kakekqq

Penyihir Abadi

Pemerintah Ubah Skema Prakerja 2023, Pelatihan Online 3 Jam per Hari******

Pemerintah mengubah skema Kartu Prakerja 2023 di mana peserta akan belajar baik secara daring maupun luring. Skema normal ini akan dimulai pada gelombang ke-48.

Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem Kartu Prakerja Kurniasih Suditomo mengatakan tujuan pelatihan pada skema normal adalah memberikan kesempatan lebih luas bagi para penerima program untuk mengikuti ragam pelatihan dalam rangka peningkatan dan/atau penyesuaian kemampuan.

"Untuk pelatihan online, semua pelatihan harus dilakukan secara webinar. Tidak ada lagi yang seluruhnya video," katanya di Jakarta, Rabu (18/1).

Dwina juga mengatakan ada perubahan minimal waktu pelatihan yang semula hanya 6 jam menjadi 15 jam.

Ada perbedaan maksimal jam pelatihan antara moda online dan offline. Moda online atau daring dibatasi hanya boleh 3 jam per hari, tidak boleh lebih. Sedangkan moda offline atau luring maksimal 8 jam per hari.

Namun, moda pelatihan secara luring baru akan digelar di 10 kota besar yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk moda online atau daring masih sama seperti sebelumnya, yakni bisa diikuti oleh semua penerima Kartu Prakerja dari seluruh provinsi.

"Dimulai dari Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura," kata Dwina soal moda luring Kartu Prakerja 2023.

Nantinya, untuk pelatihan daring bakal menitikberatkan pada webinar dengan waktu 30 menit untuk pengerjaan tugas di akhir sesi. Jumlah peserta maksimalnya adalah 150 orang dengan rasio 1:50 antara tenaga pelatih dengan peserta.

Sementara itu, jumlah peserta maksimal di moda luring adalah 40 orang dengan rasio 1:20 antara tenaga pelatih dan peserta. Peserta luring akan melakukan evaluasi akhir berupa uji keterampilan dengan waktu sekitar 120 menit hingga 180 menit.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan langit

Ganti Bisnis, Tamasia Minta Pengguna Jual Emas Rp800 Ribu per Gram******

PT Tamasia Global Sharia atau Tamasia meminta penggunanya menjual emasdengan harga Rp800 ribu per gram maksimal hingga 15 Februari 2023.

Hal tersebut diketahui berdasarkan cuitan warganet di Twitter dengan nama akun @adrsbg. Dalam cuitannya itu ia melampirkan pengumuman dari Tamasia yang akan mengubah model bisnis mereka.

Berdasarkan pengumuman yang @adrsbg unggah, bisnis Tamasia akan bertransformasi menjadi pembelian logam mulia/tama gold/emas fisik melalui media onlineyang akan sampai di tangan pelanggan setelah pembelian terjadi.

Namun, yang menjadi sorotan adalah karena Tamasia meminta pengguna menjual emas seharga Rp800 ribu per gram berdasarkan harga per 16 Januari 2023. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan harga jual emas Antam pada periode yang sama, yakni Rp1,042 juta per gram.

[Gambas:Twitter]

"Parah banget @Tamasia_ID sudah gak bisa diakses dari awal tahun, sekarang tiba-tiba maksa buat jual karena mereka ganti bisnis model dan harga jualnya cuman dihargai Rp800 ribu?"tulis @adrsbg seperti dikutip pada Selasa (17/1).

Berdasarkan penelusaran CNNIndonesia.com, situs Tamasia (www.tamasia.co.id) tak bisa diakses.

Tamasia dikabarkan mendaftar izin usaha ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan pada 2019.

Namun, saat dicek pada situs Bappebti per hari ini, hanya terdapat lima perusahaan yang mengantongi izin jual beli emas secara digital. Kelima perusahaan itu adalah PT Indogold Makmur Sejahtera, PT Indonesia Logam Pratama, PT Laku Emas Indonesia, PT Pluang Emas Sejahtera, dan PT Sehati Indonesia Sejahtera.

Tidak ada nama PT Tamasia Global Sharia yang masuk dalam daftar perusahaan pedagang emas digital tersebut.

Redaksi masih berupaya menghubungi manajemen Tamasia untuk meminta tanggapan. Namun, pihak terkait belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Membombardir dunia misterius

Melihat Gaji ART RI Usai Jokowi Minta RUU PPRT Lekas Disahkan******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dipercepat.

