pejuang slot88

nabi yang tak terbatas

Meikarta, 'Hunian Masa Depan' Tak Kunjung Ditempati yang Tuai Gugatan******

Apartemen Meikarta, Bekasi, ramai disorot di media sosial usai para pembelinya mengeluhkan unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019. Proyek seperti apa sebenarnya ini?

Dalam pekan terakhir, sejumlah konsumen Meikarta berkeluh-kesah di media sosial hingga menggelar demo terkait unit yang tak juga didapat setelah bertahun-tahun akad jual beli.  

Sesuai dengan Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.

"Dari anggota Komisi V, meneruskan ke Komisi 11 akan diadakan mediasi Meikarta untuk rapat dengar pendapat kurang lebih 14 (Desember). Nanti kita tunggu saja," katanya, Rabu (7/12).

Aep sebelumnya menjelaskan saat konsumen menghubungi perusahaan yang berafiliasi dengan Grup Lippo tersebut, PT MSU meminta konsumen menunggu grace periodselama enam bulan, yang sebelumnya tidak ada dalam perjanjian awal.

Grace periodtersebut kemudian berkembang menjadi 18 bulan. Setelahgrace periodberakhir, konsumen Meikarta kembali menghubungi PT MSU dan melakukan pengecekan di lokasi pembangunan.

"Kami melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan kenyataannya, sebagian besar masih berupa tanah kosong atau berupa bangunan yang belum selesai sebagaimana peruntukannya," ujar Aep Mulyana dalam pernyataan resmi, Agustus lalu.

Aep menambahkan sebagian konsumen ditawarkan untuk relokasi apartemen dengan menambah harga yang nyaris sama dengan satu unit baru. Namun, sebagian besar konsumen tidak mau karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Dilansir dari CNBC Indonesia, kawasan proyek Meikarta saat ini banyak ditumbuhi rumput-rumput liar. Gedung-gedung setengah jadi terbengkalai begitu saja. Tak banyak aktivitas di proyek properti itu.

Kenapa proyek ini bermasalah?

Mengutip berbagai sumber, Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Meikarta resmi diluncurkan pada 2017.

Kala itu disebut, nilai investasi proyek mencapai Rp278 triliun. Salah satu yang diingat publik adalah serbuan iklan di televisi pada 2017 sambil mengusung konsep kota masa depan serta jargon "aku ingin pindah ke Meikarta".

Meikarta digadang-gadang akan memiliki 100 gedung pencakar langit yang memiliki 35-46 lantai. Lippo Group memperkenalkan proyek di lahan 500 hektare itu sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri ini.

Sejumlah tokoh politik pun ramai-ramai mendukung proyek ini, mulai Ketua MPR Zulkifli Hasan hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Namun, proyek ini mengalami masalah dengan pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat (Jabar) pada 2017. Wakil Gubernur Jabar saat itu, Deddy Mizwar, sempat meminta Lippo Grup menghentikan sementara proyek.

Alasannya, belum ada rekomendasi dari Pemprov yang hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektare untuk lahan proyek Meikarta.

Sementara itu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang dari mega proyek Meikarta sekaligus anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk, digugat pailit oleh dua vendornya yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan OTT di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta pada 2018.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

SaatCNNIndonesia.commengunjungi kawasan Meikarta, Rabu (17/10/2018), bagian pemasaran tetap mengklaim pihaknya bakal menyediakan fasilitas publik yang akan menjadi suguhan menarik untuk hunian masa depan.

Meski demikian, selepas kasus-kasus itu, proyek tak berkembang signifikan dan dikeluhkan pembeli. Alih-alih jadi kota masa depan, tower-tower apartemen pun tampak bak proyek Hambalang yang ditumbuhi semak belukar seperti Kota mati.

[Gambas:Twitter]

Merespons perkembangan terbaru, PT MSU mengatakan penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Sedangkan saat ini 1.800 unit diklaim sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021.

Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti demonstrasi konsumen tersebut ke PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU selaku pengembang proyek Meikarta.

