slot online slot

saldo4d 423Jutaan kata 298228Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot online slot》

Bawaslu DKI nilai warna biru kantong sembako murah bermakna universal******

artinya warna tanpa logo, tanpa sebuah simbol, tentu kita nggak bisa menghakimi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menilai warna biru pada kantong sembako murah yang dibagikan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono lebih bermakna universal tanpa ada keberpihakan pada partai politik tertentu

"Karena warna itu kan universal ya artinya warna tanpa logo, tanpa sebuah simbol, tentu kita nggak bisa menghakimi ataupun kita bisa menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran," kata Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan usai konsolidasi media dalam rangka penguatan pemberitaan hasil Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat.

Quin menuturkan pihaknya tak melihat adanya dugaan pelanggaran terkait kegiatan sembako murah Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menggunakan tas berwarna biru muda.

Soal kantong sembako murah Pemprov DKI Jakarta ini sempat menjadi sorotan warganet (netizen) lantaran berwarna biru muda sehingga mirip dengan warna salah satu pasangan capres dan cawapres.

"Bawaslu sudah memantau, mengawasi, dan melihat hal itu masih belum masuk dalam dugaan pelanggaran," tegasnya.

Menurut Quin, jika dugaan keberpihakan Heru hanya sekadar didasarkan pada penggunaan warna saja, maka dirasa belum memenuhi dugaan pelanggaran. Terlebih diketahui ada warna lainnya juga yang dicetak.

Kendati demikian, dia menyebutkan pihaknya bisa saja meminta Heru untuk memberikan klarifikasi atas pembagian sembako murah tersebut jika dirasa perlu untuk meredam kegaduhan.

"Ya tentu bila dianggap perlu, tapi kami kan menganggap hal tersebut belum memenuhi karena akumulatif kan seperti itu dan belum ada laporan juga yang masuk," tuturnya.

Sementara, anggota Komisi B DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli menuturkan sebaiknya pembagian sembako murah menggunakan warna netral

"Kalau berniat baik dan ikhlas hanya untuk pembagian sembako saja, pakailah warna-warna netral seperti putih atau coklat ASN," ucap Taufik.

Taufik menuturkan saat ini masih masa kampanye sehingga perlu sensitivitas atau kepekaan yang tinggi dari para pejabat ketika menjalankan kegiatan publik.
Baca juga: Bawaslu DKI minta KPU fokus kegiatan dua kampanye akbar di hari sama
Baca juga: Bawaslu: Tidak ada pembatasan ruang gerak media pada masa tenang
Baca juga: Bawaslu DKI minta warga melapor jika temukan politik uang

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

BNPB: Lima orang meninggal dunia dalam bencana longsor di Intan Jaya******

Perkembangan terakhir lima warga meninggal dunia dan satu lainnya luka berat akibat bencana ini

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hingga Jumat ini sebanyak lima orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

"Perkembangan terakhir lima warga meninggal dunia dan satu lainnya luka berat akibat bencana ini," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam laporan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan terjalnya medan perbukitan dan cuaca buruk cukup menghambat operasi kedaruratan bencana oleh tim gabungan yang terdiri atas personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Polres, dan Koramil Intan Jaya.

Kendati demikian, BNPB memastikan tim gabungan tersebut masih berupaya mengevakuasi para korban terdampak dengan memanfaatkan peralatan dan segenap sumber daya yang dibantu pengurus gereja hingga warga setempat.

Baca juga: Pemprov Papua Tengah kirim bantuan tanggap darurat ke dua kabupaten

Sebelumnya, Bupati Intan Jaya telah menetapkan status tanggap darurat bencana tanah longsor dan banjir bandang di wilayah itu, sebagaimana termaktub dalam surat Keputusan Bupati Intan Jaya dengan nomor 100.3.3.2-024 tahun 2024.

Status tanggap darurat tersebut berlaku selama 14 hari terhitung 7 – 20 Februari 2024 .

Pemerintah Intan Jaya melaporkan selain menimbun pemukiman penduduk, material longsor dari perbukitan lebih dari tiga meter itu juga menimbun akses jalan dan perkebunan warga pada sejumlah daerah di Distrik Sugapa; Kampung Yoparu Bulagi, Yoparu Galunggama, Yoparu Ngamagae, Wandoga, Yokatapa, Kumbalagupa, Bilogai, Puyagia Baitapa dan Zambili.

"BPBD Intan Jaya masih melakukan pendataan terhadap jumlah warga terdampak, mereka yang melakukan pengungsian, dan jumlah rumah terkena tanah longsor," kata dia.

