pinjaman di easy cash 833Jutaan kata 772887Orang-orang telah membaca serialisasi
《rtp infini88》
DKI tegaskan larangan pasang alat peraga kampanye di transportasi umum******
"Kami mengimbau untuk APK yang ada di angkutan umum sekiranya masyarakat tidak melakukan pemasangan apalagi di bus tempel stiker," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin.
Syafrin menyebutkan, area transportasi umum mulai dari bus, kereta dan lain sebagainya seharusnya menjadi area netral.
Selain itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga secara tegas akan langsung menurunkan APK tersebut jika ditemukan di transportasi umum atau di tempat lain yang tidak seharusnya.
"Kita harapkan itu menjadi area netral dan kemudian mohon maaf jika ada yang memasang kami tentu sudah menginstruksikan
jajaran untuk pencopotan," ujar Syafrin.
Baca juga: Bawaslu Jakbar fokus lakukan pemetaan pelanggaran APK
Baca juga: Pemkot Jakpus: Pemasangan APK jangan merusak keindahan kota
Pihaknya juga akan mengingatkan secara langsung bagi penumpang transportasi umum yang memasang APK, sekaligus menurunkan penumpang tersebut.
"Tentu pada saat ditempel tidak akan teridentifikasi begitu masif orang duduk dan interval pergantiannya sangat tinggi sehingga kita sulit mengidentifikasi walaupun bus itu juga ada kamera. Untuk di halte berikutnya dipersilahkan untuk turun," kata Syafrin.
PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya juga mengimbau agar peserta Pemilu 2024 tidak memasang APK di tiang listrik karena berpotensi membahayakan masyarakat umum.
"Kami mengimbau agar APK tidak dipasang di tiang listrik karena dikhawatirkan akan menambah beban sehingga bisa menjadi miring," kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran, dalam keterangan resminya.
Lasiran menjelaskan bahwa saat memasuki masa kampanye Pemilu 2024, banyak APK berupa bendera, baliho maupun umbul-umbul dipasang di tempat umum.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
Bos Badan Pangan Wanti******
Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo mengingatkan bahwa Indonesia bisa masuk ke fasekrisis berasyang kedua kalinya.
Menurutnya, hal itu bisa terjadi jika masa tanam pada Maret-April menghasilkan beras di bawah 2,5 juta ton.
"Fase krisis kedua ini tergantung tanam Maret dan April. Masih tanam di atas 1 juta hektar, maka bulan 7 kita tetap masih punya beras di atas 2,5 juta ton," kata Arief seperti dikutip dari Detik Finance, Senin (4/3).
Oleh karena itu, Arief mengatakan pemerintah harus bersiaga dengan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) aman. Ia menilai hal itu bisa dilakukan dengan menyerap hasil panen Maret-April apabila telah melampaui kebutuhan dalam negeri.
"Maka pemerintah sudah bersiap dengan CBP-nya karena Juli hingga akhir tahun, awal tahun menjadi masa pemerintah melakukan intervensi. Caranya dengan panen, serap, panen, serap," jelasnya.
Harga beras sendiri belakangan meroket. Tak hanya itu, stoknya pun mulai langka di ritel modern.
Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) memproyeksi kelangkaan dan mahalnya harga beras berlangsung setidaknya sampai akhir Maret 2024.
Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan hal itu terjadi karena panen di Maret pun tidak terlalu besar dan cenderung di bawah normal.
"Kondisi seperti ini masih akan berlangsung sampai dengan akhir Maret," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/2).
Ia mengatakan panen pada Maret diperkirakan hanya mampu menghasilkan beras 3,5 juta ton. Padahal, normalnya panen bisa menghasilkan lebih dari 5 juta ton.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Label:daftar nama situs judi slot online terpercaya、jaminan pinjam uang di bank、asikslot303
Terkait:link slot gacor 2022 terbaru、empoatm、mpo8080、pinjaman online ojk cepat cair bunga rendah、cara menghasilkan uang melalui hp、prediksi togel yokohama、ak4d gacor、cara mencairkan pinjol ke dana、link slot server thailand super gacor、cara pasang togel di manadototo
bab terbaru:situs paling gacor 2022(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Penerjemah: Shofi Ayudiana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
Bank Jateng kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Top BUMD 2024 with Productive Financing Distribution to Support Local Government Program pada ajang Indonesia Best BUMD Award 2024.
Bank Jateng menyabet penghargaan untuk kategori BPD dalam ajang Indonesia Best BUMD Award 2024 bertajuk "Credibility Catalyst to Develop Regional Economy" yang digelar di di JS Luwansa Hotel & Convention Jakarta, Selasa (5/3).
