ada dalam pemberian MPASI adalah protein hewani seperti daging, ikan, ayam, dan telur. Alasannya, karena pangan hewani mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap, kaya protein, dan vitamin yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Baca juga: Keragaman jenis MPASI pada anak 6-23 bulan baru mencapai 59,3 persen

Baca juga: Dokter: Ibu perlu kreatif memberikan MPASI meskipun bayi tumbuh gigi

"Protein hewani mengandung asam amino esensial lengkap yang dapat membantu untuk pertumbuhan," ucapnya.

Hal ini, kata Daisy, diperkuat dengan riset di 49 negara pada 130.432 anak berusia 6-23 bulan yang menunjukkan bahwa stunting pada balita disebabkan oleh rendahnya asupan makanan sumber protein hewani.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsumsi protein hewani yang beragam terbukti dapat menurunkan risiko terjadi stunting dibandingkan hanya konsumsi satu jenis makanan sumber protein hewani.

Selain itu, riset di Jakarta Pusat, DKI Jakarta mengenai pola konsumsi pada anak usia 25-30 bulan baik yang berstatus stunting maupun normal menemukan bahwa anak yang mengonsumsi makanan rendah energi dan protein memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami stunting.

"Di sini, yang penting adalah konsumsi makanannya harus diperhatikan, mencukupi kebutuhan untuk mendukung pertumbuhannya," tuturnya.

Untuk itu, Daisy berharap peringatan Hari Gizi Nasional ke-64 yang diperingati setiap 25 Januari yang kali ini mengusung tema "MPASI Kaya Protein Hewani" ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberian MPASI kaya protein hewani untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari risiko stunting.

Baca juga: Kemenkes kemukakan empat syarat pemberian MPASI sesuai rekomendasi WHO

Baca juga: Susu pertumbuhan dapat jadi alternatif penuhi protein cegah "stunting"

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Dokter ajaib pengemis

situs yang lagi gacor malam ini

Pengamat: "Crowdfunding" desa harus selaras dengan pembangunan SDM******

Jakarta (ANTARA) - Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tantan Hermansah mengatakan crowdfunding atau pendanaan dengan melibatkan masyarakat di desa harus dibarengi dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa agar berjalan maksimal.

Hal tersebut dikemukakannya dalam merespons visi misi dari Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat antara para Cawapres pada Minggu (21/1).

"Crowdfunding itu apakah bisa menghalau keinginan warga desa untuk hijrah ke kota? bisa jadi iya, namun itu bisa tumbuh jika kapasitas warga desa meningkat," kata Tantan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Tantan mengemukakan kecakapan masyarakat dalam mengidentifikasi peluang dan potensi desa, rasa kemandirian dalam membuat keputusan terkait desa, serta kesadaran untuk membangun desa yang mereka tinggali harus menjadi perhatian untuk memaksimalkan kebijakan tersebut.   

"Ini adalah semua persoalan mengapa urbanisasi sulit untuk dicegah," ujarnya.  

Di sisi lain, Tantan menyebutkan kota selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi warga desa, karena memiliki lebih banyak peluang. Ia menilai kota selalu diposisikan secara head-to-head dihadirkan untuk menggoda warga desa untuk hijrah ke kota.  

"Akibatnya adalah desa dengan segala potensi yang sangat besar, mulai dari potensi lahan, kekayaan bumi, alam, serta sumber daya yang ada di desa tidak bisa dikelola secara optimal, karena sumber daya desa yang profesional dan ahli lebih banyak yang hijrah ke kota," paparnya.  

Untuk itu, ia menyarankan agar kebijakan pemerintah harus lebih bisa membangun kapasitas SDM yang ada di desa, agar pemanfaatan sumber daya di desa dapat dilakukan secara maksimal, sehingga masyarakat yang tinggal di desa, merasa cukup untuk tetap tinggal di desa.

Sebelumnya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengutarakan pentingnya membangun rasa kepemilikan atau sense of belonging di kalangan warga desa, agar warganya tidak kabur ke kota dan membiarkan desa terbengkalai.

"Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor satu se-Indonesia, kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding, jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi," ujarnya.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Muhaimin ajak capres dan cawapres untuk tobat ekologis

Baca juga: Ganjar-Mahfud siapkan 7 langkah ciptakan lingkungan berkelanjutan

Baca juga: TKN beberkan strategi Prabowo tingkatkan kesejahteran petani

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024