pinjaman online modal usaha 676Jutaan kata 492020Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek2 21》
Tim Capres Respons Temuan Kemenkop UKM Soal Atribut Kampanye Impor******
Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden buka suara soal temuan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) terkait partai politik(parpol) lebih memilih membeli alat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.
Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Bobby Gafur Umar membantah temuan itu. Ia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan produk lokal.
Pihaknya juga sudah memesan dari supplier lokal sejak jauh-jauh hari.
Lihat Juga :Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies |
Hal senada juga disampaikan Deputi Operasi TPN Ganjar - Mahfud, Denon Prawiraatmadja. Ia mengatakan pihaknya menggunakan alat peraga kampanye (APK) dari relawan.
"Kita justru memberdayakan seluruh relawan dan TPD (tim pemenangan daerah) untuk secara swadaya dalam menyiapkan APK. Kita banyak di-support relawan mendistribusi APK," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies - Cak Imin, Wijayanto Samirin menyebut pihaknya belum memesan terlalu banyak atribut kampanye. Karenanya, ke depan tim Anies-Cak Imin, katanya, akan mengutamakan poduk UMKM lokal.
"Belum pernah pesan banyak APK. Itu saya rasa bukan pertanyaan tapi ide bagus," katanya.
Kemenkop UKM mengendus parpol lebih memilih membeli alat peraga kampanye dari luar negeri ketimbang belanja produk lokal. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini.
Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.
"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).
Meski demikian, ia belum mendapat data rinci terkait parpol yang membeli alat peraga kampanye dari luar negeri.
Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.
"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.
Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.
"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
Tarif Tol Sumatra Bakal Naik Usai Layani 1,5 Juta Mobil saat Nataru******
PT Hutama Karya selaku pengelola Tol Trans Sumatraatau Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) akan menaikkan tarif jalan bebas hambatan itu.
Mereka menyebut penyesuaian tarif akan diberlakukan di empat ruas; Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, Tol Palembang-Indralaya, Tol Pekanbaru-Dumai, dan Tol Sigli-Banda Aceh.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo menyebut kenaikan tarif tak terhindarkan demi mengoptimalkan layanan dan pemeliharaan infrastruktur jalan tol.
Tjahjo menekankan penyesuaian tarif adalah strategi untuk menjaga keseimbangan perusahaan. HK perlu memikirkan pembiayaan operasional, pemeliharaan kualitas jalan tol, dan keberlanjutan investasi di sektor transportasi.
Di lain sisi, ia menegaskan komitmen Hutama Karya untuk meningkatkan pelayanan dan memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di ruas tol yang dikelola, termasuk JTTS.
"Sebelum jalan tol diizinkan untuk dilakukan penyesuaian tarif, dilakukan penilaian dan pengujian terlebih dahulu. Selain itu, pada saat pelaksanaannya juga masih harus melihat kondisi dan situasi terkini. Jika ada special case, seperti sebelumnya ada pandemi, penyesuaian tarif juga harus ditunda terlebih dahulu," tandasnya.
Meski ada empat ruas yang akan mengalami kenaikan tarif, ada juga beberapa ruas lain yang masih beroperasi tanpa tarif. Mulai dari Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 5 dan 6 (Blang Bintang-Baitussalam), Tol Binjai-Langsa Seksi 2 (Stabat-Kuala Bingai), Tol Indralaya-Prabumulih, dan Tol Indrapura-Lima Puluh.
Terpisah, HK mencatat lebih dari 1,5 juta kendaraan melintasi Tol Trans Sumatra selama periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pencatatan dimulai dari 18 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024.
Capaian ini meningkat 38 persen jika dibandingkan volume lalu lintas (VLL) normal. Bahkan, naik 52 persen dari periode Nataru tahun sebelumnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:slot yang gacor hari ini、cara biar cepat dapat uang、gbo5000
Terkait:king hoki slot、slot gacor siang hari ini、main airbet88、slot gacor malam hari、kredit hp lewat aplikasi online、liga mania slot、situs slot no limit、link paling gacor、mami hoki slot、situs judi slot deposit dana
bab terbaru:konter kredit hp tanpa dp(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Produksi ini diproyeksikan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 5 juta barel per tahun dan menurunkan emisi karbon sebanyak 1,84 juta ton per tahunJakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan total investasi industri perakitan kendaraan listrik di Indonesia mencapai Rp4,49 triliun.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Dalam peristiwa kebakaran kapal ini tidak ada korban jiwaTeminabuan, Papua Barat Daya (ANTARA) - Kapal wisata The Oceanik yang mengangkut 23 orang wisatawan, di antaranya 10 wisatawan asing dilaporkan terbakar di sekitar perairan Aborek dan Pulau Mansuar Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat siang sekitar pukul 13.15 WIT.
