daftar judi slot online terpercaya

Kaisar adalah surga

Minat Investasi di IKN Diklaim Meroket 39 Kali Lipat******

Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono mengklaim jumlah investoryang ingin ikut serta dalam membangun ibu kota baru membludak. 

Hal itu terutama untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Ia mengatakan sebelum pemerintah melakukan market sounding atau penjajakan pasar atas proyek-proyek yang ditawarkan di kawasan itu, minat investor sudah mencapai 25 kali lipat dari apa yang disediakan pemerintah di kawasan tersebut.

Setelah pemerintah melakukan market sounding, minat itu melonjak menjadi 39 kali lipat.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan langsung membuka penawaran investasi di daerah pengembangan ibu kota negara.

Investasi yang dibuka nantinya akan fokus pada pariwisata, pusat keuangan atau ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

"Intinya tadi arahan beliau membuka seluas-luasnya  bagi para investor untuk bergabung dan sesegera mungkin membangun di kawasan IKN ini. Saya kira itu intinya tadi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Tak Terkalahkan Orde Baru

Berpotensi Besar, Sandiaga Dukung Wisata Religi dan Bahari di Morotai******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong pengembangan wisata religi dan bahari di Morotai, Maluku Utara.

Sandiaga menilai, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) membuka potensi ekonomi yang besar bagi Morotai. Untuk itu, dia mengajak Ikatan Keluaga Alumni Universitas Khairun (Unkhair) di Maluku Utara untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai upaya penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Saya memiliki harapan agar Unkhair bisa berkolaborasi dengan program-program kita untuk mencetak entrepreneur-entrepreneur baru, karena UMKM itu mencetak 97 persen dari lapangan kerja kita," kata Sandiaga.

Pada kesempatan yang sama, Sandiaga juga menyampaikan apresiasi atas fasilitas yang tersedia di Masjid Raya Baiturrahman Morotai. Terlebih, tempat ibadah yang juga merupakan kawasan wisata religi itu juga sangat bersih.

Sandiaga berharap, kawasan wisata religi di Masjid Raya Baiturrahman Morotai dapat menjadi tempat kegiatan keagamaan regional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sehingga, tercipta peluang usaha dan lapangan kerja yang luas.

"Ini bisa menjadi tujuan wisata religi yang dikombinasikan dengan wisata bahari, apalagi sudah dilengkapi auditorium yang besar. Kita bisa mengundang event-event berbasis regional, yang berbasis MICE. Terpikir oleh saya jika ada Islamic Ekonomi Forum yang bisa kita laksanakan di sini untuk menggali potensi Morotai, karena ini ada fasilitas yang sangat memadai," kata Sandiaga.

Potong menembus langit

Buruh Sindir Pengusaha Tekstil: Fasilitas Bintang Lima, Upah Kaki Lima******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyindir pengusaha tekstildan sepatu dengan menyebut mereka cengeng.

Sindiran ia sampaikan terkait keluhan sejumlah pengusaha terkait beberapa beban usaha, salah satunya upah. Sindiran juga ia sampaikan terkait gembar-gembor yang mereka sampaikan kalau beban upah tak dikurangi, badai PHK di industri padat karya bakal menimpa pekerja di Indonesia.

Pasalnya, beban terjadi di tengah penurunan permintaan akibat tekanan ekonomi global.

Sejumlah pengusaha, khususnya dari industri tekstil belakangan ini mengeluh. Keluhan mereka sampaikan terkait tekanan ekonomi global belakangan ini.

Mereka menyebut masalah itu telah menurunkan permintaan sampai dengan 30 persen. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan karena penurunan permintaan tersebut, pihaknya akhirnya harus mem-PHK sekitar 45 ribu pekerja. 

Supaya ancaman PHK itu tidak meluas, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Relokasi

Said mengatakan mengurangi beban produksi sebenarnya bisa dilakukan pengusaha dengan merelokasi usaha mereka dari daerah dengan biaya tinggi ke rendah. Sebenarnya kata Said, relokasi ini sudah ia usulkan sudah dilakukan sejak sepuluh tahun yang lalu.

"Saya sudah usulkan 10 tahun lalu, untuk labour intensive, padat karya itu memang harus dibangun ke daerah-daerah kawasan industri yang standard living costatau biaya hidup masih rendah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ia menyebut sejumlah daerah seperti Subang, Pantura, Indramayu di Jawa Barat. Selain itu juga beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih berbiaya hidup rendah.

