Pertempuran yang tak terkalahkan

situs slot 2022

Soal Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi, Mahfud Md: Nggak Ngajak******

Isu terkait mundurkan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyeruak beberapa belakangan ini, mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digelar pada 14 Februari mendatang.

Awalnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dikabarkan akan mundur, kemudian menyusul Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani diisukan hal yang sama.

Seolah menepis kabar tersebut, Menkeu Sri Mulyani menyebut bahwa saat ini dirinya tengah fokus bekerja.

“Saya bekerja, saya bekerja,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/1/2024).

Sementara itu, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari Menkopolhukam pada 2 Februari silam. Dia mengaku mengalami konflik kepentingan yang tidak bisa terhindarkan antara melaksanakan tugas sebagai menteri dan kampanye sebagai cawapres.

“Terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak Bapak Cawapres, jadi menjadi tidak enak, sehingga saya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai Menko,” kata Mahfud saat ditanyai awak media, pada Jumat (2/2/2024).

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Mahfud soal Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi: Saya Nggak Ngajak-Ngajak”

Dinasti Kaisar Qianyuan

pinjol yang bisa dicicil bunga rendah

Tak Hanya Ponsel, Polda Metro Jaya Akhirnya Sita Media Sosial Aiman Witjaksono******

???? Ade Safri menyatakan, pihaknya siap mempertanggungjawabkan terkait langkah Aiman melaporkan penyidik Polda Metro Jaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada Kamis (1/2/2024).

“Ya dipersilakan. Itu hak konstitusional Pak AW (Aiman Witjaksono) dan kami penyidik siap untuk mempertanggungjawabkan,” katanya.

Ade Safri menegaskan bahwa penyitaan telepon seluler (hp) milik Aiman Witjaksono adalah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, ” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/1/2024).

???????Ade Safri juga menjelaskan untuk sementara ini status Aiman masih menjadi saksi dalam dugaan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks terkait netralitas anggota Kepolisian dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyurati Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk meminta klarifikasi soal laporan pengaduan yang dilayangkan oleh Aiman Witjaksono.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan lembaganya telah menerima laporan pengaduan yang disampaikan Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tersebut pada Selasa (30/1/2024).

??”Seperti pengaduan-pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke Kompolnas, kami akan memproses pengaduan Saudara Aiman dengan cara mengirim surat klarifikasi ke Polda Metro Jaya,” katanya.

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

ligajackpot

Pengamat: Mundurnya Mahfud Md Pulihkan Kepercayaan Publik Soal Netralitas******

Setelah Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam, kata dia, kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan menjadi lebih dinamis.

“Akan menjadi lebih dinamis karena apa yang dibicarakan publik atau juga dibicarakan secara tidak langsung di dalam kabinet, sekarang muncul di permukaan,” sambung dia.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan akan segera menunjuk Menko Polhukam definitif secepatnya, yang berasal dari kalangan nonpartai politik.

“Secepatnya ditunjuk menteri definitif, tokohnya dari nonpartai politik,” kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024), sebagaimana yang disaksikan di Jakarta.

Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (2/2/2024). Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.

Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Dalam keterangannya di Bandung, Presiden menyatakan bahwa penunjukan Tito lantaran yang bersangkutan memiliki pengalaman di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta pernah menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan kini menjabat sebagai Mendagri.

Tujuh kehidupan pagoda

bcaqq

Giliran Unpad Serukan Pilih Capres Bukan karena Uang atau Intimidasi******

Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

“Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika..

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Unpad juga memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

“Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat,” kata Susi.

Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.

Dalam acara deklarasi tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Hal itu, tambah Susi, menjadi kekuatan untuk menyerukan seruan tersebut.

“Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami,” kata Susi.

Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.

Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.

Sistem transformasi tingkat dewa

aerox88

Megawati hingga Mardiono Hadiri Kampanye Akbar Ganjar******

Hasto mengatakan Megawati bersama para ketua umum secara serentak akan memukul “kentongan kewaspadaan” di hadapan ratusan ribu massa yang hadir di Stadion GBK.

“Pemukulan kentongan ini sebagai simbolisasi agar masyarakat tersadar untuk ikut menjaga kewaspadaan, melawan intimidasi dan kecurangan yang mungkin yang terjadi di Pilpres 2024 ini. Kentongan ini tradisi masyarakat secara kolektif dan simbol kewaspadaan serta hidup dalam tradisi bangsa. Masyarakat pun diajak untuk ikut berpartisipasi mengawal pemilu yang jurdil,” jelas Hasto.

Kentongan merupakan simbol kearifan untuk menimbulkan suara keras dan untuk mengingatkan semua pihak agar waspada menjelang hari H pencoblosan.

