depe4d

Qiangu Juechen

Cadangan Beras Pemerintah Menipis, Cuma Separuh dari Target******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso menyebut saat ini stok cadangan beraspemerintah (CBP) menipis karena ketersediaan terbatas dan harga jual yang tinggi.

Buwas, panggilan akrabnya, mengaku kesulitan mendapatkan beras atau gabah di tingkat produsen karena keterbatasan pasokan di tingkat penggilingan maupun petani.

Walhasil, stok CBP saat ini di gudang Bulog hanya sebanyak 651 ribu ton. Padahal, targetnya 1,2 juta ton.

Menurut Buwas, kelangkaan beras atau gabah di tingkat produsen karena produksi yang menurun. Hal ini dikarenakan perubahan cuaca yang menyebabkan gagal panen di sejumlah wilayah.

"Selain ada anomali cuaca, kita harus sadari kita tidak bisa pastikan hasil panen sesuai dengan fakta di lapangan, pasti produktivitas gabah pasti turun. Karena di beberapa wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, juga terendam banjir sawah yang sudah mau panen, sehingga memengaruhi jumlah yang akan panen," imbuh Buwas.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menyebut terjadi kenaikan harga beras atau gabah sejak Juli 2022 hingga saat ini.

Kenaikan harga tersebut terjadi karena ongkos produksi meningkat lantaran harga pupuk yang naik, termasuk imbas kenaikan harga BBM.

Sebelumnya Bulog membeli beras atau gabah level medium untuk CBP seharga Rp8.300 per kg di tingkat produsen dan mudah mendapatkannya.

Tetapi saat ini, Bulog menaikkan harga pembelian beras medium menjadi Rp8.800 per kg pun tetap tidak terbeli karena produsen baru mau menjual di harga Rp8.900 per kg.

Selanjutnya, Bulog membeli beras komersial dengan harga yang lebih tinggi dan mengikuti harga pasar pun masih belum mencukupi untuk pemenuhan stok karena keterbatasan pasokan.

Buwas melanjutkan harga beras komersial di tingkat produsen pun sudah mencapai Rp10.500 per kg, bahkan menyentuh Rp11 ribu per kg.

Diketahui, Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog untuk melakukan penyerapan beras atau gabah untuk CBP hingga 1,2 juta ton sampai akhir tahun nanti.

Namun, Buwas pesimis target pemenuhan stok CBP tersebut tercapai apabila hanya mengandalkan serapan dalam negeri, karena pasokan yang rendah akibat penurunan produksi.

Oleh karena itu, Buwas menyarankan alternatif pemenuhan CBP dari luar negeri alias impor untuk segera dilakukan.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Api Es

Harga Tomat Naik, Tembus Rp25 Ribu per Kg di Pasar DKI******

Harga rata-rata tomatnaik hingga Rp776 per kilogram menjadi Rp18.106 per kg di sejumlah pasardi DKI Jakarta.

Terendah, harga tomat berada di level Rp10 ribu per kg terpantau di Pasar Klender SS, dan Pasar Cengkareng.

Sementara, harga tertingginya bisa menembus Rp25 ribu per kg terpantau di Pasar Senen Blok III-VI , Pasar Mayestik, Pasar Kramat Jati, dan Pasar Anyer Bahari.

Namun, sejumlah pasar lainnya mencatat kenaikan harga tomat, seperti Pasar Kramat Jati naik Rp5.000 menjadi Rp25 ribu per kg.

Lalu, Pasar Pulo Gadung mencatat harga tomat naik Rp4.000 menjadi Rp18 ribu per kg. Kemudian, Pasar Perumnas Klender dan Pal Meriam mencatat kenaikan harga tomat Rp3.000 per kg menjadi masing-masing Rp20 ribu dan Rp18 ribu.

Pasar Cijantung juga mencatat kenaikan harga tomat Rp1.000 per kg menjadi Rp19 ribu per kg. Lalu, harga tomat di Pasar Gondangdia naik Rp7.000 menjadi Rp22 ribu per kg, dan Pasar Paseban mencatat kenaikan harga tomat Rp5.000 menjadi Rp20 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies******

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal upah minimumprovinsi (UMP) 2022.

