mgo303

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Luhut Belum Bisa Menetap di RI Karena Masih Harus Kontrol******

Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi menjelaskan Luhut Panjaitan belum bisa menetap permanen di Jakarta seperti sedia kala usai kembali ke RI dan menghadiri pelantikan menantunya Maruli Simanjutak menjadi KSAD di Istana Negara pada Rabu (29/11) ini.

Jodi menyebut Luhut harus kembali lagi ke Singapura pada Kamis (30/11) besok untuk kontrol. Luhut memang tengah sakit. 

Ia harus dirawat di Singapura selama sebulan belakangan ini. Jodi mengatakan Luhut sejatinya sudah sembuh. Tapi, dia harus kontrol ke dokter di Singapura. 

"Belum ada info (kapan Luhut bisa menetap permanen di Indonesia), bergantung pemulihan kesehatannya beliau," imbuhnya.

Ia mengatakan Luhut tiba di tanah air hari ini. Kendati, Jodi menyebut sang bos tidak dijadwalkan mampir ke Kantor Kemenko Marves.

Jodi mengatakan kedatangan Luhut ke Indonesia hari ini murni urusan keluarga.

"Enggak, enggak ada (agenda mampir ke Kantor Kemenko Marves), hanya untuk agenda pelantikan Pak Maruli saja. Agenda internal keluarga saja nanti," tandas Jodi.

Wajah Luhut tersorot kamera saat dengan lantang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di momen pelantikan sang menantu menjadi KSAD. Ia berdiri dengan sikap hormat dengan rambutnya yang kini putih ditutup dengan kopiah.

Usai prosesi pelantikan, KSAD Maruli memberi hormat kepada Luhut yang menghampirinya. Keduanya pun berpelukan dan Luhut tak kuasa menahan air matanya.

Pelukan juga didaratkan Luhut kepada sang putri Paulina Panjaitan yang merupakan istri Maruli Simanjuntak. Luhut juga tampak menepuk-nepuk pundak sang putri sembari berisak air mata haru.

[Gambas:Video CNN]

Momen ini sekaligus menandai kembalinya Luhut ke Indonesia setelah beberapa bulan dirawat di RS Singapura.

"Ya jadi kalau kita dibawa keluarga, Pak Luhut dulu juga punya cita-cita jadi kasad. Cuma ya sekarang cukup mantunya sajalah," jelas Maruli di Istana Negara soal alasan mengapa Luhut menangis.

"Jadi, saya mendapat informasi kemarin sore. Saya WhatsApp beliau (Luhut), saya sudah ditunjuk (menjadi KSAD) persiapan hari ini, ya beliau antusias untuk mau hadir. Ya mungkin kita acara di rumah malam, besok kembali lagi (Luhut ke Singapura)," tambahnya.

usia fantasi

Alasan Petinggi Unilever Mundur Berjamaah******

Tiga direktur PTUnileverIndonesia Tbk mengundurkan diri dalam waktu berdekatan. Salah satunya, direktur utama.

Ketiganya mengungkap alasan pengunduran diri tersebut adalah alasan pribadi.

Yang pertama yang mengundurkan diri adalah Ira Noviarti, yang menjabat direktur utama. Ia hengkang dari perusahaan itu pada 24 Oktober lalu.

Selang sebulan, dua direktur lain pun mengajukan mundur. Mereka adalah Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli. Keduanya mengumumkan pengunduran diri pada Kamis (23/11). Alasan mundur keduanya pun sama seperti dalih Ira.

"Pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari posisi masing-masing selaku direktur perseroan sehubungan dengan alasan pribadi," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus dalam surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip Jumat (24/11).

Pengunduran diri Shiv maupun Sandeep akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat itu akan digelar pada 19 Desember mendatang.

Nurdiana memastikan kinerja perusahaan tidak terganggu sama sekali meskipun tiga petingginya kompak mengundurkan diri dalam waktu berdekatan.

Menurutnya, tidak ada dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Kondisi keuangan juga dipastikan stabil.

Namun, Unilever memang jadi perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia.

Bahkan, eksistensi Unilever Indonesia juga terdampak. Hal ini bisa dilihat dari harga saham emiten berkode UNVR yang terus mengalami penurunan.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan iblis

Mendag Zulhas Berikan Dukungan Penuh untuk Smelter Freeport Gresik******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.

Hal tersebut dikatakan pria yang akrab disapa Zulhas itu saat berkunjung ke Smelter Freeport Gresik. Kedatangan Zulhas untuk meninjau progres pembangunan yang kini sudah mencapai 80 persen.

"Saya sengaja datang untuk melihat Smelter Freeport. Saya bahagia, senang melihat smelter kita yang sudah 80 persen lebih ini berada di Gresik. Segala (dukungan) yang diperlukan, kita berikan. Termasuk kemarin perpanjangan untuk peraturan izin ekspor," ujar Zulhas dalam keterangannya, Selasa (28/11).