Jokowi meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

Menurut Jokowi, RUU PPRT sudah dibahas selama 19 tahun. Namun, belum ada titik terang pengesahan aturan tersebut.

Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini mengatakan urgensi RUU PPRT adalah mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap PRT. Menurutnya, pengakuan itu termasuk memberi keadilan pada PRT.

Selain itu, Lita menekankan bahwa lingkup pekerjaan PRT harus diatur agar kedua belah pihak, yakni pekerja dan pemberi kerja mengetahui batasan.

Ia juga mengatakan RUU PPRT perlu mengatur hak antara PRT dan pemberi kerja alias majikan. Hak yang dimaksud untuk PRT, seperti libur mingguan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, cuti tahunan, hingga besaran upah yang disepakati.

Berdasarkan data BPS, rata-rata nominal upah asisten rumah tangga (ART) pada Desember 2022 naik 0,08 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yakni dari Rp437.066 menjadi Rp437.416.

Sementara itu, upah riil Desember 2022 dibanding bulan sebelumnya turun sebesar 0,58 persen, yaitu dari Rp387.100 menjadi Rp384.855.

Catatan detik.com yang mengutip salah satu situs penyalur ART, kisaran upah pekerja rumah tangga atau ART per bulan berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut:

ART Sumatra Utara Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Sumatra Barat Rp2 juta - Rp2,2 juta
ART Sumatra Selatan Rp2 juta
ART Jawa Barat Rp1,8 juta - Rp2,3 juta
ART DKI Jakarta Rp2,3 juta-Rp2,5 juta
ART Bali Rp2,3 juta
ART Lombok Rp2 juta
ART Banten Rp1,8 juta - Rp3,2 juta
ART Bali Rp2 juta - Rp2,3 juta
ART Kepulauan Riau Rp2 juta - Rp2,3 juta
ART Riau Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Jawa Tengah Rp2 juta - Rp2,5 juta
ART Jawa Timur Rp1,8 juta - Rp2,5 juta
ART Jambi Rp2 juta
ART Sulawesi Selatan Rp1,8 juta - Rp2,5 juta
ART Kalimantan Timur Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Kalimantan Tengah Rp2,2 juta - Rp2,5 juta
ART Kalimantan Selatan Rp1,8 juta - Rp2,5 juta

[Gambas:Video CNN]

mimpi bintang yang sempurna

YLKI Minta Pemerintah Bentuk Pengawas Perlindungan Konsumen Properti******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuat pengawas perlindungan konsumen properti.

Pasalnya, dari aduan konsumen individu sepanjang 2022, sektor perumahan menempati posisi keempat dengan 7,3 persen. Persentase ini menunjukkan 64 individu dari total 882 keluhan melapor pada YLKI terkait masalah perumahan.

Secara rinci masalah terbesar dari perumahan adalah refund atau pengembalian dana sebesar 27 persen, diikuti pembangunan mangkrak 21 persen, dokumen yang tidak terpenuhi 15 persen, dan lainnya.

Selain itu, menurutnya, berdasarkan UU Np 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, mestinya kementerian sektoral harus membuat peraturan teknis terkait perlindungan konsumen,

"Kementerian PUPR mestinya mengeluarkan aturan atau pedoman teknis perlindungan konsumen di sektor perumahan, dan ini jadi acuan bagi pengembang dan konsumen ketika membeli properti dan ada masalah," ungkapnya.

Sudaryarmo mengungkapkan persoalan dalam bidang perumahan selama 10 tahun terakhir terus berulang. Bahkan, lima tahun belakangan keluhan terkait perumahan selalu masuk dalam lima besar. Salah satu alasannya adalah praktik pre-project selling yang marak dilakukan.

"Jadi developer bisa jual rumah sebelum unit itu jadi. Ini yang banyak menimbulkan persoalan. Titik kritisnya ada di pemasaran dan jaminan hukum, konstruksi, dan pembangunan, ini konsumen minim perlindungan," paparnya.

Selain itu, beberapa tahun terakhir tren aduan konsumen berubah dari mayoritas di hunian horizontal atau rumah tapak menjadi hunian vertikal semacam apartemen serta rumah susun.

Masalah yang paling banyak terjadi adalah delivery atau serah terima unit dan sertifikasi. Dalam hal sertifikasi terdapat dua aktor yang kerap bermasalah yaitu developer atau pengembang dan pemerintah daerah.

