hoki 633 slot

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Buwas Tuding Mafia Mainin Harga Beras Bulog, Bikin Mahal******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menuding ada mafia yang menjual beras Bulog kepada pedagang dengan harga mahal. Mafia tersebut sengaja menghalangi pedagang membeli beras langsung dari Bulog.

Buwas mengatakan Bulog menjual beras Rp8.300 per kg, sehingga seharusnya beras tersebut dijual paling mahal ke konsumen sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp9.400.

Namun, penjual yang terhalangi membeli beras dari Bulog harus membeli beras dari mafia dengan harga di atas Rp8.300 per kg. Hal ini membuat harga di tingkat konsumen mahal.

"Tidak ada (lagi) mafia-mafiaan, ngapain kumpulin pedagang diintimidasi. Jangan dipikir saya tidak tahu, ada rekamannya semua, siapa yang hadir saya tahu, di mana tempatnya saya tahu. Masalah beras untuk masyarakat dipakai mainan. Jangan merasa hebat, ngancam-ngancam," tegas Buwas di Kantor Bulog, Jumat (20/1).

Maka dari itu, Buwas mengatakan seluruh pedagang beras sekarang bisa langsung membeli beras ke Bulog dengan harga beras Rp8.300 per kg. Ia pun menegaskan tidak akan memberikan beras kepada para mafia tersebut.

"Orang yang mengintimidasi (pedagang) tidak akan saya kasih sebutir (beras) pun," lanjutnya.

Buwas mengatakan masalah mafia tersebut ia serahkan kepada pihak berwenang. Ia pun yakin masalah tersebut akan terungkap.

Dalam kesempatan itu, Buwas juga kembali menjelaskan alasan Bulog mengimpor 500 ribu ton beras. Ia mengatakan beras impor digunakan untuk cadangan beras pemerintah (CBP) karena produksi dalam negeri tidak mencukupi.

"Impor bukan maunya Bulog karena itu perintah negara. Kenapa keputusan itu dibuat? Karena situasi beras sedang tidak normal," ujar Buwas.

Bulog sebelumnya mengimpor 500 ribu ton yang terbagi atas 200 ribu ton pada tahap pertama dan 300 ribu ton tahap kedua yang digunakan sebagai bridging untuk memenuhi kebutuhan beras sebelum panen raya.

Adapun beras impor tahap kedua sebesar 300 ribu ton berasal Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar.

Sementara itu, beras impor tahap pertama sebanyak 200 ribu ton yang awalnya ditargetkan rampung masuk pada Desember lalu, saat ini baru masuk 120 ribu ton karena kendala cuaca.

Seluruh beras impor ditargetkan masuk ke Indonesia paling lama Februari mendatang, sebelum panen raya.

[Gambas:Video CNN]

Ribuan hati

Bos Sriwijaya Air Ungkap Alasan 27 Ahli Waris Belum Dapat Ganti Rugi******

CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul mengungkap ada 27 ahli waris korban kecelakaanSJ 182 yang enggan menerima ganti rugi Rp1,5 miliar. Alasannya karena proses pengajuan gugatan di AS.

Ardhana mengatakan pihaknya sudah menyiapkan ganti rugi Rp1,25 miliar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ditambah Rp250 juta untuk masing-masing ahli waris.

Ia membantah tudingan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bahwa ada aksi 'preman' yang mempersulit pencairan ganti rugi tersebut. Ardhana menegaskan tidak ada persyaratan ahli waris harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak mana pun jika ingin ganti rugi cair.

Dengan begitu, ahli waris yang sudah menerima ganti rugi tidak bisa menuntut klaim lanjutan di kemudian hari. Ardhana menegaskan ganti rugi tersebut hanya berlaku satu kali.

Aturan tersebut tidak disepakati oleh 27 ahli waris korban SJ 182. Ia menegaskan mereka yang belum mengambil uang Rp1,5 miliar tersebut karena masih mengajukan gugatan kepada Boeing di Amerika Serikat (AS).