Berdasarkan informasi yang diterima Lippo Cikarang dari MSU, demonstrasi konsumen dilakukan untuk memenuhi permintaan pembeli yang berbeda dari kesepakatan perdamaian atau homologasi yang sudah disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Ia mengatakan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap pada 26 Juli 2021.

"PT MSU juga sudah menginformasikan hasil Putusan Homologasi ini kepada seluruh Pembeli yang belum menerima unit, di mana pelaksanaan hasil Putusan sudah dijalankan dalam bentuk serah terima unit secara bertahap sejak Maret 2021 lalu," ujar Veronica dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip pada Sabtu (10/12).

Ia menambahkan beberapa pembeli yang tak puas dengan keputusan itu telah berupaya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata. Namun, pengadilan tetap memutuskan bahwa putusan homologasi harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak.

Ada cara yang tepat untuk mengejar suami Anda

Kronologi Kereta Cepat, Rebutan China******

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungmemasuki babak baru usai PT Kereta Cepat Indonesia - China(KCIC), perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, meminta tambahan konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Sebelum permintaan itu mengemuka, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memang melalui jalan panjang. Jalan dimulai dari rebutan proyek antara Jepang dan China, biaya bengkak, tiket mahal, hingga kini muncul permintaan perpanjangan masa konsesi hingga 80 tahun.

Berikut rangkuman kronologi pembangunan kereta cepat di Indonesia, mulai dari tawaran awal nilai proyek hingga muncul perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun ke 80 tahun.

Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai US,2 miliar, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.

Tiba-tiba saja di tengah jalan, China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu terjadi setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu, Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2015.

China kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah sebesar US,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Selain itu, China menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

2. China Jadi Pemenangnya

Indonesia awalnya menolak proposal yang diajukan Jepang dan China karena biaya yang dikeluarkan dianggap terlampau tinggi. RI menawarkan proyek baru kereta dengan kecepatan sedang dengan nilai investasi lebih rendah.

Namun, China memberikan tawaran baru yang lebih menarik. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima proposal penawaran pembangunan proyek KCJB yang diajukan China.

Pertama,tawaran nilai proyek yang hanya US,5 miliar atau lebih murah dari Jepang yang menawarkan US,2 miliar.

Kedua,dalam proposal mereka, China tidak meminta adanya jaminan pemerintah maupun pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). China juga menjanjikan subsidi tarif dan cost overrun yang nanti menjadi tanggung jawab joint venture company.

Tawaran berbeda dengan Jepang yang meminta ada jaminan pemerintah, dan risiko ditanggung pemerintah.

Lalu, berdirilah PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) selaku perusahaan pelaksana proyek. Perusahaan itu merupakan patungan hasil konsorsium empat BUMN; PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) PTPNVIII (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) serta perusahaan China. 

3. Jokowi Berubah Haluan soal APBN

Jokowi berubah haluan 180 derajat. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 ia justru memutuskan akan memberikan suntikan dana negara ke proyek ini.

Suntikan dana negara diberikan melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Pemberian PMN kepada perseroan dilakukan karena Jokowi mengubah struktur konsorsium proyek yang semula dipimpin PT Wijaya Karya Persero Tbk (WIKA) beralih ke KAI.

"Penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara diberikan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha pimpinan konsorsium badan usaha milik negara," terang Pasal 4 ayat 4 Perpres 93/2021.

Selain memberi PMN, pemerintah akan memberikan penjaminan atas kewajiban pimpinan konsorsium dan memperbolehkan KAI menerbitkan surat utang alias obligasi bagi lembaga keuangan di dalam dan luar negeri serta multilateral. Kendati begitu, belum ada informasi mengenai potensi besaran APBN yang akan diberikan ke proyek ini.

4. Biaya Bengkak Kereta Cepat

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

"Ini setelah direview kembali oleh BPKP dan ini sudah dibahas oleh komite, maka angka yang muncul saat inicost overrunmenjadi US,449 miliar (Rp21,74 triliun)," ujar Didiek dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China KCIC sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari Pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

5. Beda Hitungan Indonesia dengan China

Indonesia melakukan perhitungan cost overrunmelalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menemukan pembengkakan dana senilai US,449 miliar per 15 September 2022.

