demo mahjong ways 2

Ambisi Rhodes

Menaker Ingatkan Batas Pengumuman UMP 2024 Hari Ini******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kembali mengingatkan seluruh gubernur menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024paling lambat hari ini (21/11).

Sementara, upah minimum kabupaten/kota (UMK) harus ditetapkan oleh gubernur paling lambat 30 November 2023.

Hal tersebut disampaikan Ida dalam Rakornis tentang 'Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2024' bersama Mendagri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta, Senin (20/11).

PP 51 tahun 2023 sendiri telah ditetapkan dan diundangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November 2023 lalu.

Ida pun lantas menjelaskan penetapan upah minimum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan yang ada di setiap daerah.

Bahkan, Ida mengaku telah memberikan arahan tentang kebijakan pengupahan dan PP Nomor 51 Tahun 2023 kepada para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota pada 13 November 2023 lalu di Jakarta.

"Substansi pengaturan dan isi rancangan PP 51 Tahun 2023 juga sudah Kemnaker sosialisasikan sejak beberapa bulan lalu di segenap wilayah di Indonesia, dengan mengundang perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dinas ketenagakerjaan, akademis atau pakar," ujarnya.

Lebih lanjut, Ida menyebut ada tiga hal yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh kepala daerah atau penjabat kepala daerah terkait beberapa pokok substansi pengaturan dalam PP 51 Tahun 2023.

Pertama, kebijakan upah minimum tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Kedua, formula penyesuaian atau kenaikan upah minimum menggunakan tiga variabel utama yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan index tertentu yang disimbolkan dengan alpha dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tersebut.

Ketiga, kebijakan pengupahan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja dengan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah (SUSU).

"Artinya pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun berhak untuk dibayar atau digaji di atas upah minimum yang disesuaikan dengan output kinerja atau produktivitas pekerja dan kemampuan perusahaan, " kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Grup Monster Hadiah

UMP Buruh di Sumbar Hanya Naik Rp70 Ribu Jadi Rp2,81 Juta Pada 2024******

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2024 naik Rp70 ribu dari Rp2,74 juta menjadi Rp2,81 juta per bulan. 

Kenaikan tertuang dalam SK Gubernur Nomor : 562-768-2023 tertanggal 20 November 2023. Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan penetapan UMP tahun 2024 tersebut telah melewati proses sesuai aturan yang berlaku.

Salah satunya pembahasan dalam rapat Dewan Pengupahan setempat. Menurutnya rapat penetapan UMP itu digelar Kamis (16/11) yang melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar dengan jumlah keanggotaan sebanyak 15 orang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindag, BPS, Perguruan Tinggi, Apindo dan Serikat Pekerja.

Ia berharap kenaikan UMP itu, meskipun tidak terlalu besar, bisa memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Nizal Ul Muluk menyebutkan kenaikan UMP Sumbar pada 2024 itu sekitar Rp68.973 atau 2,52 persen dari UMP tahun 2023.

Ia menyebut secara umum ada tiga variabel yang menentukan UMP pada 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat Inflasi, dan koefisien alpha (berkisar dari 0,10 - 0,30).

Besaran alpha tersebut menurutnya sangat ditentukan oleh tingkat besaran upah dan tingkat besaran penyerapan tenaga kerja.

Nizam mengatakan rumusan penghitungan UMP 2024 itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.

[Gambas:Video CNN]

Rel Bisnis

Menhub Prediksi 107 Juta Orang Berpergian Saat Libur Natal******

Menteri Perhubungan (menkeu) Budi Karya Sumadimemprediksi 107,63 juta orang akan bepergian saat libur Nataldan Tahun Baru(Nataru) 2023/2024 nanti. Angka tersebut naik signifikan dibanding Nataru tahun lalu.

"Pada libur Nataru tahun lalu diprediksi yang melakukan pergerakan 44,17 juta orang, sementara tahun ini diprediksi 107,63 juta orang. Jadi meningkatnya sangat signifikan di atas seratus persen (143,65 persen)," kata Budi, Senin (20/11).

Menurut hasil survei, Budi mengatakan alasan masyarakat bepergian di masa libur Nataru didominasi oleh liburan ke lokasi wisata (45,29 persen). Kemudian disusul liburan pulang kampung (30,15 persen), dan merayakan Nataru di kampung halaman (18,98 persen).

