pajakbola

Jiuxiaojue

Buwas Klaim India Bakal Kembali Buka Keran Impor Beras untuk Indonesia******

Direktur Utama Perum BulogBudi Wasesomengklaim Indiakemungkinan membuka kembali keran ekspor beras untuk Indonesia.

"kemungkinan India akan membuka keran ekspor ke Indonesia, bukan tahun depan, tahun ini," ucapnya di Kompleks DPR RI, Rabu (8/11).

Meski demikian, Buwas mengatakan saat ini memang belum diputuskan secara resmi pembukaan impor beras tersebut.

Menurut Buwas, India juga siap melepas 1,5 juta ton untuk Indonesia.

"Bahkan beliau (Zulkifli Hasan) menyampaikan sudah siap juga India untuk lepas kita 1,5 juta ton," kata Buwas.

Lebih lanjut, Buwas mengatakan harga beras bisa lebih murah saat pemerintah resmi membebaskan bea masuk untuk Bulog.

Ia menjelaskan saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sedang tinggi. Menurut Buwas, hal ini berimbas pada harga barang impor yang jadi lebih mahal.

Selain itu, harga minyak yang tinggi juga membuat ongkos pengiriman via kapal naik.

"Nah itu akan mempengaruhi walaupun pangan itu harganya murah di negara itu tapi begitu kita komparasikan dengan ongkos-ongkos itu tadi ya jadi mahal," imbuh Buwas.

Oleh karena itu, ia pun mengusulkan pemerintah membebaskan bea masuk untuk Bulog.

"Karena kedelai juga untuk kegiatan komersial bisnis tidak ada pajak bea masuknya, masa beras yang untuk negara, untuk kepentingan masyarakat dipajakin," kata Buwas.

"Artinya harganya akan jadi lebih murah, itu kan efeknya nanti kepada harga di masyarakat juga," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memberikan insentif bea masuk bagi beras yang diimpor Bulog.

Hal ini disampaikan oleh Menko Ekonomi Airlangga Hartarto usai rapat internal soal pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11).

"Pembebasan bea masuk spesifik Rp450 per kg kami akan lakukan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah. Nanti akan diberikan Kemenkeu," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Anda dan saya berbeda

Wapres Ma'ruf Buka Suara soal Beda Data BLT El Nino Risma******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi polemik beda data penerima bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebesar Rp400 ribu.

Perbedaan data ini diungkap Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mempertanyakan data 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut data penerima BLT El Nino diambil dari Kemensos.

"Saya kira memang kita kebetulan kemarin kita membahas mengenai bantuan beras, itu di samping yang sudah terdaftar, mungkin kita lakukan lagi yang memang belum ya ikut di-cross checklagi. Mungkin pak menko perekonomian (bisa bantu menjelaskan)," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).

Airlangga menyebut pemerintah akan menggunakan data baru untuk bantuan sosial beras 10 kg.

"Di tahun depan kita sudah menggunakan data yang baru (bansos beras). Ini data registrasi sosial ekonomi (regsosek) yang terus di-update. Sehingga dengan demikian tentu data ini sifatnya dinamis," ujar Airlangga.

"Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, 2, 3, dan 4 yang tentu ini harus terus di-updateuntuk memberikan bantuan agar tepat sasaran," sambungnya.

Usai penjelasan Airlangga tersebut, Wapres Ma'ruf menegaskan pemerintah akan terus menyesuaikan data calon penerima bansos.

Soal anggaran dan calon penerima yang berpotensi bertambah, Ma'ruf tidak menjawab dengan tegas. Ia hanya mengatakan semuanya akan terus disesuaikan.

"Saya kira akan disesuaikan ya, kan anggarannya maupun juga penyediaan pembagian berasnya mungkin disesuaikan," tutup Ma'ruf.

Sebelumnya, Mensos Risma curhat dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI.

Risma mengaku heran muncul data 18,8 juta KPM yang disebut Menkeu Sri Mulyani sebagai penerima BLT El Nino. Padahal, menurutnya ada juga data 21 juta KPM.

"Kemarin memang keputusannya, saya tidak tahu angka 18,8 juta (KPM) itu dari mana," ujar Risma dalam raker tersebut di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

"Kami lagi mengajukan anggaran, kalau yang penerima program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), kemudian yang doubletumpang tindih totalnya itu 21 juta ratus ribu sekian KPM. Nah, sisanya lagi coba kita sampaikan," imbuhnya.

Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani selalu menegaskan data 18,8 juta KPM itu diambil dari Kementerian Sosial. Wanita yang akrab disapa Ani itu merinci pihaknya akan menambahkan anggaran Rp7,52 triliun agar Kemensos bisa mengeksekusi program ini.

Pada rencana awal, BLT El Nino dibagi dua termin pada November 2023 dan Desember 2023 dengan besaran Rp200 ribu per bulan untuk setiap KPM.

Namun, kini pemerintah akan merapel BLT El Nino tersebut dalam sekali transfer Rp400 ribu. Uang tersebut akan dibagikan ketika urusan administrasi anggarannya selesai.

Pembalasan Tentara Bayaran

Waskita Respons Potensi Delisting Saham dari Bursa******

PT WaskitaKarya (Persero) Tbk merespons potensi delisting saham yang diumumkan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Perseroan menilai informasi tersebut wajar disampaikan bursa.

Waskita menyebut emiten yang menjalani suspensi selama 6 bulan memang biasanya akan mendapatkan pengumuman potensi delisting.

Suspensi saham Waskita telah berjalan sejak Mei 2023 hingga saat ini, berkaitan dengan penundaan pembayaran bunga dan pokok atas beberapa obligasi yang diterbitkan perusahaan.

