slot deposit pulsa tanpa potongan bonus new member 100

trik maxwin princess 76Jutaan kata 592274Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot deposit pulsa tanpa potongan bonus new member 100》

7 Keuntungan Belanja di Transmart, Produk Lengkap******

Jakarta, CNN Indonesia--

Belanja di Transmart rupanya tak sekadar dapat memenuhi kebutuhan harian seperti membeli bahan pangan misalnya beras, telur, ayam, dan lainnya.

Begitu juga dengan kebutuhan rumah tangga seperti sabun, sampo, sabun cuci muka, pembersih lantai, dan lainnya.

Lihat Juga : Sinergi dengan Bukalapak, Transmart Jadi Hub Belanja Online Allo Fresh

"Di Transmart tuh lumayan murah menurut saya soalnya ada diskonnya," ucap Ella saat berbincang dengan CNNIndonesiaTV,Minggu (12/2).

2. Diskon tambahan

Tak hanya lebih murah, belanja di Transmart juga semakin menguntungkan karena dapat diskon tambahan. Syaratnya, konsumen membayar dengan Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega.

Diskonnya mencapai 10 persen. Sementara pembayaran dengan kartu debit Bank Mega diskon 5 persen.

"Kebetulan saya punya Allo Bank dan Mega juga, jadi saya pilih diskonnya di sini," ungkap Ella.

3. Produk lengkap

Belanja di Transmart juga dijamin lengkap. Soalnya, ada sekitar 14 ribu produk yang dijual di Transmart.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Lebih Untung Pakai Allo Bank dan Bank Mega

4. Lihat langsung bentuk dan kualitasnya

Keuntungan belanja di Transmart selanjutnya adalah bisa melihat langsung bentuk dan kualitas produk yang dibeli.

"Soalnya enak bisa langsung pilih dan kita langsung tahu kualitasnya, dia itu segar atau tidak, saya juga bisa lihat expired-nya," kata Ella.

5. Anti-penipuan

Adam Setia Halim, konsumen lain di Transmart mengatakan produk yang dibeli di Transmart juga pasti anti gagal dan anti penipuan. Sebab, kualitasnya barang yang dijual di Transmart dijamin asli.

"Kalau belanja offline, kita bisa tahu fisiknya, kalau online kita cuma tahu, 'Oh gini,' tapi engga tahu isinya gimana, takutnya nanti pas datang tidak sesuai yang kita harapan," kata Adam.

6. Bisa coba produk

Konsumen juga dapat mencoba langsung produk yang hendak dibeli, misalnya ingin mencoba baju, celana, atau sendal yang juga dijual di Transmart.

Lihat Juga : Kaum Hemat Boleh Cek, Produk Transmart Lebih Murah dari Toko Sebelah

7. Fasilitas lengkap

Vice President Corporate Communications PT Trans Retail Indonesia Satria Hamid mengungkapkan belanja di Transmart tentu menyenangkan karena dilengkapi dengan banyak fasilitas.

Misalnya seperti Transmart yang ada di Trans Icon Mall Surabaya yang dilengkapi dengan wahana Trans Snow World. Jadi, belanja di Transmart bisa sekalian mengajak keluarga dan teman untuk rekreasi.

"Jadi ada permainan Trans Snow di situ, dan kedua, juga didukung ada fasilitas entertainment yang lain katakan ada bioskop, arena bermain yang besar," ucap Satria.

Nah,tunggu apalagi? Ayo segera berbelanja di Transmart dan nikmati semua keuntungannya.

(uli/fef)

[Gambas:Video CNN]

Dana Pensiun BUMN Minus Nyaris Rp10 T, Erick Was******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMN Erick Thohirmengkhawatirkan bom waktu dari pengelolaandana pensiunperusahaan pelat merah yang tercatat minus Rp9,8 triliun per 2021 lalu.

"Ini sudah ada defisit yang sangat besar Rp 9,8 triliun di 2021, ini sangat besar yang terdiri dari mayoritas BUMN yang ada. Setidaknya, hanya 35 persen yang sehat, sisanya belum sehat," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR seperti dikutip Detik, Senin (13/2).

Ia menilai apabila dana pensiun BUMN tidak diintervensi maka ledakan masalah besar bisa terjadi.

Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, tidak terdeteksi.

Ia juga menaruh perhatian pada pengelolaan investasi yang menggunakan dana pensiun. Ia tak ingin kasus penempatan investasi bodong terulang kembali seperti pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

"Kita enggak ingin investasi dapen ini dilakukan investasi bodong lagi," ujarnya.