Sementara jika perusahaan tekstil atau garmen masih bersikukuh menetap di Jakarta, akan sulit mengimbangi upah yang diberikan.

"Nggak papa karena memang labour intensive padat karya memang biayanya itu 30 persen, labour costnya. Naik 10 persen udah kerasa," katanya.

Said menyinggung bahwa relokasi ini tidak menyebabkan PHK massal sebab pada akhirnya jumlah tenaga kerja yang direkrut akan sama hanya berbeda lokasi. Selain itu, perusahaan pun akan menawarkan pindah kepada karyawannya.

Ia pun menekankan bahwa relokasi pabrik padat karya ini akan menimbulkan upah dan produktivitas yang merata. Sebab, kesenjangan upah di tiap daerah akan dikejar oleh pemerintah.

"Kesenjangan disparitas upah akan dikejar pemerintah untuk tidak terlalu melebar. Cuma hati-hati relokasi tidak semua SDM siap. (Ada) 10-20 perusahaan di Jawa Barat hengkang, terus kembali lagi, karena SDM tempat mereka menuju belum siap," tegasnya.

Liu Wuxie Xu Lingxue

DPR Setujui Tambahan Modal Negara Rp3,2 T ke KAI untuk Kereta Cepat******

Komisi VI DPRmenyetujui penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI). Suntikan dana itu digunakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Komisi VI DPR menyetujui tambahan penyertaan modal negara 2022 kepada PT KAI sebesar Rp3,2 triliun yang berasal dari cadangan investasi APBN 2022 dalam rangka pemenuhan permodalan porsi Indonesia atas cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dalam rapat dengan Kementerian BUMN, Rabu (23/11).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar.Cost overruntersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

Sementara porsi pinjaman 75 persen akan dipenuhi dari China Development Bank (CDB).

Di sisi lain, Direktur utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan tiket kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB) dibanderol Rp125 ribu-Rp250 ribu. Harga tiket tersebut berlaku untuk tiga tahun pertama KCJB beroperasi.

KCJB ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2023. Setelah tiga tahun, tiket KCJB akan naik ke Rp150 ribu-Rp350 ribu.

Dwiyana menjelaskan KJCB nantinya akan beroperasi mulai pukul 05.30 hingga 22.00 WIB dengan total 68 kereta yang akan beroperasi dalam sehari.

"Kapasitas per kereta itu 601 penumpang," ujar Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Warisan kekaisaran

Luhut Ungkap 29 Ton Garam Ditebar Tolak Hujan di Gala Dinner G20******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membeberkan rahasia hujan tidak turun saat penyelenggaraan Gala Dinner G20 di Bali pada 15 November 2022 lalu.

Pemerintah, kata Luhut, menggunakan teknik modifikasi cuaca menggunakan puluhan ton garam selama forum akbar internasional itu berlangsung.

"Sedikit cerita "flashback" tentang Teknik Modifikasi Cuaca untuk "outdoor event" KTT G20 2022 bagaimana sains dan teknologi yang dipadukan dengan harapan serta doa berbagai pihak berhasil membuktikannya," ujar Luhut melalui unggahan akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan pada Kamis (24/11).

Sembari berteduh dan mendengarkan paparan dari koordinator acara khusus even Gala Dinner G20, Wishnutama Kusubandio, ia melihat wajah presiden yang termenung.

"Tampaknya apa yang beliau pikirkan saat itu sama dengan saya pikirkan, kami ingin acaranya nanti berlangsung meriah dan semarak. Namun bagaimana jika hujan deras seperti ini malah turun di area GWK Cultural Park tanggal 15 November malam ketika acara berlangsung?" ujarnya.

Setelah itu, ia lantas bergegas menggelar rapat dengan tim khusus yang terdiri dari BMKG, BRIN, TNI AU, Kementerian PUPR, dan pakar teknologi modifikasi cuaca, Tri Handoko Seto.

[Gambas:Instagram]

Tim tersebut mendapat tugas besar untuk memastikan agar hujan tidak turun saat gelaran Gala Dinner G20 di GWK Cultural Park.

"Selain tugas tersebut, ada pula tugas lain yang tak kalah penting, yakni mengkondisikan cuaca agar tidak turun hujan ketika para kepala negara anggota G20 berjalan ke arah Bamboo Dome, yang terletak di outdoor area The Apurva Kempinski," ujarnya.

Hari ini, sambung Luhut, ia bertemu dengan tim TMC yang dipimpin Seto untuk mengucapkan terima kasih. Ia mendengar cerita perjalanan tim melakukan perburuan awan di langit Bali.