Baca juga: Kapolres Intan Jaya: Aktivitas warga di Sugapa berangsur pulih
Baca juga: BNPB petakan zona berisiko tinggi terjadi longsor di Banjarnegara

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Label：judi bola online、sakura303、aplikasi slot gacor

Terkait：situs judi slot yang sering menang、daftar slot 4d terbaru、pencairan pinjol ke dana、pasti menang 123、slot gacor 01、ibcbbet、arisan4d、gacor bosku slot、hoki4d slot、angka jitu ekor hongkong malam ini

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：ygg slot online（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

slot modal 5000 dana

tafsir mimpi

situs yang sering jp

judi slot gacor hari ini

game tergacor hari ini

82 di erek erek

joker99slot

slot gacor 707

aplikasi paylater terpercaya

kotaBacaan TerkaitMore+

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

kerja cepat menghasilkan uang

Kemlu bantu menangkan gugatan perdata kasus kematian Adelia Lisao******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri berhasil membantu memenangkan gugatan ganti rugi dalam sidang perdata mendiang Adelina Lisao, pekerja migran Indonesia asal NTT yang diduga dianiaya majikan dan meninggal dunia pada 2018.

Gugatan tersebut diajukan oleh ahli waris mendiang Adelina Lisao, Yohana Banunaek, dengan fasilitasi dari Kemlu melalui Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia.

“Hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, YA Dato Anand Ponnudurai, pada Kamis, 8 Februari 2024 pukul 14.00 waktu setempat telah mengabulkan gugatan tersebut, dengan memberikan ganti rugi senilai 750.000 ringgit Malaysia (setara Rp2,45 miliar) bagi mendiang,” kata Kemlu RI pada Jumat.

Ganti rugi tersebut termasuk 250.000 ringgit (sekitar Rp818 juta) untuk kesusahan dan 500.000 ringgit (sekitar Rp1,6 miliar) untuk penderitaan yang dialami Adelina.

Hakim juga membebankan 25.000 ringgit (sekitar Rp81,8 juta) biaya perjalanan yang dikeluarkan ahli waris untuk datang ke Malaysia, dan bunga 5 persen per tahun yang dihitung sejak kasus didaftarkan di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang pada Agustus 2023.

Bunga tersebut akan dikenakan kepada para tergugat hingga ganti rugi dibayarkan.

Sebelumnya pada 30 November 2023 Mahkamah Tinggi Pulau Pinang telah mengabulkan gugatan untuk penggantian biaya pemakaman sebesar 21.427,57 ringgit (sekitar Rp70 juta) dan pembayaran gaji yang tidak dibayarkan oleh majikan sebesar 54.000 ringgit (setara Rp176,8 juta).

“Hakim tetap mengabulkan gugatan ini meskipun tanpa kehadiran para tergugat, yaitu mantan majikan Adelina, serta pengacaranya,” kata Kemlu dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Ibu kandung Adelina Lisao ikuti sidang penetapan ahli waris di Penang

Pada Februari 2018, Adelina Lisao ditemukan di rumah majikannya dengan kondisi luka memar di kepala, tangan, dan kaki akibat penganiayaan serta adanya pembiaran (pengabaian).

Adelina Lisao meninggal dunia pada 11 Februari 2018 di Rumah Sakit Bukit Mertajam, Penang, sehari setelah dibawa keluar dari rumah majikannya.

Menurut Konsul Jenderal RI di Penang, Wanton Saragih, pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal dan Direktorat Perlindungan WNI Kemlu telah mengupayakan keadilan bagi Adelina melalui jalur hukum pidana hingga banding ke Mahkamah Persekutuan di Putrajaya.

Namun, pada 23 Juni 2022, upaya tersebut kandas setelah Hakim Mahkamah Persekutuan menguatkan putusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan untuk membebaskan majikan Adelina dari dakwaan pembunuhan.

Jaksa penuntut umum dipandang tidak cermat dalam menyusun dakwaan.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia bersama Firma Hukum Pressgrave & Matthews tetap mengupayakan keadilan bagi mendiang Adelina Lisao melalui jalur perdata hingga diperolehnya putusan sidang ganti rugi tersebut.

Wanton menyambut baik keputusan Hakim yang mengabulkan gugatan ganti rugi kepada ahli waris mendiang Adelina Lisao.

"Hasil sidang ini menunjukkan adanya keadilan bagi mendiang Adelina Lisao dan bagi keluarga yang ditinggalkan", ujarnya.

Menurut Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha, pendampingan hukum untuk memperjuangkan hak-hak Adelina Lisao menjadi prioritas pemerintah Indonesia sejak awal.

“Putusan ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi para majikan yang memperlakukan pekerja migran Indonesia secara tidak manusiawi,” tuturnya.

