permainan slot terbaru 215Jutaan kata 269608Orang-orang telah membaca serialisasi
《rtp sensa138》
Profil Tsamara Amany yang Diangkat Erick Thohir Jadi Staf Khusus******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmengangkat Tsamara AmanyAlatas sebagai staf khusus. Tsamara akan fokus pada kebijakan publik.
Menurut Erick, penunjukan Tsamara untuk menambah karyawan perempuan di BUMN yang dirasa masih kurang.
"Baru (ditunjuk), karena jumlah komposisi perempuan di kementerian pun harus saya tambah," kata Erick di sela-sela acara Perayaan Hari Ibu dan Peluncuran Employee Well-Being Policy, Jakarta, Rabu (13/12) seperti dikutip detik.com.
Mengutip berbagai sumber, Tsamara adalah perempuan kelahiran 24 Juni 1996. Dengan kata lain, saat ini ia baru berusia 27 tahun.
Meskipun masih mudah, Tsamara bukan orang sembarangan. Perempuan anak pengusaha pertambangan Muhammad Abdurachman Alatas, sarjana komunikasi Universitas Paramadina tersebut merupakan salah satu orang yang terlibat dalam mengantarkan Jokowi dan Ma'ruf Amin memenangi Pilpres 2019 lalu.
Saat itu, Tsamara yang merupakan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ditunjuk sebagai juru bicara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada pemilu 2019 lalu.
[Gambas:Video CNN]
Usianya yang kala itu masih sangat muda, yakni 23 tahun, berbanding terbalik dengan suaranya yang vokal. Meski masih muda, ia pernah menjadi saksi dalam uji materi syarat calon independen dan turut mengajukan revisi UU Pilkada berkaitan dengan calon independen.
Berdasarkan LinkedIn-nya, perempuan kelahiran 1996 tersebut sudah tak lagi menjadi bagian dari PSI. Sejak keluar dari PSI, ia menjadi CEO Altsa Kreatif Indonesia.
(ldy/pta)Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******Jakarta, CNN Indonesia--
Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.
Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.
"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).
Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.
Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.
Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.
Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.
Lihat Juga :Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah |
"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.
"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.
"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.
Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.
[Gambas:Instagram]
Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.
Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.
Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.
"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).
"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)DPR Kritik Ada Proyek IKN Diongkosi APBN Tapi Komponen Lokal Nol******Jakarta, CNN Indonesia--
Ketua Komisi VIIDPRRI Sugeng Suparwoto mengungkap ada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibiayai APBNtetapi nihil produk dalam negeri.
Politikus NasDem itu mulanya menyinggung tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di proyek transisi energi, yang dikritisi Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto. Sugeng lantas mengungkap temuan komisinya soal proyek IKN dengan nol TKDN.
"Kita dengar ada proyek yang dibiayai APBN, tapi TKDN nol, bahaya itu. Boleh disebut? Enggak boleh lah daripada jadi isu politik, tapi sudah keluar itu nol," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/11).
Mulyanto lantas menimpali pernyataan Sugeng. Ia berkelakar PDI Perjuangan juga akan ikut menggugat temuan dalam proyek IKN tersebut.
Selain urusan IKN, Mulyanto menegaskan pentingnya TKDN dalam penyusunan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurutnya, berbahaya membiarkan RUU EBT memasukkan frasa 'fleksibilitas' untuk urusan TKDN dalam setiap proyek transisi energi.
"Enggak bisa fleksibel. Harus jelas, tegas, dan terukur. Karena kalau dikasih fleksibilitas, nanti di lapangan larinya ke mana-mana, bahaya untuk TKDN kita," tuntut Mulyanto.
Dalam raker ini, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi juga mendesak setiap pengadaan barang dan jasa dari proyek EBT mendukung penggunaan produk dalam negeri.
Ia menyebut sumber pendanaan transisi energi itu berasal dari APBN, termasuk pinjaman hingga hibah dari dalam atau luar negeri.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Label:erek tahanan、gatotkaca123、situs 388 login
Terkait:slot menggunakan dana、mania slot gacor、prediksi togel yang jitu、bonusqq、cara cek tagihan kredivo、trik mudah menang slot、slot terbaru terpercaya、app cicilan hp、kokoqq、rtp juragan69 hari ini
bab terbaru:erek erek makan besar(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
《rtp sensa138》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,heylink bonus new member bebas ipHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp sensa138》bab terbaru。