Selain itu, Zulhas juga mengatakan misi pemerintah Indonesia terhadap kepemilihan saham mayoritas Freeport. Terutama setelah belum lama ini pemerintah memberi perpanjangan kontrak kepada Freeport.

"Secara bertahap dan kita sudah punya saham mayoritas, setelah diperpanjang nanti yang dalam proses kita akan tambah lagi 10 persen kepemilikan Indonesia. Jadi membanggakan. Selamat untuk Indonesia," tambahnya.

Diketahui, hubungan Zulhas dengan Freeport sudah berlangsung cukup lama. Ia menceritakan sejak 2004 dirinya menjadi anggota DPR dan menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada 2009.

"Salah satu yang (dilakukan), memberikan izin tambang bawah tanah di Papua," kisahnya.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyambut baik dukungan dari pemerintah. Ia optimistis bahwa smelter ini akan selesai sesuai jadwal dan mulai beroperasi pada Mei 2024.

"Akhir tahun ini targetnya 90 persen kontruksi fisik diharapkan selesai. Selesai sepenuhnya konstruksi fisiknya, dilanjutkan commisioning di awal tahun depan," kata Tony.

"Optimis sesuai schedule, mulai akan beroperasi tahun 2024 bulan Mei dan secara bertahap wrap up sampai beroperasi penuh Desember 2024," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja ke Gresik ini Zulhas tidak hanya berkunjung ke Smelter Freeport. Namun ia bersama Freeport turut menyerahkan 4.000 paket sembako untuk keluarga Muhammadiyah Gresik dalam rangka Bakti Sosial CSR PT Freeport di Gedung Dakwah Muhammadiyah.

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

Moeldoko Mau KCIC Bangun Stasiun Whoosh di Kopo Bandung******

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membangun Stasiun Whoosh di Kopo, Bandung, Jawa Barat.

"Silakan opsi ini (membangun stasiun Whoosh di Kopo) dipertimbangkan. Karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharusnya benar-benar berakhir (berhenti) di Bandung," kata Moeldoko, dikutip dari Antara, Kamis (30/11).

Saat ini, Whoosh baru memiliki 4 stasiun, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Dua stasiun terakhir adalah pemberhentian terdekat dari Bandung, di mana nantinya penumpang akan diangkut menggunakan KA Feeder ke jantung kota.

Usulan itu disampaikan Moeldoko dalam pertemuan bersama beberapastakeholderterkait. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi yang hadir dalam diskusi itu mengatakan tengah mempertimbangkan usul Moeldoko.

Namun, Dwiyana curhat bahwa pihaknya kemungkinan tak akan bisa membangun stasiun Whoosh di Kopo dalam waktu dekat. Pendanaan dan izin lahan menjadi dua kendala utama yang harus diatasi KCIC.

"Di Kopo ada sekitar 30 hektare lahan dan bisa dibangun untuk Stasiun Whoosh, tetapi kami belum punya dananya," ujar Dwiyana.

Sementara itu, Kantor Luhut Binsar Panjaitan menekankan perlu ada kajian lebih lanjut untuk merealisasikan pembangunan stasiun anyar tersebut.

Kemenko Marves mengatakan pendanaan saat ini masih difokuskan pada operasional empat stasiun Whoosh yang sudah ada. Namun, tidak menutup kemungkinan membuka peluang pendanaan untuk pembangunan di Kopo.

"Jika dibutuhkan stasiun lain, kami akan fokus pada sisi pendanaan," ucap Plt Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Rifky Setiawan.

[Gambas:Video CNN]

Aku mungkin monster

Luhut Blak******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan buka-bukaan soal keinginannya kalau pensiun dan tak jadi pejabat lagi.

Rencana itu ia ungkap dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan pada Selasa (28/11) malam. Rencana ia sampaikan usai sembuh dari sakit yang dideritanya belakangan ini.

Luhut mengatakan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, ia dan istri akan melanjutkan dan merawat cita-cita yang sudah diimpikan bersama; memajukan pendidikan.

Luhut mengatakan sudah mendirikan Research Center di Toba. Melalui lembaga itu, ia ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak dari seluruh Indonesia belajar dan berinovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka minati.

"Kalau saya kan mau pensiun, mau lihat research centersaya di Toba," katanya.

Luhut mengatakan keinginannya tersebut memang cukup sederhana dan kecil. Tapi, ia berharap lembaga itu nantinya bisa berperan besar dalam memajukan pendidikan Indonesia sehingga ke depan bisa sejajar dengan negara maju di dunia. 

"Intinya kita lagi siapkan semua kita buat yang kecil-kecil lah tapi bermanfaat," katanya.

[Gambas:Instagram]

Luhut mengatakan mengabdi ke negara tidak perlu menjadi presiden atau wakil presiden. Mengabdi dalam mengembangkan pendidikan saja sudah besar dan bermanfaat.

"Hidup itu kan tidak hanya harus jadi presiden atau wakil presiden untuk mengabdi dan berkarya. Jadi apa pun kalau kita lakukan dengan sungguh sungguh itu ada value-nya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.