golden bet slot

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Pembeli Meikarta Akan Gugat Bank Nobu dan PT MSU ke Pengadilan******

Perkumpulan komunitas peduli konsumen Meikarta (PKPKM) membuka peluang untuk meminta pengadilan menyelesaikan sengketa mereka dengan baik Bank Nobu maupun PT MSU selaku pengembang apartemen tersebut.

Langkah itu mereka lakukan karena para pembeli tersebut tak kunjung mendapatkan unit yang dijanjikan sejak 2019 meski mereka masih rutin membayar angsuran kepada Bank Nobu.

Kuasa hukum PKPKM Rudy Siahaan mengatakan gugatan dilakukan guna meminta pengadilan membantu proses pembatalan perjanjian dengan Bank Nobu maupun pengembang PT Mahkota Semesta Utama (MSU).

Menurutnya, usai mediasi yang dilakukan dengan Bank Nobu, kliennya akan menyusun strategi dalam 20 hari ini agar hak-hak yang dituntut segera terpenuhi. Sebelumnya, pihak Bank Nobu meminta waktu 20 hari kepada debitur untuk berkoordinasi dengan pengembang Meikarta.

"Kita menunggu, kita hargai. Kita juga di DPR lagi ditampung aspirasi kita," ucapnya.

Rudy menjelaskan pihaknya sudah melaporkan keluhan ini pada DPR dan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo. Ia pun mengaku akan mengutamakan langkah-langkah non-litigasi.

"Karena kita ini konsumen yang santun, kita mengedepankan langkah-langkah hukum yang ada. Kita tidak mau mengedepankan sistem barbar," tegas Rudy.

Sejauh ini, Bank Nobu hanya berjanji akan membantu konsumen untuk menjual unit apartemen. Kendati, Rudy mengaku kecewa sebab dua jam mediasi hasilnya tak menggembirakan. Tadinya, konsumen menuntut pengembalian dana (refund), dan bukan titip jual.

Apalagi, titip jual sejatinya dilakukan hanya jika unit apartemennya sudah ada. Sementara saat ini, unit tersebut belum terealisasi.

CNNIndonesia telah menghubungi Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama melalui pesan WhatsApp dan telepon, namun hingga berita ini dinaikkan yang bersangkutan belum merespons. 

Selain itu, CNNIndonesiajuga sudah meminta tanggapan atas masalah yang dialami pembeli Meikarta ke Corporate Communication Bank Nobu Mario Satrio. Tapi yang bersangkutan menolak untuk berkomentar.

[Gambas:Video CNN]

Chen Pingan, Murong Xue

Jasa Marga Prediksi 2,7 Juta Kendaraan Keluar Jabodetabek Saat Nataru******

PTJasa Marga (Persero) Tbk memperkirakan jumlah kendaraan keluar Jabodetabek mencapai 2,73 juta pada H-7 Natal 2022 hingga H+3 Tahun Baru 2023 atau periode 18 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023. Jumlah ini naik 8,4 persen dari dari volume lalu lintas normal.

Operation and Maintenance Management Group Head Jasa Marga Atika Dara Prahita mengatakan puncak arus mudik diperkirakan terbagi dalam dua hari yaitu pada 23 Desember 2022 dan 30 Desember 2022.

"Sedangkan untuk prediksi jumlah kendaraan masuk wilayah Jabotabek pada periode yang sama adalah sebanyak 2,71 juta kendaraan, naik 9 persen dari volume lalu lintas normal, dengan prediksi puncak arus balik juga terbagi dalam dua hari, yaitu pada Minggu, 25 Desember 2022, untuk periode Natal dan Minggu, 1 Januari 2023, untuk periode Tahun Baru," jelas Atika dalam keterangan resmi, Jumat (16/12).

Mayoritas distribusi volume lalu lintas yang keluar masuk Jabotabek pada periode tersebut adalah menuju Timur atau Trans Jawa dengan angka distribusi mencapai 47 persen.

Menjelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) , Jasa Marga memastikan kesiapan strategi dan layanan operasi jalan tol di seluruh ruas Jasa Marga Group berjalan dengan optimal.

Jasa Marga sebagai Badan Usaha Jalan Tol yang berperan di sektor infrastruktur transportasi darat telah menyiapkan berbagai upaya dan strategi mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas saat periode Nataru.

Jasa Marga bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memaksimalkan kapasitas jalan tol dengan rekayasa lalu lintas seperti contraflow, khususnya di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Selain itu, satu lajur juga akan ditambah di Jalan Tol Jakarta-Cikampek baik arah Cikampek maupun arah Jakarta mulai km 50 hingga km 67 sepanjang 16,3 km.

"Serta mempersiapkan pengoperasian fungsional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (Sadang sampai Kutanegara) sepanjang 8,5 km," ujar Atika.

