petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara pinjam uang di jago syariah

situs slot yang lagi gacor hari ini 44Jutaan kata 253995Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara pinjam uang di jago syariah》

5 'Badai' yang Disebut Zulhas Menerpa Kemendag Usai Digeledah Kejagung******

Mendag Zulkifli Hasan menyebut Kemendag diterpa badai. Hal itu ia sebut usai Kemendag digeledah Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi impor gula.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut Kementerian Perdagangan memang tengah diterpa badai. Badai kemungkinan terkait sejumlah kasus korupsi. (CNN Indonesia/Yogi Anugrah).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.

Berikut rinciannya.

1. Kasus korupsi izin ekspor CPO

Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.

Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.

Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.

Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.

Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.

Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.

Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.

Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.

Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.

Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.

Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.

Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.

Lihat Juga :
Kontak Terakhir SYL dengan Wamentan Sebelum Dikabarkan 'Hilang'

2. Dugaan korupsi impor gula

Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.

Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.

Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.

Lihat Juga :
ANALISIS3 Bahaya Mengintai Usai UU Izinkan Investor Kuasai Lahan IKN 190 Tahun

3. Korupsi impor garam

Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.

Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.

YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.

Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.

Lihat Juga :
UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun

Korupsi Gerobak Bantuan UMKM

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

Belanja Pakai Allo Bank di Transmart Full Day Sale, Bonus Diskon 20%******

Belanja pakai Allo Bank di Transmart Full Day hari ini, Minggu (8/10) bisa dapat bonus diskon 20 persen, jangan sampai kamu lewatkan!
Belanja pakai Allo Bank di Transmart Full Day hari ini, Minggu (8/10) bisa dapat bonus diskon 20 persen, jangan sampai kamu lewatkan! (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia--

Mau diskon tambahan dari Allo Bank untuk pembelanjaan produk kebutuhan rumah tangga? Gampang!

Caranya belanja kebutuhan rumah tangga pakai Allo Bank di Transmart Full Day Sale yang berlangsung pada hari ini, Minggu (8/10).

Lihat Juga :
Belanja di Transmart Pakai Allo Bank dan Bank Mega Dobel Diskonnya

Diskonnya pun enggak tanggung-tanggung, yakni mencapai 50 persen. Jadi kalau belanja di Transmart Full Day Sale pakai Allo Bank bisa 50 persen plus 20 persen.

Nah, untung banget, kan? Hemat pula, jadi enggak akan bikin kantong jadi boncos.

Selain itu, diskonnya juga tersebar di berbagai produk. Mulai dari bahan pangan segar, produk kebutuhan rumah tangga, fashion, kosmetik, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Yuk segera ke gerai Transmart terdekat dan belanja pakai Allo Bank untuk dapatkan diskon tambahan.

Jangan sampai kelewatan ya! Soalnya, Transmart Full Day Sale cuma berlangsung pada hari ini, Minggu (8/10) mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai se-Indonesia.

Gif banner Allo Bank
(uli/juh)

[Gambas:Video CNN]

Mungkinkah Mimpi Buruh UMP 2024 Naik 15 Persen Terkabul?******

Pengamat menyebut kenaikan UMP sampai dengan 15 persen, termasuk di 2024 bisa mempercepat mimpi pemerintah mewujudkan Indonesia jadi negara maju di 2045.
Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino
Jakarta, CNN Indonesia--

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi perdebatan panas menjelang akhir tahun. Perbedaan pandangan  soal berapa besaran kenaikan menjadi salah satu alasannya.

UMP pada umumnya ditetapkan pada akhir November setelah tripartite (buruh, pengusaha, dan pemerintah) menggelar serangkaian pembahasan dan pertemuan. Aksi protes hingga demo turun di jalan juga hampir selalu mewarnai penetapan besaran UMP setiap tahunnya.

September silam, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, Selasa (12/9).

Mirah mengungkapkan setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi RI dinyatakan inkonstitusional bersyarat, kenaikan upah minimum di Indonesia menjadi sangat kecil dan tidak manusiawi.

Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, sambung Mirah, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 hanya rata-rata 1,09 persen.

Sementara untuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, Kementerian Ketenagakerjaan justru menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, di mana kenaikan UMP dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. Secara rata-rata, kenaikan UMP 2023 hanya 7,50 persen.

