qqrolex

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

Zulhas Usai Kemendag Digeledah Kejagung: Kami Telah Selesaikan Masalah******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mendukung upaya penegakan hukum dan proses hukum terhadap Kementerian Perdagangan(Kemendag).

Hal tersebut disampaikan usai kedatangan Tim Penyidik Kejaksaan Agung yang melakukan penggeledahan di Kantor Kemendag pada kasus impor gula pada Selasa (3/10).

"Kementerian Perdagangan menunjukkan dukungannya dalam penyelesaian proses hukum dan upaya - upaya penegakan hukum yang melibatkan kementerian ini. Kemendag akan membantu dan mendukung penyelesaian masalah-masalah ini karena kami ingin Kemendag menjadi semakin baik di kemudian hari. Pendek kata, masalah hukum dan upaya-upaya penegakan hukum harus diselesaikan," ujar Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (4/10).

"Saat ini, Kami telah berhasil menyelesaikan sejumlah masalah. Dalam hal minyak goreng, kami telah mengatasi persoalan harga dan distribusi. Distribusi dan pasokan kebutuhan pokok juga berhasil diatasi. Terbukti saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2023 kondisi aman dan inflasi di bawah empat persen," katanya.

Zulkifli juga mengapresiasi kinerja para pegawai kementeriannya dan memotivasi para pegawai untuk terus membenahi sektor perdagangan.

Menurutnya, saat ini Kemendag sedang fokus mengatur tatanan transaksi daring dengan tradisional. Ia juga mengajak seluruh pegawai Kemendag menyelesaikan masalah ini bersama-sama.

"Terima kasih kepada teman-teman di Kemendag. Ketersediaan kebutuhan pokok terjamin dan harga-harganya juga terkendali. Sekarang, kita benahi grosir, pedagang ritel, hingga usaha mikro kecil,dan menengah (UMKM). Kita tertibkan kalau ada yang ilegal," ujarnya.

Kejagung menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula pada Selasa (3/10) lalu. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi terjadi di Kemendag pada periode 2015-2023. Kuntadi menyebut penyidik menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," kata Kuntadi dalam konferensi pers.

[Gambas:Video CNN]

api bintang

Melihat Nasib Karyawan Hotel Sultan di Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo******

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menjawab teka teki soal nasib karyawan Hotel Sultan di tengah konflik antara negara dengan Pontjo Sutowo.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan terkait nasib karyawan Hotel Sultan ke depannya bisa dibicarakan dengan baik.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) katanya, sudah punya pengalaman mengatasi permasalahan karyawan sebagaimana terjadi pada Hotel Sultan.

Ia mengatakan sampai dengan saat ini hak karyawan sejatinya masih menjadi tanggung jawab Indobuildco. 

"Nasib karyawan tentunya ini adalah hal-hal teknis. Apakah langsung masuk GBK atau seperti apa, ini bisa kita bicarakan dengan baik untuk masalah ini," kata Rakhmadi, Rabu (4/10).

"Kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik, bersama PPKGBK tentu kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka juga," tambahnya.

Sengketa antara negara denganPontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin PPKGBK memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

"Hari ini kita lakukan prosesi pengosongan, tapi dengan cara yang sangat persuasif. Dari kami memasang spanduk, kemudian plang pengumuman bahwa lahan di blok 15 ini yang sekarang ada Hotel Sultan ini adalah termasuk dalam HPL Nomor 1/Gelora yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, PPKGBK," kata Setya.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Ia menyebut salah satu tujuan pemasangan spanduk adalah agar publik menjadi paham. Selain itu juga memberikan informasi kepada pihak-pihak tak berkepentingan untuk tidak ikut campur dalam persoalan ini. Terlebih, ada konsekuensi hukum yang bisa diterima jika terbukti melanggar aturan.

Sementara itu, Chandra Hamzah yang juga selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan. Sebab, hak guna bangunan (HGB) yang mereka miliki sudah habis.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Kemudian karyawan nanti bisa kita bicarakan, penghuni hotel yang ada bisa kita bicarakan, mungkin ada yang menginap sehari, dua hari, bisa kita bicarakan," ucap Chandra.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Bela Diri Melahap Surga

UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun******

DPR bersama dengan pemerintah baru saja menyelesaikan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Revisi baru disahkan DPR menjadi undang-undang pada Selasa (3/10). Ada beberapa ketentuan baru yang diatur pemerintah dan DPR dalam revisi uu tersebut.

