erek erek 00 99

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Amran Merasa Didukung Alam Jadi Mentan Lagi: Hujan Saat El Nino******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman berseloroh alam ikut memberkati saat dia kembali ditunjuk menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berkah itu katanya, bisa dilihat dari turunnya hujan di tengah masa El Nino atau kekeringan. Maklum, sudah beberapa bulan hujan tak kunjung turun di Jakarta sampai menjelang malam pelantikan Amran menjadi mentan.

"Tapi di balik ini semua ada berkah hari ini, di mana hari ini ada pelantikan tiba-tiba dalam kondisi El Nino tiba-tiba hujan, Indonesia Timur hujan semalam di Jakarta Jawa Barat, Jawa Tengah," ujar Amran di Istana Merdeka, Rabu (25/10).

"Ini luar biasa alam menyambut kita dengan baik, Insya Allah ini tanda-tanda baik untuk Kementerian Pertanian," ucapnya.

Lebih lanjut, Amran mengatakan saat ini pihaknya bakal segera melakukan konsolidasi di internal Kementerian Pertanian.

Ia berjanji bakal segera mencari solusi untuk beberapa masalah yang belum diselesaikan.

Selain itu, ia juga akan mencermati masalah dan keluhan petani. Amran mencontohkan bilamana petani berteriak tidak ada pupuk, itu artinya tanda-tanda produksi akan turun.

"Artinya sederhana, ini kita selesaikan dulu dengan teknis lainnya. Tapi sebelumnya kami akan konsolidasi langsung siang ini rapat bersama eselon 1,2,3," ucap Amran.

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki sistem Daru

Investasi Transportasi Meningkat, Kemenhub Lembaga Terbaik di ALI 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali meraih penghargaan Terbaik Pertama di Kategori Kementerian/Lembaga pada Anugerah Layanan Investasi (ALI) Tahun 2023 dari Kementerian Investasi/BKPM. Kemenhub berhasil mempertahankan gelar tersebut untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya juga meraih penghargaan serupa pada 2022.

Penghargaan ini merupakan hasil penilaian terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, terhadap kinerja layanan investasi serta upaya percepatan pelaksanaan berusaha bagi pelaku usaha nasional maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (8/11).

Maka dari itu, dia mengharapkan, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan empat aksi utama dalam meningkatkan iklim investasi yang positif di Indonesia.

Pertama adalah dengan meningkatkan realisasi investasi dengan cara memperbaiki iklim investasi dan tata kelola. Kedua, investasi tak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, kebudayaan dan lingkungan sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari investasi itu sendiri.

Ketiga, peluang dan potensi besar investasi pada sektor halal dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, bahkan ditingkatkan. Terakhir adalah dengan menggali terus sektor potensial lainnya di masing-masing daerah agar membawa efek berganda bagi perekonomian daerah sehingga mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh tanah air.

Usai menerima penghargaan, Budi Karya menyampaikan komitmennya untuk mendukung kemajuan investasi Indonesia. Tak lupa ia juga mengapresiasi sejumlah pihak, yakni Presiden dan Wapres yang telah memberikan arahan dan dorongan, serta Menteri Investasi/BKPM yang konsisten dalam upaya mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia.

"Ini kedua kalinya kami meraih terbaik pertama dan merupakan pencapaian yang berarti bagi Kementerian Perhubungan. Kami senantiasa berusaha yang terbaik dalam pelayanan dan investasi demi kemajuan Indonesia," ujarnya.

"Perizinan di Kementerian Perhubungan sudah lebih cepat dan tata kelola juga sudah lebih baik, sehingga dapat memberi kepastian bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor transportasi," pungkas Budi Karya.

Bawa iPad Anda ke dunia lain

Kemenperin Tak Mau Perdagangan Karbon sesuai Aturan Lingkungan Hidup******

Kementerian Perindustrian tak setuju perdagangan karbondiatur berdasarkan ketetapan di bidang lingkungan hidup.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menegaskan pihaknya tak setuju dengan usul pasal 7b RUU EBT dari pemerintah. Usul ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Akan tetapi, Kemenperin belum sepenuhnya menyetujui usulan ini terutama di dalam (pasal 7b) ayat 3 yang berbunyi 'Pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup'. Ini berpotensi terutama terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan produk dalam negeri," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Kemenperin menyebut proyek EBT memakan dana cukup besar. Oleh karena itu, Andi mendesak seluruh pendanaan transisi energi harus memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Berbeda, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengapresiasi apa yang disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia menilai penggunaan energi baru terbarukan (EBT) memang perlu dimasukkan dalam nilai ekonomi karbon.

Alue menyebut Indonesia sudah berkomitmen menjalankan transisi energi dalam Paris Agreement. Ini dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

"Kita sampaikan akan kurangi emisi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri atau ekuivalen 915 juta ton CO2. Kalau adanya dukungan internasional, komitmen kita 43,20 persen atau 1,24 miliar ton pada 2030," jelas Alue.

