cara menggunakan voucher lazada gratis ongkir

Lahir pada tahun 1984

Profil dan Sepak Terjang Bisnis Alex Tirta yang 'Terseret' Rumah Firli******

Nama Alex Tirta menjadi perhatian publik belakangan ini usai ia terseret dalam pusaran kasus pemerasan eks Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo (SYL).

Namanya mencuat usai diduga sebagai penyewa Rumah Kartanegara Nomor 46, yang notabene disewa Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli kini tengah diperiksa atas dugaan pemerasan terhadap SYL. SYL sekarang terseret dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Mengutip detik.com, Alex mengatakan rumah yang ia sewa itu bisa dipakai Firli bermula pertemuannya pada 2020 lalu.

Kata Alex, Firli mengaku tengah mencari rumah di Jakarta untuk tempat istirahat sementaranya.

"Ada suatu kesempatan saya berjumpa dengan Pak Firli sekitar 2020. Pada pertemuan itu, Pak Firli mengatakan butuh sebuah rumah singgah karena rumah pribadinya di Bekasi dan dinilai terlalu jauh dari Jakarta untuk pulang pergi," jelas Alex.

Keduanya sepakat perihal penyewaan rumah tersebut dilanjutkan oleh Firli Bahuri. Namun keduanya juga setuju tidak perlu ada perubahan nama penyewa.

"Saya kemudian menyarankan Bapak Firli untuk melanjutkan sewa rumah itu, dan beliau pun setuju. Tapi tidak perlu ada perubahan nama penyewa," katanya.

Dalam kesepakatan keduanya, Alex mengatakan menyewa rumah tersebut sebesar Rp 650 juta per tahun. Menurutnya, Firli akan memberikan uang sewa tersebut ke Alex, selanjutnya Alex yang akan mengirimkan uang sewa dari Firli itu ke pemilik rumah tersebut.

"Mulai Februari 2021, Bapak Firli mulai menyewa rumah itu dengan membayar ke saya sebagai pihak penyewa ke pemilik rumah tersebut. Bapak Firli membayar Rp 650 juta yang uangnya langsung saya kirim ke pemilik," jelas Alex.

Terlepas dari itu, siapa sebenarnya Alex Tirta dan bagaimana sepak terjang bisnisnya?

Mengutip berbagai sumber, Alex Tirta bernama lengkap Tirta Juwana Darmadji. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Harian Pengurus provinsi Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) DKI Jakarta.

Alex Tirta mulai berkiprah di PBSI saat menjadi Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI DKI Jakarta. Ia pertama kali terpilih menjadi ketua pada periode 2015-2019 menggantikan Icuk Sugiarto.

Setelah itu, Alex Tirta kembali terpilih menahkodai Pengprov PBSI DKI Jakarta periode 2019-2023. Ia terpilih secara aklamasi di Musyawarah Provinsi PBSI DKI Jakarta Maret 2019 silam.

[Gambas:Video CNN]

Alex Tirta masuk menjadi pengurus pusat PBSI pada periode 2016-2020. Kala itu, ia menjadi Ketua Harian di bawah kepengurusan Wiranto.

Satu periode berakhir, PBSI memiliki nahkoda baru sebagai Ketua Umum, yakni Agung Firman Sampurna, yang baru berkuasa di PBSI untuk rentan waktu 2020-2024.

Meski nahkoda utama berganti, Alex Tirta tetap kembali dipilih sebagai Wakil Ketua Umum I yang membawahi bidang pembinaan prestasi, pelatnas, dan pengembangan prestasi dan sains olahraga.

Tak hanya menjadi pengurus PBSI, Alex Tirta juga dikenal sebagai pengusaha. Alex Tirta pernah dikenal sebagai pemilik Alexis Group. Ia juga disebut memiliki beberapa hotel, griya pijat dan tempat hiburan malam di ibu kota .

Selain Hotel Alexis yang sudah tutup sejak 2017, Alex  juga memiliki beberapa tempat usaha lain seperti Colosseum, 1001 Hotel, Emperium, Play Club, Tease Club, Zen, dan Club 36.

Berbagai tempat usaha itu berada dalam naungan perusahaan yang didirikan Alex Tirta, yakni PT Grand Ancol Hotel.

Ia beberapa kali berurusan dengan pihak kepolisian terkait perizinan tempat hiburan malam hingga gugatan para produser terkait royalti lagu di tempat karaoke miliknya.

Alexis Hotel dikenal terkait dengan tiga nama pada masanya, yakni Alex Tirta, Rudi Widjaja, dan Ahmad Fahmi.

Sebelum nama Alexis Group dikenal, Malio Group lewat Stadium Club sempat merajai dunia hiburan malam di Jakarta dan bahkan menyandang gelar sebagai klub malam terbaik pada masa kejayaannya di pertengahan 2014.