Lihat Juga :
Pengusaha soal Pekerja Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen: Tidak Mungkin

Menanggapi tuntutan pekerja tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru-baru ini memberi sinyal UMP akan naik di 2024, meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Kendati demikian, ia berharap keputusan tersebut tak diprotes oleh pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10).

Namun, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 lantaran sampai saat ini masih terus dihitung. Ia mengatakan keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.

Anwar pun menambahkan kemungkinan kenaikan tak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.

"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Lihat Juga :
Ada Pilpres, Pengusaha Hati-hati Usulkan Kenaikan UMP 2024

Di sisi lain, salah satu pihak pengusaha menyebut UMP 2024 sulit naik sampai 15 persen.

"Dengan kondisi ekonomi saat ini apakah dunia usaha memiliki kemampuan menaikkan UMP sampai 15 persen, sesuatu yang tidak mungkin," kata Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/10).

Sarman menjelaskan seluruh pemangku kepentingan harus tetap melihat kondisi ekonomi saat ini dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.

Sarman mengingatkan serikat pekerja harus mengerti bahwa permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan begitu, kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen.

"Kami meminta kepada teman-teman serikat pekerja agar dapat meminta kenaikan upah minimum 2024 yang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," ucap Sarman.

Lihat Juga :
KAI: Tindakan Masinis Argo Wilis Cegah Kecelakaan Kereta Lebih Parah

Lantas apakah mungkin UMP 2024 bisa naik hingga 15 persen seperti tuntutan pekerja?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira tak menampik kemungkinan kenaikan UMP mencapai lebih dari 9 persen tahun depan. Namun, ia mengatakan untuk mencapai hal tersebut, perlu perubahan formulasi di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Bhima menjelaskan formulasi upah minimum saat ini ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, jika inflasi berkisar 4 persen pada 2024 dan pertumbuhan ekonomi berkisar 5 persen, maka menetapkan upah minimum lebih dari 9 persen bisa saja terjadi.

"Tapi formulasi upah minimum ini kan juga punya tujuan sebenarnya, yakni untuk mendorong kenaikan daya beli masyarakat. Jadi usulannya bisa aja, usulan 15 persen," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10),

Bhima menilai kenaikan upah minimum mencapai 15 persen sebenarnya bisa mewujudkan apa yang diharapkan pemerintah; membuat pendapatan masyarakat menjadi minimal Rp10 juta per bulan pada 2045.

Lihat Juga :
8 Kedatangan Kereta di Jakarta Terlambat Imbas Anjlok KA Argo Semeru

Dari segi perhitungan, Bhima mengatakan jika cita-cita ini mau tercapai, maka kenaikan upah bersih (dikurangi inflasi) harus mencapai sekitar 6 persen.

"Jadi kalau ditambah inflasi, berarti harus di atas 10 persen di 2024 kalau mau cepat sebelum 2045 terjadi kenaikan pendapatan Rp10 juta per bulan," lanjut dia.

Ia menyebut kenaikan upah minimum buruh tak akan mengurangi kesempatan kerja. Bhima menegaskan bahwa anggapan tersebut sudah lama dibantah.

"Yang terjadi justru ketika upah minimumnya naik, maka ini akan mendorong masyarakat belanja lebih banyak. Jadi kalau buruh upahnya naik, terutama melebihi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dia akan langsung membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang hasil industri dalam negeri. Dan itu juga akan meningkatkan permintaan sisi industri manufaktur," jelas Bhima.

Lihat Juga :
ANALISISMenguak Curiga Ahok dan Dugaan Modus Bos Parpol Makan Subsidi LPG 3 Kg

Alasannya, lanjut dia, karena kenaikan upah minimum akan menjadikan patokan bagi pekerja di atas upah minimum untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi lagi.

Ia juga mengatakan kenaikan upah minimum yang tinggi bisa menjadi solusi untuk mendapatkan kenaikan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Dan kita bertumpu sebagian besar ekonomi dari konsumsi rumah tangga atau bertumpu di ekonomi domestik tahun depan, di tengah kondisi ekspor yang sedang menurun, maka solusinya memang bisa dari sisi upah minimum yang naiknya relatif tinggi," jelasnya.