Ia mengatakan sektor kehutanan dan energi menjadi tulang punggung utama mencapai target NDC. Alue menyebut 31,89 persen emisi itu ada 12,5 persen atau 358 juta ton dari sektor energi.

Kemudian, dari 358 juta ton emisi tersebut perlu ditekan sebesar 181,45 juta ton dari sektor EBT.

"Jadi, dengan masuknya ini ke dalam RUU EBT maka insentif karbonnya bisa kita manfaatkan. Di samping kita memperoleh energi bersih yang tidak kotor, kita juga bisa memperoleh additional financial lewat perdagangan karbon. Bisa lewat perdagangan emisi, offset emisi, atau pungutan atas karbon," tuturnya.

Komisi VII DPR RI pun tampak heran dengan sikap pemerintah yang belum satu suara. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berkelakar dan mengira yang tidak harmonis hanyalah DPR.

Akan tetapi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menepis bahwa pemerintah tidak kompak. Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi sebelum raker ini.

"Kami mohon maaf. Sebetulnya kami menganggap bahwa harmonisasi sudah selesai sehingga dari pihak pemerintah sudah satu suara. Jadi, kita selalu mengikuti semua mekanisme yang ada. Kalau memang ada masalah di antara kita, diselesaikan internal," jawab Arifin.

"Niat kami baik sekali untuk TKDN. Cuma kita harus mengukur kapasitas dan kemampuan sendiri, jangan sampai TKDN menjadi hambatan dan high cost. Perlu kita roadmapmasing-masing industri untuk TKDN kapan saja. Itu yang perlu kami ingatkan," sambungnya soal TKDN yang dikeluhkan Kemenperin.

[Gambas:Video CNN]

menjadi penulis penyihir

Solo Kebanjiran Proyek Pusat di Bawah Gibran******

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan setelah sempat digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait syarat pendaftaran capres-cawapres yang harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Gibran sendiri mengaku berhasil memajukan ekonomi kota Surakarta. Tercatat, perekonomian Kota Surakarta pada 2022 tumbuh positif, yaitu sebesar 6,25 persen.

Berikut sejumlah proyek di Surakarta yang biayanya bersumber dari pemerintah pusat.

1. Rel Layang Simpang Joglo

Dilansir dari laman Pemerintah Kota Surakarta, pembangunan rel layang Jalur Kereta Api Joglo fase 1 diprediksi menelan anggaran Rp 920 miliar.

Dana ini disebut berasal dari anggaran APBN dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

2. Revitalisasi Pasar Jongke

Revitalisasi Pasar Jongke di daerah Laweyan, Kota Solo dimulai pada 2022. Proyek itu menelan biaya sebesar Rp 170 miliar.

Dana ini berasal dari Kementerian PUPR sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rencananya perombakan pasar tradisional ini akan ditargetkan rampung pada 2024 mendatang.

3. Revitalisasi Pasar Mebel Gilingan

Pada 2022, seluruh pedagang yang biasa berjualan di Pasar Mebel Gilingan Solo mulai pindah ke lokasi darurat menyusul rencana pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gilingan oleh pemerintah pusat.

Dilansir dari Antara,anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk membangun Sentra IKM Gilingan sebesar Rp46 miliar.

4. Penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto

Kementerian PUPR melakukan Penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto. Penataan kawasan koridor pedestrian Kota Surakarta dimulai sejak Juni 2022 dengan biaya Rp31,6 miliar.

Dana tersebut berasal dari Kementerian PUPR.

5. Renovasi Pura Mangkunegaran

Renovasi Pura Mangkunegaran dikerjakan pada tahun lalu. Pembangunan itu dilakukan di bekas lapangan tenis yang berada di sisi utara barat Pura Mangkunegaran.

Dikatakan anggaran untuk renovasi tersebut mencapai Rp18 miliar.

Sementara mengutip detik.com, anggaran semua dikucurkan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

6. Revitalisasi Lokananta

Pemerintah melakukan revitalisasi Lokananta tahun ini. Biaya revitalisasi studio rekaman legendaris itu mencapai Rp50 miliar.

Dilansir dari detik.com, biaya ini berasal dari PT Danareksa, selaku BUMN pemilik aset Lokananta.

7. Revitalisasi Keraton Kasunanan

Dilansir dari detik.com, pemerintah Kota (Pemkot) Solo melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) kerja sama revitalisasi Keraton Kasunanan Solo pada JUli 2023 lalu.

Revitalisasi Keraton Kasunanan Solo ini akan menelan anggaran sekitar Rp35 miliar dari dana APBN 2023 dan 2024 Kementerian PUPR.

Penandatangan MoU dilakukan Gibran, Raja Keraton Solo Paku Buwono (PB) XIII, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Jawa Tengah (Jateng) Kuswara, di Novotel Hotel Solo.

8. Pembangunan Viaduk Gilingan

Pembangunan proyek Viaduct atau Viaduk Gilingan dilakukan pada februari 2023 lalu.

Dilansir dari detik.com, pembangunan Viaduk menggunakan anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub sebesar Rp 18 miliar.