Pewarta: Paulus Pulo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.
Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.
Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.
Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.
Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:
Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.
Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.
Lihat Juga :ANALISISBisakah Anggaran Pertahanan 2 Persen dari PDB Seperti Usul Ganjar? |
Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.
"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.
Lihat Juga :Bahlil Bersuara soal Isu Djarum-Wings Hengkang dari Konsorsium IKN |
Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.
Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.
Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.
Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.
Lihat Juga :RI Jajaki Kerja Sama Bangun LRT Bali dan Kereta IKN dengan China-Korea |
Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.
Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.
Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.
Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.
Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.
"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).
Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengatakan dua BUMN karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PP dipercaya membangun prasarana perkeretaapian di Filipina, yakni Malolos-Clark Railway Project.
Erick menyampaikan kepercayaan Filipina terhadap Adhi Karya dan PP terwujud dalam penandatanganan pada Juli 2023 yang disaksikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.
"Malolos-Clark Railway Project ini menjadi bukti bahwa jika pengelolaan BUMN Karya dijaga dengan benar dan governance-nya mengikuti standar terbaik, maka BUMN Karya dapat berkinerja dan memberikan kontribusi yang optimal," ujar Erick saat kunjungan kerja di Manila, Filipina, Kamis (11/1).
Hal ini merupakan catatan prestasi yang menjadi bukti bahwa BUMN Karya dapat bersaing dengan pemain besar internasional di bidang kontruksi dan menjadi modal BUMN Karya dalam mengikuti pelelangan internasional.
Saat ini, lanjut Erick, ADHI dan PP dalam proses penerbitan untuk Phillippine Contractors Accreditation Board (PCAB) atau Surat Usaha Jasa Kontruksi (SUJK) dari Pemerintah Filipina.
Sementara, proses pembebasan lahan juga tengah dilakukan Pemerintah Filipina dan groundbreakingatas proyek ini direncanakan pada Maret 2024.
"Dari 9 kontrak pekerjaan yang dilelang dengan nilai proyek sebesar US,75 miliar, Joint Venture Adhi Karya dan PP mendapatkan 2 kontrak package secara profesional," ucap Erick.
Erick mengatakan dari total nilai kontrak sebesar US,75 miliar atau setara Rp 41,25 triliun, JV ADHI dan PP memperoleh kontrak sebentar US0 juta atau setara Rp8,4 triliun, dengan porsi 51 persen ADHI dan 49 persen PTPP .
(agt/agt)Dalam peristiwa kebakaran kapal ini tidak ada korban jiwaTeminabuan, Papua Barat Daya (ANTARA) - Kapal wisata The Oceanik yang mengangkut 23 orang wisatawan, di antaranya 10 wisatawan asing dilaporkan terbakar di sekitar perairan Aborek dan Pulau Mansuar Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat siang sekitar pukul 13.15 WIT.
Pewarta: Paulus Pulo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan membangun usaha di daerah sulit karena sering diminta biaya tambahan oleh sejumlah pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.
"Yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli (pungutan liar) di daerah. Kami di daerah tidak seperti di DKI, kebijakan yang dihadapi berbeda dan mereka halalkan, kalau kita istilahnya under table, selalu banyak," katanya dalam konferensi pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1).
"Pemerintah daerah (pemda) seolah-olah enggak tau atau enggak lihat," imbuhnya.
Diana mengatakan kondisi itu membuat biaya membuka usaha di daerah menjadi lebih tinggi. Ia pun menyayangkan pemda yang tidak menindak tegas pihak yang melakukan pungutan liar (pungli) tersebut.
Karenanya, Diana berharap presiden yang terpilih di Pilpres 2024 nanti bisa memperhatikan masalah yang ada di daerah. Ia berharap pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan pemda, meskipun ada otonomi daerah.
Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin menjadi negara besar jika daerah tidak didukung.
"Ini perlu diperhatikan. Jadi tolong bapak-bapak yang akan duduk di pemerintah pusat. Harapan kami bisa direalisasikan," katanya.
[Gambas:Video CNN]
《erek2 21》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,11bolaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek2 21》bab terbaru。