Potensi delisting itu tak serta merta membuat saham Waskita dihapus dari bursa. Berdasar informasi yang disampaikan BEI ke perseroan, jika suspensi saham berlangsung sekurang-kurangnya 24 bulan dari waktu pengumuman suspensi, maka terdapat potensi delisting saham.

"Maka dari itu, dilakukannya delisting terhadap saham perseroan baru akan terjadi paling cepat pada bulan Mei 2025," tulis Waskita.

BUMN Konstruksi itu optimis bisa menyelesaikan review MRA dan mendapatkan persetujuan kreditur perbankan maupun pemegang obligasi. Dengan begitu, suspensi saham dapat segera dibuka kembali di kuartal pertama 2024.

Saat ini, perusahaan mengklaim sedang dalam tahap akhir proses persetujuan final atas usulan skema restrukturisasi kepada kreditur perbankan dan pemegang obligasi. Mayoritas kreditur perbankan yang mewakili lebih dari 80 persen nilai hutang outstanding telah menyetujui skema restrukturisasi yang diusulkan Perseroan.

"Sebagai bagian dari proses restrukturisasi tersebut, perusahaan juga terus melakukan diskusi intensif dengan seluruh pemegang obligasi terkait skema restrukturisasi, agar dapat segera disetujui melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Ratuku Zhou Jielun

Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******

Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).

Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.

Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.

Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

UMP Sulawesi Tenggara 2024 Naik Rp126 Ribu Jadi Rp2,88 Juta******

Upah minimum pekerja (UMP) Sulawesi Tenggara (Sultra) 2024 resmi naik 4,6 persen menjadi Rp2.885.964.

Jumlahnya naik Rp126 ribu dibandingkan UMP tahun lalu, yakni Rp2.758.984.

"Jadi, kenaikan UMP Sulawesi Tenggara tahun 2024 ini sebesar Rp126.979,50 sen," kata Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, dikutip Antara, Selasa (21/11).

Ia menambahkan keputusan gubernur mengenai penetapan UMP ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, imbuh Andap, perusahaan tidak boleh memberikan upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum provinsi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sultra LM Ali Haswandy menjelaskan penghitungan UMP mengacu pada formula yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Ali menyampaikan baru tiga dari 17 kabupaten/kota di Sultra yang sudah mempunyai upah minimum kabupaten/kota, yakni Kendari, Kolaka, dan Konawe Utara.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Pengurus Istiqlal Bersuara soal Terowongan Toleransi Belum Beroperasi******

Pengelola Masjid Istiqlalmembantah Terowongan Silaturahmi yang terhubung denganGereja Katedralbelum dioperasikan karena perdebatan siapa yang harus membayar listrik.

Kabag Umum Dan Humas Istiqlal Ismail Chawidu mengatakan proyek yang menelan dana Rp37,8 miliar itu belum dioperasikan karena masih ada pembangunan yang belum rampung.

"Jadi gini. Sekarang lagi dikerjakan ornamennya. Kami lagi mengerjakan ornamen hasil lelang anak-anak ITB (Istitut Teknologi Bandung)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/11).

Ia juga mengatakan pihaknya juga masih mempersiapkan sistem pendingin ruangan di dalam terowongan. Ismail pun menuturkan kelak pengelolaan terowongan termasuk kelistrikan akan melibatkan pihak Katedral, Istiqlal, dan Pemda DKI Jakarta.

"Tak ada urusan listrik itu. Ada yang mengelola. Itu kan aset Pemda DKI tanahnya. Nanti dikasih visual, suara, pasang AC. Masih panjang ceritanya itu," kata Ismail.

Oleh karena itu, ia mengatakan Terowongan Silaturahmi baru bisa dibuka untuk umum pada tahun depan.

"Masih beberapa bulan lagi lah. Iya tahun depan. Sekarang kan masih Desember," ucapnya.

Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral sampai saat ini belum juga dioperasikan meski pembangunan sudah kelar sejak 2021 lalu.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja yang dikonfirmasi CNNNIndonesia.com membenarkan masalah itu. Termasuk soal isu perdebatan mengenai siapa yang harus membayar listrik untuk operasional terowongan.

Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia.com, pihak Istiqlal dan Katedral belum ada yang mau menyepakati soal pembayaran listrik.

"Listriknya," kata Endra singkat saat ditemui di Kompleks DPR RI, sore ini.

Ia mengatakan masalah terowongan silaturahmi saat ini adalah tanggung jawab Pemda DKI Jakarta. Oleh karena itu, Endra menyerahkan penyelesaian pembiayaan listrik kepada pemda.

"Pemda DKI yang mengatur dan saya kira tidak besar toh (biaya listrik) untuk layanan publik setingkat Katedral-Istiqlal, saya kira bisa dialokasikan," tutur Endra.

Selain perdebatan siapa yang bayar listrik, Endra juga mengatakan operasional terowongan itu tertunda karena masih ada pembangunan.

[Gambas:Video CNN]

"Dan ada sedikit perbaikan lagi karena ada perbaikan di situ," katanya.

Terdapat sejumlah perusahaan pelat merah yang merampungkan proyek ini. Seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor, PT Virama Karya (Persero) sebagai manajemen konstruksi, dan PT Yodya Karya (Persero) ditunjuk sebagai perencana pembangunan.

Adapun, terowongan silaturahmi dibangun dengan panjang 32 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 8 meter.

Pembangunan terowongan ini diharapkan dapat menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Sehingga, antar agama dapat terus saling menjaga silaturahmi dan toleransi karena Indonesia kaya akan kepercayaan.