pragmatic new slot88 218Jutaan kata 388158Orang-orang telah membaca serialisasi
《bintangmpo》
Pengembangan Stasiun Tanah Abang, Bisa Tampung 300 Ribu Penumpang******
Pembangunan di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, bakal segera dilakukan demi peningkatan kapasitas sehingga dapat menampung jumlah penumpang tiga kali lipat dari jumlah saat ini.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal melaporkan persiapan kegiatan Ground Breaking Pengembangan Stasiun Tanah Abang. Laporan ini disampaikan dalam rangka peninjauan yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi serta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Minggu (30/4).
Risal menyebut bahwa peningkatan Stasiun Tanah Abang termasuk peningkatan pada kapasitas penumpang stasiun dari 105 ribu menjadi 300 ribu penumpang.
Risal menyebut bahwa pembangunan ini akan dilakukan melalui tiga tahap. Ia juga menyebut bahwa konsep utama pembangunan Stasiun Tanah Abang Baru mengambil dari budaya lokal Betawi dan memadukan unsur modern.
"Pembangunan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian PUPR, dan Pemprov DKI Jakarta dengan total nilai investasi yang dialokasikan pada peningkatan Stasiun Tanah Abang di tahap pertama sekitar Rp380 miliar," lanjut Risal.
Stasiun Tanah Abang merupakan salah satu stasiun dengan intensitas tinggi setelah Stasiun Manggarai dan Bogor. Dalam satu hari, Risal mengatakan, penumpang yang bertujuan ke Tanah Abang sekitar 48 ribu dan yang melintas sebanyak 105 ribu orang yang transit di Stasiun Tanah Abang.
"Peningkatan ini akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas orang dari Jakarta dan kota-kota penyangga lainnya dengan moda lanjutan, dengan Transjakarta, ojek online, dan angkutan umum lainnya," ucapnya.
"Tanah Abang saat ini memiliki 4 jalur aktif dan 2 peron. Nantinya dengan peningkatan ini, akan menjadi 6 peron aktif hingga kapasitas penumpang stasiun yang dari 105 ribu jadi 300 ribu penumpang kapasitas yang kami siapkan."
Ekonom Sebut Cuan Rp105 T Melayang Imbas Batal Piala Dunia U******
Ekonom memperkirakan dunia usaha kehilangan cuan hingga Rp105 triliun imbas Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala DuniaU-20.
Pengamat Ekonomi Digital dari Institut of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan penyelanggaraan pesta olahraga ini harusnya memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Namun, semuanya sirna karena dibatalkan.
"Kalau hitungan saya potensi ekonomi yang hilang, terutama dari sisi dunia bisnis kita kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp105 triliun," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/3).
Nailul menghitung dengan mengansumsikan pengeluaran tamu yang datang per hari mencapai Rp10 juta per orang. Biaya itu mencakup biaya hotel, makan, transportasi sampai biaya tiket pesawat.
Belum lagi jika para tamu yang hadir ikut menikmati pariwisata yang ada di Tanah Air. Kemungkinan pengeluaran per hari bisa lebih besar.
Ia memperkirakan kalau jadi di gelar di Indonesia, Piala Dunia bisa menyedot jumlah tamu sebanyak 35 ribu orang, atau 50 persen dari tamu yang hadir di Piala Dunia U-20 Polandia pada 2019 lalu.
"Jadi saya asumsikan Rp10 juta per hari. Orang yang datang pas Pildun U-20 di Polandia, 70 ribu. Saya ambil 50 persen saja. Jadi saya hitungnya Rp10 juta dikalikan 350 ribu orang dan dikalikan 30 hari (lama penyelenggaraan)," jelasnya.
Sementara, dampak kepada minat investasi investor dinilai tidak terlalu besar. Sebab, gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tak berhubungan langsung dengan investasi.
[Gambas:Video CNN]
"Kalau ke investasi sih saya rasa tidak akan signifikan, di mana cukup jauh untuk dihubungkan," kata dia.
Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga melihat dampak batalnya acara ini sangat kecil ke investasi. Karena, acara olahraga tidak menjadi pertimbangan investor untuk menanam modal di negara lain.
"Umumnya, pertimbangan investor ketika ingin berinvestasi lebih banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya saing ekonomi suatu negara, kemudahan mendapatkan bahan baku, kepastian hukum, hingga insentif yang diberikan," pungkas Rendy.
Lihat Juga :Mengintip Biaya Renovasi Lapangan Piala Dunia U-20 yang Batal di RI |
Label:dua77、cicil app、sbobet88 slot
Terkait:slot suka toto、mpoagen、kredivo pakai dp atau tidak、intan77、agen slot terpercaya、pinjol langsung cair、shopee pinjam uang、poker bonus new member、ajaib168、slot terbaik tergacor
bab terbaru:surga 66 slot(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.
Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.
Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.
Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.
Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.
Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.
Lihat Juga :Besaran THR Guru dan Dosen 2023 |
Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.
"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).
Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.
"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.
Lihat Juga :Bos BI Ungkap 5 Jurus Jaga Laju Ekonomi RI di Depan Delegasi ASEAN |
Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.
Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.
Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.
Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.
"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.
Lihat Juga :Apple Luncurkan Fitur Pay Later Bagi Pengguna di AS |
Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.
Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.
Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.
Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.
"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.
Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah menjelaskan alasan sopir (driver) ojek online (ojol) dan taksi online tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran.
Ia menerangkan salah satu syarat pekerja mendapatkan THR adalah memiliki hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. Sementara, driver ojol bergabung dalam skema kemitraan.
"Kalau mitra Gojek kan tidak ada hubungan kerja ya. Itu kan kemitraan, yang mendapatkan THR itu yang ada hubungan kerja," kata Ida, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, seperti dikutip dari Detik, Senin (3/4).
"Saya kira kita sudah punya Posko Pengaduan THR. Teman-teman yang mengalami tidak dibayar THR-nya saya kira bisa mengadu ke posko yang ada," ujarnya.
Secara terpisah, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Beleid itu tidak mencakup hubungan kemitraan seperti drivel ojol dengan operator aplikasi transportasi daring. Namun, Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang memberikan THR kepada mitranya.
"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa kemarin.
[Gambas:Video CNN]
Menjelang hari raya Idulfitri, tunjangan hari raya (THR) menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja.
Memang, untuk tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum merilis aturan mengenai pemberian THR. Namun, jika merujuk pada aturan tahun lalu, pengusaha wajib memberikan THR kepada para pekerja.
Dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, perusahaan diwajibkan untuk membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.
Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.
Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.
Lihat Juga :Antisipasi Macet di Merak, Kemenhub Bakal Tambah 5 Dermaga di Ciwandan |
Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.
Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.
Terbaru, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau pengusaha memberikan THR pekerja sebelum 19 April 2023. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar para pekerja juga bisa mudik lebih awal, sehingga bisa mengurai kemacetan.
"Satu hal yang kami imbau terutama berkaitan dengan swasta agar memberikan THR lebih awal, sehingga tanggal 18 (April) dipastikan mereka (pekerja) sudah terima THR dan mereka bisa melakukan perjalanan sejak 18 (April) awal," kata Budi dalam konferensi pers, Jumat (24/3).
Tahun ini, jatuhnya Idulfitri kemungkinan akan berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 21 April. Sementara, dalam kalender pemerintah, lebaran jatuh pada 22-23 April.
[Gambas:Video CNN]
Startup e-grocerySayurbox melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sejumlah karyawannya.
CEO & Co-Founder Sayurbox Amanda Susanti menuturkan PHK terpaksa dilakukan kepada tim business to consumer (B2C)karena pasarnya tidak tumbuh seperti yang diperkirakan selama pandemi.
Oleh karena itu, Sayurbox telah menggabungkan beberapa gudang B2C, mengkonsolidasikan layanan pengiriman instan menjadi pengiriman pada hari yang sama (same day) untuk meningkatkan efisiensi operasional.
"Kami memahami bahwa ini adalah masa yang penuh tantangan bagi anggota tim kami dan keluarganya. Kami menghargai kontribusi mereka dan berkomitmen untuk memberikan dukungan selama masa transisi ini," ujar Amanda melalui keterangan resmi, Jumat (14/4).
Meski demikian, ia tak menyebutkan secara detil berapa jumlah karyawan yang terkena PHK itu.
Amanda hanya mengatakan PHK dilakukan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dari bisnis perusahaan. Dengan begitu, pihaknya dapat terus melayani pelanggan pasar, restoran, supermarket, channel exportserta channel belanja online tentunya dengan terus mendukung para petani dan produsen lokal.
Amanda menekankan pihaknya akan memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari keputusan ini, termasuk paket kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, perusahaan juga memberikan sejumlah program yaitu dengan menyediakan akses ke platform pencarian pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki lowongan.
Tak hanya itu, Sayurbox juga menyediakan akses 'Sayur Alumni Support', di mana karyawan yang terdampak dapat mengunggah CV mereka. Setelah itu, CV akan diberikan ke potential employersseperti investor, partner,recruitment agencydan perusahaan lain yang memiliki lowongan pekerjaan.
Amanda memastikan bisnis dan layanan business to business (B2B)dan B2C masih berjalan seperti biasa dan akan terus melayani pelanggan untuk layanan next daydansame dayuntuk wilayah Jabodetabek dan Surabaya.
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan kualitas, dan sangat antusias untuk melanjutkan kemitraan kami dengan Anda serta menantikan kolaborasi dan peluang pertumbuhan di masa mendatang," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
Jam perdaganganbursa sahamkembali normal seperti sebelum pandemi covid-19 mulai hari ini, Senin (3/4).
Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk normalisasi atas kebijakan pandemi covid-19.
"Pemberlakuan kembali ketentuan waktu perdagangan di bursa serta batas waktu penyampaian laporan pesanan titip jual dan/atau beli dari anggota bursa efek lain sebagaimana kondisi sebelum pandemi, yang akan efektif pada hari Senin, 3 April 2023," tulis BEI dalam keterangan di situs resmi, Kamis (30/3) lalu.
Kemudian, sesi II akan kembali menjadi pukul 13.30 hingga 15.49 dari sebelumnya 13.30 hingga 14.49. Khusus Jumat, sesi I akan berlangsung pada pukul 09.00 hingga 13.30 dan sesi II berlangsung pada pukul 14.00 hingga 15.49.
Selain itu, bursa juga mencabut menyesuaikan batasan persentase Auto RejectionBawah (ARB) secara bertahap. Pada tahap I, efektif 5 Juni 2023, rentang harga Rp50-Rp200 berlaku Auto RejectionAtas (ARA) 35 persen dan ARB 15 persen.
Lalu, rentang harga Rp200-Rp5.000 berlaku ARA 25 persen dan ARB 15 persen dan rentang harga Rp5.000 ke atas berlaku ARA 20 persen dan ARB 15 persen.
Lihat Juga :Kripto Kebakaran Pagi Ini, Dogecoin Paling Loyo |
Pada tahap II, efektif 4 September 2023, ketentuan Auto RejectionSimetris yakni untuk rentang harga Rp50-Rp200 berlaku ARA dan ARB 35 persen, rentang harga Rp200-Rp5.000 berlaku ARA dan ARB 25 persen. Berikutnya, harga di atas Rp 5.000 berlaku ARA dan ARB 20 persen.
Tak hanya itu, BEI juga mencabut kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan tercatat dan penerbit, yang mulai berlaku untuk Laporan Keuangan periode Tahun 2022, dan efektif per 31 Maret 2023.
Lebih lanjut, BEI juga mencabut relaksasi batas waktu penyampaian laporan harian dan laporan bulanan anggota bursa efek, yang akan efektif berlaku per 3 April 2023 sebagaimana Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00043/BEI/03-2023 yang telah dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2023.
Akhir Maret 2020, OJK memberlakukan jam operasional perdagangan bursa sesuai dengan waktu layanan kliring Bank Indonesia (BI) selama pandemi covid-19 . Perdagangan sesi pertama berlaku mulai pukul 09.00 sampai 11.30 WIB.
Sementara sesi kedua mulai dari 13.30 sampai 15.00 WIB. Perdagangan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) dari pukul 09.00 sampai 15.00 WIB dan waktu operasional Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) dari pukul 09.30 sampai 15.00 WIB.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurunkan kuota kewajiban pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) bulanan dari 450 ribu ton menjadi 300 ribu ton. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Mei 2023.
Sebelumnya, pemerintah menaikkan kuota DMO dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton selama Februari hingga April tahun ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya menurunkan harga minyak goreng kemasan, Minyakita, di pasaran.
"Angka kewajiban DMO atau besaran jumlah DMO dilakukan pengurangan dari 450 ribu ton per bulan yang berlaku sampai akhir April ini kembali ke 300 ribu ton," ujar Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan dalam konferensi pers, Kamis (27/4).
Pemerintah juga menurunkan rasio volume ekspor minyak sawit atau Crude Palm Oil(CPO) dan turunannya dari 1:6 menjadi 1:4. Sebagai contoh, jika pelaku usaha memasok CPO sebanyak 1.000 ton maka akan memperoleh hak ekspor sebesar 4.000 ton.
Selanjutnya, pemerintah menaikkan insentif faktor pengali ekspor bagi pelaku usaha yang memasok minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan MinyaKita dari 1,5 menjadi 2 untuk kemasan bantal dan naik dari 1,75 menjadi 2,25 untuk kemasan lainnya.
Hal tersebut diharapkan bisa mendorong produsen atau eksportir untuk lebih banyak mendistribusikan DMO dalam bentuk kemasan merek Minyakita.
Direktur Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan dengan penambahan insentif diharapkan dapat menaikkan proporsi perbandingan DMO minyak goreng curah dengan Minyakita. Menurutnya, sempat terjadi penurunan rasio DMO minyak goreng curah dengan Minyakita beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan saat ini proporsi DMO Minyakita sudah mulai naik menjadi 55 persen dibandingkan minyak curah dan diharapkan terus bertambah seiring ditambahnya insentif.
"Kita harapkan perbandingannya nanti jadi 70,30. Jadi kemasan 70, untuk curahnya 30," kata Isy.
[Gambas:Video CNN]
(fby/sfr)
《bintangmpo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,trik jitu olympusHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bintangmpo》bab terbaru。