pinjol tanpa ribet

Dewa kekayaan kota

Soal Presiden Boleh Kampanye, Ganjar Khawatir Ada Konflik Kepentingan******

SOLO —Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) atas pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

”Saya kira agak berbahaya jika dilakukan meskipun bisa saja karena secara hukum itu diperbolehkan dan itu menjadi perdebatan. Maka, kata KPU (Komisi Pemilihan Umum) orang yang incumbent harus izin kepada dirinya sendiri, itulah namanya conflict of interest,” ucap Ganjar seusai menghadiri Deklarasi Akbar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Oleh karena itu, dia menilai mengembalikan netralitas kepada mereka yang mempunyai potensi menyalahgunakan wewenang jabatan, baik TNI, Polri, ASN, kepala daerah maupun presiden sangat rumit.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Pada Pasal 281 juga dinyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan, yakni tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

“Saya kira sudah ada aturannya ya, hanya tidak salah pasalnya tidak tunggal. Itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh, kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting,” ungkap Ganjar sebagaimana dilansir Antara.

Sebelumnya, kata Ganjar, Presiden Jokowi pernah memberikan pernyataan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan kepala daerah harus netral dalam Pemilu.

“Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk kepala daerah, maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus menjadi lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua, rasanya harus dikoreksi karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kekuasaan,” katanya.

Kotak peralatan dewa super

Kisah di Balik Sebutan Gemoy buat Prabowo******

SOLO —Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, membeberkan cerita di balik kemunculan sebutan gemoyyang dilekatkan kepada sosok calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

“Waktu kata gemoyitu muncul pun, itu bukan dari TKN. Karena itu kan munculnya jauh setelah Pak Prabowo menyatakan akan maju sebagai capres. Artinya, itu bukan secara strategi dilakukan dari awal,” kata Saras dalam wawancara eksklusif bersama Antarayang disiarkan pada Kamis (25/1/2024).

Promosi Tanam Pohon di Lahan Kritis, BRI Grow & Green Berdayakan 2 Kelompok Tani Bali

Menurut Saras, istilah gemoymuncul dengan sendirinya di kalangan masyarakat karena melihat Prabowo menampilkan jogetan khasnya. Adapun jogetan tersebut, kata dia, merupakan bentuk kegembiraan Prabowo karena merasa lebih rileks dalam Pilpres 2024 ini.

“Beliau itu karena lebih rileks, nothing to lose(tidak akan rugi), enggak ada satu pun beban bagi beliau untuk harus dipilih, itu tidak. Beliau itu kalau dipilih ya alhamdulillah, kalau enggak dipilih ya sudah. Kalau lagi rileks itu artinya suka, gembira. Kalau rileks kan lebih gembira, kalau gembira, ya, bisa muncul goyang-goyang,” tutur dia.

Saras mengaku istilah gemoypada akhirnya diadopsi oleh TKN karena melihat animo positif di masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini dinilai bisa membantu Prabowo menjangkau pemilih milenial dan gen Z.

“Kita lihat karena antusiasme dari masyarakat sebegitu besarnya untuk gemoyini dan mudahnya untuk gen z dan gen y mengadopsi itu, sehingga akhirnya kita angkat itu, yang awalnya Pak Prabowo juga sampai nanya ‘Apa, sih, ini gemoy?’,”kata Saras.

Di sisi lain, dia pun menepis anggapan bahwa TKN berupaya memoles citra figur Prabowo maupun pasangannya, calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka dengan image gemoy.

“Kalau memoles itu seolah-olah kita mengubah, sosok dari seorang Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menjadi sesuatu yang bukan mereka, sedangkan itu tidak dilakukan sama sekali,” kata Saras.

Biarkan orang itu pergi

Gibran Emoh Ikuti Mahfud Md Mundur dari Jabatan: Saya Cuti Saja******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi rencana rivalnya, Mahfud Md, mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) kabinet Jokowi.

“Apakah sudah mundur?” tanya pasangan Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024 itu di Denpasar, Jumat (26/1/2024).

Promosi Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023

Gibran tidak mengomentari pernyataan Mahfud Md yang ingin mundur namun menunggu waktu yang tepat itu. Ia justru mempertanyakan apakah rencana tersebut sudah direalisasikan atau belum.

Sebagai sesama pejabat publik, Gibran tidak berencana mundur dari jabatannya di Pemerintahan Kota Solo. Sampai saat ini ia memilih mengambil cuti dan melaksanakan kampanye sesuai masa yang diberikan KPU.

