olympus88

Jiuyao Ajaib

cicil tanpa kartu kredit

MKMK putuskan Anwar Usman terbukti langgar kode etik******

Jakarta (ANTARA) - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

“Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip Kepantasan dan Kesopanan butir penerapan angka satu dan angka dua Sapta Karsa Hutama,” kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan MKMK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis.

Atas putusan tersebut, Anwar Usman dijatuhi hukuman berupa sanksi teguran tertulis oleh MKMK.

Diketahui, Anwar dilaporkan ke MKMK oleh pengacara Zico Leonardo Simanjuntak dan Alvon Pratama Sitorus serta Junaidi Malau atas pernyataannya dalam konferensi pers terkait keberatannya atas sanksi etik yang dijatuhkan oleh MKMK dalam Putusan No.2/MKMK/L/2023, yaitu pencopotan jabatan dari Ketua MK.

Anwar juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap keputusan pengangkatan Ketua MK yang baru dengan masa jabatan 2023-2028, Suhartoyo.

Anggota MKMK Yuliandri mengatakan, hal yang menjadi perhatian utama para hakim adalah sikap Anwar selaku Hakim Terlapor yang tidak dapat menerima putusan MKMK dengan menggelar konferensi pers.

“Dalam konferensi pers tersebut, Hakim Terlapor secara terbuka menyampaikan kepada publik yang diliput oleh berbagai media khususnya perihal keberatannya mengenai prosedur beracara, pertimbangan Majelis Hakim, dan sanksi,” kata Yuliandri.

Secara kelembagaan, tindakan tersebut memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap marwah dan keluhuran martabat MK karena penyampaian keberatan dilakukan secara terbuka.

Selain itu, bagi MKMK, gugatan Anwar ke PTUN merupakan fakta yang memperkuat bahwa ia tidak dapat menerima putusan tersebut, bahkan melakukan reaksi dan perlawanan.

Menurut pandangan majelis, ketidakterimaan Anwar tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

“Dengan demikian, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk memberikan teguran tertulis kepada Hakim Terlapor untuk menunjukkan sikap patuhnya yang tulus terhadap Putusan Majelis kehormatan, in casu Putusan No.2/MKMK/L/2023,” pungkas Yuliandri.

Baca juga: MKMK benarkan adanya laporan terhadap Guntur Hamzah

Baca juga: MKMK gelar sidang pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran kode etik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Tuan dan kegilaan jahat

slot indo gacor

Kubu Ganjar Nilai Kinerja IHSG Era SBY Lebih Baik Dibanding Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tim ekonomi pasangan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Irwan Ariston Napitupulu, mengatakan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik dibandingkan era Jokowi.

Dalam paparannya, ia mengatakan pada era SBY, IHSG tumbuh 489,29 persen dari 853,9 pada 2004 menjadi 5.028,95 pada 2014.

Sedangkan pada era Jokowi hanya tumbuh 46,17 persen dari 5.028,95 pada 2014 ke 7.350,62 pada 5 Januari 2024, padahal pembangunan banyak dilakukan di era Jokowi.

"Saya kan investor, begitu ada pembangunan infrastruktur ya saya beli lah (saham) perusahaan semen, baja, seperti itu, kok ternyata enggak seperti yang diharapkan," katanya dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal dengan Apindo di Jakarta, Senin (8/1).

"Ternyata bajanya impor, enggak kena lah dampak perusahaan baja di sini. Semennya ternyata enggak pakai perusahaan yang sudah go public," imbuhnya.

Irwan berharap hal tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang. Pasalnya, rakyat berhak menerima dampak positif dari pembangunan termasuk lewat pasar modal.

Ia mengatakan kinerja IHSG era SBY juga lebih baik dibanding bursa saham AS S&P 500. Bursa saham AS tumbuh 71,02 persen dalam periode 2004 hingga 2014, sementara IHSG tumbuh 489 persen pada periode yang sama.

IHSG di era Jokowi pada 2014 hingga awal 2024, pertumbuhannya sebesar 46 persen, sedangkan bursa saham AS tumbuh lebih tinggi yakni 148 persen.