Namun pasca ditutupnya Stadium oleh Gubernur Jakarta saat itu, rezim kekuasaan dunia malam di Jakarta jatuh ke tangan pesaingnya; Alexis Group. Lewat Alexis Hotel, Alexis Group menjelma menjadi raja baru dunia hiburan malam di Jakarta bahkan dikenal hingga dunia internasional.

Hanya saja, ketenaran Hotel Alexis meredup setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 27 Oktober 2017 tidak memperpanjang permohonan izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis yang diajukan PT Grand Ancol Hotel selaku perusahaan pengelola Alexis Group.

Dengan kata lain, Pemprov DKI Jakarta telah menutup Hotel Alexis dengan tidak memperpanjang izin usahanya.

Tahun 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengumumkan nasib Alexis, hotel dan griya pijat di Jakarta Utara, yang menjadi buah-bibir selama masa kampanye Pilkada di ibukota. Pemerintah Provinsi DKI menolak memperpanjang izin usaha yang diajukan Alexis.

Penutupan Alexis adalah salah satu janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Aku bukan Yae Rin

Qualcomm PHK 1.258 Orang di AS******

Qualcomm akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1,258 orang di dua kantornya di California, Amerika Serikat (AS).

Rencana pemangkasan itu terungkap berdasarkan surat pengajuan ke Departemen Pengembangan Ketenagakerjaan California baru-baru ini.

Dilansir CNBC, Rabu (12/10), perusahaan ini memiliki sekitar 51 ribu karyawan pada September 2022, menurut laporan keuangan tahunan terakhirnya. Artinya, jumlah pekerja yang terancam kena PHK mewakili sekitar 2,5 persen dari angkatan kerja tersebut.

PHK akan berlaku sekitar 13 Desember di kedua wilayah tersebut, tulis pengajuan tersebut.

Namun, dalam pengajuan itu, perusahaan memastikan tidak ada lokasi yang akan ditutup fasilitasnya.

Saat diminta konfirmasi CNBC, perusahaan tersebut mengacu pada laporan pendapatan kuartal terakhirnya, yang mencatat bahwa mereka memperkirakan pengurangan tempat kerja dan biaya restrukturisasi terkait.

Hal itu seiring ketidakpastian makroekonomi dan permintaan yang masih terjadi.

"Sementara kami sedang dalam proses mengembangkan rencana kami, saat ini kami perkirakan tindakan ini sebagian besar akan berupa pengurangan tenaga kerja, dan sehubungan dengan tindakan tersebut, kami perkirakan akan menimbulkan biaya restrukturisasi tambahan yang signifikan, yang sebagian besarnya kami perkirakan akan timbul pada kuartal keempat tahun fiskal 2023," ujar perusahaan.

"Saat ini kami mengantisipasi tindakan tambahan ini akan diselesaikan secara substansial pada paruh pertama tahun fiskal 2024," sambung perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

IHSG Kokoh 6.939 Berkat Penguatan Sektor Infrastruktur******

Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.939 pada Selasa (17/10). Indeks saham naik 43,32 poin atau plus 0,63 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,13 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,77 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 284 saham menguat, 236 terkoreksi, dan 241 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor infrastruktur yang terbang 7,54 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak perkasa.

Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 1,20 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 0,63 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan melesat 0,98 persen.

Berbeda, bursa saham Eropa mayoritas melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,24 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,09 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 0,22 persen.

Sedangkan bursa Amerika serempak ditutup hijau. Indeks S&P 500 menguat 1,06 persen, indeks NYSE naik 1,05 persen, dan indeks NASDAQ Composite tumbuh 1,20 persen.

[Gambas:Video CNN]

Berkeliaran tanpa akhir

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Pertamina Buka SPBU Modular untuk Dorna Sports di MotoGP Mandalika******

PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga membuka Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Modular yang akan dioperasikan selama acara MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia, di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat diselenggarakan.

Menurut Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, keputusan untuk membuka SPBU Modular ini merupakan bentuk dukungan ketersediaan energi bagi aktivitas operasional Dorna Sports selaku penyelenggara utama gelaran MotoGP.

SPBU Modular di MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 akan menyediakan layanan pengisian Pertamax Turbo untuk kendaraan operasional peserta, safety car, marshalldan medical rescue. Selama event ini berlangsung, Pertamina menyiapkan 4.000 liter BBM di SPBU Modular.

Riva berharap, dibukanya SPBU Modular ini dapat memberikan banyak dampak positif agar memperlancar seluruh rangkaian acara MotoGP di MAndalika.

Selain itu, Riva mengatakan dukungan yang diberikan oleh Pertamina melalui fasilitas SPBU modular untuk aktivitas operasional Dorna Sports ini juga menjadi upaya untuk "membawa nama baik Indonesia."

Menurut kesaksian salah satu operator SPBU Modular di Mandalika, Lalu Safrino, pembukaan SPBU ini telah dibangun sepekan sebelum event MotoGP berlangsung.

SPBU Modular tersebut telah beroperasi sejak Kamis (12/10) lalu, dan hanya dapat melayani kendaraan operasional tim Dorna Sports dengan produk Pertamax Turbo.