Salah satunya soal hak atas tanah investor di IKN. Hak diatur dalam Pasal 16 A uu tersebut.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

Revisi uu juga mengatur tanah untuk pembangunan di IKN merupakan salah satu jenis tanah yang masuk dalam kategori yang bisa dibebaskan dengan aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi UU tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.

"Setuju, setuju" jawab anggota dewan yang hadir.

Dasco lalu mengetuk palu tanda pengesahan. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU IKN ini. Fraksi partai yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN.

Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS menolak.

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

Curiga Ada Permainan Swasta di Balik Masalah Pasokan******

Pembelian berasdi toko riteldibatasi maksimal 10 kg per hari. Pembatasan dilakukan sejak awal September.

"Dibatasi karena kan stoknya sedikit, ada El Nino itu kan. Stoknya tipis sekarang, jadi dibatasi. Kalau sudah banyak lagi pasti tidak dibatasi," sambungnya.

Pembatasan serupa juga terjadi di toko ritel lain, seperti Alfamart hingga Indomaret. Para petugas toko kompak mengatakan pembatasan ini berlaku sudah sejak satu hingga dua minggu belakangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan ini. Ia menyebut pembatasan dilakukan demi mengantispasi aksi panic buying yang terjadi akibat mahalnya harga beras belakangan ini akibat imbas El Nino.

Akan tetapi, Roy berjanji pembatasan pembelian beras tak permanen. Peritel akan mencabut batas maksimal pembelian beras jika stok sudah melimpah, termasuk melalui pasokan dari impor.

"Ya, setelah impor tiba, pembatasan akan dicabut. Pembatasan ini sesuai arahan pemerintah untuk mencapai pemerataan. Rencananya, setelah impor 400 ribu ton, akan ditambah 1 juta ton pada awal 2024," katanya saat dikonfirmasi.

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menilai langkah ritel membatasi pembelian beras menunjukkan pasokan beras kian terbatas. Ia yakin akar masalah sengkarut beras tak berubah, yakni terbatasnya produksi domestik.

Hal itu membuat Bulog tidak optimal menyerap beras dalam negeri untuk menjaga cadangan beras pemerintah (CBP).

Yusuf mendesak pemerintah serius mengatasi permasalahan ini. Terlebih, ia melihat harga beras naik konsisten sejak Agustus 2022-Agustus 2023.

Menurutnya, kenaikan itu menjadi pertanda masalah struktural beras yang serius.

"Pola kenaikan harga beras dalam setahun terakhir ini mengkhawatirkan karena tidak terdapat tendensi harga turun meski pemerintah telah mengimpor beras 500 ribu ton sejak akhir 2022," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Infografis harga beras kian mahal. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani).

"Kemudian kita melalui panen raya dari Maret 2023-Juni 2023 dan tidak turun juga (harga beras) meski pemerintah di tahun ini telah menetapkan impor beras 2 juta ton dan cadangan beras Bulog kini telah di kisaran 1,5 juta ton," imbuh Yusuf.

Menurutnya, kenaikan harga beras yang liar bisa merambat ke pangan lain. Terlebih masih ada ancaman El Nino.

Jika dibiarkan katanya, gejolak harga pangan ini akan merembet ke inflasi Indonesia yang berpotensi terdorong ke kisaran 4 persen.

Bohong data pemerintah

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mempertanyakan keabsahan data pemerintah soal stok beras saat ini, termasuk hasil impor. Pasalnya, ia meyakini pembatasan pembelian beras di toko ritel jadi bukti kelangkaan.

Ia menyebut kelangkaan beras sudah terjadi sejak tahun lalu karena produksi nasional turun. Penurunan diperparah banyaknya gagal panen di awal 2023 ini.

Di tengah kegagalan itu katanya, solusi pemerintah hanya impor dan impor.

Syaiful menyebut impor kali ini tidak mudah karena para negara eksportir beras membatasi diri dan bahkan menutup ekspor. Pada akhirnya, ketersediaan beras nasional di ujung tanduk karena defisitnya cukup serius.

Meskipun pemerintah mengklaim stok beras di Bulog ada 1,6 juta ton dan dalam perjalanan 400 ribu ton, Syaiful menilai jumlah tersebut tidak akan menutupi kelangkaan beras di pasar. Harga beras tidak akan turun karena defisit kebutuhan nasional terlalu dalam.