Baca juga: Perjalanan Yohana Banunaek mencari keadilan untuk Adelina Lisao

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

info tentang kredivo

Indra Sjafri kembalikan pemain ke klub usai jalani TC Timnas U******

Besok mereka kembali ke klub masing-masing

Jakarta (ANTARA) - Pelatih tim nasional Indonesia U-20 Indra Sjafri mengembalikan para pemain ke klub masing-masing usai menjalani pemusatan latihan (TC) timnas U-20 tahap kedua yang berlangsung sejak Januari lalu.

Tim Garuda Muda menjalani latihan dan pertandingan internal terakhir dalam rangkaian pemusatan latihan (TC) tahap kedua yang berlangsung di Lapangan A, Komplek Stadion Gelora Bung Karno, Jumat.

"Hari ini adalah hari terakhir mereka latihan (bersama timnas U-20). Besok mereka kembali ke klub masing-masing. Pertama tentu saya mengucap terima kasih kepada semua pelatih klub yg sudah memberikan izin mereka bergabung mengikuti tc tim nasional U-20," kata pelatih timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri.

Baca juga: Indra Sjafri berdiskusi dengan klub terkait pemanggilan pemain timnas

Arkhan Kaka dan kawan-kawan dijadwalkan akan memulai kembali pemusatan latihan (TC) tahap ketiga pada bulan Maret mendatang untuk mempersiapkan tim menuju ajang Piala AFF U-19.

Indra Sjafri mengungkapkan timnya telah mengantongi sejumlah nama pemain yang akan dipanggil dalam pemusatan latihan mendatang.

Selain itu, pelatih yang mengantarkan Indonesia meraih medali emas di ajang SEA Games 2023 tersebut tidak menutup kemungkinan untuk memboyong nama-nama pemain Indonesia yang kini tengah berkompetisi di luar negeri.

Baca juga: Indra Sjafri sebut PSSI tidak akan berburu langsung bibit pemain

"Yang kedua, TC akan kami lanjutkan nanti di bulan Maret dan kami sudah merancang akan menjalani dua kali uji coba. Pemain-pemain yang kami panggil adalah pemain-pemain yang kami nilai terbaik dari TC tahap satu dan tahap dua nanti," ujar Indra Sjafri.

"Kami (tidak menutup kemungkinan) akan memanggil pemain-pemain yang punya paspor Indonesia yang bermain di luar negeri baik itu keturunan atau anak-anak Indonesia yang bermain di luar. Itu program bulan Maret mendatang," tambahnya.

Dalam pemusatan latihan mendatang, timnas Indonesia U-20 tetap akan menggunakan skema promosi-degradasi dalam melakukan seleksi pemain yang dipersiapkan untuk ajang Piala AFF U-19 dan Piala Asia U-20 tersebut.

Baca juga: Erick Thohir berterima kasih kepada klub-klub yang lepas pemain timnas

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Lahir pada tahun 1984

pasangnomor2

Bawaslu DKI nilai warna biru kantong sembako murah bermakna universal******

artinya warna tanpa logo, tanpa sebuah simbol, tentu kita nggak bisa menghakimi

Raja bola nomor 1

slot mania77

Survei Indikator: Mayoritas masyarakat nilai kinerja demokrasi RI baik******

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia bertajuk Survei Tatap Muka Nasional menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menilai kinerja demokrasi di Tanah Air saat ini baik.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan di Indonesia, masyarakat pada umumnya melihat perspektif demokrasi dari segi ekonomi, sehingga jika perekonomian membaik maka perspektif masyarakat terhadap demokrasi positif.

"Terutama masyarakat bawah, yang lebih melihat aspek ekonomi dalam demokrasi dibanding demokrasi dalam pengertian civil liberties(kebebasan sipil)," ujar Burhanuddin dalam acara Rilis Temuan Survei Nasional yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan berdasarkan hasil survei, 67 persen responden menilai pelaksanaan atau praktik demokrasi di Indonesia sejauh ini baik, lalu sebanyak 3,7 persen menilai sangat baik, 23,5 persen menilai sedang, tiga persen menilai buruk, 2,9 persen menilai sangat buruk, dan 3,2 persen tidak mengetahui atau tidak menjawab.

Sementara itu, mayoritas responden menilai kondisi ekonomi di Indonesia saat ini sedang atau biasa saja, yakni sebanyak 41,4 persen.

Kendati demikian, lebih banyak responden yang menilai kondisi ekonomi saat ini baik sebesar 28,2 persen atau sangat baik sebesar 1,9 persen daripada yang menilai buruk sebesar 25,2 persen atau sangat buruk 3,1 persen, sedangkan sebanyak 0,3 persen responden tidak mengetahui atau tidak menjawab.

