slot depo 25rb

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Tiga Petinggi Unilever Kompak Mengundurkan Diri******

Tiga direktur PTUnilever Indonesia Tbk mengundurkan diri dalam waktu berdekatan.

Yang pertama yang mengundurkan diri adalah Ira Noviarti yang menjabat direktur utama. Ia hengkang dari perusahaan itu pada 24 Oktober lalu.

Ira menyebut alasan pribadi menjadi dalih ia keluar dari emiten berkode UNVR tersebut.

"Pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari posisi masing-masing selaku direktur perseroan sehubungan dengan alasan pribadi," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus dalam surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip Jumat (24/11).

Pengunduran diri Shiv maupun Sandeep akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat itu akan digelar pada 19 Desember mendatang.

Nurdiana memastikan kinerja perusahaan tidak terganggu sama sekali meskipun tiga petingginya kompak mengundurkan diri dalam waktu berdekatan.

Menurutnya, tidak ada dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Kondisi keuangan juga dipastikan stabil.

Hingga saat ini tidak ada penjelasan rinci alasan pribadi yang dimaksud sebagai penyebab tiga petinggi UNVR mengundurkan diri. Namun, Unilever memang jadi perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia.

Bahkan, eksistensi Unilever Indonesia juga terdampak. Hal ini bisa dilihat dari harga saham emiten berkode UNVR yang terus mengalami penurunan.

[Gambas:Video CNN]

Toko Senjata Wanjie

Mahfud Ungkap Alasan Investor Bisa Kuasai Lahan IKN hingga 190 Tahun******

Calon wakil presiden nomor urut 3Mahfud MD mengungkap alasan pemerintah memberikan izin penggunaan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaradi Kalimantan Timur mencapai 190 tahun.

Mahfud mengatakan kebijakan ini ditetapkan demi mempermudah investasi ke tanah air, khususnya ke IKN. Ia pun menyinggung bahwa kebijakan tersebut sudah banyak dilakukan sejak zaman Presiden Suharto.

"HGU (hak guna usaha), HGB (hak guna bangunan), itu 190 tahun diberikan. Kalau dulu pernah 35 tahun, terus naik 90 tahun gitu zaman Pak Harto itu. Lalu untuk mempermudah investasi, pemerintah ini menawarkan atau sudah memberi peluang untuk 190 tahun," kata Mahfud dalam acara dialog Ganjar-Mahfud dengan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11).

Pasalnya, kebijakan tersebut bisa saja diberikan secara bertahap dan tak langsung 190 tahun.

Syarat khusus yang bisa diberikan misalnya penambahan keterlibatan tenaga kerja dan lain-lain, yang akan menguntungkan Tanah Air.

"Lahan itu tidak akan, tidak akan langsung dimiliki dengan sesukanya tentu saja oleh investor," sambung dia.

Mahfud menyebut kebijakan ini bisa direvisi atau diubah, tergantung dengan perkembangan kondisi riil yang ada.

"Karena itu merupakan pancingan atau insentif agar investor mau masuk lalu dibuatlah kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Itu tentu saja bisa bisa dievaluasi ulang, bisa dihitung ulang relevansinya dengan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Mahfud.

Berdasarkan salinan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Pasal 16 A mengatur soal hak atas tanah investor di IKN.

Untuk hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor mendapatkan hak kelolaan yang cukup panjang; mencapai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama,jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus keduadengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk HGB dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Abadi

Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2024******

Pemerintah daerah di Indonesia telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024pada Selasa (21/11).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan baru 30 gubernur yang telah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara triparti di masing masing wilayah, sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuaian upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya Selasa malam.

Dalam PP Nomor 51 Tahun 2023, rumus kenaikan upah minimum 2024 mencakup tiga variabel yaitu Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Lihat Juga : UMP Banten 2024 Hanya Naik Rp66 Ribu Jadi Rp2,7 Juta

Berikut daftar UMP 2024 di seluruh provinsi di Indonesia, beserta kenaikannya.