"Saya melihat ini apa yang salah sebenarnya? Saya akui kinerja Pak Jokowi bagus sekali, dampak pembangunan yang nyata. Tapi kenapa enggak ke pasar modal? Kita sebagai pelaku pasar modal juga bingung," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Tuan Gila Abadi

situs terpercaya gacor

Pertamina Beber Kesiapan Jargas untuk Emak******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Pertamina(Persero) membeberkan kesiapan jaringan gas(jargas) untuk emak-emak memasak saat lebaran2024.

"PT Pertamina Gas Negara Tbk ini sangat penting terkait suplai gas untuk ibu-ibu rumah tangga memasak," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (28/3).

Nicke lantas meminta jajaran direksi PGN menjelaskan bagaimana kesiapan pasokan gas, termasuk jargas, jelang Hari Raya Idulfitri 1445 H. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PGN Fadjar Harianto Widodo yang hadir dalam rapat menjelaskan bagaimana kesiapan jargas di tengah geliat Satgas Ramadan dan Idulfitri (Rafi).

"Tetapi kalau dibandingkan dengan 2023, untuk proyeksi niaga gas bumi ada sedikit peningkatan sekitar 0,2 persen. Kami memproyeksikan karena masih ada beberapa industri yang masih memakai gas," ungkap Fadjar.

"Untuk menjaga keandalan gas, kami tetap menjaga penyaluran kepada pelanggan... Kalau kita melihat beberapa hal, kesiapan fasilitas dan infrastruktur kami ada jargas. Kami kelola sekitar 820 ribu (pelanggan), ini dominan pelanggan rumah tangga. Ini pasti di masa Ramadan dan Idulfitri akan banyak terutilisasi penggunaan gasnya," jelasnya.

Pemanfaatan jargas sangat didorong oleh Komisi VI DPR RI. Setidaknya dua anggota dari Partai Demokrat meminta program ini terus ditingkatkan.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyayangkan cakupan pelanggan jargas Pertamina baru 820 ribu rumah tangga. Padahal, menurutnya ini bisa menjangkau lebih banyak lagi pelanggan.

"Berkaitan dengan jaringan gas rumah tangga, tentu ini kita berharap ini harus menjadi prioritas. Saya melihat di beberapa apartemen di Jakarta, saya pikir ini sangat bagus. Kalau konsep ini dijalankan untuk rumah tangga, saya pikir ini juga menjadi solusi dan harga jauh lebih murah ketimbang mereka harus membeli (LPG) 3 kg," ucapnya.

"Kita harapkan ini terus bisa berkembang dengan jaringan pipa 32 ribu (32.343 kilometer) sekian. Ini tentu kita harapkan jargas terus kita dorong, sehingga beban-beban masyarakat kita semakin hari semakin berkurang," sambung Muslim.

Dukungan serupa juga datang dari rekan separtai Muslim. Politikus Demokrat Herman Khaeron menegaskan jargas harus menjadi lini bisnis utama Pertamina di masa mendatang.

Bahkan, menurutnya perusahaan pelat merah itu bisa menggunakan sumber daya Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai basis jargas ke depan.

"LNG kan bisa ditempatkan di mana saja. Atau melalui jalur pipa," kata Herman.

"Bahkan, dulu saya pernah menantang Ibu (Nicke) bagaimana ibu bisa melakukan distribusi minyak dan gas ini melalui pemipaan, di seluruh jaringan Nusantara. Mungkin untuk uji coba, Jawa lah yang satu hamparan, DKI, dan Banten. Atau Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, dan DKI (Jakarta)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Terlahir untuk menjadi raja

winslot88

Timnas AMIN ungkap alasan ingin hadirkan 4 menteri jadi saksi******

“Empat menteri ini mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan dalam permohonan kami,”

Jakarta (ANTARA) - Ketua tim hukum Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Ari Yusuf Amir mengungkapkan alasan mereka memanggil empat menteri untuk menjadi saksi dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.“Empat menteri ini mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan dalam permohonan kami,” kata Ari usai persidangan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis. 
 
 Empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
 
  
 
 Ia mengatakan, melalui Menteri Keuangan, pihaknya ingin menanyakan mengenai lonjakan anggaran bantuan sosial (bansos) pada 2024.
 