Fungsional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan merupakan alternatif untuk kendaraan kecil golongan 1 non bus pada arus balik jika terjadi kepadatan di Simpang Susun Dawuan yang merupakan titik pertemuan arus lalu lintas dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Cipularang.

Namun jalur ini perlu diantisipasi oleh masyarakat karena akan keluar di jalan nasional Karawang, kemudian melanjutkan kembali masuk ke jalan tol melalui Gerbang Tol (GT) Karawang Barat km 47.

Sementara untuk optimasi kapasitas di gerbang tol, perusahaan menambah gardu operasi di GT Karangantar dan GT Madiun serta menyiagakan gardu temporer di km 149 Gedebage Jalan Tol Padaleunyi dan Km 99 Darang dan Jalan Tol Cipularang.

Sedangkan di gerbang tol lainnya, Jasa Marga mengoptimalkan gardu Oblique Approach Booth(OAB) atau gardu miring dan menambah mobile reader, hingga mengatur distribusi kendaraan di gerbang tol utama dan akses masuk.

Jasa Marga melalui anak usahanya PT Jasamarga Related Business juga akan menambah toilet portable, berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan kecukupan BBM, menambah layanan BBM Pertashop dan motoris, penyediaan posko layanan kesehatan dengan berkoordinasi dengan daerah setempat hingga berkoordinasi dengan kepolisian untuk pelaksanaan buka tutup rest areajika rest areamengalami kepadatan.

[Gambas:Video CNN]

Qin Jianji

Buruh Minta Kemnaker Ambil Alih Rekrutmen ABK dari Kemenhub******

Partai Buruhdan organisasi serikat buruh berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaandi Jakarta Selatan, Senin (19/12). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang jatuh pada 18 Desember.

Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono menyampaikan tiga tuntutan buruh.

Pertama, buruh mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) yang selama ini izinnya diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

"Jadi dengan adanya izin yang diterbitkan Kemnaker, hak pekerja juga harus dipastikan terpenuhi. Soal upahnya, kebebasan untuk membuat serikat pekerja terhadap buruh migran, jaminan sosial dan sebagainya," kata Kahar.

Tidak hanya kepada Kemnaker, tuntutan juga disampaikan kepada Kemenhub untuk menyetop penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning agencyyang bertugas merekrut dan menempatkan ABK pasca diterbitkannya PP No 22 tahun 2022.

Partai Buruh menilai carut-marut yang selama ini terjadi pada ABK disebabkan oleh tumpang tindih tugas antara Kemnaker dan Kemenhub

Tuntutan kedua, yaitu penolakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal penghinaan presiden dan pasal demo tanpa pemberitahuan.

"Kritik bisa jadi kalau presidennya tipis kuping dianggap sebagai penghinaan. Termasuk soal unjuk rasa tanpa pemberitahuan bisa masuk pidana," ujarnya.

Tuntutan ketigapenolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai membuat kenaikan upah semakin kecil, buruh mudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya batasan kontrak pekerja, dan mempermudah masuknya tenaga kerja asing karena tidak lagi memerlukan izin.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan yang sama, buruh juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP 2023). Oleh sebab itu, buruh bakal mengajukan gugatan terhadap sejumlah gubernur, termasuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan gugatan, tidak hanya kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, tapi juga gubernur lain," ujar Kahar.

Kahar menyebut UMP DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah karena hanya naik 5,6 persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.

Ia juga menyayangkan tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati Bandung Barat disebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.

Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

"Tapi kemudian sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.

Tuan Perang Penciptaan

Kereta Gantung Gunung Rinjani Mulai Dibangun, Proyeksi Rampung 2025******

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama investor asal China melakukan peletakan batu pertama pembangunan kereta gantungdari Desa Karang Sidemen, Kabupaten Lombok Tengah menuju kawasan Gunung Rinjani.

"Kereta gantung ini merupakan proyek investasi yang luar biasa bagi peningkatan pariwisata yang selama ini dikembangkan pemerintah daerah," kata Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri saat acara peletakan batu pertama pembangunan kereta gantung tersebut di Praya, Minggu.

Lihat Juga : Kereta Gantung Rinjani Mulai Dibangun Desember 2022

Ia mengaku bahwa kereta gantung ini sudah menjadi impian dan jika dilihat dari desain pembangunan ini baginya sangat luar biasa. Hal ini menurutnya akan sangat membantu dalam hal pengembangan pariwisata dan tentunya akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

"Saat ini peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi prioritas, karena SDM lokal harus dimanfaatkan," katanya.

Lihat Juga : Fakta-fakta Kereta Gantung Gunung Rinjani

Sementara itu, Manajer PT. Indonesia Lombok Resort, Mr Sicici mengatakan, bahwa momentum peletakan batu pertama ini merupakan momen yang sangat berbahagia karena bertepatan dengan HUT Provinsi NTB. Ia berharap dengan peletakan batu pertama ini menjadi awal cemerlang berbagai sektor di daerah itu.