1. Aceh (naik 1,38 persen)
Dari Rp3.413.666 menjadi Rp3.460.672

2. Sumatera Utara (naik 3,67 persen)
Dari Rp2.710.493 menjadi Rp2.809.915

3. Sumatera Barat (naik 2,74 persen)
Dari Rp2.742.476 menjadi Rp2.811.449

4. Kepulauan Riau (naik 3,76 persen)
Dari Rp3.279.194 menjadi Rp 3.402.492

5. Bangka Belitung (naik 4,04 persen)
Dari Rp3.498.479 menjadi Rp3.640.000

6. Riau (naik 3,2 persen)
Dari Rp3.191.662 menjadi Rp3.294.625

7. Bengkulu (naik 3,38 persen)
Dari Rp2.418.280 menjadi Rp2.507.079

8. Sumatera Selatan (naik 1,55 persen)
Dari Rp3.404.177 menjadi Rp3.456.874

9. Jambi (naik 3,2 persen)
Dari Rp2.943.000 menjadi Rp3.037.121

10. Lampung (naik 3,16 persen)
Dari Rp2.633.284 menjadi Rp2.716.497

11. Banten (naik 2,5 persen)
Dari Rp2.661.280 menjadi Rp2.727.812

12. DKI Jakarta (naik 3,8 persen)
Dari Rp4.900.798 menjadi Rp5.067.381

13. Jawa Barat (naik 3,57 persen)
Dari Rp1.986.670 menjadi Rp2.057.495

14. Jawa Tengah (naik 4,02 persen)
Dari Rp1.958.169 menjadi Rp2.036.947

15. Daerah Istimewa Yogyakarta (naik 7,27 persen)
Dari Rp1.981.782 menjadi Rp2.125.897

16. Jawa Timur (naik 6,13 persen)
Dari Rp2.040.244 menjadi Rp2.165.244

17. Bali (naik 3,68 persen)
Dari Rp2.713.672 menjadi Rp2.813.672

18. Nusa Tenggara Barat (naik 3,06 persen)
Dari Rp2.371.407 menjadi Rp2.444.067

19. Nusa Tenggara Timur (naik 2,96 persen)
Dari Rp2.123.994 menjadi Rp2.186.826

20. Kalimantan Barat (naik 3,6 persen)
Dari Rp2.608.601 menjadi Rp2.702.616

21. Kalimantan Tengah Rp3.181.013 (belum menaikkan)

22. Kalimantan Selatan (naik 4,22 persen)
Dari Rp3.149.977 menjadi Rp3.282.812

23. Kalimantan Timur (naik 4,98 persen)
Dari Rp3.201.396 menjadi Rp3.360.858

24. Kalimantan Utara Rp3.251.702 (belum menaikkan)

25. Sulawesi Tengah (naik 5,28 persen)
Dari Rp2.599.546 menjadi Rp2.736.698

26. Sulawesi Tenggara (naik 4,6 persen)
Dari Rp2.758.984 menjadi Rp2.885.964

27. Sulawesi Utara (naik 1,67 persen)
Dari Rp3.485.000 menjadi Rp 3.545.000

28. Sulawesi Selatan (naik 1,45 persen)
Dari Rp3.385.145 menjadi Rp3.434.298

29. Gorontalo (naik 1,19 persen)
Dari Rp2.989.350 menjadi Rp3.025.100

30. Sulawesi Barat (naik 1,5 persen)
Dari Rp2.871.794 menjadi RP2.914.958

31. Maluku Rp2.812.827 (belum menaikkan)

32. Maluku Utara (naik 7,5 persen)
Dari Rp2.976.720 menjadi Rp3.200.000

33. Papua Rp3.864.696 (belum menaikkan)

34. Papua Barat
Dari Rp3.282.000 menjadi Rp3.393.000

35. Papua Tengah (4,13 persen)

dari Rp3.864.700 menjadi Rp4.024.270

36. Papua Pegunungan (belum ada)

37. Papua Barat Daya (belum ada)

38. Papua Selatan (belum ada)

[Gambas:Video CNN]

Setan cinta tidak terkalahkan

UMK Majalengka 2024 Diusulkan Naik 14,81 Persen Jadi Rp2,5 Juta******

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) Majalengka 2024 diusulkan naik 14,81 persen atau sekitar Rp320 ribu dari Rp2,18 juta menjadi Rp2,5 juta.

Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Majalengka Ade Riki Djunaedi mengatakan usul ini diketok dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka. Ia menyebut ada unsur pemerintah, akademisi, pakar, buruh, hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang hadir dalam rapat pada Kamis (23/11) itu.

"Alhamdulillah, semua pihak sepakat bahwa UMK 2024 Kabupaten Majalengka naik 14,81 persen atau Rp320 ribuan," ucap Ade, dikutip dari detikjabar, Jumat (24/11).

Para buruh ingin survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi acuan penetapan UMK Majalengka 2024. Ada menyebut variabel ini lebih realistis ketimbang yang ditetapkan pemerintah.

"Kami akan mengawal rekomendasi kenaikan UMK 2024 Kabupaten Majalengka ini ke tingkat provinsi hingga disahkan oleh Pj Gubernur Jawa Barat (Bey Machmudin)," tegasnya.

Di lain sisi, Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan upah buruh di wilayahnya seharusnya menembus Rp3 juta. Menurutnya, Majalengka kini mulai bertransformasi menjadi kota industri.

Ia lantas mendesak pemerintah pusat mengevaluasi PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Karna menilai kepala daerah tak leluasa menetapkan besaran kenaikan UMK dengan aturan tersebut.

"Harapan kami formula pengupahan itu kembalikan lagi ke daerah. Biarkan pemerintah daerah yang memberi kebijakan demi kehidupan layak para buruh," jelas Karna.

[Gambas:Video CNN]

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

Alasan Khofifah Kerek Tinggi UMP Jatim Jadi Rp2,16 Juta******

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim 2024 naik sebesar 6,13 persen atau setara Rp125 ribu dari Rp2.040.244,30  ke Rp2.165.244,30.

Kenaikan UMP Jatim tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/606/KPTS/013/2023 tanggal 20 Nopember 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Khofifah menjelaskan kenaikan UMP Tahun 2024 ini menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Khofifah menyebut semuanya penghitungan upah itu menggunakan formula sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

Dengan menggunakan data statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, sebagai dasar perhitungan penyesuaian Upah Minimum, baik UMP maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024.

Data-data yang dipergunakan dalam penghitungan UMP Jawa Timur Tahun 2024 antara lain rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut provinsi sebesar Rp1.323.486.

Pemerintah juga melihat rata-rata banyaknya anggota rumah tangga menurut provinsi sebesar 3,53 hingga rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja menurut provinsi sebesar 1,66.

Selain itu, terdapat pula data pertumbuhan ekonomi (PDRB kuartal IV 2022 + kuartal I, II, III 2023) terhadap (PDRB kuartal IV 2021 + kuartal I, II, III 2022) menurut provinsi sebesar 4,96 persen. Selanjutnya, data inflasi gabungan September 2022 sampai September 2023 menurut provinsi sebesar 3,01 persen.

Khofifah juga menegaskan keputusan naiknya UMP Jatim 2024 sebesar 6,13 persen ini telah memperhatikan rasa keadilan, serta mempertimbangkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan yang berkembang di Jawa Timur.

"Atas kenaikan UMP ini diharapkan seluruh stakeholdermemperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama,"harapnya.

Dalam prosesnya, kata dia, anggota Dewan Pengupahan Jatim dari unsur pekerja mengusulkan besaran nilai UMP Jatim Tahun 2024 dinaikkan sebesar Rp210 ribu. Dengan demikian, usulan besaran UMP 2024 adalah Rp2.250.244,30.