Majelis Hakim PTTUN justru menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," demikian petikan putusan majelis hakim, yang dibacakan pada Selasa (15/11) kemarin.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]

Setan Besar dari Sekte Abadi

Gandeng Muhammadiyah, Erick Thohir Dorong Program Kemandirian Umat******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggandeng Muhammadiyah guna mendorong kemandirian umat di sektor ekonomi. Salah satu kerja sama yang digagas mencakup kolaborasi BUMN dan Muhammadiyah untuk mendorong industri obat herbal yang halal dan aman.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya dan Muhammadiyah sepakat mengakselerasi industri obat herbal agar jadi bagian penting dari industri obat nasional. BUMN akan memastikan obat herbal yang banyak diproduksi oleh unit usaha atau kader Muhammadiyah yang telah lolos kualifikasi agar masuk sebagai salah satu materi yang digunakan oleh rumah sakit.

"Dengan Muhammadiyah tadi kita berbicara bagaimana mengintervensi industri obat herbal yang selama ini banyak potensinya tapi tidak bisa masuk ke rumah sakit atau bisa menjadi bagian dari industri obat nasional," ujar Erick di tengah acara memperingati Muktamar Muhammadiyah di Solo, Kamis dikutip Jumat (18/11).

"Sama halnya dengan NU, dengan Muhammadiyah juga kita mendorong kerja sama dengan UMKM. Ini seperti lewat program Pertashop. Saya rasa banyak kader Muhammadiyah yang masuk (program Pertashop). Sedangkan dari finansial kerjasamanya dengan BSI," ujar Erick.

Erick menegaskan dia sangat mendorong agar BUMN terus bersinergi dengan komunitas dan organisasi masyarakat, seperti NU dan Muhammadiyah. Erick berharap kerja sama dapat berjalan efektif serta bermanfaat luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Jiwa Setan

1.130 Ton Biji Kakao Sumut Diekspor ke Malaysia******

Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Belawan mencatat ekspor1.130 ton biji kakaoasal Provinsi Sumatera Utara (Sumut) selama Januari - November 2022 dengan nilai Rp 39,6 miliar.

Ekspor dilakukan ke ke Malaysia.

"Berdasarkan data pada sistem perkarantinaan, IQFAST Karantina Pertanian Belawan memfasilitasi ekspor biji kakao tersebut sebanyak 1.130 ton. Ekspor biji kakao ini mampu bersaing di pasar global," kata Kepala Karantina Pertanian Belawan, Andi PM Yusmanto, Kamis (17/11).

"Biji kakao ini diekspor ke Malaysia. Keberhasilan ini menjadi bukti kerja keras petani sub sektor perkebunan serta dukungan pemerintah daerah dalam membangun pertanian yang baik, sehingga ekspor kakao biji terus meningkat," urainya.

Masih menurut Andi, pihaknya secara rutin melakukan pendampingan kepada pelaku usaha pertanian dengan memberikan bimbingan teknis pemenuhan persyaratan sanitari dan fitosanitari, SPS measure, sesuai yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

[Gambas:Video CNN]

"Hal ini dilakukan untuk memastikan produk pertanian dapat diterima di negara tujuan," ujarnya.

Dia menambahkan kakao ini banyak dibudidayakan di daerah Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Nias Selatan.

"Berdasarkan data BPS, luas lahan kakao di Sumut seluas 35,696 hektare, sehingga sangat potensial untuk peningkatan ekspor kakao," urainya.

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), Bambang memberi apresiasi kepada petani sub sektor perkebunan yang turut serta mendukung Gerakan Tiga Kali ekspor (Gratieks) sehingga komoditas pertanian Sumut meningkat.

"Meningkatnya ekspor kakao biji dan mampu bersaing di pasar global ini harus dipertahankan, mengingat negara tujuan memiliki persyaratan teknis yang ketat," pungkasnya.