petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjol jaminan bpkb

bostoto 864Jutaan kata 238662Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol jaminan bpkb》

Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket******

Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir usai acara Musyawarah Nasional Tarjih XXXII di UMMP Pekajangan, Kabupaten Pekalongan, Jumat (23/2/2024) sore. ANTARA/Kutnadi.
Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu
Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.

Namun demikian, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Baca juga: Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket

Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024******

Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024
Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi (kanan), Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian (tengah), serta Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah (kiri) di jakarta, Jumat (12/5/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal  24 Januari 2024," kata dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.

"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.

Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.

Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.

"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.

Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.

Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:prediksi oregon 03 jagotogel

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
slot 100 gacor
46 situs slot gratis
situs slot bonus new member 100 to x8
cara beli hp cicilan di lazada
buku erek erek 3d bergambar
jakarta 77 slot
slot sering jp
ajaib168
erek erek gunting
Daftar isi semua bab
Bab 1 spg slot77
Bab 2 apk prediksi togel 2023
Bab 3 pinjam uang di home credit
Bab 4 situs game slot online resmi
Bab 5 data paito xiamen lottery
Bab 6 event sgp
Bab 7 slot terbaik terpercaya
Bab 8 link aplikasi slot gacor
Bab 9 liga367
Bab 10 slot mahjong ways 2
Bab 11 sekar4d
Bab 12 utamabet
Bab 13 pinjaman online ojk
Bab 14 promo goride hari ini
Bab 15 alamat situs slot
Bab 16 supercuanslot
Bab 17 jam jam gacor
Bab 18 erek ikan gabus
Bab 19 mpo888
Bab 20 pinjaman online lewat wa terpercaya 2022
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3040bab
kampusBacaan TerkaitMore+

pengamat alam

situs slot
Kejagung kembali tetapkan dua tersangka baru kasus korupsi timah
Pemeriksaan tersangka dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang secara intensif menyidik perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, kembali menetapkan dua tersangka baru.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan dua tersangka baru itu dari pihak swasta, yakni SP (Suparta) selaku Direktur Utama PT RBT dan RA (Reza Andriansyah) selaku Direktur Pengembangan PT RBT.
"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dua orang saksi ini dikaitkan dengan keterangan saksi lain dan alat bukti lain, maka tim penyidik berkesimpulan keduanya telah memenuhi alat bukti yang cukup dan selanjutnya ditingkatkan statusnya jadi tersangka," kata Kuntadi di Gedung Kejaksaam Agung, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Ahli sebut kerugian kerusakan lingkungan kasus timah Rp271,06 triliun

Peran kedua tersangka dalam perkara ini, yakni keduanya pada tahun 2018 diduga telah menginisiasi pertemuan dengan pihak PT Timah Tbk, yang dalam hal ini dihadiri oleh tersangka MRPT dan EE (mantan Direktur Keuangan PT Timah), dalam rangka mengakomodasi atau menampung timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut maka selanjutnya dibuat perjanjian kerja sama antara PT Timah dengan PT RBT yang seolah-olah ada kegiatan sewa-menyewa peralatan untuk proses peleburan timah.

"Dan untuk memasok kebutuhan biji timah, selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka, yaitu tujuh perusahaan boneka CV BJA, CV RTP, CV BLA, CV BST, CV SJP, CV BBR dan CV SMS," ujar Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah

Kemudian, untuk mengelabuhi kegiatan yang dilakukan para tersangka, dibuat seolah-olah ada surat perjanjian kerja sama atau SPK kegiatan pemborongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah.

Atas perbuatannya, kedua tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 junctoPasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat 1 ke-4 KUHP.

Dengan ditetapkannya kedua tersangka ini, secara keseluruhan ada 12 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah ini dan satu tersangka perintangan penyidikan.

Pada Senin (19/2), Kejagung menetapkan satu tersangka berinisial RL selaku General Manajer (GM) PT TIN.

Sebelum itu pada Minggu (18/2), ditetapkan tersangka berinisial BY selaku mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS.

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Pada Jumat (16/2), ditetapkan lima orang tersangka, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kemudian HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). Dua tersangka lainnya, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018.

Pada Selasa (6/2), ditetapkan dua tersangka TN alias AN dan tersangka AA. Sedangkan satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022 berinisial TT.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pecinta kuliner tidak terbatas

cara pengangguran mendapatkan uang
Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir usai acara Musyawarah Nasional Tarjih XXXII di UMMP Pekajangan, Kabupaten Pekalongan, Jumat (23/2/2024) sore. ANTARA/Kutnadi.
Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu
Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.

Namun demikian, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Baca juga: Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket

Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Xuan kembali

masterplay99 login
Korsel bahas proyek jet tempur yang tertunda dengan Indonesia
Arsip foto - Penerbang TNI Angkatan Udara Letkol Pnb. Ferrel “Venom” Rigonald (kiri) dan Park Ji Won dari Korea Aerospace Industries (KAI) berhasil menguji purwarupa KF-21/IF-X Boramae nomor 4 (XFB1) di Sacheon AFB, Korea Selatan, Jumat (2/6/2023). ANTARA/HO-Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara.
Seoul (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul dan Menlu Indonesia Retno Marsudi sepakat untuk terus bekerja sama dalam pembuatan jet tempur, yang proyeknya melambat akibat penundaan pembayaran oleh Indonesia, kata Kemenlu Korsel pada Kamis.  