"Kalau mereka menandatangani persyaratan itu, mereka khawatir gugatan yang di AS gak bisa dipenuhi. Jadi permasalahannya gitu. Mereka ini kenapa pada akhirnya gak mau karena diyakinkan oleh para pengacaranya bahwa kalau melakukan gugatan ke AS akan menerima lebih dari Rp1,25 miliar, bisa Rp5 miliar kali," jelas Ardhana.

Ardhana mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Kementerian Perhubungan, sekitar 3 sampai 4 bulan lalu. Pihaknya keberatan jika disebut ada persyaratan yang menyulitkan bagi ahli waris.

"Kami bukan gak ngasih, tapi mereka sendiri yang gak mau. Karena mereka khawatir kalau menandatangani itu kemungkinan gugatan mereka di AS itu akan berdampak," tuturnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan langsung dugaan praktik premanisme ini ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1). Lasarus mendapatkan sejumlah pengaduan dari keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182.

Lasarus meminta masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi bahwa seharusnya pihak asuransi jangan mengatur negara.

"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti. Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia. Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman. Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," katanya.

Ia mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak disyaratkan soal kewajiban menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak mana pun jika ingin mendapatkan ganti rugi.

Budi tidak menanggapi langsung informasi yang disampaikan Lasarus dalam raker tersebut. Kendati, Menhub tak memprotes tuntutan percepatan pencairan ganti rugi kepada korban yang ditekankan oleh DPR.

"Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat adalah kepada negara karena kita diatur oleh negara. Regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ," tegas Lasarus.

Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Supadio, Pontianak pada 9 Januari 2021 lalu. Pesawat mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah tinggal landas.

Akibat kecelakaan itu, 62 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Kemenhub sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air bakal dikenakan sanksi jika tak membayarkan hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Direktur Jenderal di Kemenhub dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Lalu, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan tidak ditaati, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk waktu 14 hari kalender.

[Gambas:Video CNN]

Dongeng dunia yang berbeda

Bos Bappebti 'Dikejar' Zulhas soal Bursa Kripto: Asam Lambung Naik******

Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko curhat sakit perut merespons titah Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan merampungkan bursa kripto sebelum Juni 2023.

"Pak Menteri arahannya bursa kripto harus segera terbentuk, tenggat waktunya Juni 2023. Bagi Bappebti, bursa kripto ini sebuah kebutuhan. Kalau gak ada bursa kripto, saya dikit-dikit sakit perut karena asam lambungnya naik," ungkapnya di Auditorium Gedung Bappebti, Jakarta Pusat, Jumat (20/1).

Didid menjelaskan Bappebti punya tiga tugas berat yang harus rampung pada Juni 2023. Pertama, pembentukan bursa kripto. Kedua, Zulkifli meminta komoditas crude palm oil(CPO) yang diminta harus segera masuk bursa.

"Jadi Juni 2023 menjadi bulan keramat bagi Bappebti. Kami harus bisa mencapai Juni 2023 dengan target-target kinerja seperti tadi," ujar Didid.

Didid menerangkan ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui Bappebti dalam membentuk bursa kripto.

Menurutnya, target yang ditetapkan Zulhas soal bursa kripto realistis karena pihaknya sudah punya beberapa kriteria pembentukan bursa tersebut. Namun, ia menegaskan bukan hanya permasalahan membentuk bursa, melainkan perlu dibuat ekosistemnya.

"Kami upayakan sampai (bursa kripto terbentuk) Juni 2023. Kami upayakan dengan keras. Kami sudah siap dengan standarnya, ada tiga stage.Sekarang stage satunya belum terlewati," jelas Didid.

Sementara itu, serah terima pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK juga sedang dikebut. Didid menjelaskan pihaknya sedang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun rancangan PP (RPP) masa peralihan tersebut.

Ia menegaskan pp tersebut bakal disusun selama paling lambat 6 bulan, sedangkan masa transisi pengawasan kripto ke OJK bakal berlangsung selama 24 bulan. Meski nantinya pengawasan kripto sudah beralih ke OJK, Bappebti masih punya peranan penting.

"Kebijakan-kebijakan terutama terkait aset digital itu tetap ada di Bappebti, tetapi kebijakan operasionalnya ada di OJK. Jadi Bappebti hanya kebijakan yang sifatnya makro," tandas Didid.