"Sedangkan untuk transportasi umum, pergerakan didominasi moda kereta api 13,16 persen (14,79 juta orang), pesawat 11,91 persen (13,38 juta orang), bus 10,94 persen (12,29 juta orang), kapal penyeberangan 6,04 persen (6,78 juta orang), dan kapal laut 3,44 persen (3,86 juta orang)," kata Budi.

Adapun simpul transportasi yang diprediksi dipadati penumpang baik dari daerah asal maupun tujuan, diantaranya yaitu: Stasiun Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Sidoarjo, Stasiun Bandung, dan Stasiun Tugu.

Kemudian, Terminal Tipe A Amplas Medan, Terminal Tipe A Purbaya, Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tenau, Bandara Soekarno Hatta, dan Bandara Ngurah Rai.

Sementara itu, Kepala BKT Robby Kurniawan menjelaskan hasil survei ini bukan sebagai pengganti data realisasi yang mencerminkan keadaan aktual. Namun, hasil survei ini bisa menjadi dasar dan masukan penyiapan rencana operasi penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2023/2024 yang dilakukan Kemenhub, kementerian/lembaga, dan juga pihak terkait lainnya.

Berdasarkan hasil survei, lima daerah asal pergerakan terbesar yaitu, Jawa Timur 16,30 persen (17,54 juta orang), Jabodetabek 13,76 persen (14,81 juta orang), Jawa Tengah 13,21 persen (14,22 juta orang), Jawa Barat 10,39 persen (11,18 juta orang) dan Sumatera Utara 6,93 persen (7,45 juta orang).

Sedangkan, lima daerah tujuan perjalanan terbesar yaitu Jawa Timur 15,18 persen (16,34 juta orang), Jawa Tengah 13,80 persen (14,86 juta orang), Jawa Barat 11,62 persen (12,51 juta orang), Jabodetabek 9,19 persen (9,89 juta orang), dan Yogyakarta 8,92 persen (9,60 juta orang).

Adapun puncak arus pergi atau keberangkatan diprediksi terjadi pada 23 Desember 2023 sebanyak 11,62 persen (12,5 juta orang), 30 Desember 2023 sebanyak 11,43 persen (12,31 juta orang), dan 22 Desember 2023 sebanyak 8,22 persen (8,85 juta orang).

Sementara, puncak arus balik diprediksi terjadi pada 2 Januari 2024 sebanyak 18,96 persen (20,41 juta orang), 1 Januari 2024 sebanyak 16,92 persen (18,21 juta orang), dan 26 Desember 2023 sebanyak 11,16 persen (12,01 juta orang).

[Gambas:Video CNN]

Separuh pohon willow kota dan separuh lagi seruling

Transaksi di e******

Bank Indonesia(BI) mencatat transaksi e-commerce di Indonesia menembus Rp42,2 triliun per Oktober 2023.

"In term of nominal, di Oktober 2023 ini mencapai Rp42,2 triliun atau tumbuh 10,69 persen secara month to month (mtm)atau 4,99 persen year on year (yoy)," kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/11).

Secara volume, Fili menyebut transaksi di toko onlinemencapai 361,54 juta pada bulan lalu. Jumlah transaksi ini melesat 8,13 persen secara bulanan alias 32,04 persen secara tahunan.

"Kategori produk paling tinggi itu ada tiga, teratas fashion, personal caredan kosmetik, dan juga rumah tangga dan kantor," rinci Fili.

Menurutnya, ada dua faktor utama belanja di toko onlineterus mengalami peningkatan.

Pertama,penerimaan masyarakat Indonesia terhadap budaya belanja di toko online yang semakin luas. Kedua,banjir promo di tanggal-tanggal kembar yang juga mendongkrak penjualan di e-commerce.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya memang menganalisis tren belanja di e-commerce. Setidaknya ada dua temuan yang didapatkan Perry Cs.

"Pertama, transaksi e-commerceitu meningkatkan percepatan perputaran uang sehingga mempercepat efisiensi dan produktivitas. Kalau dulu kan orang belanja perlu keluar, ke toko dan sebagainya, itu volume transaksinya perlu waktu. Ini bisa lebih cepat sehingga perputaran uang dan transaksinya lebih cepat, apalagi dengan QRIS dan BI Fast," jelasnya.