Pembahasan masalah itu berlangsung saat  Cho dan Retno bertemu secara bilateral di sela-sela pertemuan para menlu kelompok G20 di Rio de Janeiro pada Rabu (21/2), kata kementerian luar negeri Korsel dalam rilisnya.

Indonesia telah setuju untuk menanggung sekitar 20 persen dari proyek itu, yang bernilai 8,1 triliun won (sekitar Rp95,07 triliun) dan diluncurkan pada 2015, untuk mengembangkan jet tempur KF-21 hingga 2026. 

Sebagai imbalan atas penanggungan biaya tersebut, Indonesia akan mendapatkan satu prototipe KF-21 dan transfer teknologi.

Menurut kesepakatan, Indonesia juga akan memproduksi 48 unit jet tempur itu di dalam negeri. 

Indonesia telah menunda pembayaran selama hampir dua tahun. Sejauh ini, diperkirakan baru sekitar 278 miliar won (Rp3,2 triliun) yang sudah dibayarkan Indonesia. Dengan demikian, tunggakan Indonesia bernilai hampir 1 triliun won (Rp11,7 triliun).

Kedua menteri, menurut kemenlu Korsel, "sepakat  melanjutkan kerja sama agar proyek kerja sama strategis kedua negara, termasuk pengembangan jet tempur bersama serta partisipasi Korea Selatan dalam 'pembentukan ekosistem mobil listrik' Indonesia berjalan lancar dan mencapai hasil.

Selain itu, Menlu Cho dan Menlu Retno juga sepakat untuk bekerja sama dalam merevisi kuota impor Indonesia dan perjanjian penghindaran pajak berganda sebagai upaya menciptakan lingkungan investasi bisnis yang lebih baik bagi perusahaan-perusahaan Korsel.  

Sementara itu, Cho juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly di sela-sela pertemuan multilateral tersebut.

Bersama Menlu Joly, Cho membahas hubungan bilateral, kerja sama keamanan dan ekonomi, serta isu-isu regional dan global.

Cho dan Joly sepakat untuk segera menyelesaikan rencana aksi di bidang-bidang yang disepakati kedua negara untuk bekerja sama di bawah kemitraan strategis komprehensif, sebagai tindak lanjut dari KTT para pemimpin pada 2022.

Mereka juga sepakat untuk mengadakan pertemuan antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara, serta berupaya memajukan kemitraan di bidang pertahanan dan keamanan.

Sumber: Yonhap-OANA

Baca juga: Indonesia, Korsel Sepakat Kembangkan Jet Tempur

Baca juga: Pemerintah selidiki tuduhan insinyur Indonesia curi data jet KF-21

 

Dua pesawat tempur F-16 Program Falcon Star eMLU kembali mengudara



 

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Halo, Mayor Jenderal

pasti gacor888
Inggris tolak rencana Israel pascaperang di Gaza
Menteri Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris David Cameron​ (ANTARA/Anadolu)
Washington (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron, Jumat (23/2), mengatakan bahwa rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk Gaza pascaperang "tidak akan berhasil."

"Jika Anda memikirkannya dari kedua sisi, Israel perlu melihat bahwa keamanannya terjamin. Rakyat Palestina perlu melihat adanya prospek sebuah negara Palestina sehingga mereka dapat hidup bermartabat," kata Cameron kepada wartawan di Markas PBB di New York, tempat dia berpidato tentang Ukraina dalam pertemuan Majelis Umum.

"Kedua hal itu adalah kuncinya, dan jika hal tersebut tidak ada dalam rencana maka saya tidak yakin rencana itu akan berhasil," kata Cameron.

Pernyataannya muncul setelah Netanyahu mengusulkan pada Kabinet sebuah rencana untuk kendali penuh keamanan Israel tidak terbatas di Gaza, dan penutupan badan UNRWA sebagai bagian dari rencananya ketika perang di Gaza selesai.

Cameron menambahkan cakrawala politik baru diperlukan bagi rakyat Palestina sehingga mereka dapat melihat jalan menuju solusi dua negara.

"Tapi kami akan membutuhkan mereka yang bertanggung jawab atas tanggal 7 Oktober, yaitu kepemimpinan Hamas, untuk meninggalkan Gaza dan kami perlu melihat infrastruktur teror itu dibongkat," tambahnya.

Ketika ditanya oleh Anadolu apakah Inggris berencana untuk menangguhkan ekspor senjata ke Israel, dan apakah Cameron khawatir Inggris mungkin "terlibat dalam kejahatan perang Israel terhadap Gaza karena bantuannya kepada Israel, Cameron mengatakan bahwa Inggris memiliki "salah satu sistem yang paling ketat" untuk ekspor senjata ke mana pun di dunia.