[Gambas:Video CNN]

Saya orang suci

Menaker Pastikan RUU PPRT Atur Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mengatur soal pemberian jaminan sosial (jamsos) bagipekerja rumah tangga.

RUU PPRT menjadi Undang-undang inisiatif DPR dan masuk daftar prolegnas prioritas 2019-2024.

"Itu (jamsos) juga termasuk yang diatur dalam UU PPRT ini. Perlindungan dan jamsos kesehatan maupun ketenagakerjaan," katanya dalam jumpa pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/1).

Ia menginstruksikan dua menteri itu segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR dan para pemangku kepentingan terkait. Pasalnya, sudah 19 tahun UU ini mangkrak pembahasannya.

Jokowi mengungkap ada 4 juta pekerja rumah tangga di Indonesia. Mereka rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.

"Dalam praktiknya memang pekerja rumah tangga ini rentan kehilangan haknya. Sudah sekian tahun dan saya rasa ini saatnya kita memiliki UU PPRT," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

Imbas FTX Runtuh, Genesis Ajukan Perlindungan Kebangkrutan******

Pemberi pinjaman kripto, Genesis Global Capital, berencana untuk mengajukan perlindungan kebangkrutan. Reutersmelaporkan pengajuan kebangkrutantersebut diajukan secepatnya pada minggu ini.

Isu bangkrutnya Genesis telah diperkirakan selama beberapa minggu belakangan.

Kabar ini muncul setelah Genesis menyetop penyaluran dan penebusan pinjaman baru bagi para investor kripto sejak 16 November 2022.

Korban efek domino FTX sebelumnya Genesis antara lain BlockFi dan Core Scientific Inc.

Kedua perusahaan pemberi pinjaman tersebut sudah lebih dulu mengajukan perlindungan kebangkrutan.

[Gambas:Video CNN]

Meizu terbaik

Bappebti 'Nawar' ke Zulhas soal Waktu Penetapan Harga Acuan CPO******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengaku bernegosiasi dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait waktu penetapan harga acuan crude palm oil (CPO) agar tak mengikuti Malaysia.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengaku sudah merencanakan pengaturan harga acuan komoditas di bursa, termasuk CPO. Bahkan, progress road map penentuan harga acuan sudah 60 sampai 70 persen.

Namun, Bappebti menerima beberapa masukan dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk dari Mendag Zulhas. Oleh karena itu, ia mengatakan Bappebti bakal memperbaiki road map tersebut sesuai dengan masukan yang diterima.

Didid lantas menyinggung soal sejarah pembentukan Bursa Derivatif Malaysia (Malaysia Derivative Exchange/MDX). Ia mengklaim bahkan bursa Malaysia tersebut butuh waktu lebih dari 5 tahun untuk menentukan harga acuan.

Didid mengatakan road map tersebut diharapkan bisa tuntas dalam 2 pekan ke depan. Setelah road map selesai, Bappebti masih harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Plt Kepala Bappebti itu mencontohkan bahwa pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian yang berwenang dari sisi penanaman sampai hasil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Kemudian, Kementerian Perindustrian yang mengurusi dari TBS masuk ke pabrik kelapa sawit sampai menjadi CPO dan segala produk turunannya.

Ada juga pertemuan dengan beberapa BUMN, seperti PT Perkebunan Nusantara (Persero). Selain itu, Didid menerangkan pihaknya juga harus bersua beberapa asosiasi petani hingga pengusaha kelapa sawit membahas harga acuan tersebut.

"Dengan rencana kerja tersebut kami optimistis Mei atau Juni (2023) selambat-lambatnya maka CPO sudah akan masuk ke dalam bursa," pungkasnya.

Sebelumnya, Zulhas memang mendorong Bappebti untuk membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit.

Zulhas mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (19/1).

Menurutnya, Bappebti harus bisa membuat referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Dengan begitu patokan harga komoditas tersebut tidak perlu lagi mengacu pada bursa Malaysia.

Setelah CPO, kata Zulkifli, Bappebti juga membentuk bursa untuk karet, kopi, hingga lada.

[Gambas:Video CNN]