poin 138 slot

Tianni Shenwu

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Kapitalis Misterius

BUMN Pertahanan Janji Pangkas Impor Alutsista Jika Disuntik Rp1,7 T******

Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin 'berjanji' mengurangi impor alat utama sistem senjata (alutsista) jika dimodali negara Rp1,75 triliun.

Bobby merinci 5 manfaat jika Len dan sederet anak usahanya mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) tersebut. Pertama, mendukung peningkatan kemandirian berdaya saing untuk mendukung pertahanan nasional yang berefek gentar.

"Kedua, berdampak terhadap pengurangan beban impor atau substitusi impor dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk-produk industri pertahanan," tegasnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Kelima, Bobby menyebut perusahaan punya potensi lebih tinggi untuk mengekspansi dan membawa dampak ekonomi, baik secara internal maupun eksternal.

Namun, Bobby tak merinci berapa banyak pengurangan produk impor alutsista tersebut jika suntikan modal negara disetujui. Ini turut mengundang pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP yang memimpin rapat.

"Pak Dirut (Bobby), nanti ditambahkan saat pendalaman. Itu kan ada dampak terhadap pengurangan beban impor dan peningkatan TKDN. Untuk masing-masing itu berapa Pak? PT Pal Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad. Sekarang berapa, nanti arahnya mau jadi berapa?" titah Dolfie kepada Bobby.

PMN tunai yang diajukan PT Len Industri terbagi ke dalam beberapa anak perusahaannya. Berikut rinciannya:

1. PT Len Industri (Rp367 miliar)
Tujuan: pembangunan industri radar nasional

2. PT Pal Indonesia (Rp427 miliar)
Tujuan: peningkatan kapasitas produksi melalui akuisisi galangan kapal baru dan perbaikan atau upgrade fasilitas

3. PT Dirgantara Indonesia (Rp543 miliar)
Tujuan: peningkatan kapasitas produksi pesawat CN235, pembangunan fasilitas produksi pesawat N219, dan revitalisasi fasilitas pendukung

4. PT Pindad (Rp417 miliar)
Tujuan: pengembangan lini produksi amunisi kaliber kecil dan pengembangan fasilitas produksi medium tank serta kendaraan tempur

Selain itu, ada juga PMN non-tunai sebesar Rp456 miliar dalam bentuk utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) atau Rekening Dana Investasi (RDI). Berikut rinciannya:

1. PT Len Industri (Rp32 miliar)
2. PT Pal Indonesia (Rp157 miliar)
3. PT Pindad (Rp266 miliar)

[Gambas:Video CNN]

Game ini menyerang dunia lain

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Pasangan abadi yang lahir di surga

Kemenhub Dukung Kemudahan Berinvestasi Lewat Uji Petik PPB******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjalani uji petik yang dilakukan tim penilai Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Uji petik ini merupakan upaya Kemenhub untuk mendukung program pemerintah dalam mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto mengatakan, Kemenhub berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik terkait perizinan berusaha di sektor transportasi.

"Kami berharap tetap menjadi yang terbaik pada tahun ini," ujar Novie.

Menurut Novie, dengan situasi perekonomian yang mulai kembali menggeliat pasca pandemi Covid-19, harus diiringi dengan upaya konsisten untuk terus melakukan efisiensi dan debirokratisasi layanan perizinan yang ada di lingkungan Kemenhub.

"Jangan sampai birokrasi internal justru menjadi bottleneck atau penghambat masuknya investasi dari berbagai pihak ke Indonesia, yang akan membuat perekonomian kita menjadi stagnan," ucap Novie.

Adapun sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub dalam rangka menindaklanjuti PPB, diantaranya mengintegrasikan layanan perizinan yang ada di masing-masing unit kerja melalui Online Single Submission (OSS) dan melakukan penyederhanaan perizinan.

Kedua upaya tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut dari program transformasi digital layanan pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam rangka memberikan layanan yang berorientasi kepada kepentingan warga.

Pelaksanaan program ini dikoordinatori oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), yang membawahi tujuh K/L termasuk Kemenhub.

Hingga saat ini terdapat delapan sistem aplikasi perizinan di Kemenhub yang telah terintegrasi dengan sistem OSS, antara lain aplikasi Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM), Aplikasi Informasi dan Registrasi Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (Air-SDP).

Kemudian, Angkutan Sewa Khusus (ASK) Online, Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), E-Licensing, Sistem Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU), dan Izin Sarana KA Umum, dan Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasin (SEHATI).

Di sisi lain, agar pelayanan yang ada semakin mudah diakses, Kemenhub tengah mengembangkan Portal/Website, yang berfungsi sebagai wadah segala informasi terkait layanan perizinan yang ada.

