samudra123

sistem kehidupan tertinggi

Investasi RI Tembus Rp349,8 T di Kuartal II******

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatatinvestasiIndonesia pada kuartal II-2023 mencapai Rp349,8 triliun. Realisasi ini tumbuh 15,7 persen dibandingkan kuartal II-2022, serta naik 6,3 persen dibandingkan kuartal I-2023.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan peningkatan ini menandakan Indonesia masih menjadi salah satu negara tujuan investasi terbaik bagi investor.

"Saya bersyukur bahwa sekalipun kondisi masuk tahun politik, tapi trust (kepercayaan) global dan pengusaha dalam negeri tetap masih ada dalam pembangunan negara kita," ujar Bahlil di Kantornya, Jumat (21/7).

Kendati demikian, investasi baik PMA dan PMDN sama-sama naik baik dibandingkan kuartal sebelumnya (qtq) atau periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

PMA naik 5,2 persen (qtq) dan tumbuh 14,2 persen (yoy). Begitu juga dengan PMDN yang naik 7,6 persen (qtq) dan 17,6 persen (yoy).

"Artinya, sekalipun mayoritas investasi kita masih tetap asing, tapi investasi dalam negeri tumbuh cukup signifikan. Bahkan pertumbuhan PMDN masih lebih tinggi, meski secara akumulasi nilai PMA lebih tinggi," jelasnya.

Berdasarkan wilayahnya, investasi pada kuartal II-2023 masih tetap didominasi dari luar Jawa sebesar Rp182 triliun (52 persen). Investasi ini tumbuh 5,2 persen secara kuartalan (qtq) dan naik 15,9 persen secara tahunan (yoy).

Sementara, investasi di Pulau Jawa tercatat sebesar Rp167,8 triliun (48 persen) atau tumbuh 7,5 persen (qtq) dan 15,6 persen (yoy).

"Jadi memang selama 12 triwulan berturut-turut investasi di luar Pulau Jawa lebih banyak dan ini mencerminkan bahwa hasil pembangunan infrastruktur yang dilakukan pak Jokowi di periode pertama itu sekarang dampaknya. Jadi memang membangun Indonesia enggak bisa bimsalabim, harus ada konsepnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

Mengintip Tender Alat Deteksi Korban Reruntuhan di Balik OTT Basarnas******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap delapan orang pejabat Badan SAR Nasional (Basarnas), termasuk Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Penangkapan yang dilakukan di Cilangkap, Jakarta Timur dan Jatisampurna, Bekasi pada Selasa (25/7) terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) berupa alat pendekteksi korban reruntuhan.

"Tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang jasa di Basarnas berupa alat pendeteksi korban reruntuhan," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam pesan tertulis, Rabu (26/7).

"Besaran fee sebesar 10 persen dari nilai proyek," kata Firli.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek tersebut bernama 'Pengadaan Peralatan Pendeteksi Korban Reruntuhan' dengan kode 3284469. KPK sudah mengonfirmasi hal itu.

Tender ini dibuat pertama kali pada 15 Desember 2022 untuk Basarnas alias Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) dengan nilai pagu paket Rp10 miliar. Sedangkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket sebesar Rp9,9 miliar.

Lihat Juga : ANALISISAmankah Pasokan RI meski India Setop Ekspor Beras?

Ada beberapa persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas yang kudu dipenuhi peserta tender, antara lain memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) untuk perdagangan besar berbagai macam barang KBLI 46900, mempunyai status valid keterangan wajib pajak, punya kantor dengan alamat yang benar, memiliki tanda daftar perusahaan (TDP) atau nomor induk berusaha (NIB), hingga taat pajak dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan (SPT) terakhir.

Namun, tender tersebut berstatus gagal. Padahal, ada sekitar 40 peserta yang mengikuti tender ini.

"Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran," tulis alasan pembatalan tender tersebut.

Beberapa nama perusahaan yang mengikuti tender ini, yaitu PT Raksanegara Perkasa Mandiri, PT Bogar Arta Satria, CV Multi Usaha, Vinusa Teknindo Abadi, hingga CV Indotech Global.

Di antara 40 peserta tender tersebut, hanya 3 peserta yang ditampilkan harga penawarannya di situs LPSE.

Pertama,PT Teknindo Jaya Perkasa Prakarsa senilai Rp8,98 miliar.

Kedua,CV Wahana Pembangunan sebesar Rp9,13 miliar.

Ketiga,PT Lab Sistematika Indonesia dengan penawaran Rp9,19 miliar.

[Gambas:Video CNN]

sistem perdagangan paksa

Salip Hartono Bersaudara, Low Tuck Kwong Kembali Jadi Orang Terkaya RI******

Low Tuck Kwong kembali menjadi orang terkayanomor satu di Indonesia. Ia menggeser posisi R Budi Hartono dan Michael Hartono (Hartono bersaudara) yang saat ini ada di posisi kedua dan ketiga dalam daftar.