"Kondisi ini terbukti karena pemerintah menetapkan kembali untuk impor 1 juta ton beras di 2024 yang menandakan kondisi belum kembali normal di tahun depan. Pertanyaanya, jika sekarang terjadi pembatasan pembelian beras di ritel, benarkah stok beras impor yang disampaikan pemerintah ada 2 juta ton? Jangan-jangan memang jumlah realisasi impor tidak sebesar yang disampaikan," tuturnya.

"Sampai sekarang India tidak ekspor berasnya, Vietnam dan Thailand hanya kasih sedikit. Terakhir mau impor dari China, itupun masih dipertanyakan," imbuh Syaiful.

Curiga permainan swasta

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian paham pembatasan beras di toko ritel demi mencegah panic buying. Namun, ia menaruh curiga pada swasta yang diduga bermain dalam suplai beras.

Eliza meminta pemerintah mengidentifikasi terlebih dahulu akar masalah lonjakan harga hingga pembatasan ini guna mengetahui apakah masalah itu terjadi karena produksi beras anjlok atau ternyata ada indikasi spekulasi.

Terlebih, ia mendengar ada kabar heboh aksi pembelian gabah dengan harga tinggi oleh korporasi baru-baru ini.

"Hampir 90 persen suplai beras itu dikendalikan oleh swasta, termasuk di dalamnya rumah tangga petani, penggilingan kecil, dan penggilingan besar. Sayang, datanya itu tidak tersedia. Kurang lebih hanya 10 persen saja yang dipegang Bulog, di mana datanya bisa kita telusuri karena di-updateberkala," jelas Eliza.

"Memang perlu dibuat dulu database suplai beras. Selama ini kita cuma tahu produksi gabah di berbagai wilayah, namun belum ada data beras yang dikendalikan swasta per wilayah. Ini yang semestinya diperbaiki dulu. Jika tidak ada basis data yang akurat, sampai kapanpun persoalan beras ini akan terus berulang. Konsumen menjadi korban," kritiknya.

Yusuf Wibisono juga ikut menyoroti titik ini. Menurutnya penurunan kapasitas produksi nasional diperburuk oleh kelemahan tata niaga beras.

Ia melihat ada perubahan besar dalam 5 tahun terakhir. Dalam perubahan ini, jalur distribusi dan pemasaran beras yang dulu dikuasai Bulog serta penggilingan kecil hingga menengah, kini didominasi penggilingan dan pabrik beras besar.

Ia yakin masuknya pemain besar ke jalur distribusi dan pemasaran beras mengubah pasar di hulu. Pada akhirnya, persaingan menguat dengan memperebutkan gabah kering panen (GKP) yang stoknya terbatas.

"Pemain besar yang memiliki jalur pemasaran langsung ke ritel modern dan cenderung memproduksi beras premium berani membeli GKP di tingkat harga yang lebih tinggi dari penggilingan kecil hingga menengah. Jadi, harga beras telah meningkat sejak di tingkat GKP sekaligus menjelaskan mengapa Bulog kesulitan menyerap beras domestik karena tingkat harga GKP jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP)," bebernya.

Belajar dan Berguru dari China

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

Zulhas Usai Kemendag Digeledah Kejagung: Kami Telah Selesaikan Masalah******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mendukung upaya penegakan hukum dan proses hukum terhadap Kementerian Perdagangan(Kemendag).

Hal tersebut disampaikan usai kedatangan Tim Penyidik Kejaksaan Agung yang melakukan penggeledahan di Kantor Kemendag pada kasus impor gula pada Selasa (3/10).

"Kementerian Perdagangan menunjukkan dukungannya dalam penyelesaian proses hukum dan upaya - upaya penegakan hukum yang melibatkan kementerian ini. Kemendag akan membantu dan mendukung penyelesaian masalah-masalah ini karena kami ingin Kemendag menjadi semakin baik di kemudian hari. Pendek kata, masalah hukum dan upaya-upaya penegakan hukum harus diselesaikan," ujar Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (4/10).

"Saat ini, Kami telah berhasil menyelesaikan sejumlah masalah. Dalam hal minyak goreng, kami telah mengatasi persoalan harga dan distribusi. Distribusi dan pasokan kebutuhan pokok juga berhasil diatasi. Terbukti saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2023 kondisi aman dan inflasi di bawah empat persen," katanya.

Zulkifli juga mengapresiasi kinerja para pegawai kementeriannya dan memotivasi para pegawai untuk terus membenahi sektor perdagangan.