Sedangkan China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) hanya melihat pembengkakan sekitar US0 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US0 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

6. Tiket Kereta Cepat Mahal

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250 ribu selama tiga tahun pertama.

Menurutnya, tarif Rp250 ribu tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

"Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," imbuhnya.

Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.

7. Baru Balik Modal Setelah 38 Tahun

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini menjadi sekitar US,5 miliar.

"Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal)," kata Dwiyana dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Dengan demikian, target balik modal lebih cepat dibandingkan dengan masa konsesi KCJB di tangan China yang ditetapkan selama 50 tahun. Karena perbedaan ini, Dwiyana menyebutkan akan membahas lagi bersama stakeholder terkait.

Sebab, jika masa konsesi lebih lama dari balik modal, maka pemerintah masih harus membagi keuntungan dengan China meski sudah balik modal.

.

Sumbang Rp11,1 T untuk Negara

Sungguh merepotkan untuk mengusir setan

JD.ID PHK 200 Karyawan******

Layanan belanja daring atau e-commerce JD.IDmengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

"Salah satu Langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/12).

"JD.ID juga berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada 200-an (30 persen) karyawan yang terdampak dengan tetap memberikan manfaat asuransi serta memberikan dukungan berupa talent promoting, serta hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku," katanya.

Langkah PHK ini bukan lah yang pertama di ambil oleh JD.ID pada tahun ini. Pada Mei lalu, perusahaan juga mengambil langkah yang sama sebagai salah satu improvisasi agar perusahaan dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia.

Director of General Management JD.ID Jenie Simon menyebut perusahaan saat itu tengah fokus pada pengoptimalan struktur ketenagakerjaan.

"Perusahaan juga melakukan pengambilan keputusan seperti tindakan restrukturisasi, yang mana di dalamnya terdapat juga pengurangan jumlah karyawan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Alam Dewa Kegelapan

Eks Bos Kripto FTX Sam******

Pendiri dan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried terancam hukuman penjara 115 tahun apabila terbukti bersalah atas delapan dakwaan yang diungkap pada Selasa (13/12), waktu setempat.

Dilansir CNN Business, ancaman bui itu berdasarkan pedoman hukuman maksimum undang-undang Kongres AS.

Bankman-Fried menghadapi sejumlah tuduhan mulai dari penipuan secara elektronik (wire fraud) hingga bersekongkol untuk melakukan pencucian uang.

Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Bankman-Fried kemungkinan besar tidak akan dijatuhi hukuman maksimal. Hukumannya untuk setiap kejahatan dapat berjalan bersamaan, bukan berurutan, seperti yang biasa terjadi dan tergantung pada kebijaksanaan hakim.

Bankman-Fried ditangkap Polisi Bahama pada awal pekan ini. Penangkapan dilakukan setelah jaksa penuntut AS mengajukan tuntutan pidana terhadap Bankman-Fried.

"Sebagai hasil dari pemberitahuan yang diterima dan materi yang diberikan di dalamnya, Kejaksaan Agung dianggap pantas untuk meminta penangkapan SBF dan menahannya sesuai UU Ekstradisi negara kita," kata Jaksa Agung Kejaksaan Bahama Ryan Pinder seperti dikutip Reuters.

Pada 11 November lalu, FTX yang berbasis di Bahama mengajukan pailit setelah penarikan dana besar-besaran sejak awal pekan. Bankman-Fried juga mengajukan mundur dari jabatannya sebagai CEO FTX.

Otoritas di Bahama langsung membekukan aset FTX sehari sebelum bursa kripto FTX mengajukan kebangkrutan. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Bahama untuk penunjukan likuidator sementara FTX.

[Gambas:Video CNN]

Pakar pribadi si cantik sekolah

Sandi Buka Suara Soal Efek Aturan Miras di KUHP bagi Pekerja Wisata******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.