  
 
 “Bagaimana anggaran bansos bisa melonjak di 2024? Itu anggarannya dari mana? Apakah memang sudah disiapkan? Karena tidak ada kejadian yang penting di 2024,” kata dia.
 
  
 
 Kemudian, kepada Menteri Sosial, timnya ingin bertanya mengenai penyaluran dan perencanaan bansos.
 
  
 
 “Apakah bansos itu sudah tepat guna? Kita semua setuju bahwa bansos itu penting, tapi kita tidak setuju bansos itu dipolitisasi,” ujarnya.
 
  
 
 Lalu, kepada Menteri Perdagangan, hal yang ingin dikorek keterangannya adalah dugaan politisasi dalam penggunaan fasilitas negara. Ari mengatakan, timnya juga ingin menanyakan hal yang sama kepada Menko Perekonomian.
 
  
 
 Menurutnya, kesaksian dari keempat menteri ini adalah hal yang penting untuk mengungkap tabir-tabir yang telah disebutkan di dalam dalil permohonan yang diajukan Timnas AMIN.
 
  
 
 “Semoga dapat dikabulkan. Tadi pihak paslon 03 (Ganjar-Mahfud) juga mendukung argumen kami,” pungkasnya.
 
  
 
 Dalam persidangan yang digelar pada Kamis, pemohon satu atau tim hukum Timnas AMIN mengajukan permintaan untuk memanggil empat menteri dari Kabinet Indonesia Maju untuk menjadi saksi.
 
  
 
 Usulan tersebut didukung oleh pemohon dua, yaitu tim hukum TPN Ganjar-Mahfud, yang juga ingin mengajukan para menteri tersebut menjadi saksi.
 
  
 
 Atas permintaan tersebut, Ketua Hakim MK Suhartoyo mengatakan akan mencermati dan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
 
  
 
 Diketahui, terdapat dua perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan. Perkara satu, yaitu permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan nomor register 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
 
  
 
 Sedangkan perkara dua, yaitu permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dengan nomor register 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
 
  

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

nabi yang tak terbatas

slot online gampang menang

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Gadis kelas atas

depo 89 slot

Harta Prajogo Pengestu Lenyap Rp177,5 T dalam Satu Hari******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kekayaan Prajogo Pangestuanjlok US,4 miliar atau Rp177,59 triliun (asumsi kurs Rp15.573 per dolar AS) dalam sehari pada Selasa (9/1).

Dilansir dari Forbes, penurunan harta itu terjadi karena saham Barito Renewables Energy dan Chandra Asri Pacific masing-masing anjlok 20 persen menjadi Rp5.400 dan Rp4.220.

Dengan penurunan itu, kini kekayaan bersih Prajogo tersisa US,1 miliar atau Rp655,75 triliun.

"Baik BREN dan TPIA berada dalam areaoverboughtdan saham-saham jatuh ketika investor melihat peluang untuk mengambil keuntungan," kata Ezaridho.

Ia mengatakan harga saham kedua perusahaan saat ini dinilai terlalu tinggi, meskipun prospeknya menjanjikan berdasarkan rencana ekspansi mereka.

"Mereka dinilai terlalu tinggi jika kita melihat matriks saat ini, namun tidak (dinilai terlalu tinggi) jika kita melihat dengan matriks yang diperkirakan, dengan mempertimbangkan kontribusi dan skalanya ketika proyek masa depan mereka selesai," tutue Ezaridho.

Ia pun memperkirakan saham tersebut akan rebound pada akhir kuartal I 2024 masing-masing menjadi Rp5.300 dan Rp6.800.

Meski pun jatuh, harga saham perusahaan-perusahaan milih Prajogo sempat melesat drastis pada 4 Desember 2023 lalu.

Selain BREN dan TPIA, perusahaan Prajogo lainnya adalah PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

BRPT, yang IPO pada 9 Oktober lalu, melesat 33,99 persen secara year to date (ytd) atau sejak awal 2023 hingga sesi kedua perdagangan hari ini (4/12).

Lalu perusahaan pertrokimia miliknya, TPIA, juga terbang 15,94 persen (ytd). BREN yang merupakan emiten geotermal juga melonjak 607,69 persen (ydt).

Ada juga emiten batu bara CUAN yang naik hingga 3.321,53 persen (ytd).

[Gambas:Video CNN]

(agt)