Pada Januari dan April lalu, Low Tuck Kwong sempat berada di puncak daftar orang terkaya di Indonesia. Namun, posisinya tergeser oleh duo bersaudara itu.

Berdasarkan data real time Forbes pada Senin (24/7), kekayaan Low Tuck Kwong tercatat sebesar US,6 miliar atau sekitar Rp414 triliun (asumsi kurs Rp15.1000 per dolar AS).

Pundi-pundi pemilik perusahaan batu bara, PT Bayan Resources Tbk (BYAN) ini jauh di atas milik Hartono bersaudara.

Harta Budi Hartono yang berada di posisi kedua tercatat sebesar US,3 miliar atau sekitar Rp394,5 triliun. Pundi-pundi Budi berkurang 0,61 persen atau US2 juta dalam sehari.

Menyusul pada posisi ketiga, harta Michael Hartono sebesar US,1 miliar atau Rp376,5 triliun. Total harta ini turun 0,62 persen atau US6 juta dibandingkan hari sebelumnya.

Sementara, secara global Low Tuck Kwong tercatat sebagai orang terkaya nomor 54 di dunia. Sedangkan Budi Hartono cukup puas di posisi 60 dan Michael Hartono di nomor 64.

Pundi-pundi Kwong memang terus bertambah dengan kenaikan harga saham BYAN yang terjadi sejak akhir tahun lalu.

Berikut daftar 10 orang terkaya Indonesia versi Forbes Real Time hari ini:

1. Low Tuck Kwong US,6 miliar
2. R Budi Hartono US,3 miliar
3. Michael Hartono US,1 miliar
4. Sri Prakash Lohia US,2 miliar
5. Prajogo Pangestu US,3 miliar
6. Tahir dan Family US,2 miliar
7. Chairul Tanjung US miliar
8. Dewi Kam US,5 miliar
9. Djoko Susanto US,3 miliar
10. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono US,1 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Dao Zhen Xinghe

Pengusaha Jamin Stok Aman Meski Rusia Keluar Perjanjian Ekspor Gandum******

Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) memastikan stokgandumdalam negeri aman di tengah langkah Rusiayang memutuskan keluar dari kesepakatan gandum Ukraina.

Direktur Eksekutif Aptindo Ratna Sari Loppies mengatakan mayoritas gandum Indonesia tidak bergantung pada impor dari Ukraina maupun Rusia. Pemasok utamanya justru negara lain.

"Kita tidak bergantung kepada gandum Rusia ataupun Ukraina. Kita banyak kerjasama dengan Australia, Kanada, dan beberapa Amerika Serikat. Ada beberapa gandum juga dari Brasil, Bulgaria," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/7).

Berdasarkan data Aptindo, Ukraina memang bukan pemasok gandum terbesar ke Indonesia. Impor gandum RI mencapai 9,4 juta ton pada 2022. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari Australia sebesar 4,24 juta ton atau 44,9 persen, kemudian Argentina 1,46 juta ton atau 15,5 persen.

Selanjutnya, Kanada 1,32 juta ton atau 14 persen, dan India 963,1 ribu ton atau 10,2 persen. Adapun Ukraina hanya 166,7 ribu ton atau 1,8 persen.

Pada Januari-Maret 2023, impor gandum RI mencapai 2,6 juta ton. Mayoritas berasal dari Australia sebesar 1,07 juta ton atau 40,8 persen, kemudian Brasil 673 ribu ton atau 24,1 persen dan Kanada 531 ribu ton atau 20,1 persen. Sedangkan Ukraina hanya 88,9 ribu ton atau 3,8 persen.

Harga gandum, jagung, dan kedelai naik setelah Rusia memutuskan keluar dari perjanjian ekspor biji-bijian Ukraina lewat Laut Hitam. Harga gandum melonjak 3 persen ke 689,25 sen per gantang pada Senin (17/7). Angka itu menjadi level tertinggi sejak 28 Juni sebesar 706,25 sen.

Namun, harga gandum tetap jauh di bawah level puncak 1.177,5 sen per gantang yang dicapai pada Mei tahun lalu. Sedangkan jagung berjangka melonjak hingga setinggi 526,5 sen per gantang dan kedelai berjangka melonjak hingga setinggi 1.388,75 sen per gantang.

Rusia keluar dari perjanjian ekspor biji-bijian Laut Hitam, yang ditengahi oleh Turki dan PBB pada Juli tahun lalu. Kesepakatan itu merupakan terobosan diplomatik yang dirancang untuk mencegah krisis pangan global dengan memungkinkan ekspor biji-bijian berjalan aman dari Ukraina, di tengah invasi Rusia.

[Gambas:Video CNN]

Di seluruh langit

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Dunia Ajaib Penyihir

Teten Sentil Zulhas Karena Revisi Aturan Perlindungan UMKM Macet******

Menteri Koperasidan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyentil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Sentilan terkait revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dilaksanakan Kemendag di era M Lutfi yang justru macet sejak era Menteri Zulkifli Hasan.

