bo slot sering maxwin

Master catur bersih

Pengusaha Penggilingan Padi Sebut Bansos Ganggu Harga Beras******

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padidan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menuding kehadiran bantuan sosial (bansos) mengganggu harga beras.

"Terjadi satu situasi penentu harga gabah dan beras cenderung karena ada kebijakan pemerintah dalam rangka menyalurkan bansos, seperti bantuan pangan non tunai (BPNT). Karena BPNT tidak satu pintu sehingga di lapangan terjadi persaingan pengadaan beras," katanya dalam RDPU bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12).

Kedua, penggilingan padi besar atau pemodal kuat cenderung berani membeli gabah atau beras dengan harga lebih mahal. Ini membuat penggilingan padi kecil mati suri.

"Artinya itu (bansos) kan perlu sekian ribu ton, itu kan banyak dan sekaligus. Kebutuhan yang sekaligus itu pasti akan berpengaruh (terhadap harga). Makanya harusnya melalui satu pintu agar lebih terkoordinasi," jelasnya kepadaCNNIndonesia.comdi Kompleks Gedung DPR RI, Rabu (7/12).

BPNT adalah pengganti program beras sejahtera (rastra) yang diluncurkan pada 2017. Pada 2020, nilainya Rp150 ribu per KK. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM di e-Warong.

Selain bicara soal efek bansos yang ikut menentukan harga beras, Sutarto buka-bukaan soal stok beras yang kritis di penggilingan hingga masyarakat.

Sutarto menjelaskan bahwa stok beras itu terpencar di mana-mana. Ada yang di pedagang, penggilingan padi, pengusaha horeka, hingga di level masyarakat.

"Di masyarakat juga ada kan. Nah, yang di masyarakat itu ada yang memang tidak siap dijual. Yang siap dijual pasti yang ada di penggilingan dan pedagang. Beras di penggilingan dan pedagang ini memang tidak besar dan tidak semuanya berada di situ," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

Waskita Karya Raup Rp200 M dari Jual Ruas Tol Semarang******

PT Waskita Karya(Persero) Tbk meraup keuntungan Rp200 miliar lewat anak usahanya PT Waskita Toll Road (WTR) dari aksinya menjual 39,77 persen saham PT Jasamarga Semarang Batang (JSB).

"Ditandai dengan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) atau SPA atas pelepasan 39,77 persen saham JSB kepada Kings Bless Limited (KBL), anak usaha Road King Expressway (RKE) pada 5 Desember 2022," ungkap Direktur Utama WTR Rudi Purnomo mengutipAntara, Kamis (8/12).

Rangkaian skema transaksi diawali dengan pelaksanaan buy backatas 39,77 persen kepemilikan saham PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol (RDPT SAM-JT) yang telah selesai pada 30 November 2022 lalu.

"Total proceestransaksi sebesar Rp3,8 triliun, sedangkan nilai transaksi WTR melakukan buy back saham JSB milik SMI dan RDPT SAM-JT sebelumnya senilai Rp3,6 triliun, sehingga mencatatkan keuntungan sekitar Rp200 miliar," jelasnya.

Transaksi pada ruas tol Semarang-Batang tersebut bukanlah transaksi pertama yang dilakukan dengan anak usaha RKE, di mana pada 2019 WTR telah melepas kepemilikan saham ruas tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono kepada Kings Key Limited dengan total proceedsenilai kurang lebih Rp1,9 triliun.

Selain itu juga, ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi kepada King Rings Limited dengan proceed senilai Rp824 miliar.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Karya Wiwi Suprihatno mengatakan pihaknya fokus dalam perbaikan kinerja keuangan pada kuartal IV tahun 2022.

Salah satunya dengan transaksi pelepasan kepemilikan saham sebagai salah satu bentuk asset recyclingyang merupakan bagian dari proses bisnis Waskita Group.

"Pada 2022, kami berhasil menyelesaikan tiga aksi korporasi pelepasan saham, yaitu ruas tol Cimanggis-Cibitung secara parsial kepada SMI dengan nilai transaksi Rp339 miliar pada Juni, serta ruas tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang kepada Indonesia Investment Authority (INA) dengan nilai transaksi Rp5,8 triliun pada September 2022," terang dia.

"Dengan empat aksi korporasi pada tahun ini, perseroan berhasil mencatatkan keuntungan senilai kurang lebih Rp1,7 triliun," lanjut Wiwi.

WTR sebagai investor jalan tol memiliki saham di setiap ruas tol melalui pendirian anak perusahaan atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai pemegang konsesi pengelolaan ruas-ruas tol tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Adapun pada setiap transaksi pelepasan saham di BUJT, WTR sepakat melepaskan hak pengelolaan konsesi ruas tol kepada para investor strategis. Sedangkan aset ataupun lahan dari ruas tol tersebut tetap dimiliki oleh negara.

Dalam setiap aksi korporasinya, Waskita Group senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Panjang umur iman

KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat Ditambah Jadi 80 Tahun******

Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal menjelaskan KCIC meminta masa konsesi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Perpanjangan konsesi itu pun telah ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 bahwa PT KCIC meminta kepada Kemenhub agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," katanya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

Kedua, guna menjaga kesinambungan proyek KCJB, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan KCJB di berbagai aspek yang dapat menguntungkan stakeholder dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat memperat hubungan bilateral antar kedua negara," terang Risal.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi NasDem Soehartono meminta masa konsesi kereta cepat tidak diperpanjang. Ia menilai 50 tahun saja sudah cukup lama dan 80 tahun sama dengan dua generasi.

Soehartono menjelaskan bahwa nasib KCJB bakal sama seperti Freeport yang sebelum masa akhir sudah diambilalih oleh negara.

"Jangan sampai ditambah, kalau ditambah itu sudah menjadi malapetaka. Tapi saya yakin tidak sampai 50 tahun nanti sudah diambil. Nasibnya sama seperti Freeport, diambilalih oleh negeri sendiri," tegasnya.

Sumail Abdullah dari Fraksi Gerindra juga memprotes soal kenaikan masa konsesi kereta cepat. Ia menegaskan jangan sampai Indonesia 'dibohongi' terus-menerus.

Sumail juga menyinggung soal dana APBN yang digelontorkan ke dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, jangan sampai kucuran Rp7,3 triliun itu sia-sia.

"Tadi konsesinya membengkak dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Kapan duit negara yang Rp7,3 triliun kembalinya, bisa kembali nggak ini? Setelah itu, apakah konsesi ini bisa diperpanjang atau langsung diambilalih Pemerintah Indonesia dengan memperhatikan kondisi riil di tahun itu?" kata Sumail.

[Gambas:Video CNN]

Dewa kekayaan kota

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal

Sarjana Shenwu

<句子>

gelombang bintang

<句子>