Untung Rugi UMP 2024 Naik Sampai 15 Persen

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2




bab terbaru:paito hongkong hari ini

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
pinjam kredit
daftar ojk resmi 2022
galaxy88
siaran99
situs paling gampang menang
pragmatic play server thailand
cara dapetin uang di shopee
slot resmi terpercaya
daftar akun slot dana
Daftar isi semua bab
Bab 1 pinjol tidak ribet
Bab 2 gacor slot besar
Bab 3 mantap slot link alternatif
Bab 4 dunia gacor slot
Bab 5 admin jarwo slot rtp
Bab 6 winslot77
Bab 7 dewagold slot
Bab 8 jasaqq
Bab 9 akulaku bunga berapa persen
Bab 10 pulaujudi
Bab 11 situs388
Bab 12 pinjaman tanpa jaminan di bank
Bab 13 gacor 789
Bab 14 situs game slot online
Bab 15 link slot gacor terbaru
Bab 16 mahjong ways 1 gacor
Bab 17 nama link slot gacor
Bab 18 erek²
Bab 19 slot dana 5000
Bab 20 ikan4d
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6602bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

mahabet
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan mengenakan pungutan tambahan terhadap 8 produk impor yang dijual di e-commerce mulai 17 Oktober mendatang.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan mengenakan pungutan tambahan terhadap 8 produk impor yang dijual di e-commerce mulai 17 Oktober mendatang. Ilustrasi produk impor. ( CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuanganakan mengenakan pungutan tambahan terhadap 8 produk imporyang dijual di e-commerce mulai 17 Oktober mendatang. 

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi menyebut pungutan itu diberlakukan untuk melaksanakan perintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Donny mengatakan beleid ini akan resmi berlaku pada 17 Oktober 2023.

Komoditas yang dipungut adalah buku sebesar 0 persen, tas 15 persen-20 persen, produk tekstil 5 persen-25 persen, dan alas kaki atau sepatu 5 persen-30 persen.

Tarif MFN dipungut DJBC di luar bea masuk flat 7,5 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen yang berlaku untuk semua barang kiriman.

"Dengan adanya PMK Nomor 96 ini, ada 4 komoditas yang dilakukan penambahan dan dikenakan MFN. Kenapa kita perlu menambah 4 item ini? Karena kami melihat berdasarkan transaksi perdagangan melalui barang kiriman ini, khususnya misalkan komestik, impor komestik sangat tinggi sekali melalui barang kiriman," bebernya dalam media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

"Kami juga melihat sepeda dan jam tangan, berdasarkan statistik kami melihat ini juga komoditas impor barang kiriman yang tinggi jumlahnya karena tren masyarakat kecenderungan sekarang bersepeda dan membeli jam tangan. Sepeda dimasukkan sesuai HS code dan pembebanan tarifnya 25 persen-40 persen, 40 persen untuk sepeda listrik. Sisanya sesuai HS code," imbuhnya.

Sedangkan 1 komoditas lain yang dikenakan tarif MFN dalam PMK Nomor 96 Tahun 2023 adalah besi dan baja. Tarifnya berkisar antara 0 persen hingga 20 persen.

Donny menyebut komoditas besi dan baja dimasukkan untuk mengantisipasi shifting importir dari kargo umum ke barang kiriman.

Berikut 8 barang kiriman di e-commerceyang kena tarif MFN:

1. Tas (15 persen-25 persen)
2. Buku (0 persen)
3. Produk tekstil (5 persen-25 persen)
4. Alas kaki/sepatu (5 persen-30 persen)
5. Kosmetik (10 persen-15 persen)
6. Besi dan baja (0 persen-20 persen)
7. Sepeda (25 persen-40 persen)
8. Jam tangan (10 persen)

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)

Dunia Gelap Tertinggi

online slot terpercaya
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan untuk mengusulkan kenaikan UMP.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. (Arsip CNBC Indonesia TV).
Serang, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketua Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan dunia usaha berhati-hati menentukan usulan kenaikan upah pekerja tahun depan karena gelaran Pemilu 2024.

