situs qiu terpercaya

djr888 289Jutaan kata 997049Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs qiu terpercaya》

Pemkot Cirebon sediakan 10 ton beras dalam Gerakan Pangan Murah******

Rencananya GPM ini kita selenggarakan di Lapangan Kalitanjung Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti

Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Kamis (7/3), dengan menyediakan beras sebanyak 10 ton lebih untuk menstabilkan harga beras di daerah itu. “Rencananya GPM ini kita selenggarakan di Lapangan Kalitanjung Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon Elmi Masruroh di Cirebon, Minggu. Elmi menjelaskan dalam kegiatan itu, masyarakat yang datang diperkenankan membeli beras SPHP seharga Rp52.000 per lima kilogram maksimal dua kemasan. Pembatasan diterapkan agar penyaluran terbagi merata. Menurut dia, berdasarkan hasil penghitungan beras sebanyak 10 kilogram itu bisa mencukupi kebutuhan warga untuk selama satu bulan. Jika ingin membeli beras dalam jumlah banyak, kata Elmi, masyarakat disarankan mendatangi pasar induk sampai toko modern karena komoditas tersebut selalu tersedia.

Baca juga: KAI Cirebon sediakan 91.520 tiket untuk angkutan Lebaran 2024

Baca juga: Bapanas tinjau stok dan penyaluran beras SPHP di gudang Bulog Cirebon “Khusus beras nanti dipakai tinta bagi yang sudah membeli, jadi tidak bisa antre lagi. Pembatasan itu tujuannya supaya semakin banyak orang kebagian. Kalau beli banyak-banyak jangan di GPM,” ujarnya. Ia menjelaskan Program GPM dinilai efektif dalam menjaga harga beras tidak naik ke nilai yang lebih tinggi, serta memberikan kemudahan bagi warga untuk membeli beras murah berkualitas. Selain itu, lanjut Elmi, masyarakat diimbau untuk tidak “punic buying” ataupun menimbun beras karena hal tersebut dapat mengganggu suplai ke pasaran. Dia menyatakan bahwa beberapa daerah produsen beras sudah memastikan bisa melakukan panen raya pada April 2024, sehingga ketersediaan beras di pasaran kembali stabil yang nantinya berdampak ke penurunan harga. “Untuk sekarang sudah stabil, tapi angkanya cukup tinggi. Harga beras medium sekarang Rp14.500 per kilogram dan premium sekitar Rp16.000-Rp17.000 per kilogram, tetapi tidak ada kenaikan,” jelasnya. Elmi berharap dengan program GPM dan kebijakan guna pengendalian inflasi yang dikeluarkan Pemkot Cirebon, bisa membuat harga komoditas pokok masyarakat turun. Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon Aris Budiyanto menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan di daerahnya, terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,14 pada Januari menjadi 104,71 di bulan Februari 2024. “Perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan,” imbuhnya. Aris menyebut dari hal tersebut, selama Februari 2024 Kota Cirebon mengalami inflasi sebesar 2,19 persen (year on year/yoy) dengan tingkat inflasi 0,55 persen (month to month/mtm) serta 0,59 persen (year to date/ytd). “Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi (mtm) yakni beras 0,34 persen, daging ayam ras dan telur ayam ras masing-masing 0,08 persen, cabai merah sebesar 0,06 persen, cabai rawit serta cabai hijau masing-masing 0,02 persen,” ucap dia.

Baca juga: Pemkot Cirebon targetkan 4 juta turis datang berwisata pada 2024

Baca juga: Bulog Cirebon bantu empat pemda sediakan beras murah untuk warga

Baca juga: Pemkab Cirebon distribusikan 20 ton beras murah ke desa rawan pangan

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kalbar gencarkan Gerakan Tani Pro Organik atasi pupuk mahal******

Kami saat ini terus melakukan sosialisasi kepada petani yang ada di Kalbar, untuk melaksanakan Gerakan Tani Pro Organik, sebagai upaya kita meningkatkan hasil pertanian masyarakat dan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia

Pontianak (ANTARA) - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalimantan Barat (Kalbar) menggencarkan Gerakkan Tani Pro Organik di sejumlah daerah di provinsi itu untuk meningkatkan hasil panen yang optimal serta mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang semakin langka dan mahal.

"Kami saat ini terus melakukan sosialisasi kepada petani yang ada di Kalbar, untuk melaksanakan Gerakan Tani Pro Organik, sebagai upaya kita meningkatkan hasil pertanian masyarakat dan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia," kata Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian Dinas TPH Kalbar Iskandar Mirza di Pontianak, Minggu.

Untuk menggencarkan Gerakan Tani Pro Organik tersebut, pihaknya terus melakukan kegiatan sosialisasi sekolah lapang tematik Gerakan Tani Pro Organik (Genta Organik) tahun 2024.

