situs slot terpercaya 2022 resmi

Yulingzhenxian

Pemerintah Kejar 13 Ruas Tol Baru Beroperasi Hingga Akhir 2023******

Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menargetkan akan ada 13 ruas jalan tol yang bakal beroperasi hingga akhir 2023.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan sejak awal tahun sampai Maret ini sudah ada 3 ruas jalan tol yang beroperasi, dengan total panjang 24,39 kilometer (km). Hingga akhir tahun, bakal ada 13 jalan tol dengan panjang 309,78 km lagi yang diharapkan beroperasi.

"Selanjutnya hingga akhir 2023, jalan tol yang beroperasi akan bertambah lagi sepanjang 309,78 km," ujar Danang dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Selasa (28/3).

Sedangkan, 13 jalan tol tambahan yang ditargetkan beroperasi sampai akhir tahun antara lain:

Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi 4-5 sepanjang 28,2 km
Ciawi-Sukabumi seksi 2 sepanjang 11,9 km
Cibitung-Cilincing (JORR II) seksi 4 sepanjang 7,7 km
Cimanggis-Cibitung (JORR II) seksi 2 sepanjang 23,01 km
Serpong-Cinere (JOR II) seksi 2 sepanjang 3,5 km
Sigli-Banda Aceh seksi 5 dan 6 sepanjang 13,2 km
Kuala Tanjung- Tebing Tinggi Parapat seksi 1-2 sepanjang 38,45 km
Pasuruan-Probolinggo seksi 4A sepanjang 8,57 km
Jakarta-Cikampek II Selatan paket 3 sepanjang 31,25 km
Serpong-Balaraja seksi 1B sepanjang 5,4 km
Kisaran-Tebing Tinggi (Indrapura) 47,6 km
Binjai-Langsa (Stabat-Tanjungpura) sepanjang 26,2 km
Sp.Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,7 km.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 12 ruas jalan tol fungsional sepanjang 217,2 km yang bisa digunakan sementara pada periode mudik lebaran tahun ini, yakni:

Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3B (Krukut-Limo) sepanjang 2,2 km
Tol Serpong-Cinere Seksi 2 (Pamulang-Cinere) sepanjang 3,6 km
Tol Cibitung-Cilincing Seksi 4 (Tarumajaya-Cilincing) sepanjang 7,3 km
Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cimalaka-Dawuan) sepanjang 28,2 km
Tol Sigli-Banda Aceh (Blang Bintang-Baitussalam) sepanjang 13,2 km
Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2 (Cigombong-Cibadak) sepanjang 11,9 km
Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2A (Jatikarya-Cikeas) sepanjang 3,5 km
TOL Pasuruan-Probolinggo Seksi 4A (Probolinggo Timur-IC Gending) sepanjang 8,6 km
Tol Kuala Tanjung -Tebing Tinggi-Parapat (Kuala Tanjung-Pematang Siantar) sepanjang 96,5 km
Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket 3 (Kutanegara-Sadang) sepanjang 8,5 km
Solo-Yogyakarta sebagian seksi 1 sepanjang 6,1 km
Stabat-Tanjung Pura sebagian seksi 2 sepanjang 7,2 km.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pedang Jianghu

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.

Kelahiran Kembali Era Puncak

Kronologi AP II Pecat 3 Petugas Soetta Karena Jemput Bahar Bin Smith******

PT Angkasa PuraII (Persero) memecat tiga petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Soekarno-Hatta.

Pemecatan dilakukan sebagai buntut aksi tiga petugas tersebut menjemput Bahar Bin Smith yang baru turun dari pesawat pada Jumat (3/3) lalu. Kronologi pemecatan dimulai saat sebuah video petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Soekarno-Hatta menjemput dan mendampingi Bahar bin Smith yang baru turun dari pesawat viral.

Pasalnya, tak hanya mengawal. Ketiga petugas tersebut juga terlihat bergantian mencium tangan Habib Bahar bin Smith.

Tak hanya itu katanya, petugas tersebut juga telah melakukan tindakan indisipliner saat bertugas. Pasalnya, ketiga petugas tersebut meninggalkan area kerja tanpa melapor atasan langsung.

"Ketiga avsec melakukan pelanggaran berat, yakni meninggalkan area kerja tanpa melapor ke atasan langsung, lalu melakukan penjemputan dan pendampingan terhadap penumpang, di mana ini bukan SOP dari Avsec," katanya dalam pernyataan yang dikutip dari detik.com, Jumat (31/3).

"Tindakan ini merupakan pelanggaran SOP berat dan sangat tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan dampak terkait aspek keamanan yang tidak kita semua inginkan," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Master Kartu Permainan

Palang Merah Akan Pangkas 1.500 Pekerja Imbas Kurangnya Pendanaan******

Organisasi Nonprofit Palang Merah Internasionalmengumumkan akan memotong 1.500 pekerjaan dalam satu tahun ke depan.

Mengutip AFP, Selasa (4/4), keputusan ini dilakukan dalam upaya untuk memangkas ratusan juta biaya karena kekurangan pendanaan.

"Kira-kira 1.500 pekerjaan di seluruh dunia harus dipotong dalam 12 bulan mendatang," kata Komite Internasional Palang Merah.

Keputusan PHK yang terjadi di Palang Merah Internasional menambah rentetan perusahaan termasuk organisasi yang melakukan pemangkasan pekerja akhir-akhir ini.

Sebelumnya, restoran cepat saji McDonald's juga menutup sementara kantornya di Amerika Serikat pada pekan ini.

Hal itu dilakukan karena perusahaan tengah bersiap mengumumkan keputusan untuk melakukan PHK karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.

Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.

Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.

Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.

Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.

"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

Menaker: THR Wajib Dibayar Paling Lambat H******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Ida sebelumnya memastikan pemerintah akan mengawasi pencairan THR. Salah satunya dengan membuka posko satgas pengawasan THR yang akan menerima aduan pekerja apabila ada perusahaan yang mangkir membayar kewajibannya.

"Kita terus membuka satgas pengawasan pembayaran THR," ucap Ida di Istana Kepresidenan Jakarta pada awal pekan ini.

[Gambas:Video CNN]