"Saat ini kan sedang ada revisi PP 36, kita juga menunggu PP 36 ini, jadi formulasi saya rasa sudah jelas, tapi bakal seperti apa persisnya kami menunggu," ujar Ketua Apindo Shinta W Kamdani ditemui di Untirta Banten, Kota Serang, Selasa, (17/10/2023).

Kemudian besaran kenaikan upah juga harus di bicarakan bersama melalui forum tripartit dan dewan pengupahan. Sehingga diharapkan bisa menemukan jalan tengah terkait besaran kenaikan upah di tahun politik mendatang.

"Jadi itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi daerah nya dan juga inflasi. Jadi ini akan berbeda-beda, tidak sama semua. Kami juga punya tripartit di daerah, tentu nya juga akan ada proses konsultasi dengan dewan pengupahan," terangnya.

Selain faktor daerah dan dalam negeri, kondisi luar negeri juga bakal jadi bahan pertimbangan kenaikan upah secara nasional. Menurut Shinta, nilai ekspor dan dunia usaha Indonesia belum benar-benar pulih, ditambah situasi global yang masih belum menentu.

Berbagai kondisi itu diharapkan jadi pertimbangan pemerintah untuk mengatur formula dan menetapkan kenaikan upah pada 2024 mendatang.

"Pemerintah juga perlu melihat situasi terkini apa yang terjadi dengan situasi ekonomi saat ini, keadaan juga pemulihan belum kembali normal karena kondisi global yang penuh ketidakpastian dan itu juga berpengaruh ke perekonomian Indonesia walaupun kita tumbuh dengan cukup baik, tapi kita lihat ekspor kita menurun, jadi banyak situasi global yang jadi gambaran juga," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]



(ynd/sfr)

Rahasia Ilahi

germany plus paito warna
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan mengenakan pungutan tambahan terhadap 8 produk impor yang dijual di e-commerce mulai 17 Oktober mendatang.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan mengenakan pungutan tambahan terhadap 8 produk impor yang dijual di e-commerce mulai 17 Oktober mendatang. Ilustrasi produk impor. ( CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuanganakan mengenakan pungutan tambahan terhadap 8 produk imporyang dijual di e-commerce mulai 17 Oktober mendatang. 

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi menyebut pungutan itu diberlakukan untuk melaksanakan perintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Donny mengatakan beleid ini akan resmi berlaku pada 17 Oktober 2023.

Komoditas yang dipungut adalah buku sebesar 0 persen, tas 15 persen-20 persen, produk tekstil 5 persen-25 persen, dan alas kaki atau sepatu 5 persen-30 persen.

Tarif MFN dipungut DJBC di luar bea masuk flat 7,5 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen yang berlaku untuk semua barang kiriman.

"Dengan adanya PMK Nomor 96 ini, ada 4 komoditas yang dilakukan penambahan dan dikenakan MFN. Kenapa kita perlu menambah 4 item ini? Karena kami melihat berdasarkan transaksi perdagangan melalui barang kiriman ini, khususnya misalkan komestik, impor komestik sangat tinggi sekali melalui barang kiriman," bebernya dalam media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

"Kami juga melihat sepeda dan jam tangan, berdasarkan statistik kami melihat ini juga komoditas impor barang kiriman yang tinggi jumlahnya karena tren masyarakat kecenderungan sekarang bersepeda dan membeli jam tangan. Sepeda dimasukkan sesuai HS code dan pembebanan tarifnya 25 persen-40 persen, 40 persen untuk sepeda listrik. Sisanya sesuai HS code," imbuhnya.

Sedangkan 1 komoditas lain yang dikenakan tarif MFN dalam PMK Nomor 96 Tahun 2023 adalah besi dan baja. Tarifnya berkisar antara 0 persen hingga 20 persen.

Donny menyebut komoditas besi dan baja dimasukkan untuk mengantisipasi shifting importir dari kargo umum ke barang kiriman.