Plt. Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Bank Jateng dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan Jawa Tengah.
Selain itu, lanjut Irianto, kontribusi Bank Jateng dalam meningkatkan pendapatan daerah juga dilakukan melalui pengembangan layanan digital kepada pemerintah.
"Antara lain Cash Management System (CMS) Pemda, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes) yang berbasis CMS sehingga membantu layanan transaksi non tunai bagi pemerintah desa di Jawa Tengah," kata dia.
Irianto menambahkan, Bank Jateng juga berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui pengembangan sistem pembayaran pajak online via aplikasi Sakpole. Apkikasi ini terintegrasi dengan kanal pembayaran Bank Jateng seperti Bima Mobile dan Internet Banking Bank Jateng.
Di sisi lain, Bank Jateng juga menunjukkan komitmennya dalam pembangunan daerah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program TJSL Bank Jateng fokus pada berbagai prioritas penting diantaranya penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan program pencegahan stunting
"Untuk program pencegahan stunting Bank Jateng merupakan satu satunya Bank Pembangunan Daerah yang mendapatkan penghargaan nasional untuk Kategori Mitra Filantropi yang diserahkan oleh wakil presiden tanggal 06 Oktober 2023," ujarnya.
"Lalu ada juga program unggulan lain berupa program pemberian keterampilan agar siswa binaan mempunyai jiwa kewirausahaan dan siap pakai di dunia kerja," tambah Irianto.
Lebih lanjut Irianto mengatakan, sebagai penunjang pembangunan daerah, Bank Jateng terus melakukan transformasi dengan lebih fokus menyalurkan kredit kepada sektor usaha produktif, khususnya UMKM. Pada akhir Desember 2023, penyaluran kredit segmen ritel dan UMKM telah mencapai Rp15,78 triliun dan tumbuh 23,38 persen.
Sementara untuk 2024, Irianto optimis pertumbuhan kredit Bank Jateng akan lebih tinggi lagi, terutama kredit UMKM.
"Tahun ini, Bank Jateng dipercaya Pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp6 triliun," pungkasnya.
(ory/ory)Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.
Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.
"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.
Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.
Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.
Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.
"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.
Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.
"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.
Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.
"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.
Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.
"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.
Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.
"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.
(rea/rir)Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyindir cara kerja pemimpin dari generasi baby boomer yang lahir pada era 1946-1964
Ia mengatakan saat ini banyak aparatur sipil negara (ASN) muda. Abdi negara muda itu juga sudah banyak yang mewakili pemilih di pemilihan umum (pemilu) 2024.
Akan tetapi, Suhajar menyebut para pemimpin yang akan berkuasa masih sebagian besar masih berasal dari generasi X. Bahkan, banyak pimpinan puncak kementerian/lembaga (K/L) yang berasal dari generasi baby boomer.
"Karena itu saya selalu berpesan kepada generasi saya baby boomerdan X agar memberi ruang yang luas kepada generasi milenial dan Z untuk memainkan peran dalam menciptakan upaya-upaya inovasi pelayanan dan sebagainya dalam pemerintahan. Jangan sampai terjebak generasi baby boomerdan X nyaman dengan cara dia memimpin, tak ada perubahan," tambahnya.
Tak hanya mewanti-wanti pemimpin yang punya pemikiran kolot, Suhajar memperingatkan para pegawai negeri sipil (PNS) muda agar tak terjebak. Menurutnya, akan lebih parah jika generasi milenial dan Z terjebak dalam cara kepemimpinan generasi baby boomerdan X.
"Lalu, kapan perubahannya? Gak ada. Di situlah nanti kita akan terperangkap, generasi milenial dan Z kalau tidak hati-hati akan terperangkap dengan cara-cara generasi di atasmu sehingga perubahan nanti akan terlambat," tegasnya.
Ia kemudian mencontohkan 'virus' dari generasi baby boomer yang tertular ke PNS muda, yakni nego jabatan. Padahal, sekarang sudah ada reformasi birokrasi yang lebih mengutamakan keahlian.
Selain itu, 'virus' tersebut juga imbas masih melekatnya paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.
"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," tutur Suhajar.
"Tapi sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," tandasnya.
Belakangan, lini masa X menyoroti kelakuan pemimpin boomer. Tampak suatu seremoni suatu sistem yang dilakukan oleh pejabat daerah tertentu dengan menempelkan jari tangan ke layar.
Sayang, operator yang menampilkan tersebut terlihat tak profesional. Alih-alih tampak kekinian dan canggih dengan peresmian secara touch screen, yang terjadi malah cuma sekadar menekan layar televisi yang menampilkan video.