Erick juga sudah memerintahkan semua BUMN agar melakukan uji tuntas pengelolaan dana pensiun masing-masing perusahaan sejak September 2022.

Selanjutnya, Erick meminta agar agenda penyehatan dana pensiun dimasukkan ke dalam kontrak manajemen. Selain itu, perusahaan juga harus menjadikan transformasi dana pensiun yang bermasalah sebagai prioritas.

"Kita lihat lampunya sudah mulai kuning, jangan sampai 6-7 bulan ada isu, padahal ini kasus lama bukan baru," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Adakah Celah Hukum Lain Bagi Pembeli Meikarta Agar Uang Bisa Kembali?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Proyek Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat masih menjadi perbincangan karena unit yang tak kunjung diserahkan kekonsumen.

Konsumen sebenarnya tak tinggal diam. Mereka melakukan demonstrasi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan apartemen itu di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu demi meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR. Mereka berharap Sang Wakil Rakyat bisa membantu pembeli mendapatkan haknya kembali.

Komisi VI DPR RI pun memanggil pihak Lippo Group selaku induk usaha PT MSU. Namun, perusahaan ini malah mangkir.

Setelah beberapa kali mangkir, pihak Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPR. Lippo Group diwakili Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Meski demikian, DPR yang tidak 'puas' dengan jawaban Ketut dan Indra berencana memanggil CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady. John akan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah.

Lihat Juga : Kuasa Hukum Konsumen Meikarta Respons Skema Refund via Titip Jual

Tak hanya itu, dalam rapat bersama dua 'bos' Meikarta tadi, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade marah hingga menggebrak meja. Ia marah karena kasus Meikarta tak kunjung selesai di mana para konsumen tidak mendapatkan unitnya. Konsumen bahkan dituntut oleh Meikarta.

"Kalau kita tidak bejek bapak, tidak kita panggil ke DPR, bapak injak itu orang-orang itu. Saya dengar 'oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim'. Makanya bapak berani," katanya, Senin (13/2) lalu.

Andre menegaskan bahwa tidak ada yang bisa bertindak sewenang-wenang di Indonesia termasuk Lippo Group.

"Ini Republik Indonesia bukan republik Lippo. Nggak ada yang bisa mengatur republik ini. Ini penting pak supaya paham itu oligarki. Kita hadapi," kata Andre sambil menggebrak meja.

Lihat Juga : Profil John Riady, CEO Lippo Karawaci yang Dipanggil DPR soal Meikarta

Usai rapat ini, keesokan harinya rombongan DPR RI meninjau langsung lokasi apartemen Meikarta di Bekasi. Setelah kunjungan itu, DPR yang tadinya garang seolah menciut.

DPR menerima saja ketika manajemen PT Lippo Cikarang Tbk dan PT MSU menyampaikan para konsumen atau pembeli tak bisa meminta uang kembali alias refundatas pembelian apartemen Meikarta yang bermasalah.

Padahal, sudah sejak lama konsumen Meikarta meminta dana mereka kembali alias refundkarena apartemen yang dibeli tak kunjung diterima.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan saat ini yang bisa dilakukan oleh konsumen hanya sebatas titip jual.

"Jadi keseluruhannya bukan refundtapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," kata Dasco.

Lihat Juga : Mengenal John Riady, Cucu Bos Lippo yang Dipanggil DPR Soal Meikarta

Atas masalah itu, ia menyebutkan memberi waktu kepada manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama empat minggu atau sebulan. Supaya batas waktu tak dilanggar, Dasco berjanji DPR akan ikut memantau proses serah terima dan titip jual kepada konsumen itu.

Sementara, Andre Rosiade menyebut DPR akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memastikan penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat merasakan dampak dari keberadaan BPKN.

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Pengacara PKPKM Rudi Siahaan mengatakan konsumen tak mempermasalahkan skema yang ditawarkan PT MSU selaku pengembang Meikarta asalkan uang kembali maksimal akhir Februari 2023.

Lihat Juga : Bahas Meikarta, Andre Rosiade Gebrak Meja di Depan Bos Lippo

"Ya itu (titip jual) kan teknis dari mereka (Meikarta). Kami kan sebagai korban tidak mau tahu seperti apa. Mau titip jual, titip beli, titip bayar, yang penting hak-hak yang diminta refundharga mati terpenuhi dengan batas waktu yang sudah disepakati," jelas Rudi kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, uang yang telah disetor dikembalikan utuh tanpa ada pinalti atau denda dan pertimbangan inflasi.