Berikut 8 barang kiriman di e-commerceyang kena tarif MFN:

1. Tas (15 persen-25 persen)
2. Buku (0 persen)
3. Produk tekstil (5 persen-25 persen)
4. Alas kaki/sepatu (5 persen-30 persen)
5. Kosmetik (10 persen-15 persen)
6. Besi dan baja (0 persen-20 persen)
7. Sepeda (25 persen-40 persen)
8. Jam tangan (10 persen)

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

slot gacor zeus gledek
Malaysia berencana mengikuti langkah Indonesia melarang social commerce seperti TikTok Shop bertransaksi jual beli.
Malaysia berencana mengikuti langkah Indonesia melarang social commerce seperti TikTok Shop bertransaksi jual beli. (AFP/Toshifumi Kitamura).
Jakarta, CNN Indonesia--

Malaysia berencana mengikuti langkah Indonesia melarang social commerceseperti TikTok Shopbertransaksi jual beli.

Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia Fahmi Fadzil mengatakan rencana muncul karena banyak pedagang di toko offline mengeluhkan harga produk yang dijual di TikTok Shop jauh lebih murah dari yang mereka jual. Hal itu membuat mereka kalah saing.

Namun, banyak warga Malaysia yang juga menggunakan TikTok Shop untuk berjualan.

"Saya kira TikTok perlu maju dan menjelaskan karena salah satu alasan dilarangnya TikTok Shop di Indonesia adalah karena isu predatory pricingyang mengancam pengusaha lokal di sana," imbuhnya.

TikTok, kata Fahmi, juga harus menjelaskan soal perlindungan data pribadi yang menjadi kekhawatiran masyarakat saat berbelanja di platform tersebut. Ia mengatakan banyak hal terkait media sosial yang akan dicermati oleh kementerian terkait dan MCMC, terutama pada aspek konsumerisme atau perlindungan data pribadi.

"Saya akan segera menelpon TikTok untuk membahas (masalah ini)," katanya.

Fahmi menambahkan diskusi harus dilakukan karena pemerintah juga telah menerima keluhan dari organisasi media mengenai penggunaan media sosial yang berdampak pada operasional mereka. Pasalnya banyak perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya untuk beriklan melalui media mainstream tetapi melalui media sosial.

"Jadi, ini berdampak pada media dan saya sangat prihatin dengan masalah ini, katanya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi melarang keberadaan social commerceseperti TikTok Shop. Larangan tersebut membuat platform media sosial tidak boleh berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan,

Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Mengikuti ketentuan pemerintah, sejak 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB, TikTok sudah resmi menghentikan operasional TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]



(fby/agt)

Buku Misteri Tokyo

forum situs slot hari ini
Seorang pelanggan yang memanfaatkan Transmart Full Day Sale berhasil memboyong TV LED 65
Transmart Full Day Sale digelar pada Minggu (15/10) dan menghadirkan segudang promo menarik. (CNNIndonesia/Adi Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia--

Seorang pelanggan Transmart Cempaka Putih memanfaatkan banjir diskon di Transmart Full Day Sale, Minggu (15/10) ini untuk membeli TV LED 65". Tak tanggung-tanggung, ia mendapat potongan harga hingga Rp5,78 juta rupiah!

Staf Transmart bercerita, semula pelanggan hanya datang untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Namun saat berkeliling, ia melihat diskon gila-gilaan yang membuat produk elektronik jadi sangat murah.

"Sengaja belanja kebutuhan pokok, tapi liat TV murah langsung beli," kata salah seorang staff elektronik Transmart Cempaka Putih yang melayani pelanggan itu, Topan.

"Langsung di kirim ke rumah karena mobil nggak muat," katanya lagi.

Sebagai informasi, pagelaran Transmart Full Day Sale dibuka khusus hari ini secara serentak dalam satu hari penuh di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Diskon spesial ini akan berlaku mulai toko buka hingga pukul 22.00 waktu setempat. Ada diskon 50+20% menanti pengunjung.

Selain produk elektronik, dalam periode promo ini Transmart juga menawarkan diskon menarik hingga 50% untuk berbagai produk lainnya mulai dari sepeda, sembako, produk rumah tangga, furnitur, kosmetik, hingga fesyen.

Tentunya pelanggan setia Transmart masih bisa dapat tambahan 20% bisa didapatkan dengan Allo Prime, Allo Paylater, Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Selengkapnya di sini.

(vws/vws)

[Gambas:Video CNN]

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

olx togel
Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]



 

(fby/sfr)