poin188

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

Basuki Harap Sri Mulyani Cairkan Rp15 T untuk Renovasi Jalan Rusak******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani segera mencairkan anggaran renovasi jalan rusak di 2024.

Basuki mengatakan perlu anggaran sekitar Rp15 triliun untuk melanjutkan renovasi jalan daerah dan jembatan yang rusak. Ini merupakan amanat Presiden Joko Widodo, yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

"Inpres jalan daerah kita lanjutkan pada 2024 ini. Sekarang sedang dalam penelaahan oleh Kementerian Keuangan (pimpinan Sri Mulyani) untuk penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Total 2024 ini mudah-mudahan bisa kita alokasikan Rp15 triliun (dari Kemenkeu)," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Menteri Basuki mengatakan sebenarnya kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan daerah dan jembatan rusak itu menyentuh Rp16,25 triliun. Namun, sebanyak Rp1,25 triliun merupakan alokasi multiyears dari 2023 lalu.

Sedangkan realisasi penggunaan anggaran 2023 lalu menyentuh Rp14,6 triliun. Basuki menyebut ini mencakup perbaikan 2.873 km jalan daerah dan renovasi jembatan sepanjang 2,7 km.

"Dan Rp15 triliun kebutuhan 2024 yang akan dipenuhi dari anggaran belanja tambahan 2024. Target penanganan jalan dan jembatan sepanjang 2.225 km. Sekarang (anggaran) sedang diproses penganggarannya di Kementerian Keuangan," tutup Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

Cerita Sekjen Kemendagri Soal PNS Muda dan Jabatan Struktural******

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.

Di seluruh langit

Heran KSP soal Harga Beras Mahal di Pedagang Saat Murah di Pasar Induk******

Kantor Staf Presiden (KSP) heran mengapa harga berasdi pedagang tradisional dan warung-warung masih tetap mahal. Padahal harga di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan Pasar Induk Beras Johar, Karawang sudah turun.

Deputi III KSP Edy Priyono menyorot rata-rata harga beras medium pada panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ada di kisaran Rp14 ribu per kg.

Menurutnya, ini berbeda dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan data Kementerian Perdagangan yang menunjukkan harga beras medium masih di level Rp16 ribu per kg.

Meski di pasar induk sudah turun, Edy mengatakan harga beras di tingkat pedagang dan warung masih tetap mahal. Ini terjadi merata di Jakarta maupun Jawa Barat.

Ia mencontohkan rata-rata harga beras medium di Jakarta menembus Rp16.150 per kg atau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Harga rata-rata harga beras medium di Jawa Barat juga cukup tinggi, yakni Rp16.050 per kg.

"Ini menjadi pertanyaan besar, tidak untuk kita diskusikan sekarang, tapi mohon menjadi perhatian teman-teman, saya enggak tahu kalau begini nih Kementerian Perdagangan atau Badan Pangan. Kenapa harga beras medium yang sudah murah di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar Karawang itu tidak tertransformasi menjadi harga beras medium yang rendah di pasar tradisional dan warung-warung? Itu pertanyaan," tutur Edy.

"Apakah mereka (pedagang) mengambil margin cukup besar atau gimana? Kita gak tahu. Upaya kita sudah sangat besar kan, sudah banyak yang dilakukan teman-teman Badan Pangan, Bulog, kerja sama dengan teman-teman pemerintah daerah," sambungnya.

Ia mengatakan Pasar Induk Cipinang menjadi tempat pedagang-pedagang eceran mengambil beras. Secara logika, Edy menyebut jika beras yang didapat lebih murah di Pasar Induk Cipinang seharusnya membuat harga jualnya juga murah.

[Gambas:Video CNN]

pilihan super

Jokowi Resmi Suntik Kuota Pupuk Subsidi Jadi 9,5 Juta Ton******

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo resmi menambah kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton, di tengah temuan Satgas Pangan Polri soal penyimpangan komoditas itu.

"Kami mewakili petani seluruh Indonesia berterima kasih kepada Bapak Presiden (Jokowi). Hari ini kami sudah tanda tangan surat penambahan volume pupuk (subsidi) dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Nilainya itu Rp28 triliun," kata Amran dalam kunjungan kerja di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (28/3).

Amran meminta para petani tidak perlu khawatir soal ketersediaan pupuk. Terlebih, ia mengklaim selama 4 tahun terakhir petani dihantui dengan masalah kekurangan pupuk.

Temuan satgas pangan

Akan tetapi, penambahan kuota pupuk subsidi ini diberikan di tengah adanya temuan Satgas Pangan. Tim yang dipimpin Kepolisian RI itu mencatat adanya penyimpangan pupuk subsidi oleh para petani.

Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Kombes Samsul Arifin mengatakan oknum petani tersebut tidak menggunakan pupuk subsidi sesuai peruntukan. Alih-alih menanam pupuk yang diterima, petani malah menjualnya ke sejumlah pihak, termasuk swasta.

"Adanya penyimpangan subsidi, ada petani-petani yang tidak memiliki sawah, tapi tergabung dalam kelompok tani ini menerima subsidi," ungkap Samsul dalam dialog di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).

Lihat Juga : Pemerintah Masih Utang Pupuk Subsidi Rp1 T

Ia mengatakan informasi tersebut diperoleh Satgas Pangan melalui Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Meski begitu, Samsul belum merinci kapan dan lokasi pasti penyimpangan tersebut.

Samsul hanya menegaskan penyimpangan ini membuat distribusi pupuk subsidi jadi tak tepat sasaran. Akhirnya, Satgas Pangan Polri harus turun langsung ke sawah dan sentra produksi pertanian.

Permainan online Raja Fajar

Basuki Harap Sri Mulyani Cairkan Rp15 T untuk Renovasi Jalan Rusak******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani segera mencairkan anggaran renovasi jalan rusak di 2024.

Basuki mengatakan perlu anggaran sekitar Rp15 triliun untuk melanjutkan renovasi jalan daerah dan jembatan yang rusak. Ini merupakan amanat Presiden Joko Widodo, yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

"Inpres jalan daerah kita lanjutkan pada 2024 ini. Sekarang sedang dalam penelaahan oleh Kementerian Keuangan (pimpinan Sri Mulyani) untuk penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Total 2024 ini mudah-mudahan bisa kita alokasikan Rp15 triliun (dari Kemenkeu)," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Menteri Basuki mengatakan sebenarnya kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan daerah dan jembatan rusak itu menyentuh Rp16,25 triliun. Namun, sebanyak Rp1,25 triliun merupakan alokasi multiyears dari 2023 lalu.

Sedangkan realisasi penggunaan anggaran 2023 lalu menyentuh Rp14,6 triliun. Basuki menyebut ini mencakup perbaikan 2.873 km jalan daerah dan renovasi jembatan sepanjang 2,7 km.

"Dan Rp15 triliun kebutuhan 2024 yang akan dipenuhi dari anggaran belanja tambahan 2024. Target penanganan jalan dan jembatan sepanjang 2.225 km. Sekarang (anggaran) sedang diproses penganggarannya di Kementerian Keuangan," tutup Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Memasak Satu Pukulan

ASN Masuk Jam 08.00 Pulang Jam 15.00 Selama Ramadan******

Jam kerja aparatur sipil negara (ASN) berbeda saat bulan Ramadhan. Mereka akan bekerja mulai pukul 08.00 dan selesai pada 15.00 WIB.

Selain saat Ramadan, mereka akan bekerja dari 07.30 hingga 16.00 dan waktu istirahat pada 12.00-13.00

Penetapan itu berdasarkan Peraturan Presiden No.21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan pegawai ASN.

Dalam Perpres itu, tercantum pula jam kerja instansi dan pegawai ASN saat Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit selama sepekan. Jumlah tersebut belum termasuk waktu istirahat.

Waktu istirahat saat bulan suci bagi umat Muslim berlangsung selama 30 menit. Namun, setiap Jumat waktu rehat menjadi 60 menit.

Instansi pemerintahan yang menerapkan ketentuan selain 5 hari kerja dalam 1 minggu harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan.

Rincian jam kerja ASN selama Ramadhan

Ilustrasi. Jam kerja ASN selama Ramadhan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 15.00. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Rincian waktunya sendiri ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi. Berikut rincian jam kerja PNS selama puasa Ramadhan 1445 H.

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja:

1. Senin-Kamis: 08.00-15.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30

2. Jumat: 08.00-15.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 enam hari kerja:

1. Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu: 08.00-14.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30

2. Hari Jumat: 08.00-14.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30

Lihat Juga : INFOGRAFIS: Jadwal Imsakiyah & Buka Puasa Ramadan 1445 H/2024 Jakarta

Namun, ketentuan jam kerja dalam Perpres ini tak berlaku bagi prajurit TNI serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI. Khusus untuk ini, pengaturannya ditetapkan oleh Panglima TNI.

Selain itu, ketentuan ini juga tak berlaku bagi anggota Polri serta pegawai ASN di lingkungan Polri yang pengaturannya ditetapkan Kapolri.

Perpres itu juga tak berlaku bagi pegawai ASN pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.

Hari kerja dan jam kerja bagi prajurit TNI dan anggota POLRI yang bertugas di luar struktur, serta pegawai pada perwakilan RI di luar negeri, mengikuti hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada tempat ditugaskan.