9. Rusun Putri Cempo

Kementerian PUPR bersama Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, berkolaborasi dalam membangun rumah susun (Rusun) Putri Cempo untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun lalu.

Dilansir dari Antara, pembangunan Rusun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada sekaligus mengurangi backlog atau kekurangan perumahan.

Rusun Putri Cempo terdiri dari 44 unit kamar yang dapat menampung 176 jiwa. Adapun biaya pembangunan Rusun tersebut sekitar Rp17,26 miliar dan berasal dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

10. Revitalisasi Pasar Legi

Rehabilitasi Pasar Legi Surakarta dilakukan karena sempat terbakar dua kali pada 2018 dan 2020.

Kementerian PUPR pun turun tangan untuk revitalisasi ini. Rehabilitasi pasar ini dilaksanakan pada tahun 2020-2021 dengan anggaran Rp114,7 miliar.

Konstruksi pasar dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan Urban (Persero) dan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah 1 sebagai manajemen konstruksi, dengan lingkup pekerjaan renovasi secara menyeluruh.

[Gambas:Video CNN]

Guru Besar Wuji

Ekspor Batu Bara dan Sawit Anjlok di Atas 30 Persen Oktober 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilaiekspor batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO) anjlok lebih dari 30 persen (yoy) pada Oktober 2023.

Tercatat, nilai ekspor batu bara mencapai US,73 miliar atau setara Rp42,4 triliun (asumsi kurs Rp15.547 per dolar AS) pada Oktober 2023.

Angka itu turun 38,02 persen dari capaian Oktober tahun lalu, yakni US,41 miliar atau Rp68,56 triliun.

"Jadi untuk batu bara volume ekspor Oktober 2023 adalah sebesar 36 juta ton," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (14/11).

Ekspor CPO mencapai US,89 miliar atau Rp29,36 triliun pada Oktober 2023. Angka itu turun 33,77 persen dibanding Oktober tahun lalu yang mencapai US,85 atau Rp44,28 triliun.

Sedangkan, dibanding September 2023 yang mencapai US,84 miliar atau Rp28,58 triliun, nilai ekspor CPO Oktober naik 2,59 persen.

"Sementara untuk CPO volume ekspor Oktober 2023 adalah sebesar 2,3 juta ton," kata Pudji.

Di sisi lain, nilai ekspor besi dan baja malah tumbuh. Tercatat nilai ekspor komoditas ini mencapai US,45 miliar atau Rp38,07 triliun pada Oktober 2023.

Angka ini naik 5,76 persen dari bulan sebelumnya yang mencapai US,32 miliar atau Rp36,05 triliun.

Adapun, jika dibandingkan dengan Oktober 2022 yang mencapai US,3 miliar atau Rp35,74 triliun, nilai ekspor besi dan baja naik 6,65 persen.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Dewa Kota

Industri RI Alami Langka Bahan Baku Impor, Alarm PHK Berbunyi Keras******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengklaim industri dalam negeri tengah mengalami kelangkaan bahan baku impor.

Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar mengatakan hal tersebut pun berimbas pada penurunan hasil produksi.

Lihat saja, data S&P Global mencatat Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke posisi 51,5 pada Oktober 2023. PMI manufaktur RI melambat 0,8 poin dibanding September 2023 yang mencapai 52,3.

"Kelangkaan tersedianya bahan baku/penolong (khususnya yg masih harus diimpor) bagi para industri manufaktur, mengakibatkan menurunnya jumlah hasil produksi," kata Sanny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/11).

Menurut Sanny, kelangkaan itu juga seiring dengan pelaku industri yang masih menunggu pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

Sanny juga menyebut apabila penurunan produksi industri Indonesia terus menurun, maka gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terhindarkan.

Dengan kata lain, penurunan PMI manufaktur juga menjadi sinyal gelombang PHK segera datang.

"Kalau (penurunan produksi industri) berlarut-larut masalahnya, tentunya bisa juga terjadi (PHK)," kata Sanny.

S&P Global mencatat penurunan PMI manufaktur Indonesia terutama disebabkan oleh pertumbuhan penjualan yang lebih lambat pada Oktober.

Lembaga itu menilai produsen mengalami kondisi permintaan yang lebih lemah. Selain itu, permintaan luar negeri juga memburuk.

Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence Jingyi Pan mengatakan perlambatan laju PMI manufaktur Indonesia masih bisa berlanjut.

[Gambas:Video CNN]

"Tingkat kepercayaan bisnis di kalangan produsen juga merosot jauh di bawah rata-rata yang menandakan berkurangnya optimisme terhadap produksi selama 12 bulan ke depan," katanya melalui keterangan resmi.

Sama seperti Sanny, Pan juga memproyeksi perlambatan produksi bakal berbuntut pada gelombang PHK atau setidaknya membatasi lapangan kerja.

"Sebagai akibat dari pertumbuhan penjualan yang lebih lambat, perusahaan-perusahaan sedikit menurunkan tingkat lapangan kerja mereka," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]