“Engga (mundur dari Wali Kota Solo), saya kan cuti saja. Saya cuti saja ya,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Ia juga menyampaikan pernyataan ayahnya, Presiden Jokowi, yang mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak, tidak berkaitan dengan dirinya. Sebab, selama ini dia menjalani kampanye sendirian, tanpa ditemani ayahnya.

“Ya saya kampanye kan kampanye sendiri juga,” kata dia seusai berdialog dengan anak muda di Pulau Dewata.

Dalam pertemuan itu, Gibran Rakabuming hadir menyerap aspirasi masyarakat serta memberi tanggapan dan usulan apabila nantinya terpilih bersama Prabowo sebagai presiden dan wakil presiden.

Beberapa isu terkait penguatan industri musik, UMKM, dan pengembangan digital banyak dikaitkan dengan program kerjanya selama menjadi Wali Kota Solo.

Diberitakan sebelumnya, cawapres Mahfud Md sempat menyampaikan rencananya mundur dari Menko Polhukam. Niat ini disebut sudah muncul sejak debat perdana capres-cawapres.

Akan tetapi, Mahfud mengatakan ingin menunggu waktu yang tepat karena dua alasan, yaitu saat ini tak ada aturan harus mundur dalam jabatan, dan kedua ia ingin membuktikan tidak ada fasilitas negara yang dimanfaatkan untuk kegiatan politik.

“Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu,” kata Mahfud Selasa (23/1/2024) lalu.

Tentara Pembebasan Alien

Viral Gerakan Salam 4 Jari di Media Sosial, Anies dan Ganjar Merespons Begini******

BANDUNG — Di media sosial (medsos), khususnya Twitter atau X, gerakan salam 4 jari muncul dengan latar belakang keyakinan bahwa capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak layak dipilih.

Gerakan salam 4 jari ini dibuat untuk mengajak masyarakat memilih salah satu dari dua pasangan calon, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sehingga kedua angka itu ditambah menjadi 4.

Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo

Mereka juga mengingatkan masyarakat untuk tidak golput dengan mencoblos Anies-Muhaimin atau Ganjar-Mahfud demi mencegah Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.

Capres koalisi perubahan, Anies Baswedan menanggapi munculnya gerakan salam 4 jari tersebut. Dia mengatakan bahwa gerakan ini dapat diartikan semakin banyak masyarakat yang menginginkan perubahan kekuasaan di pemerintahan.

“Itu kan pesan bahwa kita mau perubahan. Apa yang sekarang terjadi itu, [capres-cawapres] 02 kelihatan diasosiasikan dengan keberlanjutan sementara publik inginkan perubahan,” kata Anies, di Bandung, Minggu (28/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Anies menyebut bahwa gerakan yang terjadi saat ini dengan salam 4 jari merupakan sebuah gerakan yang diinterpretasikan sebagai gerakan perubahan.

Lebih lanjut, eks Gubernur DKI Jakarta ini berharap adanya hal ini akan menambah dukungan masyarakat kepada dirinya dan cawapresnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada Pilpres 2024.

“Mungkin bergeraknya pelan-pelan. Dari tidak mau keberlanjutan saja, kemudian belum tahu mau ke mana, habis itu pelan-pelan ikut rombongan perubahan,” ucapnya.

Sementara, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak banyak berkomentar. Dia hanya meminta publik bersabar karena bisa saja dirinya dan Mahfud MD menang satu putaran.

“Nanti lah, nanti tunggu 14 Februari dulu. Siapa tahu kan nomor 3 (menang) satu putaran,” kata Ganjar usai menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024) siang.

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

Ganjar Persilakan Jokowi Turun Gunung Kampanyekan Putra Sulungnya, Gibran******

JAKARTA — Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak akan menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila ‘turun gunung’ untuk mengampanyekan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam ajang Pilpres 2024. 

Ganjar berpendapat, Jokowi juga memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya. Dia akan menghormati apapun pilihan Jokowi. 

Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI

“Kalau umpama beliau turun gunung, kan statement-nya [pernyataannya] sudah disampaikan, ‘Boleh loh presiden kampanye.’ Saya tidak pernah problem. Itu pilihan politik yang saya hormati,” ujar Ganjar, seperti yang ditayangkan kanal YouTube Karni Ilyas Club, Kamis (26/1/2024) malam, dilansir Bisnis.com. 