Masalah yang datang dari Pemda paling banyak adalah ketiadaan peraturan daerah (Perda) Pertelaan. Artinya, Pemda tersebut memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa memiliki perda pertelaan.

"Jadi ketika dibangun, dan diserahterimakan, konsumen bayar lunas, sertifikat satuan rumah susun itu tidak bisa diproses karena tidak ada Perda. Ini harus jadi perhatian, kalau belum punya Perda Pertelaan ya jangan kasih IMB hunian vertikal," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Perusahaan Induk Google, Alphabet PHK 12 Ribu Karyawan******

Perusahaan induk Google, Alphabet, memutus hubungan kerja (PHK) setidaknya 12 ribu orang karyawan atau 6 persen dari total pekerjanya di dunia.

Pengumuman disampaikan langsung oleh CEO Alphabet Sundar Pichai melalui surat kepada seluruh pegawai.

"Ini adalah momen penting untuk mempertajam fokus kami, merekayasa ulang basis biaya kami, dan mengarahkan bakat dan modal kami ke prioritas tertinggi kami," ujar Pichai dikutip dari moneycontrol.com, Jumat (20/1).

Meski demikian, Pichai mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pegawai yang terdampak dengan membantu mencari peluang kerja baru.

Untuk perusahaan di AS, perusahaan dikatakan bakal membayar karyawan selama periode masa pemberitahuan secara penuh (minimal 60 hari).

Selain itu, perusahaan juga menawarkan paket pesangon mulai dari gaji 16 minggu ditambah dua minggu untuk setiap tahun dan mempercepat setidaknya 16 minggu vesting GSU.

PHK yang dilakukan Alphabet mengikuti langkah sejumlah perusahaan teknologi lainnya yang mengatakan ingin memperbaiki arah bisnisnya. Beberapa diantaranya yang sudah melakukan pemangkasan pegawai adalah Microsoft, Platform Meta, Twitter, dan Amazon.com.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Penduduk Akan Salip China, India Terancam Ledakan Angka Pengangguran******

India diprediksi segera mengambil alih posisi China sebagai negara dengan pendudukterpadat di dunia pada tahun ini.

Prediksi muncul setelah China melaporkan jumlah populasi mereka menyusut untuk pertama kalinya lebih dari 60 tahun pada 2022 kemarin. Padahal, sebelumnya jumlah penduduk ekonomi terbesar kedua dunia ini selalu bertambah setiap tahun.

Prediksi juga dibuat berdasarkan jumlah penduduk kedua negara itu saat ini. MengutipCNN, Rabu (18/1), kedua raksasa Asia ini masing-masing memiliki lebih dari 1,4 miliar penduduk.

Sebab, ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lebih pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja yang sehat.

Namun, di balik kondisi itu, ancaman pengangguran menghantui India. Apalagi, menurut data yang dirilis oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 2021, jumlah populasi usia kerja di negara Asia Selatan itu mencapai lebih dari 900 juta.

Pemerintah India pernah memperkirakan jumlah ini bakal bertambah dan akan mencapai lebih dari 1 miliar pada dekade berikutnya.

Peningkatan itu menimbulkan kekhawatiran tidak bisa diimbangi penciptaan lapangan kerja yang memadai. Apalagi, ada jutaan pencari kerja muda baru yang siap memasuki dunia kerja setiap tahunnya.

Di saat yang sama, data Pusat Pemantauan Ekonomi India (CMIE), tingkat pengangguran India mencapai 8,3 persen per Desember 2022, jauh dibandingkan di AS yang hanya sekitar 3,5 persen.

"India sedang duduk di atas bom waktu. Akan ada keresahan sosial jika tidak dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup dalam waktu yang relatif singkat," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengakui sebetulnya ancaman ini bisa diantisipasi jika pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja baru. Masalahnya, data menunjukkan bahwa keinginan warga India untuk mencari pekerjaan makin rendah.

Hal ini dikarenakan kurangnya kesempatan dan upah rendah. Berdasarkan data Bank Dunia pada 2021, tingkat partisipasi kerja di India hanya 46 persen, termasuk terendah di Asia. Sebagai perbandingan, di China dan Amerika Serikat (AS) masing-masing mencapai 68 persen dan 61 persen di tahun yang sama.

Untuk pekerja wanita, jumlah nya lebih memprihatinkan. Tingkat partisipasi kerja perempuan India hanya 19 persen pada 2021. Angka ini turun dari sekitar 26 persen pada 2005 lalu.