"Beliau menyampaikan, ketika itu sebenarnya hujan sempat turun di wilayah Bali lainnya pada siang hari," ujarnya.

Menurut Seto, kata Luhut, TMC bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan. Syaratnya, harus all out, baik dari sisi anggaran maupun teknis seperti pesawat yang digunakan tidak boleh terbang di malam hari.

"Saya kemudian berpikir, kalau melihat mata anggaran beberapa event pemerintah, memang TMC mendapat porsi anggaran yang paling kecil, padahal ini sangat penting," ujarnya.

Saat pelaksanaan Gala Dinner KTT G20, misalnya, ada 4 pesawat dari TNI AU yang ditugaskan dengan berbekal suplai data dari BMKG terkait titik mana saja yang berpotensi hujan.

"Perlu kecermatan perhitungan yang matang untuk mengetahui ketebalan awan dan berapa jumlah garam yang harus ditabur. Hal ini agar hujan yang turun tidak menyebar," ujarnya.

Saat itu, kata Luhut, ada 11 penerbangan yang membawa 29 ton garam untuk melakukan TMC. "Bisa dibayangkan berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan operasi ini," ujarnya.

Selain itu, TMC juga bisa digunakan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, menurunkan hujan buatan untuk mengairi waduk sebelum musim kemarau tiba, mengantisipasi kekeringan, sampai untuk irigasi pertanian.

Melihat hal itu, Luhut menilai perlu ada lembaga khusus yang menaungi TMC di Indonesia. Hal itu seperti di Thailand, di mana lembaga khusus terkait bertanggung jawab kepada raja.

"Sebagai manusia, tugas kita hanya bekerja, hasilnya bukanlah kuasa kita. Semoga ke depan bangsa Indonesia bisa semakin menguasai teknologi ini," ujarnya.

BMKG sebelumnya memperkirakan potensi curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Bali selama November 2022. Karenanya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta untuk melaksanakan operasi TMC selama pelaksanaan KTT G20.

"TMC ini bagian dari skenario mitigasi cuaca yang dipersiapkan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem agar gelaran KTT G20 di Bali berjalan dengan lancar dan sukses, serta semua kepala negara dan delegasi dapat melaksanakan pertemuan dengan aman dan nyaman," ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Bali lewat keterangan resmi pada Rabu (16/11) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

Pengusaha Gandeng Denny Indrayana Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 ke MA******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayanasebagai kuasa hukum untuk menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2022 tentang Penetapan Upah MinimumTahun 2023 ke Mahkamah Agung.

Menurut Denny, permenaker soal kenaikan UMP 2023 itu disusun tanpa partisipasi publik yang seharusnya. Ia menilai permenaker bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Bahwa terbitnya Permenaker 18/2022 menjelang ujung masa penetapan Upah Minimum 2023 telah mengubah berbagai rumusan hukum yang telah ada pada peraturan yang lebih tinggi, dan karenanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperburuk iklim usaha di tanah air," tutur Denny lewat keterangan tertulis, Jumat (25/11).

Denny juga menyarankan kepada kepala daerah yang akan menentukan untuk tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum di tiap daerah.

"Guna menghindari gugatan pembatalan penetapan upah minimum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, disebabkan Permenaker 18/2022 yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi tersebut," ucap Denny.

Lebih jauh, ia berargumen gugatan yang dilakukan pengusaha terhadap permenaker itu tidak hanya karena bermasalah dari sisi hukum. Alasan lain; juga dari sisi ekonomi dan keadilan.

"Karena makin memberatkan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya peluang kerja, dan bahkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja massal, yang tentunya sama-sama tidak kita harapkan akan terjadi," tegasnya.

Sementara itu, merespons rencana gugatan permenaker itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggeruduk kantor Apindo di seluruh Indonesia.

Pasalnya, Presiden KSPI Said Iqbal menilai permenaker ini merupakan jalan tengah yang mengakomodasi pengusaha dan para buruh. Permenaker itu dianggap jalan tengah sebab permintaan buruh adalah kenaikan upah sebesar 13 persen.

Namun demikian, pemerintah mengakomodir kebutuhan pengusaha untuk tidak menaikkan upah minimum di atas 10 persen. Said Iqbal mengungkapkan langkah Apindo menggugat Permenaker 18/2022 sebagai tindakan yang serakah.

[Gambas:Video CNN]