"Kedua, dari sisi harga itu juga menurun (lebih murah) dengan transaksi di e-commercesehingga ini juga mendukung pengendalian inflasi, khususnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi, komponen barang yang diperdagangkan di e-commerceitu juga mendukung pengendalian inflasi karena harganya bisa lebih murah," tandas Perry.

[Gambas:Video CNN]

badai setan

Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2024******

Pemerintah daerah di Indonesia telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024pada Selasa (21/11).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan baru 30 gubernur yang telah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara triparti di masing masing wilayah, sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuaian upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya Selasa malam.

Dalam PP Nomor 51 Tahun 2023, rumus kenaikan upah minimum 2024 mencakup tiga variabel yaitu Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Lihat Juga : UMP Banten 2024 Hanya Naik Rp66 Ribu Jadi Rp2,7 Juta

Berikut daftar UMP 2024 di seluruh provinsi di Indonesia, beserta kenaikannya.

1. Aceh (naik 1,38 persen)
Dari Rp3.413.666 menjadi Rp3.460.672

2. Sumatera Utara (naik 3,67 persen)
Dari Rp2.710.493 menjadi Rp2.809.915

3. Sumatera Barat (naik 2,74 persen)
Dari Rp2.742.476 menjadi Rp2.811.449

4. Kepulauan Riau (naik 3,76 persen)
Dari Rp3.279.194 menjadi Rp 3.402.492

5. Bangka Belitung (naik 4,04 persen)
Dari Rp3.498.479 menjadi Rp3.640.000

6. Riau (naik 3,2 persen)
Dari Rp3.191.662 menjadi Rp3.294.625

7. Bengkulu (naik 3,38 persen)
Dari Rp2.418.280 menjadi Rp2.507.079

8. Sumatera Selatan (naik 1,55 persen)
Dari Rp3.404.177 menjadi Rp3.456.874

9. Jambi (naik 3,2 persen)
Dari Rp2.943.000 menjadi Rp3.037.121

10. Lampung (naik 3,16 persen)
Dari Rp2.633.284 menjadi Rp2.716.497

11. Banten (naik 2,5 persen)
Dari Rp2.661.280 menjadi Rp2.727.812

12. DKI Jakarta (naik 3,8 persen)
Dari Rp4.900.798 menjadi Rp5.067.381

13. Jawa Barat (naik 3,57 persen)
Dari Rp1.986.670 menjadi Rp2.057.495

14. Jawa Tengah (naik 4,02 persen)
Dari Rp1.958.169 menjadi Rp2.036.947

15. Daerah Istimewa Yogyakarta (naik 7,27 persen)
Dari Rp1.981.782 menjadi Rp2.125.897

16. Jawa Timur (naik 6,13 persen)
Dari Rp2.040.244 menjadi Rp2.165.244

17. Bali (naik 3,68 persen)
Dari Rp2.713.672 menjadi Rp2.813.672

18. Nusa Tenggara Barat (naik 3,06 persen)
Dari Rp2.371.407 menjadi Rp2.444.067

19. Nusa Tenggara Timur (naik 2,96 persen)
Dari Rp2.123.994 menjadi Rp2.186.826

20. Kalimantan Barat (naik 3,6 persen)
Dari Rp2.608.601 menjadi Rp2.702.616

21. Kalimantan Tengah Rp3.181.013 (belum menaikkan)

22. Kalimantan Selatan (naik 4,22 persen)
Dari Rp3.149.977 menjadi Rp3.282.812

23. Kalimantan Timur (naik 4,98 persen)
Dari Rp3.201.396 menjadi Rp3.360.858

24. Kalimantan Utara Rp3.251.702 (belum menaikkan)

25. Sulawesi Tengah (naik 5,28 persen)
Dari Rp2.599.546 menjadi Rp2.736.698

26. Sulawesi Tenggara (naik 4,6 persen)
Dari Rp2.758.984 menjadi Rp2.885.964

27. Sulawesi Utara (naik 1,67 persen)
Dari Rp3.485.000 menjadi Rp 3.545.000

28. Sulawesi Selatan (naik 1,45 persen)
Dari Rp3.385.145 menjadi Rp3.434.298

29. Gorontalo (naik 1,19 persen)
Dari Rp2.989.350 menjadi Rp3.025.100

30. Sulawesi Barat (naik 1,5 persen)
Dari Rp2.871.794 menjadi RP2.914.958

31. Maluku Rp2.812.827 (belum menaikkan)