"Yang terakhir kami melakukan sosialisasi di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, yang diikuti para penyuluh pertanian dan wakil-wakil dari kelompok tani setempat," tuturnya.

Baca juga: Mentan sebut padi organik bisa jadi alternatif atasi krisis pangan

Iskandar menjelaskan kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan Sekolah Lapang Pertanian Organik untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dan pelaksanaan pertanian organik.

Pihaknya menekankan pentingnya pemanfaatan Program Genta Organik dalam memperbaiki tata kelola lahan pertanian pro organik.

Ia menyoroti pentingnya hasil panen yang optimal serta mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang semakin langka dan mahal.

"Kegiatan Genta Organik merupakan upaya nyata untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dengan mendorong petani dan penyuluh untuk beralih ke pupuk organik. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan," katanya.

Baca juga: Kementan utamakan pertanian organik hadapi El Nino di 2023

Genta Organik, kata dia, menekankan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah, dan pestisida alami, sebagai solusi terhadap masalah pupuk yang mahal dan langka.

Tujuan utama dari gerakan ini, lanjutnya, memberdayakan petani dalam memproduksi bahan-bahan tani secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan sektor pertanian.

"Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan para petani dan penyuluh pertanian di Kalbar semakin termotivasi untuk bergabung dalam Genta Organik guna menciptakan pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan," kata Iskandar.

Baca juga: Petani dan penyuluh di Kalbar dibekali kemampuan buat pupuk organik
Baca juga: Kalbar gencarkan buat pupuk secara mandiri melalui program BSM3
Baca juga: FAO-Kementan gandeng petani perbatasan Kalbar produksi beras sehat

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Label：situs yang sering maxwin、dot77、daftar situs slot gacor terpercaya

Terkait：info link slot gacor hari ini、togel279、ug234、slot cepat menang、situs slot terpercaya mudah menang、mponusa、cara beli hp di lazada dengan cicilan、pinjol masuk slik ojk、nomor togel hari ini、sumber 888 slot

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：bitly slot（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09

Daftar bab terbaru

situs slot terpercaya dan gacor 2023

slot bet 400

akslot

semua situs slot

akulaku cicilan 6 bulan

cara menggunakan voucher

link slot server luar negeri

olb88

slot ninja

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Pembunuhan tanpa batas

a1sbobet365

Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR******

Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Anto, panggilan akrabnya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Baca juga: Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Anto mengatakan, apabila putusan MK tersebut menghasilkan besaran ambang batas parlemen yang baru, angka itu diharapkan dapat merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya. Ia menilai, besaran batasan angka yang tepat adalah di bawah empat persen agar ada semakin banyak fraksi partai politik (parpol) di parlemen. "Karena kalau melihat komposisi sekarang itu hanya terbatas di 8-9 fraksi. Dengan melihat performa dari parlemen kita, seharusnya fraksi-fraksi-nya bisa ditambah lagi, bukan diperkecil, agar lebih beragam pandangannya dan pola pengawasannya juga lebih kuat," ujar dia. Maksud dari pola pengawasan, lanjutnya, adalah partai pendukung pemerintah tidak boleh sekadar “memberikan cap stempel” untuk kebijakan yang dihasilkan atau diusung oleh pemerintah. "Partai koalisi dengan legislatif seharusnya menjalankan perannya. Ada fungsi check and balanceyang itu sangat penting. Makanya, dengan adanya keputusan MK ini, menurut saya seharusnya angka ambang batasnya itu lebih rendah dibanding hari ini," tegasnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

erek erek ikan mujair

Kemenkes: Pandemi COVID******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan menyatakan pandemi COVID-19 lalu menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam pembangunan infrastruktur kesehatan agar negara lebih siap menghadapi pandemi-pandemi lain di masa depan.

"Virus COVID-19 masih bermutasi, dan WHO sudah mengingatkan ada virus X yang belum diketahui tetapi dapat menyebabkan pandemi. Artinya, kita harus bersiap-siap," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Kemenkes: Pandemi COVID-19 titik balik RI perkuat kesehatan nasional

Nadia memberikan respons tersebut terkait 3 tahun peringatan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Diketahui, kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020. Terdapat dua pasien, yaitu seorang perempuan berusia 64 tahun dan anaknya yang berusia 31 tahun.

Dia menjelaskan, saat ini COVID-19 masih ada, dan masih bermutasi pula. Akan tetapi, kata dia, jumlah kasus per harinya sudah semakin rendah, dan fatalitas akibat penyakit itu pun sangat turun.