Ia menegaskan harapan dari para korban masih tetap ada, meski muncul istilah titip jual demi bisa mendapatkan refund. Rudi juga mengklaim sudah ada pembicaraan dengan pihak Meikarta soal kemungkinan refundtersebut.

Meski tak merinci sudah sejauh mana pembahasan tersebut, Rudi mengapresiasi langkah Meikarta mencabut gugatan perdata Rp56 miliar kepada 18 konsumen yang menuntut haknya. Ia pun meyakini itikad baik itu akan dibarengi upaya refundkepada konsumen.

"Pasti kami akan memikirkan langkah-langkah hukum ke depan (kalau tetap tidak bisa refundmelewati batas kesepakatan), tetapi saya yakin dengan dicabut gugatan itu sudah itikad baik, pasti berbarengan dengan itikad baik pemenuhan hak-hak para konsumen Meikarta ini," jelasnya.

Lihat Juga : Salahkan Agen, Lippo Ungkap Meikarta Baru Terjual 18 Ribu Unit

Lantas bagaimana kalau kesepakatan itu dilanggar, bisakah konsumen Meikarta menempuh langkah lain termasuk membawa kasus ini ke penegak hukum? delik apa yang bisa dimanfaatkan pembeli untuk menyeret pengembang ke jalur hukum?

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Ade Adhari mengatakan konsumen bisa saja mengadukan pengembang secara pidana dengan delik penipuan.

Ia menjelaskan kebohongan yang diucapkan pada saat sebelum perjanjian disepakati, barulah dapat dikatakan ada penipuan. Inilah yang harus diperhatikan dalam kasusa quo.

Salah satu kebohongan yang dapat diidentifikasi di awal adalah selama ini pengembang mengklaim telah menjual 100 ribu unit apartemen, tapi ternyata data itu tidak valid.

"Kebohongan inilah yang tentu dalam delik penipuan, menjadi sesuatu yang menggerakkan konsumen untuk membeli," kata Ade.

Ia juga memberikan catatan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1689 K/PID/2015, maka dapat diketahui bahwa tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan.

Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk/tidak baik, niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan.

Lihat Juga : DPR Sebut Meikarta Zalim Usai Permainkan dan Tuntut Konsumen Rp56 M

Ade mengatakan dalam wanprestasi, para pihak dengan itikad baik menyepakati perjanjian. Namun salah satu pihak tidak melakukan prestasi yang disepakati. Sedangkan, dalam penipuan perjanjian sejak awal dilandasi adanya niat jahat.

Senada, Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas menyebut para konsumen sebenarnya bisa melakukan gugatan perdata dan pidana. Namun, ia tidak mau menjabarkan secara gamblang delik apa yang bisa diambil.

Sebab, ia tidak memiliki wewenang lebih dan membiarkan kuasa hukum konsumen saja yang bertindak. Joni pun yakin kalau kuasa hukum konsumen memiliki strategi tersendiri.

"Gugat perdata dan LP (laporan polisi) pidana, dua yuridis ya bisa saja. Tapi, biarlah sejawat lawyer konsumen saja yang menjelaskannya, karena saya harus menahan diri dan tak mau masuk terlalu jauh. Pasti lawyernya paham dan punya strategi," ucap Joni.

Lebih lanjut, ia pun mengatakan opsi lain yang bisa digugat oleh konsumen, yakni ihwal kredit pemilikan apartemen (KPA) dengan bank. Joni menjelaskan KPA relasi hukumnya adalah perjanjian kredit dengan jaminan apartemen.

Namun, apartemen tersebut belum ada. Sementara jaminan kalau belum ada dan jika wanprestasi tak bayar cicilan, apa hendak dieksekusi? Hal ini lah yang menjadi hambatan.

"Perlu diluruskan, KPA tetap saja perjanjian dan hemat saya perjanjian terikat dengan klausul perjanjian cq KPA dan KUHPerdata, bahwa perjanjian itu asasnya konsensus," imbuh Joni.

Lihat Juga : Vlogger Israel Nas Daily Promosi Nikel RI yang Dibanggakan Jokowi

Kasus Meikarta Jadi Dorongan Revisi UU Rumah Susun

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

---

Label：sakura188、langkahcurang、demo slot pra

Terkait：roket 128 slot login、bocoran slot 88 hari ini、96 slot、rtp slot link alternatif、pinjam uang di allo bank、cara bayar pinjaman kredivo、situs yang bagus hari ini、slot kemenangan terbesar、paylater bunga rendah、samudra slot 123

---

---

bab terbaru：cicak 2d（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08