32. Maluku Utara (naik 7,5 persen)
Dari Rp2.976.720 menjadi Rp3.200.000

33. Papua Rp3.864.696 (belum menaikkan)

34. Papua Barat
Dari Rp3.282.000 menjadi Rp3.393.000

35. Papua Tengah (4,13 persen)

dari Rp3.864.700 menjadi Rp4.024.270

36. Papua Pegunungan (belum ada)

37. Papua Barat Daya (belum ada)

38. Papua Selatan (belum ada)

[Gambas:Video CNN]

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

Daftar 5 Daerah dengan Kenaikan UMP 2024 Terendah******

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP)2024 sudah ditetapkan oleh para gubernur di Indonesia pada Selasa (21/11) kemarin. Ada sejumlah daerah yang menaikkan UMP cukup rendah, sekitar 1 persen saja.

Kenaikan UMP 2024 di setiap daerah memang beragam. hal tersebut tak lepas dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah berbeda-beda.

Aturan kenaikan UMP 2024 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Berikut daftar 5 daerah dengan kenaikan UMP 2024 terendah:

1. Gorontalo

Pemerintah Daerah Gorontalo hanya menaikkan UMP 2024 sebesar 1,19 persen dari Rp2.989.350 menjadi Rp3.025.100.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Wardoyo Pongoliu Gorontalo mengatakan penetapan UMP 2024 tertuang dalam SK Gubernur Gorontalo Nomor 446/32/XI/2023 tanggal 21 November 2023, berdasarkan pertimbangan Dewan Pengupahan Gorontalo.

"Penetapan ini secara berjenjang telah melalui tahapan proses yang panjang dan telah mengakomodir pihak buruh dan pengusaha sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan," kata Wardoyo.

Lihat Juga : Daftar 5 Daerah dengan Besaran UMP 2024 Tertinggi se-Indonesia

2. Aceh

UMP 2024 Aceh hanya naik 1,38 persen dari Rp3.413.666 menjadi Rp3.460.672.

Kenaikan upah sebesar Rp47.006 ini diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Akmil Husein.

Akmil mengatakan keputusan ini diambil usai Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menerima rekomendasi dari Dewan Pengupahan Aceh. Sebelumnya, Dewan Pengupahan Aceh melakukan sidang pleno pada Jumat (17/11).

3. Sulawesi Selatan

Pemerintah Sulawesi Selatan cuma naik 1,45 persen dari Rp3.385.145 menjadi Rp3.434.298.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin mengatakan UMP sebesar Rp3,4 juta itu terdiri dari atas upah pokok dan tunjangan tetap.

"Keputusan yang kita ambil ini sudah mentok sudah tidak bisa ditambah satu rupiah dan itu akan saya dapat teguran. Ini sudah opsi yang paling tinggi UMP dari tiga opsi upah yang diajukan dewan pengupahan," katanya.

4. Sulawesi Barat

Masih di pulau yang sama, Pemerintah Sulawesi Barat juga cuma mengerek UMP 2024 sebesar 1,5 persen dari Rp2.871.794 menjadi RP2.914.958.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri mengatakan kenaikan upah 1,5 persen ini sudah sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Pemerintah menaikkan UMP Sulbar karena harga kebutuhan rumah tangga yang juga meningkat. Hal itu telah menjadi bahan pertimbangan kenaikan di Sulbar," ucap Andi.

5. Sumatera Selatan

Pemerintah Daerah Sumatera Selatan juga hanya menaikkan UMP tahun depan sebesar 1,55 persen dari Rp3.404.177 menjadi Rp3.456.874.

Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan UMP itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara, bagi perusahaan yang mengupah pekerja lebih tinggi dari UMP 2024 dilarang untuk menurunkannya.

[Gambas:Video CNN]