Menurutnya, saat ini Kemendag sedang fokus mengatur tatanan transaksi daring dengan tradisional. Ia juga mengajak seluruh pegawai Kemendag menyelesaikan masalah ini bersama-sama.

"Terima kasih kepada teman-teman di Kemendag. Ketersediaan kebutuhan pokok terjamin dan harga-harganya juga terkendali. Sekarang, kita benahi grosir, pedagang ritel, hingga usaha mikro kecil,dan menengah (UMKM). Kita tertibkan kalau ada yang ilegal," ujarnya.

Kejagung menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula pada Selasa (3/10) lalu. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi terjadi di Kemendag pada periode 2015-2023. Kuntadi menyebut penyidik menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," kata Kuntadi dalam konferensi pers.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan Yongle

Curhat Seller******

Pemerintah resmi melarang TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 31 Tahun 2023. Sellerdan affiliateTikTok Shop mengaku larangan ini akan berpengaruh besar pada pendapatan mereka.

Salah satu seller TikTok Shop di Jakarta, Helena, mengklaim larangan ini akan mempengaruhi pendapatan secara keseluruhan tokonya. Ia berharap TikTok bisa memisahkan platform media sosial dengan e-commerce-nya agar ia tetap bisa mempertahankan pelanggan untuk berbelanja di tokonya.

Hanya saja, ia berpendapat jika TikTok Shop ditutup secara permanen tanpa ada penggantinya, ataupun pemerintah tak memberikan solusi lain untuk seller berjualan di sosial media, hal ini akan menjadi masalah besar.

Menurutnya, larangan ini akan lebih berimbas kepada seller-sellerkecil yang hanya berjualan di TikTok Shop. Sebab berdasarkan pengalamannya, berjualan di TikTok Shop lebih banyak mengundang penjual dibandingkan e-commercelainnya.

"Karena memang berdasarkan pengalaman berjualan di TikTok Shop itu kayak magic saja. Toko baru saja tuh bisa cepat banget ramainya, cepat banget dikenal sama orang. Apalagi kalau ada konten yang FYP, sangat beda jauh dengan kita berjualan di platform e-commerceaja, itu effort-nya lebih banyak dan butuh waktu yang sangat lama," ungkap Helena.

Namun, menurut dia, di setiap masalah tentu selalu ada solusinya. Ia berpendapat pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik dan seller TikTok Shop harus berinisiatif agar bisa berinovasi mengikuti perkembangan serta tak terpaku pada satu platform saja.

Lihat Juga : Bapanas Ungkap Pembatasan Pembelian Hanya Untuk Beras Pemerintah

"Terutama kalau misalnya TikTok sendiri ternyata di balik itu ada hal yang akan merugikan negara. Ataupun TikTok Shop yang awalnya membantu UMKM kecil, ternyata lama-lama justru membunuh UMKM kecil itu sendiri," lanjut dia.

"Jadi menurut saya, semua sellerharus siap dengan apa yang akan terjadi dan harus selalu punya solusi kedua," pungkasnya.

Di sisi lain, salah satu affiliate TikTok Shop, Nelva, tak setuju dengan larangan pemerintah tersebut. Menurut dia, TikTok Shop berhasil membangun semangat para pedagang yang terpuruk setelah kehilangan mata pencahariannya saat pandemi silam.

Nelva berpendapat TikTok Shop sudah membantu perekonomian banyak orang.

"Banyak juga orang-orang yang kena dampak PHK dari pandemi kemarin karena efisiensi perusahaan juga larinya menjadi TikTok affiliate karena mereka enggak punya modal. Jadi mereka hanya membeli beberapa sample terus akhirnya mereka sukses. Ya jelas mereka sedih apalagi yang bagi mereka adalah tunggal income," katanya. 

Nelva mengatakan dunia digital tak bisa ditekan untuk laju pertumbuhannya. Digital, lanjutnya, pasti akan terus melesat dari perkembangan manusia itu sendiri.

"Kalau misalnya manusia itu enggak bisa nerima yang namanya platform digital, ya mereka bisa apa? Kalau misalnya ada pandemi lagi, enggak minta ya, kalau misalnya ada semacam pandemi kayak kemarin, apa yang bisa mereka lakukan?" ujarnya.

Namun di sisi lain, ia mengatakan ada sisi positif dan negatif yang bisa diambil dari larangan ini.

"Kasihan juga sama UMKM yang udah punya stan di tempat-tempat mall atau tempat swalayan. Kasihan juga, mereka juga sedih. Tetapi itu tadi, ada plus minusnya juga," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]