cuaca 88 slot login

Dokter yang Dimanjakan Beracun

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

Putri tertua dari keluarga terkenal

Lockbit 3.0 Diduga Curi Data dan Password 15 Juta Nasabah BSI******

Bank Syariah Indonesia (BSI) diduga menjadi korban serangan ransomware Lockbit 3.0 dengan total data yang dicuri dari serangan diduga mencapai 1,5 TB.

Data pelanggan yang bocor di antaranya adalah nama, nomor ponsel, alamat, saldo di rekening, riwayat transaksi, tanggal pembukaan rekening, informasi pekerjaan, dan beberapa data lainnya.

Hal tersebut disampaikan oleh pakar keamanan siber sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto, Sabtu (13/5), berdasarkan rilis Lockbit dalam situs mereka. Situs ini tidak bisa diakses lewat browser biasa, dan harus menggunakan browser yang bisa mengakses deepweb.

"Selain itu, kebocoran ini juga termasuk data karyawan, dokumen keuangan, dokumen legal, NDA dll," ujar Teguh.

LockBit adalah salah satu geng ransomware yang sangat aktif dan berbahaya seperti disebutkan oleh Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman.

Sejumlah perusahaan di beberapa negara sempat jadi korban penyerangan, di antaranya pabrik ban Continental hingga perusahaan pertahanan besar Prancis, Thales Group.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, layanan perbankan BSI dilaporkan eror selama beberapa hari sejak Senin (8/5) lalu. Sejumlah nasabah mengeluh tak bisa mengakses aplikasi mobile banking maupun ATM.

BSI sempat berdalih bahwa gangguan tersebut terjadi akibat proses pemeliharaan sistem yang tengah dilakukan. Akibatnya, sistem tak dapat diakses sementara waktu.

Namun, lewat cuitan yang sama, Teguh mengkonfirmasi keterlibatan Lockbit 3.0 dalam gangguan tersebut.

"Setelah kemarin seluruh layanan @bankbsi_id offline selama beberapa hari dengan alasan maintenance, hari ini confirm bahwa mereka menjadi korban ransomware," tulis Teguh.

Cuitan itu juga diunggah bersamaan dengan tangkapan layar pengumuman yang disampaikan oleh Lockbit 3.0.

CNN Indonesia telah berusaha mengontak Direktur Utama BSI Hery Gunardi untuk mengonfirmasi serangan ransomware Lockbit 3.0 ini, tapi belum mendapat respons hingga berita tayang.

Pedang itu menembus sembilan langit

Arab Saudi Gandeng RI Untuk Bangun Pabrik Ban******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkanperusahaan banterbesar diArab Saudi, Kingdom Tyres, menjajaki peluang kerja sama dengan Indonesia untuk membangun pabrik di kota industri Yanbu, Arab Saudi.

Minat Saudi itu ditindaklanjuti Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Kemendag dengan bertemu beberapa perusahaan manufaktur ban terbesar di Indonesia, yang sudah mengekspor produknya ke Arab Saudi pada Kamis (11/5) lalu.

"Kerja sama yang ditawarkan Kingdom Tyres kepada perusahaan di Indonesia yakni suplai bahan baku, tenaga profesional dan tenaga teknis atau operator," ujar Atase Perdagangan Riyadh Gunawan dikutip dariAntara, Rabu (17/5).

"Ini artinya pertumbuhan permintaan produk ban mengalami peningkatan 8 persen per tahun. Sehingga diperkirakan pada 2032 nilai kebutuhan ban diperkirakan melonjak menjadi 72,32 juta unit oer tahun," ucap Gunawan.

CEO Kingdom Tyres Sulton Alkahtani menjelaskan target pasar produk ban ini antara lain wilayah Gulf Cooperation Council (GCC), Asia Selatan, Eropa dan Afrika.

"Kami akan memprioritaskan perusahaan ban dari Indonesia sebagai mitra kerja sama. Selain itu, kami juga telah mempersiapkan diri dengan meluncurkan terobosan revolusi di industri ban Arab Saudi bersama dengan calon mitra dari Indonesia," ungkapnya.