Padahal, revisi ini penting segera diselesaikan demi melindungi UMKM lokal dari dampak Project S TikTok.

"Maka, ketika saya diprotes oleh teman-teman UMKM, ya saya teriak aja. Saya udah dipanggil oleh Pak Presiden, nanti Pak Presiden lewat Pak Pratikno (Mensesneg) akan segera menyelesaikan masalah ini," sambungnya.

Teten menjelaskan revisi permendag tersebut diperlukan karena tak lagi relevan dengan kondisi kekinian. Dasar dari usulan ini, kata Teten, adalah Project S TikTok Shop mengancam UMKM lokal. Katanya, tak sedikit barang impor yang dijual di marketplace yang membunuh UMKM lokal.

Teten menyebut algoritma TikTok dapat membaca perbincangan atau kebiasaan penggunanya, sehingga dapat menjadi data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

Dijelaskan Teten, TikTok merupakan media sosial yang tergabung dengan platform e-commercedi dalamnya, sehingga menjadi platform socio commerce. Sementara Permendag yang sekarang ini hanya mencakup perdagangan die-commerce, bukan socio commerce.

"Ini perlu diantisipasi segera, karena ini ancaman bagi pelaku UMKM. Karena dengan kekuatan algoritma. TikTok itu penggabungan tiga hal, yaitu social media, cross border e-commerce, dan ritel online," ujar Teten.

"TikTok, antara medsos dengan TikTok shop-nya itu satu tempat. Apalagi ritel online-nya langsung mendatangkan produk mereka ke dalam negeri dengan harga murah. Kita ambil kasusnya di Inggris. Inggris kurang apalah produknya, keok sekarang," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Teten mengusulkan melalui revisi Permendag agar ritel onlinetak lagi diperbolehkan. Pasalnya, situasi sekarang ini hanya menciptakan ketidakadilan bagi UMKM lokal yang harus mengurus izin edar BPOM sertifikasi halal, SNI, membayar pajak, dan sebagainya.

Ia menyatakan pihaknya tidak menolak produk-produk luar negeri. Kendati demikian, dia menyebut caranya mesti lewat jalur impor biasa. Dengan kata lain, barang itu baru dapat dijual apabila telah mengantongi izin di Indonesia.

"(Usulan) kedua, kita harus ada usulan yang jelas di Permendag itu. Kalau e-commerce,socio commerce,dan lain sebagainya, itu hanya platform, hanya lapak. Nggak boleh mereka jualan produknya sendiri. Kalau mereka jual produk sendiri, brand-nya sendiri, algoritmanya akan mengarahkan ke produk mereka," paparnya.

"Mau UMKM on boardingdi situ, merchant-merchantkita onlinedi e-commerce, kalau algoritmanya mengarahkan ke produknya milik mereka atau perusahaan afiliasinya, nggak mungkin bisa bersaing," lanjut dia.

Ketiga, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Teten mengusulkan pembatasan barang impor yang dijual di e-commerceuntuk yang tidak diproduksi di Indonesia saja dan memiliki nominal minimal US0.

"Itu cara kita mem-protectekonomi kita," pungkas Teten.

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Zulkifli Hasan terkait keluhan Teten tersebut. Namun hingga kini, belum ada tanggapan dari Zulkifli Hasan

Bantahan TikTok

TikTok Indonesia sendiri buka suara ihwal tudingan merugikan UMKM lokal lewat Project S. Saat dikonfirmasi, TikTok mengklaim program tersebut tidak ada di Indonesia, meski tak secara eksplisit menyebut Project S.

"Kami ingin mengklarifikasi bahwa Inisiatif e-commercesebagaimana tercantum di dalam artikel di atas tidak tersedia di Indonesia," demikian keterangan resmi TikTok Indonesia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/7).

Selain itu, perusahaan juga membantah soal bisnis lintas batas (cross-border) di TikTok Shop Indonesia.

"TikTok Indonesia berkomitmen untuk memberdayakan penjual lokal dan UMKM di Indonesia, dan akan terus berinvestasi di Indonesia," tuturnya.

Platform milik ByteDance, China ini mengklaim pemberdayaan dilakukan dengan menjalankan  Program TikTok Jalin Nusantara yang telah diumumkan pada acara TikTok SEA Impact Forum.

CNNIndonesia.com pun menyinggung soal TikTok lewat Project S diduga bisa membaca kebiasaan konsumen RI dan tudingan DPR soal Rp426 triliun yang mengalir ke China.

Namun, TikTok Indonesia enggan mengomentari hal itu.

"Di TikTok Shop Indonesia itu tidak ada bisnis lintas batas. Tapi di sini kita minta tolong kita tidak pernah bilang tidak ada produk lintas batas. Yang kita katakan adalah tidak ada bisnis lintas batas di Tiktok Shop Indonesia," tutur perusahaan.