Sedangkan, Anggota Dewan Pengupahan Jatim dari unsur pengusaha mengusulkan perhitungan UMP 2024 menggunakan rumus dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, dengan menggunakan nilai alpha minimal 0,1 atau Rp71.530,97. Sehingga besaran UMP 2024 adalah Rp2.111.775,27.

Sementara, anggota Dewan Pengupahan dari unsur pemerintah dan akademisi mengusulkan penetapan UMP Jawa Timur 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

Untuk itu, Khofifah menekankan, ketetapan UMP Jatim 2024 telah melalui berbagai proses yang melibatkan banyak pihak. Termasuk menampung seluruh aspirasi baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi pekerja.

Sekaligus, melalui pertemuan tokoh Serikat Pekerja di Jatim untuk mengonsolidasikan serta mengkomunikasikan tuntutan yang disampaikan terkait nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi.

"Terhadap kondisi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di Jatim, serta kelangsungan berusaha perusahaan-perusahaan di Jawa Timur, maka kenaikan UMP Tahun 2024 dengan nilai kenaikan sebesar Rp125.000 atau 6,13 persen dari UMP tahun 2023 sebesar Rp 2.040.244,30," tegasnya.

Di akhir, Khofifah juga meminta kepada perusahaan dan para pengusaha untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan kenaikan UMP Tahun 2024. Bagi perusahaan yang merasa mengalami kesulitan dan tidak mampu, bisa mengajukan usulan penangguhan.

"Semoga pemulihan ekonomi yang terus tumbuh ini memberi dampak baik bagi dunia usaha, dunia industri yang muaranya akan memberikan kesejahteraan bagi pekerja," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran Neraka dari dunia lain

Buruh Ancam Mogok Nasional Imbas UMP 2024 Naik Sedikit******

Serikat buruh mengancam mogok nasional imbas pemerintah memaksakan upah murah dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2024.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menuding pemerintah gagal membuat konsep pengupahan di Indonesia.

KASBI menegaskan PP Nomor 51 Tahun 2023 adalah aturan yang hanya melanggengkan upah murah untuk buruh.

"Pemerintah memaksakan pemberlakuan upah murah menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023. Maka, dalam waktu dekat ini menjelang penetapan UMK kota/kabupaten kami kaum buruh anggota KASBI di berbagai daerah akan bergerak turun ke jalan sampai ada kenaikan upah mengacu pada kebutuhan hidup riil kaum buruh sesuai survei kebutuhan hidup layak (KHL)," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

"Pemogokan sangat tergantung aliansi dari berbagai serikat buruh di daerah. Saat ini pun kami sedang banyak konsolidasi aliansi untuk mendorong terjadinya pemogokan nasional, serentak di berbagai daerah," tegas Sunarno.

Ia menyebut KASBI sudah melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Ada di tiga daerah Jawa Barat, yakni Karawang, Subang, dan Cimahi.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal berjanji akan menggelar mogok massal dalam waktu dekat. Ia akan mengerahkan para buruh anggotanya untuk turun ke jalan.

Ia menyebut mogok nasional akan diselenggarakan antara 30 November 2023 hingga 13 Desember 2023. Kendati, Iqbal belum memastikan kapan aksi mogok nasional ini digelar.

Iqbal hanya menjanjikan mogok nasional akan melibatkan 5 juta buruh di 100 ribu lebih perusahaan di Indonesia.

"Aksi mogok nasional ini menggunakan dasar hukum yang jelas, yakni UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh. Di dalam pasal 4 (UU Serikat Buruh), salah satu fungsi serikat adalah mengorganisir pemogokan," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/11).

Penetapan UMP 2024 di beberapa daerah sudah diumumkan kemarin. Kendati, kenaikan upah tak sesuai tuntutan buruh sebesar 15 persen.

Tak sedikit, kenaikan upah buruh di beberapa daerah kurang dari Rp50 ribu. Sebut saja di Aceh yang hanya naik Rp47 ribu hingga buruh Gorontalo dengan kenaikan Rp35 ribu saja.

[Gambas:Video CNN]