Kingdom Tyres adalah anak perusahaan dari Kingdom Group, perusahaan investasi berpengalaman di bidang manufaktur seperti cat, periklanan, perusahaan baja, perusahaan real estat, pembuatan moduler-moduler listrik untuk perumahan, energi terbarukan dan konstruksi kereta api metro.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Superstar Seni Bela Diri

IHSG Diramal Bergerak Sideways di Pembukaan Pagi Ini******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak sideways pada perdagangan Selasa (16/5).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan IHSG masih terlihat betah berada dalam rentang konsolidasi wajar. Namun, potensi kenaikan jangka panjang masih terbuka.

"Sedangkan dalam jangka pendek potensi tekanan masih akan membayangi pergerakan IHSG, sehingga hingga beberapa waktu mendatang IHSG masih akan cenderung bergerak sideways," ujarnya dalam riset hariannya.

Untuk hari ini, William merekomendasikan beberapa saham yang bisa dikoleksi oleh investor seperti, ASII, ICBP, GGRM, BMRI, AKRA, TBIG, UNVR, dan ASRI.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat indeks saham cenderung melemah atau secara teknikal indeks saham kembali menunjukkan momentum bearish.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bearish," kata Ivan.

Lihat Juga : Wakil Ketua DPR soal Subsidi Mobil Listrik: Pakai Akal Sehat Bernegara

Ivan memproyeksi IHSG hari ini akan bergerak di level support 6.667, 6.612, 6.590 dan 6.542. Sementara level resistennya di 6.760, 6.825 dan 6.852.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.711 pada Senin (15 /5). Indeks saham menguat 3,97 poin atau naik 0,06 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,33 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,40 miliar saham.

Pada penutupan tersebut tercatat 241 saham menguat, 294 saham terkoreksi, dan 209 saham lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

Neraca Dagang RI Masih Tekor dengan Australia hingga Brasil******

Neraca perdagangan barang Indonesia masih defisit dengan tiga negara mitra utama sepanjang April 2023. Ketiga negara mitra itu yakni Australia, Thailand dan Brasil.

"Tiga negara ini penyumbang defisit terdalam ke neraca dagang Indonesia pada April 2023," ujar Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi dalam konferensi pers, Senin (15/5).

Berdasarkan data BPS, Indonesia mengalami defisit dagang terbesar ke Australia mencapai US1,5 juta. Di mana impor tercatat US7,9 juta, sedangkan ekspor hanya US6,4 juta.

Kemudian, defisit dagang ke Thailand tercatat sebesar US5,6 juta yang disebabkan oleh impor yang lebih besar yakni US3,3 juta dan ekspor hanya US7,7 juta.

Komoditas penyumbang defisit terbesar ke Thailand adalah gula dan kembang gula turun US5,4 juta, plastik dan barang dari plastik turun US,4 juta, serta mesin dan peralatan mekanis turun US,2 juta.

Selanjutnya, defisit dagang dengan Brasil sebesar US6 juta karena impor tercatat US7,5 juta dan ekspor hanya US,5 juta.

Komoditas penyumbang defisit terdalam ke Brasil adalah ampas dan sisa industri makanan turun US7,4 juta, serealia turun US,3 juta dan pulp dari kayu turun US,6 juta.

Sementara, negara penyumbang surplus terbesar ke Indonesia karena ekspor yang lebih tinggi daripada impor adalah India, Amerika Serikat dan Filipina.

Surplus dengan India paling besar mencapai US,11 miliar. Penyumbangnya adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, besi dan baja.

Dengan AS, surplus tercatat sebanyak US3,8 juta yang ditopang oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki.

Lalu, dengan Filipina surplus dagang terealisasi US6,7 juta pada April 2023. Komoditas yang menyumbang adalah bahan bakar mineral, kendaraan dan bagiannya, serta berbagai makanan olahan.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak terkalahkan

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.