Menurut Nadia, COVID-19 memberikan berbagai pelajaran berharga, seperti penyediaan alat kesehatan, vaksin, dan obatan-obatan secara domestik atau dalam negeri, yang dinilai membuat negara menjadi lebih mandiri. Hal itu, ujar dia, agar negara tidak bergantung pada pihak lain untuk ke depannya.

Baca juga: Kemenkes: Kerja sama pentahelix pembelajaran utama pandemi COVID-19

Selain itu, dia mengatakan bahwa pelajaran lainnya yang dipetik Indonesia adalah penguatan riset dan surveilans guna deteksi dini virus baru di suatu daerah, serta penemuan anomali kesakitan dan kematian.

Melalui hal-hal tersebut, katanya, Indonesia pun menginisiasi sejumlah hal, baik di skala regional maupun global. Contohnya, realisasi vaksinasi COVID-19 sebagai program imunisasi nasional yang diperuntukkan pada kelompok rentan, seperti orang lanjut usia, orang dengan komorbiditas atau obesitas berat, ibu hamil, serta anak berusia di bawah 12 tahun yang punya gangguan imunitas (immunocompromised).

Baca juga: Kemenkes: Penyakit menular via udara berpeluang jadi diseases X

Dia melanjutkan, pada skala global, ada inisiatif berupa Pandemic Fund saat G20 dan Keketuaan ASEAN, yang diharapkan bakal bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan, respons, serta penanganan pandemi di masa depan. Hal tersebut juga diharapkan untuk mendorong adanya kerja sama dalam bidang teknologi, seperti whole genome sequencing (WGS), berbagi informasi dan data, juga kolaborasi dalam pengembangan kapasitas antarnegara.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Dasar perapian

gacor spin

Dua bayi bekantan dari kelompok Alpha lahir di Pulau Curiak******

Kemunculan bayi bekantan ini terlihat saat kami melakukan patroli rutin di area Camp Tim Roberts hari ini

Banjarmasin (ANTARA) - Stasiun Riset Bekantan di Pulau Curiak Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan kembali menyambut kelahiran dua bayi bekantan dari dua indukan betina kelompok Alpha.

"Kemunculan bayi bekantan ini terlihat saat kami melakukan patroli rutin di area Camp Tim Roberts hari ini," kata Dr Amalia Rezeki selaku Founder Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) di Banjarmasin, Minggu.

Dia menjelaskan, kelahiran dua bayi bekantan itu merupakan sebuah capaian yang luar biasa bagi kawasan pulau kecil yang dikelola dan dijaga oleh SBI.

Masyarakat nelayan setempat juga telah berhasil menyumbang penambahan populasi bekantan di dunia.

Dosen Pendidikan Biologi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang sering disapa Amel itu mengungkapkan, sepanjang awal tahun ini sudah terdapat tiga ekor kelahiran bayi bekantan di kawasan Camp Tim Roberts, yang merupakan bagian dari kawasan Stasiun Riset Bekantan Pulau Curiak yang berada di luar kawasan konservasi.

Sehingga total populasi bekantan yang termasuk primata endemik terancam punah di kawasan ini mencapai 46 ekor dari 14 ekor ketika awal dibangun sebagai pusat riset bekantan oleh SBI foundation.

Sementara pegiat konservasi satwa liar Ferry F. Hoesain mengapresiasi upaya Amel dan timnya yang telah berhasil mewujudkan sinergi kerja pentahelix yang strategis dalam upaya pelestarian bekantan dan membuka harapan untuk peningkatan populasi bekantan sebagai maskot fauna Kalimantan Selatan.

Sedangkan Prof Hadi Sukadi Alikodra, guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang merupakan peneliti senior bekantan turut menyambut gembira atas kelahiran dua bayi bekantan di Pulau Curiak itu.

“Alhamdulillah selamat untuk keberhasilan proteksi bekantan, lanjutkan hingga tercapainya hidup bahagia bagi masyarakat desa sekitarnya," katanya.

Pada sisi lain, Prof Tim Roberts dari University of New Castle Australia, yang namanya diabadikan di kawasan riset dan konservasi bekantan ini mengapresiasi kerja keras tim SBI dalam upaya pelestarian bekantan sehingga terus bertambah didukung ekosistem lingkungan lahan basahnya.

Amel dan tim SBI saat patroli rutin di Pulau Curiak, Minggu (3/2/2024). ANTARA/Firman.

Camp Tim Roberts adalah wahana riset bekantan dan ekosistem lahan basah yang berada dalam kawasan Stasiun Riset Bekantan Pulau Curiak dilengkapi dengan fasilitas, seperti trek yang juga berfungsi sebagai transek, menara pantau, rumah mangrove, green house rambai, pendopo untuk ruang diskusi, dan beberapa gazebo, serta ecolodge.