"Di Sirkuit ini, hanya ada 1 SPBU Modular dan berlokasi di dekat paddock. SPBU ini kita khususkan untuk kendaraan operasional tim Dorna. Karena kendaraan yang diberikan akses ke dalam sini dibatasi," jelas Lalu Safrino.

"Produk yang tersedia hanya Pertamax Turbo dan pembayaran dilakukan dengan voucher BBK dari Pertamina Retail," imbuhnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina akan terus mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas penunjang yang semakin lengkap untuk mendukung kesuksesan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023.

"Tahun ini adalah tahun kedua Pertamina dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023. Infrastruktur penunjang yang semakin lengkap diharapkan menyempurnakan ajang ini," ujar Fadjar menutup keterangan resmi pihak Pertamina.

Lihat Juga : Israel Bersiap Serang Gaza, AS Kerahkan Jet Tempur ke Timur Tengah

SPBU Modular di Mandalika akan menyediakan bahan bakar Pertamax Turbo yang memiliki nilai oktan tertinggi RON98, dengan kelebihan teknologi Ecosave dan Ignition Boost Formula (IBF).

[Gambas:Video CNN]

Formula ini menjadikan Pertamax Turbo memiliki proses pembakaran yang sempurna, sehingga cocok untuk mesin berteknologi tinggi.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Tay Za, Taipan Myanmar Bergelimang Harta dari Kayu hingga Senjata******

Tay Za merupakan orang terkaya diMyanmar,salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. Ia mengumpulkan pundi-pundi harta dari konglomerasi Htoo Group Companies yang bergerak di bidang perdagangan, real estat, pertambangan, maskapai hingga perbankan.

Dilansir dari berbagai sumber, Tay Za lahir di Rangoon, Birma (Myanmar) pada 18 Juli 1964. Ia merupakan bungsu dari enam bersaudara.

Ayahnya, Myint Swe, adalah pensiunan tentara. Swe pernah menjadi pejabat di Unit Riset Militer Tatmadaw. Sang ayah juga dekat dengan Jenderal Ne Win, pemimpin militer dan mantan presiden Birma periode 1962-1981.

Usai menikah, Tay Za mulai masuk ke dunia bisnis. Pada 1990, ia mendirikan Htoo Trading bersama istrinya, Myo Thant and Yu Zaw. Nama Htoo berasal dari nama perusahaan milik ayah mertuanya Htoo Supply Company yang sudah berdiri sejak 1958.

Mengutip catatan Forbes, awalnya Tay Za menjalankan bisnis penyewaan mesin giling beras milik keluarga sang istri. Lalu, ia beralih ke perdagangan kayu saat sebuah konsesi lahan dekat perbatasan dengan Thailand dilelang.

Ia tak ingin bersaing dengan pengusaha Thailand yang mengincar lahan dekat perbatasan. Namun, ia melirik lahan yang agak terpencil dan menebang pohon-pohonnya. Kayu gelondongan seharga US berhasil ia ekspor US0 bahkan lebih.

Usahanya cepat berkembang. Terlebih, ia mendapatkan akses lahan yang lebih luas dan mendapat dukungan dari penguasa militer kala itu.

Keuntungan dari bisnis ekspor kayu, yang menjadi salah satu lini bisnis paling menguntungkan Htoo Group, ia investasikan ke sektor real estat dengan membangun perumahan hingga hotel.

Setidaknya ada 17 hotel, termasuk hotel mewah, yang dimiliki Htoo Group dengan mengusung nama Aureum Palace and Myanmar Treasure.

Kemudian, pada 2004, Htoo Group meluncurkan Air Bagan, maskapai swasta pertama di Birma. Air Bagan juga merupakan salah satu sponsor utama salah satu klub sepakbola terbesar di Myanmar, Yangon United Footbal Club.

Pada 2010, perusahaan mendirikan Asia Green Development Bank. Perusahaan juga merambah beragam bisnis tambang mulai dari nikel hingga emas.

Tak hanya itu, perusahaan juga memperdagangkan senjata dari Rusia ke militer Myanmar lewat sejumlah anak usaha.

Kesuksesannya membuat Tay Za menjadi konglomerat Myanmar pertama yang pernah tampil di sampul depan Forbes Asia pada 2011.

Jumlah kekayaan Tay Za saat ini tidak diketahui pasti. Sama seperti sebagian besar perusahaan di Myanmar, HToo Group tidak mengungkap kinerja keuangannya ke publik. Namun, ada yang memperkirakan nilainya mencapai ratusan juta dolar AS.

Tay Za juga mulai meneruskan tombak kepemimpinan sejumlah perusahaan ke ketiga anaknya Pye Phyo Tayza, Htoo Htet Tayza, dan Rachel Tayza. Pye Phyo saat ini menjabat sebagai Direktur Pelaksana Htoo Group.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sanksi dan Kontroversi