“Semua diharapkan bersuara lantang dan keras demi menjaga demokrasi di negeri ini. Sejumlah kampus pun telah bersuara mengingatkan Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi agar menjaga dan memulihkan demokrasi yang sedang terkoyak,” sebut Hasto.

Hasto menjelaskan politisi yang juga dikenal seniman Guruh Soekarnoputra yang merupakan adik Megawati akan mempersembahkan tarian massal di awal acara.

“Prof Mahfud akan menyampaikan sebuah hal penting untuk disampaikan kepada rakyat Indonesia. Dilanjutkan pidato politik capres Ganjar Pranowo,” urai Hasto.

Secara khusus, Hasto mengatakan band legenda Indonesia, Slank, akan menyanyikan sejumlah lagu yang membuat suasana di GBK akan semakin meriah termasuk lagu Salam Metal yang baru dirilis pekan lalu sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 tersebut. Sejumlah band dan penyanyi top lainnya juga akan mengisi acara Konser Salam Metal ini.

catatan pembunuhan bardik

promo lazada hari ini

Mantap, Mahasiswa SV UNS Belajar di Kandang Manchester City******

Baca Juga: UNS Raih Peringkat ke-7 UI GreenMetric World University Rankings 2022

“Kunjungan ke Etihad Stadium ini adalah salah satu dari rangkaian industrial visit Pride of Britain Touryang paling menarik meskipun saya bukan penggemar bola,” ujar Nadira.

“Saya tidak menyangka sebuah klub bola memiliki peran yang besar terhadap terjadinya revolusi industri pertama dan terbesar di dunia,” tambahnya.

Nadira juga mendapat kesempatan untuk mengikuti pembelajaran kelas dunia di Coventry University. Ini adalah previlegeyang didapat Nadira sebagai awardee IISMAVO skema B (Vocational Engineering and Business Management in ACTION).

Perlu diketahui bahwa IISMAVO adalah bagian dari program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Baca Juga: Rumah Sakit UNS dan DWP UNS Kembali Gelar Khitanan Massal di Pengujung 2022

Program tersebut bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang memberikan beasiswa kepada total 400 mahasiswa vokasi untuk belajar dan magang di luar negeri melalui lebih dari 40 universitas mitra yang tersebar di 10 negara.

“Saya belajar banyak hal baru di sini, seperti penerapan konsep sustainabilitydan circular economydi negara maju. Contohnya Inggris,” terangnya.

Selama berada di Coventry University, ia mengatakan bahwa mahasiswa di universitas ini dipancing untuk melakukan diskusi dengan kelompok dan masalah atau isu yang sedang dibahas di dalam kelas menggunakan media interaktif.

Contoh dari penerapan metode pembelajaran tersebut adalah mahasiswa diberikan proyek untuk menganalisis penggunaan kemasan bioplastik di Inggris dan perkembangan motor listrik di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags UNS Solo Manchester City Etihad Stadium Mahasiswa SV UNS Share

---

Apakah Ketua KPU Layak Dipecat seusai 3 Kali Langgar Kode Etik? Ini Kata Anies

Apakah Ketua KPU Layak Dipecat seusai 3 Kali Langgar Kode Etik? Ini Kata AniesRia Aldila Putri ,  Mariyana Ricky P.D Selasa, 6 Februari 2024 - 09:58 WIB share SOLOPOS.COM - Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan saat mengunjungi Lunpia Cik Me Me di Semarang pada Senin (5/1/2024) malam. (Solopos.comRia Aldila Putri)

SEMARANG — Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memiliki penilaian tersendiri terkait sanksi yang diberikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.

Hal itu dikatakan Anies saat merespon apakah Ketua KPU layak dipecat karena telah tiga kali melanggar kode etik.

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

Terakhir, Hasyim divonis melanggar etik terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres oleh DKPP.

“Kalau itu (dipecat atau tidak) DKPP pasti lebih tahu,” kata Anies saat mengunjungi Kota Semarang, Senin (5/2/2024) malam.

Namun, Anies menuturkan vonis pelanggaran etik itu merupakan sebuah peringatan. Ia sendiri mengkalim telah berkali-kali memperingatkan soal pentingnya etika dalam proses pemilu.

“Prinsip yang kita semua sadari sejak lama, becik ketitik ala ketara, leres mboten? semua yang sifatnya baik nanti akan terlihat, oleh semua yang sifatnya buruk nanti akan terlihat. Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng, saya menyampaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Dan ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” terangnya.

Selain itu, Anies juga menyoroti soal kampus yang mulai menyuarakan pendapatnya soal kondisi bangsa saat ini. Anies meminta itu menjadi peringatan agar tidak semakin parah.

“Lalu, kampus-kampus sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi. Direndahkannya etika, ini sudah saatnya kita berhenti sejenak, mengkoreksi apa yg sedang terjadi, supaya tidak kebablasan,” tegasnya.

DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).