Kawasan ini didirikan pada 15 Januari 2020 oleh Yayasan SBI bekerja sama dengan ULM dan University Of New Castle Australia.

Nama Tim Roberts didedikasikan kepada Prof Timothy Roberts Killgour dari University of New Castle Australia, yang telah berjasa dalam pendirian Stasiun Riset Bekantan dan membangun jaringan kerja sama antara University of Newcastle dengan SBI foundation.

Pulau Curiak memiliki ekosistem lahan basah dengan didominasi vegetasi tumbuhan mangrove Rambai (Sonneratia caseolaris).

Adapun jenis satwa yang menghuninya selain bekantan yakni antara lain lutung, elang bondol, elang tikus, elang brontok, pekaka emas, burung paruh katak Borneo, dan juga buaya muara.

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

agen asia 88 login

Din Syamsuddin: Jangan beri justifikasi pada perampas hak rakyat******

Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan

Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu jangan pernah memberi justifikasi kepada para perampas hak rakyat pada Pemilu 2024.

“Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, sikap demikian merupakan salah satu bentuk pengamalan Muhammadiyah dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran atau yang dikenal dengan beramar makruf nahyi munkar.

Pengamalan itu mesti dijalankan, kata dia, mengingat merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah Yogyakarta pada 2010 dan amanat Al Quran Surah Ali Imran Ayat 104 sebagaimana yang sering dibacakan dalam forum-forum Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah Sumut tegaskan LBH-AP layani seluruh masyarakat

Din Syamsuddin tidak menginginkan organisasi keagamaan yang pernah ia pimpin itu permisif dan legitimatif, meninggalkan kebenaran, dan kejujuran. Karena bila demikian maka akan berujung menjadi malapetaka besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan karena ada yang datang membawa janji materi ataupun janji posisi tinggi, lidah kita kelu, kaki kita kaku. Tapi justru inilah saatnya kemungkaran struktural dihadapi dengan amar makruf-nahyi munkaryang bersifat struktural pula,” ujarnya dalam Tabligh Akbar yang bertema “Strategi Dakwah Muhammadiyah pasca-Pemilu” yang turut dihadiri jamaah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang.

Sari kondisi itulah, menurut Din, yang mengharuskan Muhammadiyah meluruskan kembali arah pergerakan bangsa dari kemungkaran yang bahkan berjalan secara terstruktural. Sebab di mata Muhammadiyah, kata dia, kemungkaran struktural ialah penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh para pendiri, termasuk di dalamnya sejumlah tokoh Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah imbau pihak keberatan hasil pemilu ambil jalur konstitusi
Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Pelancong Tanpa Batas

tarik tunai kredivo

DPR: Pilkada Jakarta dipilih rakyat secara langsung******

Untuk Gubernur Daerah Khusus Jakarta akan dipilih langsung seperti Pilkada, Pilkada di daerah lain

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, tetap dipilih rakyat secara langsung.

"Untuk Gubernur Daerah Khusus Jakarta akan dipilih langsung seperti Pilkada, Pilkada di daerah lain. Jadi kalau ada informasi yang menyatakan bahwa untuk gubernur Daerah khusus Jakarta itu ditetapkan dengan mekanisme yang lain, itu adalah pendapat yang keliru," katanya di Jakarta, Minggu.

Dasco meminta semua pihak untuk tidak memberikan informasi hoaks atau tidak benar. Menurut dia, pemerintah maupun partai politik memiliki keinginan yang sama untuk menggelar pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada November 2024.

Baca juga: Waka DPRD usul partai diinvestigasi terkait gubernur dipilih presiden

Baca juga: Heru anggap wajar muncul nama-nama yang akan bersaing di pilkada DKI

Untuk itu Dasco menyatakan tidak benar kabar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak akan dipilih langsung oleh rakyat. Apalagi saat ini proses demokrasi Indonesia telah berkembang signifikan.

"Jadi sebelum proses DPR RI telah bersepakat dengan pemerintah dalam pembahasan daerah undang-undang Daerah Khusus Jakarta. Gubernur Daerah Jakarta akan dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat atau Pilkada," katanya menegaskan.

Sebelumnya rapat paripurna DPR RI menyetujui RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU PDKJ) menjadi RUU usulan DPR RI. RUU ini mengatur status Jakarta jika ibu kota negara sudah pindah ke Ibu Kota Nusantara.

Sutra Kaisar Prasejarah

pinjaman online ilegal tidak perlu dibayar

Partai Gelora: Ambang batas parlemen dan presiden harus dihapus******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold)dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus dihapus karena memunculkan jarak dengan rakyat.
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold,sebenarnya presidential thresholdjuga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat. "Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.

Baca juga: Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya. "Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

《situs qiu terpercaya》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，game online slot 88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs qiu terpercaya》bab terbaru。