Burhanuddin menuturkan di mata elit intelektual maupun lembaga masyarakat, demokrasi memang dilihat dari aspek kebebasan sipil, di mana saat ini terdapat penurunan indeks demokrasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Meski demikian fokus seperti itu, kata dia, tidak terlalu banyak dirasakan oleh masyarakat bawah lantaran mereka lebih melihat aspek ekonomi daripada demokrasi.

"Jadi mungkin buat mereka secara umum inflasi lebih penting ketimbang demokrasi dalam pengertian kebebasan sipil," tuturnya.

Survei Tatap Muka Nasional dilaksanakan pada 28 Januari 2024 hingga 4 Februari 2024 secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden basis dan over-samplingdi wilayah tertentu hingga mencapai 5.500 responden. Sementara toleransi kesalahan berada di kisaran 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Indikator sebut Kejaksaan jadi lembaga hukum paling dipercaya publik
Baca juga: Survei Indikator: 76,2 persen responden puas dengan kinerja Jokowi
Baca juga: Survei Indikator: Tingkat kepercayaan pada Polri 76,4 persen

Ahli seni bela diri super

slot merah 789

KPK segera sidangkan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo******

"Hari ini, Rabu (7/2) tim penyidik menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa KPK untuk perkara dugaan korupsi,"

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh tim jaksa KPK.

"Hari ini, Rabu (7/2) tim penyidik menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa KPK untuk perkara dugaan korupsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Ali menerangkan dengan pelimpahan tersebut kewenangan penahanan terhadap SYL juga beralih dari tim penyidik ke tim jaksa.

Penahanan terhadap SYL juga akan diperpanjang selama 20 hari ke depan untuk pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Dalam waktu 14 hari kerja tim jaksa sudah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan," tuturnya.

Lebih lanjut Ali menerangkan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap SYL juga akan berjalan paralel dengan penyidikan perkara korupsinya.

"Perkara TPPU nya masih terus dilakukan pendalaman dan penyelesaian berkas perkaranya," kata Ali.

Untuk diketahui, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, diantaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Berperahu mengelilingi surga

slot dijamin menang

Personel gabungan siap turunkan APK serentak jelang masa tenang pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Ribuan personel gabungan siap menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak menjelang masa tenang pada Minggu (11/2) demi menjaga situasi kondusif pelaksanaan Pemilu 2024.

"Petugas gabungan mulai dari kami hingga dibantu Satpol PP sekitar 5.000 orang," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Benny menjelaskan personel gabungan itu terdiri dari Bawaslu DKI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, Satpol PP DKI dan peserta pemilu untuk mendukung kegiatan tersebut.

Dia berharap dalam kegiatan tersebut berjalan lancar dan para peserta pemilu mengikuti serta menjalankan proses yang sudah ditetapkan.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji merinci jadwal penurunan APK dilaksanakan bertahap di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Baca juga: Bawaslu Jaksel sudah turunkan 2.929 APK pelanggar aturan

"Apel penurunan APK dilaksanakan Sabtu 10 Februari 2024 pukul 22.00 WIB secara serentak," ujar Sakhroji.

Titik kumpul apel berada di halaman Balai Kota Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat provinsi, kantor wali kota/kabupaten untuk tingkat kota/kabupaten, dan kantor kecamatan untuk kecamatan.

Untuk apel penurunan APK tingkat provinsi berkoordinasi Satpol PP dan pimpinan apel dipimpin Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Sedangkan, wilayah Kabupaten/Kota maupun kecamatan, kegiatan apel dipimpin oleh Wali Kota maupun Camat setempat.

Selanjutnya, penurunan APK dilaksanakan pada Minggu 11 Februari 2024 pukul 00.00 WIB secara serentak dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, partai politik dan perangkat daerah sesuai kebutuhan.

Baca juga: Jakarta Utara bersihkan APK secara besar-besaran mulai Sabtu

Lokasi yang akan dilakukan penurunan yakni Jalan MH Thamrin - Jalan Jenderal Sudirman (Patung Kuda sampai Patung Pemuda dua sisi), Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Subroto (lampu merah Pancoran hingga Palmerah dua sisi) dan jalur protokol setempat.

Nantinya lokasi yang menjadi penampungan hasil penurunan APK berada di gudang Satpol PP Cakung Jakarta Timur, gudang Satpol PP Jakarta Utara, gudang Satpol PP Jakarta Selatan, dan gudang Satpol PP Jakarta Barat.

"Penyimpanan dengan batas waktu 10 hari tanggal 11-20 Februari 2024," ujarnya.

KPU menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari dan hari-H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Satpol PP DKI minta peserta pemilu turunkan sendiri APK di masa tenang

《slot online slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot maxwin member baruHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot online slot》bab terbaru。