"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).

Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu. 

"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.

"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.

"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.

Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.

"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.

Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.

Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.

Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.

Berperahu mengelilingi surga

Profil Kepulauan Meranti, Kabupaten dengan 47 Ribu Orang Miskin******

Bupati Kepulauan MerantiMuhammad Adil ramai jadi perbincangan setelah perkataannya kepada pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan sebutan iblis dan setan.

Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dan resmi berdiri 18 Desember 2008.

Saat ini, penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 206.116 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, rincian penduduk Meranti terdiri dari 106,5 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 99,6 ribu adalah perempuan.

Sedangkan, angkatan kerja di Meranti mencapai 94 ribu jiwa dengan 7.475 orang di antaranya adalah pengangguran. Sisanya, 86.639 jiwa atau 92,06 persen lainnya berstatus bekerja.

"(Tahun 2021) meningkat dari sisi jumlah, namun menurun dari sisi persentase dibandingkan 2019. Pada 2019 penduduk yang bekerja ada sebanyak 86.300 orang dari jumlah angkatan kerja 91.736 orang atau sebesar 94,07 persen," dikutip dari publikasi Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh BPS, Senin (12/12).

Sementara, jika dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepulauan Meranti pada 2020 sebesar 7,94 persen. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,93 persen.

Lebih jauh, tercatat 47 ribu orang adalah penduduk miskin atau setara 25,28 persen dari total penduduk pada 2020. Meski tinggi, namun BPS menilai angka ini menurun kentara dari tahun ke tahun. Pada 2019 tercatat 49 ribu jiwa penduduk miskin atau 26,93 persen.

"Faktor kemiskinan dapat menghambat aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Jumlah kemiskinan di Kepulauan Meranti menurun cukup signifikan," katanya.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kepulauan Meranti pada 2023 ditetapkan sebesar Rp3.224.635 atau meningkat Rp240 ribu dalam dua tahun. Tercatat, UMK 2020 sebesar Rp2.983.926. Kini, UMK Meranti menjadi yang terkecil di antara wilayah lain di Provinsi Riau.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tujuh kecamatan. Yaitu, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur, Tebing Tinggi, Rangsang, Rangsang Pesisir, Rangsang Barat, Merbau, Pulau Merbau, dan Tasik Putri Puyu.

Berdasarkan data 2018-2020, tiga sektor perekonomian terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (39,80 persen), sektor industri pengolahan (26,23 persen), sektor pertambangan dan penggalian (13,84 persen).

Dalam pertanian, komoditas sagu merupakan sektor unggulan. Produksi sagu 2020 sebesar 243.708 ribu ton, dengan persentase hasil produksi mencapai 84,82 persen dari total produksi perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Produksi perkebunan kelapa menjadi komoditas kedua tertinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan 29.183 Ribu ton atau menyumbang 10,16 persen dari total produksi perkebunan," katanya.

Selain pertanian, sektor migas juga menjadi andalan Kabupaten Meranti, baik pengolahan maupun pertambangan dan penggalian. Meskipun, Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk sektor pertambangan migas dan panas bumi di Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2020 menurun dibandingkan 2019.

Besar persentase penurunannya adalah sebesar 27,39 persen. Sejak Tahun 2018, PDRB ADHB untuk sektor ini selalu menurun secara nilai.

Secara rinci, pada 2018 PDRB ADHB Meranti mampu mencapai Rp3,84 triliun. Kemudian, 2019 menurun hingga Rp3,33 triliun dan berlanjut merosot ke Rp2,41 triliun.

PDRB Kepulauan Meranti yang diukur atas dasar harga berlaku (ADHB) menurun pada 2020 jika dibandingkan dengan 2019, namun PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun dasar 2010 diamati masih terus meningkat sejak 2018.

BPS menilai angka ini menggambarkan tumbuhnya aktivitas ekonomi di Kepulauan Meranti. Meskipun, persentase pertumbuhan ekonomi pada 2019 dan 2020 lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi 2018.

[Gambas:Video CNN]