idcjoker

Kotak peralatan dewa super

Pengembang Jawab Polemik Status Tanah KPR cuma HGB: Itu Ketentuan UU******

Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).

Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.

"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.

Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya seorang raksasa

Daftar Taipan AS yang Buat Propaganda Hias Citra Israel******

Sejumlah taipan Amerika Serikatbekerja sama membuat propaganda untuk meningkatkan citra Israeldan menjelek-jelekkan milisi di Palestina,Hamas.

Propaganda mereka lakukan di tengah perang antara Israel dengah Hamas beberapa waktu belakangan ini. 

Salah satu taipan yang terlibat dalam propaganda itu adalah CEO Starwood Capital Group Barry Sternlicht. Ia menginisiasi aksi propanganda ini untuk menggalang dukungan dengan cara kampanye media.

"Opini publik pasti akan berubah karena adegan, nyata atau dibuat-buat oleh Hamas, mengenai penderitaan warga sipil Palestina pasti akan mengikis empati (ke Israel) saat ini di komunitas internasional," kata Sternlicht dalam pernyataan yang tertuang dalam email berisi testimoni dari para taipan AS yang dirilis Semafor tak lama setelah agresi Israel pada 7 Oktober.

"Kita harus mendahului narasinya," lanjut taipan tersebut.

Dorongan kampanye Sternlicht bertujuan melabeli Hamas sebagai organisasi teroris yang bukan hanya musuh Israel, tetapi juga lawan Amerika Serikat.

Selain Sternlicht, propaganda juga diikuti oleh mantan CEO Google Eric Schmidt, CEO Dell Michael Dll dan pebisnis Michael Milken.

Sementara itu berdasarkan laporan Al Jazeera, para taipan itu ingin meraih dukungan publik untuk Israel dengan cara banyak mengunggah konten yang menyalahkan Hamas.

Selain menggalang kampanye, para taipan itu juga menggelar kampanye media itu bertajuk Facts For Peace. Mereka mencari sumbangan hingga 50 juta dolar atau sekitar Rp785 miliar dari puluhan nama tokoh besar di bidang media, keuangan, dan teknologi.

Laporan itu menyebut mereka mendekati lebih dari 50 orang untuk meraup dana. 

Mereka memiliki kekayaan bersih gabungan sekitar US0 miliar atau sekitar Rp7.855 triliun.

Dana dari para orang kaya ini kemudian akan digabung dengan badan amal Yahudi.

Hingga kini, belum ada informasi jumlah pasti yang disumbangkan. Namun, mereka berhasil mengumpulkan jutaan dolar.

[Gambas:Video CNN]

Komunikasi offline berenergi tinggi

Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******

Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).

Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.

Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.

Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Yang paling arogan dalam sejarah

Nestle Buka******

PTNestlé Indonesia memutus hubungan kerja (PHK) dengan karyawan di Kejayan, Jawa Timur per 31 Oktober 2023.

Manajemen Nestle mengatakan langkah itu diambil untuk melakukan penyesuaian terhadap bisnis mereka agar menjadi lebih efisien dan tumbuh dalam jangka waktu panjang.

"Dalam situasi dan kondisi saat ini, dengan sangat menyesal, beberapa peran karyawan akan terdampak sebagai hasil dari perubahan ini, di salah satu pabrik kami, Kejayan, dikarenakannya sudah tidak adanya peran di dalam transformasi bisnis ini," kata manajemen Nestle dalam keterangan resmi, Selasa (14/11).

"Untuk menghadapi dinamika tersebut, kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan tuntutan pasar, serta mendesain kembali organisasi kami untuk menjawab perubahan dengan lebih efektif sembari tetap berpegang pada komitmen kami untuk menjaga kelangsungan bisnis dan keberlanjutan operasional," kata manajemen Nestle.

Manajemen mengatakan sudah mempertimbangkan seluruh pilihan yang ada sebelum pada akhirnya mengambil keputusan PHK.

Perusahaan memastikan karyawan tetap menjadi prioritas. Karenanya, perusahaan akan memberikan kompensasi kepada karyawan terdampak PHK dengan sepenuhnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk memperlakukan karyawan dengan adil dan hormat, serta sepenuhnya mematuhi semua hukum dan kebijakan yang berlaku. Perusahaan akan melakukan yang terbaik kepada karyawan yang terdampak serta memastikan tidak ada gangguan dalam pelayanannya terhadap konsumen dan mitra bisnis kami di Indonesia," kata manajemen Nestle.

[Gambas:Video CNN]

Gadis cantik dan menawan

UMP Buruh di Sumbar Hanya Naik Rp70 Ribu Jadi Rp2,81 Juta Pada 2024******

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2024 naik Rp70 ribu dari Rp2,74 juta menjadi Rp2,81 juta per bulan. 

Kenaikan tertuang dalam SK Gubernur Nomor : 562-768-2023 tertanggal 20 November 2023. Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan penetapan UMP tahun 2024 tersebut telah melewati proses sesuai aturan yang berlaku.

Salah satunya pembahasan dalam rapat Dewan Pengupahan setempat. Menurutnya rapat penetapan UMP itu digelar Kamis (16/11) yang melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar dengan jumlah keanggotaan sebanyak 15 orang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindag, BPS, Perguruan Tinggi, Apindo dan Serikat Pekerja.

Ia berharap kenaikan UMP itu, meskipun tidak terlalu besar, bisa memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Nizal Ul Muluk menyebutkan kenaikan UMP Sumbar pada 2024 itu sekitar Rp68.973 atau 2,52 persen dari UMP tahun 2023.

Ia menyebut secara umum ada tiga variabel yang menentukan UMP pada 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat Inflasi, dan koefisien alpha (berkisar dari 0,10 - 0,30).

Besaran alpha tersebut menurutnya sangat ditentukan oleh tingkat besaran upah dan tingkat besaran penyerapan tenaga kerja.

Nizam mengatakan rumusan penghitungan UMP 2024 itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat Generasi Biksu Bunga

3 Gubernur Tak Pakai Rumus Baru Jokowi dalam Naikkan UMP 2024******

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut hingga 21 November 2023 pukul 19.00 WIB, 30 Gubernur telah menetapkan UMPdi wilayahnya masing-masing.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara Triparti di masing masing wilayah sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuan upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya Selasa (21/11) malam.

Ida mengatakan dari 30 provinsi yang telah menetapkan UMP, terdapat 3 provinsi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ia menambahkan gubernur yang belum menetapkan UMP 2024 adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

Ia pun menekankan bahwa hari ini, 21 November 2023, adalah batas akhir pengumuman UMP oleh masing-masing gubernur. Pihaknya pun akan memberikan waktu kepada gubernur yang belum menetapkan UMP hingga pukul 23.59 WIB.

"Kepada provinsi lain yang belum menetapkan upah minimumnya kami harap dapat segera menetapkan upah minimum sebelum 23.59 WIB," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri daerah yang tak menetapkan UMP sesuai aturan akan dikenakan sanksi. Sanksi akan diserahkan ke Kemendagri.

"Kalau tidak sesuai pp kami akan serahkan ke Kemendagri. Karena ini PP bukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," tuturnya.