"Dan semuanya harus terjadi mengingat posisi hukum humaniter internasional, yang kami kaji secara rutin dan akan terus kami lakukan," tambahnya.

Sumber: Anadolu

Baca juga: PBB desak negara-negara hentikan pengiriman senjata ke Israel
Baca juga: Israel akhirnya izinkan pengiriman tepung ke Jalur Gaza
Baca juga: Anggota Kongres Yahudi desak Biden upayakan gencatan senjata di Gaza
 

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Ambisi Rhodes

dapat uang gratis dari internet
Menteri Pemberdayaan Perempuan Israel "bangga" atas kehancuran Gaza
Warga Palestina memeriksa kerusakan gedung apartemen milik keluarga Tubasi dan Al-Sofi pasca serangan Israel ketika bangunan itu menjadi sasaran serangan dan bangunan di sekitarnya rusak di Rafah, Gaza, Minggu (11/2/2024). (ANTARA/Anadolu/am)
Yerusalem (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan Israel May Golan mengatakan dia “bangga” atas kehancuran yang disebabkan oleh tentara Israel di Jalur Gaza.

Ketika ia berbicara dalam sesi yang diadakan oleh Knesset (parlemen Israel) pada Rabu malam, Golan mengancam pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, dengan pemenggalan kepala atau penangkapan.

“Kami tidak malu dengan mengatakan bahwa kami ingin melihat tentara IDF (tentara Israel) menangkap Sinwar dan terorisnya dengan mata kepala mereka sendiri, dan menyeret mereka melintasi Jalur Gaza dalam perjalanan ke ruang bawah tanah Otoritas Penjara,” katanya. dalam video pidatonya yang beredar luas.

“Saya pribadi bangga dengan keruntuhan Gaza, dan bahwa setiap bayi, bahkan 80 tahun dari sekarang, akan menceritakan kepada cucu-cucu mereka apa yang dilakukan orang-orang Yahudi,” katanya.

“Tidak ada merpati dan tidak ada ranting zaitun, hanya pedang untuk memenggal kepala Sinwar, itulah yang akan dia terima dari kita,” ujar dia lagi.

Pemboman Israel yang terjadi kemudian telah menewaskan sedikitnya 29.410 korban dan menyebabkan kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok. Hampir 70.000 orang terluka.

Serangan Israel di Gaza telah menyebabkan 85 persen penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Untuk pertama kalinya sejak pembentukannya pada tahun 1948, Israel dituntut atas genosida di Mahkamah Internasional, badan peradilan tertinggi PBB.

Keputusan sementara pada bulan Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Pimpinan badan PBB sebut warga sipil Gaza dalam "malapetaka ekstrem"
Baca juga: Malaysia kecewa DK PBB gagal tangani situasi kritis di Jalur Gaza
Baca juga: Menlu Turki dan AS bahas kepastian gencatan senjata penuh di Gaza
 

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Menikah dengan iblis

paitopaman
KPU bakal gelar PSU di Kuala Lumpur tanpa metode pos
Arsip foto - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menyamakan nama penerima surat suara pada yang tertera pada sampul surat yang akan dikirim untuk metode Pos dengan nama di Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri kepada perwakilan partai politik di di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (15/1/2024). ANTARA/Virna P Setyorini/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia dengan meniadakan pemungutan suara dengan metode pos.

"KPU juga memulai kegiatan PSU di Kuala Lumpur dengan pemutakhiran daftar pemilih," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan pemutakhiran data ini berdasarkan daftar pemilih tetap (dpt) yang sudah ditetapkan pada 21 hingga 23 Juni 2023 di Kuala Lumpur. Adapun data yang akan dimutakhirkan merupakan alamat-alamat yang tidak jelas.

"Berdasarkan alamat-alamat yang tidak diketahui atau tidak jelas, kita keluarkan dari daftar pemilih, sehingga menjadi basis pemutakhiran daftar pemilih," katanya.

Sehingga, PSU di Kuala Lumpur nantinya dilakukan tidak dengan menambah pemilih baru. Adapun data yang dimutakhirkan itu akan disinkronkan dengan daftar hadir pemilih untuk metode tps di luar negeri.

Hasyim mengatakan KPU tengah menyusun jadwal untuk pemutakhiran dan rekrutmen ulang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga mengidentifikasi sisa surat suara yang masih digunakan.

Selain itu KPU juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait rekomendasi-rekomendasi atas proses PSU.

“Itu juga kita bicarakan dengan Bawaslu supaya apa yang kita lakukan sesuai rekomendasi Bawaslu dan ketentuan perundang-undangan," jelas Hasyim.

Untuk diketahui, ada tiga metode pemungutan suara di luar negeri, yakni: pemungutan suara di tps, kotak suara keliling (ksk) dan pos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur

Baca juga: Bawaslu minta KPU dorong pemutakhiran data pemilih di Kuala Lumpur

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024