Meski begitu, aksi tersebut tetap saja mendapat tepuk tangan dari para peserta yang hadir. Di situlah lini masa membanjiri kritikan dengan julukan 'aksi boomer'.
[Gambas:Video CNN]
Nabati Group,melalui unit bisnis PT Richeese Kuliner Indonesia (Richeese Factory) dan PT Kaldu Sari Nutrisun Indonesia, meluncurkan produk daging olahan pertamanya, yaitu Richeese Factory Chicken Nugget, di gerai Richeese Factory Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Melalui produk ini, Nabati Group ingin membawa sensasi menyantap makanan berkualitas restoran ke rumah-rumah di Indonesia sehingga dapat dinikmati kapan saja.
"Kami menghadirkan produk ini karena tingginya keinginan pelanggan, terutama para ibu dan anak, yang menyukai makanan cepat saji berkualitas tinggi di Richeese Factory," kata Vice President of Frozen Food, Furi Cahya Purnama dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (5/3).
Seluruh pilihan rasa dapat diperoleh dengan harga yang lebih kompetitif, mulai dari Rp20.000 untuk Selection Series (250 gram) hingga Rp40.000 untuk Gold Series (500 gram).
Lihat Juga :![]() |
Selain harga yang lebih kompetitif, Furi mengatakan, Richeese Factory Chicken Nugget hadir dengan tekstur daging yang lebih lembut dan juicy, berbalut tepung krispi yang crunchy, membuat setiap gigitan terasa nikmat sehingga tidak bisa berhenti mengunyah.
"Cita rasa sekelas restoran yang kaya kini hadir di rumah 24/7 (twenty four seven). Pelanggan pun bisa memperolehnya dengan mudah. Sebab, Richeese Factory Chicken Nugget akan tersedia secara bertahap di seluruh gerai Richeese Factory dan toko-toko makanan olahan di Tanah Air," tutur Furi.
Di tahap awal peluncurannya, Richeese Factory Chicken Nugget didistribusikan ke wilayah Pulau Jawa-meliputi Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur mulai pertengahan Maret.
Selanjutnya, ketersediaan produk akan merata secara berkala ke seluruh Indonesia melalui gerai Richeese Factory, toserba, pasar swalayan, dan mini market terdekat, hingga toko makanan olahan eceran (frozen shop).
"Selain area ketersediaan, kami juga akan menambahkan varian rasa secara bertahap ke Richeese Factory Chicken Nugget, yang mana tentu saja, kami telah menyesuaikan varian rasa tersebut dengan selera pelanggan. Langkah ini selaras dengan semangat inovasi di Nabati Group," jelas Furi.
Lihat Juga :![]() |
Pada momen peluncurannya, Richeese Factory juga menggelar aktivitas demo masak bersama sejumlah food influencer lokal, seperti Kamidia Radisti & Devina Hermawan.
Menurut Furi, keduanya mewakili sosok ibu yang selalu ingin memberikan makanan lezat berkualitas restoran untuk si kecil di rumah yang menginginkan olahan makanan berkualitas restoran untuk keluarga tercinta di rumah.
(tim/isn)Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengeluh soal penyaluran kredituntukkendaraan listrik.
Maklum, hingga kini tingkat penyaluran masih sangat minim. Ia mengatakan sekitar 80 persen transaksi pembelian mobil listrik dilakukan secara kontan alias tidak mengutang.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2023, pembiayaan dari perusahaan leasing untuk kendaraan listrik masih di kisaran 0,01 persen dari total pembiayaan.
Suwandi mengungkap minimnya penyaluran pembiayaan itu terjadi karena mayoritas pembeli kendaraan listrik adalah masyarakat berada. Mereka sejatinya memiliki dana dan hanya membeli kendaraan listrik untuk sekadar mencari pengalaman baru atau mencoba saja.
"Pembeli EV hari ini tuh kebanyakan memang orang-orang, yang paling tidak dia cukup dananya. Dan kedua, dia mau first experience," ujarnya.
Faktor lain, harga kendaraan listrik masih relatif mahal. Hal itu tentu berbanding terbalik dengan segmentasi pasar perusahaan pembiayaan merupakan masyarakat menengah ke bawah.
"Dan kendaraan yang kita biayai itu rata-rata sekitar Rp200 juta-an atau yang kita kenal dengan LCC (Low-Cost Green Car)," jelas Suwandi.
Lihat Juga :Asabri Buka-bukaan soal Uang Pensiun Prabowo dari Militer |
Lalu adakah pertanda penting dari fenomena ini?
Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan besarnya persentase pembeli kendaraan listrik dengan skema kontan menunjukkan bahwa mobil listrik bukan kebutuhan utama untuk sebuah kendaraan.
"Jadi mobil listrik belum menjadi kebutuhan utama," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, pembelian secara kontan biasanya dilakukan oleh orang kaya. Hal ini terbukti dari pemilik mobil listrik memang orang yang sudah memiliki kendaraan berbahan bakar BBM.
"Kalau cash dominanartinya pembeli mobil listrik adalah golongan orang kaya. Di garasi sudah punya mobil BBM tapi mobil listrik dijadikan kendaraan kedua," jelasnya.
Selain itu, pemilik kendaraan listrik biasanya memang menjadikan mobil tersebut menjadi tunggangan saat bepergian saja. Ini semakin menekankan bukan keperluan kendaraan yang prioritas.
"Pembeli mobil listrik biasanya menjadikan kendaraan BBM buat harian, sementara mobil listrik buat dipakai pada saat jalan-jalan akhir pekan," kata Bhima.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan wholesalesmobil listrik di Indonesia sepanjang 2023 tercatat 15.716 unit. Jauh di bawah target pemerintah terjual 200 ribu unit per tahun.
Sementara, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan peminat mobil listrik masih golongan tertentu karena harganya yang mahal. Artinya, program kendaraan listrik yang dicanangkan pemerintah untuk memperbaiki mutu lingkungan belum bersahabat dengan semua golongan masyarakat Indonesia.
"Bahkan setelah banyak insentif pun harga masih terbilang mahal. Jadi memang saat ini, kendaraan listrik baru di konsumsi kalangan tertentu, terutama kalangan berada, sebagai kendaraan kedua dan oleh perusahaan-perusahaan untuk bisnis," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Ronny menilai tidak mudah menggenjot penjualan mobil listrik terutama untuk masyarakat kelas menengah. Sebab, selain harga mahal, ekosistemnya pun belum terbentuk, terutama dari sisi infrastrukturnya.
Menurutnya, untuk menggenjot penggunaan mobil listrik, insentif dari pemerintah saja tidak cukup. Tapi harus dibarengi dengan infrastruktur yang baik.
Misalnya, terlebih dahulu membangun stasiun pengisi daya (charging station) di banyak tempat. Langkah ini dilakukan oleh China dan terbukti sangat ampuh.
"Nah, karena di China saat ini telah berhasil membangun charging stationlebih dari dua juta, yang dibangun oleh pemerintah dan perusahaan produsen mobil, maka penjualan kendaraan listrik langsung meledak," jelasnya.
Lihat Juga :Prabowo Subianto: Kita Tidak Perlu Hotel BUMN |
Ronny mengatakan awalnya penjualan mobil listrik di China juga seret. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan dengan cara mewajibkan beberapa provinsi untuk menggunakan bus listrik untuk transportasi publiknya.
Namun, kebijakan itu juga tidak berhasil meningkatkan penjualan mobil listrik secara signifikan. Lalu, China melakukan riset dan menemukan adanya persoalan range anxiety atau kecemasan pengemudi mobil listrik kalau kendaraannya mati sebelum sampai tujuan.
"Hasil riset di China menunjukkan bahwa salah satu motivasi orang membeli kendaraan listrik adalah adanya jaminan keberadaan charging stationdi banyak lokasi. Jadi range anxietyadalah ketakutan kalau baterai habis di tengah jalan. Makanya dibangun banyak charging station," jelasnya.
Oleh sebab itu, Ronny menekankan selain insentif pemerintah untuk pembelian kendaraan listriknya, sangat perlu juga untuk membangun banyak infrastruktur utamanya.
Lihat Juga :THR PNS Tahun Ini Dibayar Penuh 100 Persen Usai 4 Tahun Tidak Full |
"Insentif dari pemerintah hanya sebagian kecil dari faktor yang akan mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik," kata Ronny.
Selain itu, ia juga menyarankan agar produsen pembuat mobil listrik di Indonesia memberikan harga yang lebih terjangkau. Serta, perbankan menawarkan skema pembiayaan mobil listrik lebih masih dan menarik.
"Selain insentif untuk membuat harganya bisa menjadi lebih affordable, juga diperlukan penyiapan infrastruktur untuk kendaraan listrik, terutama ketersediaan charging station secara luas dan skema pembiayaan pembelian kendaraan listrik yang menarik dan terjangkau dari perbankan," pungkasnya.
(agt)《rtp infini88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek erek cecakHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp infini88》bab terbaru。