Beberapa aspek yang akan menjadi penilaian dalam uji petik yakni penerapan perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan peningkatan iklim investasi.

Dalam uji petik ini juga akan dilakukan wawancara dengan para pelaku usaha di sektor transportasi yang merasakan langsung pengalaman mengurus perizinan.

Saya adalah dewa yang gila

Menhub Budi Karya Sumadi Pimpin Koor Mars Perhubungan di Hub Fest 2023******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin para pengunjung untuk berdiri sebelum menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perhubungan.

Kedua lagu tersebut dibawakan sebagai pembuka acara Hub Fest untuk peringatan Hari Perhubungan Nasional 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (17/9).

Berada di kursi VIP di tengah-tengah ratusan pengunjung, Menhub Budi yang mengenakan kemeja batik berwarna ungu terlihat mengajak seluruh insan transportasi untuk berdiri.

"Sambung sebelah kiri, 'perhubungan!'," sambung Menteri Budi Karya sebelum seluruh penonton berdiri untuk menyambut lagu Indonesia Raya yang diiringi angklung sebagai musik latarnya.

Usai Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, giliran ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Perhubungan yang naik panggung untuk membawakan Mars Perhubungan.

Dalam membawakan lagu ini, ibu-ibu DWP juga diiringi oleh permainan alat musik tradisional kolintang sebagai musik pengiringnya. Di kejauhan, nampak Budi Karya ikut antusias bernyanyi hingga Mars Perhubungan selesai dibawakan.

Sebelumnya, pertunjukan marching band dan brass band dari Kementerian Perhubungan resmi membuka puncak perayaan Hari Perhubungan Nasional 2023 yang kali ini diadakan di Istora Senayan.

Lihat Juga : Kemenhub Pastikan Operasi Kereta Cepat Sesuai Jadwal

Dalam perhelatan bertajuk Hub Fest dengan tema Melaju untuk Transportasi Maju tersebut, terdapat juga beragam aktivasi dan panggung hiburan yang meramaikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2023.

Selanjutnya, pertunjukan di area Indoor akan menghadirkan pertunjukan paduan suara dan tari tradisional dari DWP Kemenhub melalui koreografi yang dipimpin langsung oleh Ari Tulang.

Usai penampilan tersebut, akan terdapat sambutan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengiringi pemberian hadiah bagi pemenang Kegiatan Olahraga Kemenhub.

Di puncak acara, grup musik asal Bandung GIGI akan menjadi penampil pamungkas untuk menutup rangkaian Hub Fest Harhubnas 2023.

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Luhut: Pak Prabowo Kandidat Capres 2024 Juga Ikut Promosi Investasi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menepis kekhawatiran masyarakat dan investor soal investasi di tahun politik menjelang Pemilu 2024.

Ia mencontohkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang merupakan bakal calon presiden (bacapres) 2024 saja masih aktif mempromosikan peluang investasi di tanah air. Oleh karena itu, dirinya yakin tak akan ada gesekan antara pemilu dengan investasi.

"Saya kira tidak ada masalah. Sekarang mau pemilu, Pak Prabowo sebagai kandidat ikut juga promosi mengenai investasi kita," ucap Luhut usai menghadiri UAE-Indonesia Economic Business Forum 2023 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Kamis (21/9).

Luhut dan Prabowo menjadi wakil Indonesia dalam agenda Uni Arab Emirates (UAE)-Indonesia Economic Business Forum 2023 hari ini. Indonesia dan UAE pun sepakat membuat satuan tugas (satgas) alias task forceuntuk membahas 8 potensi investasi.

Luhut merinci beberapa agenda tersebut, antara lain energi baru terbarukan (EBT) hingga maintenancepesawat terbang. Ia juga menyinggung pertemuan hari ini membahasfood securityatau ketahanan pangan, termasuk tebu hingga etanol.

Ada juga potensi perluasan solar panel di Pembangkit Listrik Tenaga Solar (PLTS) Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Ia mengatakan satgas bakal mulai bekerja hari ini hingga 10 hari ke depan.

"Ini menunjukkan Indonesia betul-betul sedang dalam posisi banyak diminati oleh dunia untuk datang investasi. Soal berapa jumlah investasi, berapa bisa bisa saja, sampai US0 miliar bisa saja, seperti tidak terbatas. Kami membuka sekali kerja sama dengan UAE," ungkapnya.

"Kita akan lihat task forceitu dalam 10 hari progresnya bagaimana, nanti dilaporkan. Baru akan kita bawa pada level menteri dan akhirnya kita laporkan kepada dua kepala negara. Pemerintah sepakat menandatangani MoU di Conference of the Parties 28 (COP-28) di Dubai," tutup Luhut.

[Gambas:Video CNN]