Mantan gubernur Jawa Tengah ini berpendapat, masyarakat yang akan menilai apabila Jokowi memang memutuskan ikut mengampanyekan Prabowo-Gibran. 

Ganjar meyakini, masyarakat masih ingin pemimpin yang mengutamakan etika dan moral politik yang sesuai dengan prinsip demokrasi.  

Di samping itu, dia menekankan pemimpin punya tanggung jawab politik untuk memberi contoh kepada generasi muda. Menurutnya, budaya politik yang demokratis harus dimulai dari elite politik  

“Apa yang akan kita berikan kepada anak dan cucu terhadap pendidikan politik hari ini, kalau kemudian elite kita tidak bisa memberikan contoh, tidak mengedukasi? Maka yang terjadi adalah suka-suka. Kalau sudah suka-suka, yang terjadi hukumnya hanya satu saja: Machiavellian, segala cara akan digunakan,” jelas Ganjar.  

Oleh sebab itu, untuk beri contoh, dia menyarankan agar pasangannya yaitu calon wakil presiden Mahfud Md melepaskan jabatan Menko Polhukam yang diembannya. 

Dengan begitu, lanjutnya, tidak ada konflik kepentingan. Belakangan, Mahfud sudah menyatakan siap mundur sebagai pembantu Jokowi. Dia mengaku akan mundur pada momen yang tepat.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ganjar Persilahkan Jokowi Turun Gunung Kampanyekan Prabowo-Gibran”

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

Viral Bansos Berstiker Prabowo******

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menyoroti soal bantuan sosial (bansos) dari Perum Bulog yang bertempelkan stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Pada konferensi pers, Kamis (25/1/2024), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan adanya kemungkinan konflik kepentingan atau conflict of interest selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Promosi Waspada Kejahatan Cyber Quishing! BRI Beberkan Cara Antisipasinya

Alex, sapaannya, berpesan bahwa konflik kepentingan merupakan akar dari persoalan korupsi di Tanah Air.

“Sering kadang-kadang orang berdalih ya, ‘Oh yang penting bantuan sampai’, tidak mengambil keuntungan berupa uang. Keuntungan itu kan tidak harus dalam bentuk materi, uang, ya, imagekan juga sebuah keuntungan, apalagi ketika itu terjadi di saat seperti ini, pada saat Pemilu di mana para calon itu berusaha untuk menarik simpati dari rakyat dengan adanya bantuan bantuan berlogo paslon,” ujarnya, dikutip Jumat (26/1/2024) via Bisnis.com.

Masalahnya, lanjut Alex, masyarakat penerima bansos pemerintah tidak memahami bahwa bantuan tersebut berasal dari keuangan negara atau APBN, bukan dari pasangan calon (paslon) tertentu.

Menurut Alex, akan lebih fair atau adil apabila paket bansos disertai dengan foto/informasi mengenai ketiga paslon tanpa terkeculi dengan tujuan sosialisasi mengenai kontestan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu, terangnya, akan menghindari konflik kepentingan dibanding hanya memuat gambar atau informasi mengenai paslon tertentu saja.

Alex menyebut adanya gambar atau atribut dari paslon tertentu pada bansos yang bersumber dari APBN jelas merupakan konflik kepentingan. Apalagi, jika dilakukan secara masif.

“Apakah itu korupsi atau tidak? Sekali lagi karena ini uang negara, pasti ada unsur keuntungan meskipun sifatnya tidak berupa materi, tapi berupa image. Tentu ini juga pasti akan menguntungkan calon tertentu. Kami berharap praktik-praktik seperti ini juga bisa dihindari,” ujarnya.

Di sisi lain, KPK berharap Bawaslu selaku pengawas pemilu juga bisa melakukan koreksi dalam praktik-praktik demikian.

Sebelumnya akun Twitter @Miduk17menampilkan beras Bulog berstiker Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, dalam akun tersebut turut menarasikan bahwa beras bansos itu ditujukan untuk kampanye.

Sebelumnya, Perum Bulog juga telah buka suara usai beredar sebuah foto beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ditempel stiker pasangan calon nomor urut 2 di media sosial X.

Manajer Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya menegaskan, semua program yang ditugaskan kepada Bulog tidak berkaitan dengan kegiatan politik.

“Bulog menjual beras SPHP tanpa atribut apapun kecuali atribut Bulog,” tegas Tomi, dilansirBisnis.com, Kamis (25/1/2024).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Geger Bansos Berstiker Prabowo-Gibran, KPK: Lebih Fair Gambar Semua Paslon Ditempel”