"Kita berharap suport dari semua pihak karena ini tidak hanya berbicara tentang pariwisata dan ikon pembangunan ini," katanya.

Gubernur NTB, Zulkiflimansyah mengatakan pembangunan kereta gantung ini sebagai wujud perjalanan panjang yang harus dimulai dengan langkah pertama. Baginya dengan dimulainya pembangunan ini sebagai bukti keseriusan pihak investor dalam hal melakukan pembangunan di daerah itu.

"Tinggal bagaimana kita terus intens melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk antisipasi apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Misalnya ditakutkan nanti kalau ada kereta gantung, nasib para porter seperti apa. Tapi kita tidak ingin menjadikan anak bangsa selamanya menjadi porter," katanya.

Pembangunan kereta gantung ini akan tuntas pada 2025 yang dikerjakan oleh perusahaan asal China. Sehingga sebelum pembangunan tuntas, maka masyarakat setempat akan diberikan pembinaan agar ke depan masyarakat setempat bisa diberdayakan saat sudah beroperasi dan tentunya bisa mendatangkan manfaat yang besar.

"Jadi meski tidak jadi porter tapi nantinya masyarakat bisa memiliki skil yang baru agar tidak menjadi penonton di wilayah sendiri," katanya.

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

Pengusaha Kapal Gugat Menhub Rp92,6 M, Ganti Rugi Rp942 Juta per Hari******

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menggugat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Rp92,6 miliar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip website resmi PTUN Jakarta, Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo dan Sekjen Gapasdap Aminuddin Rifai melayangkan gugatan terkait penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Dalam gugatan tersebut, keduanya meminta Budi mencabut beleid KM 184 Tahun 2022 beserta isi lampirannya dan menggantikannya dengan KM 172 Tahun 2022 beserta isi lampirannya.

Selain itu, mereka juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Budi membayar ganti rugi selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya masih menunggu isi gugatan lengkap dari PTUN Jakarta.

"Kami baru menerima surat pemberitahuan tentang adanya gugatan tersebut dari PTUN kemarin, 15 Desember, yang belum memuat isi gugatan," kata Adita Irawati kepada CNNIndonesia.com.

Setelah menerima surat berisi isi gugatan lengkap, Kemenhub baru akan menentukan tindak lanjutnya.

"Saat ini kami masih menunggu surat berikutnya dari PTUN yang akan memuat isi gugatan. Segera setelah itu kami akan menentukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

Konsumen Meikarta Riwayatmu Kini, Maju Kena Mundur Kena******

Malang betul nasib konsumen Apartemen Meikarta. Hunian vertikal yang digadang-gadang jadi hunian masa depan itu boleh dibilang tinggal angan-angan saja karena belum ada satu pun unit propertiyang diserah-terimakan kepada calon penghuni.

Padahal, sesuai janjinya di awal pemasaran dulu, serah terima unit apartemen bakal dilakukan pertengahan 2019-2020 lalu. Namun, tahun-tahun terlewati, penyelesaian proyek malah molor.

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek belum juga melaksanakan serah terima unit seperti Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) kepada konsumen.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stressdong," terang Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan di depan Gedung Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bak buah simalakama, nasib konsumen Apartemen Meikarta malah makin sulit. Sederhananya, maju kena, mundur pun kena. Artinya, jika konsumen berhenti membayar, mereka mendapatkan ancaman dari bank mengenai kolektibilitas kredit.

Di sisi lain, jika konsumen terus membayar, maka konsumen bertaruh nasib uang yang mereka keluarkan bisa saja raib, mengingat tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian proyek yang dibangun.

Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas mengakui posisi konsumen Apartemen Meikarta memang sulit. Bahkan, cenderung serba salah. Sebab konsumen tak hanya berurusan dengan pengembang, tetapi juga dengan perbankan.

"Ini memang kompleks. Relasi konsumen ke developer(pengembang) dan konsumen ke bank pemberi KPA. KPA dengan bank tentu cicilannya harus jalan terus," kata Joni.

Memang, menurut Joni, konsumen bisa saja mengajukan setop bayar cicilan ke perbankan. Namun, proses yang harus dilewati cukup panjang.

Pertama-tama, konsumen harus mengajukan penundaan pembayaran dengan menyerahkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini, PN harus memenangkan gugatan pembeli. Sebaliknya, jika gugatan itu kalah, maka perbankan berhak tetap menagih cicilan bulanan.

"Kalau soal cicilan bank, ya bisa digugat pembatalan perjanjian kredit karena objek apartemennya bermasalah. Caranya, ya gugat ke Pengadilan Negeri. Minta setop (pembayaran) bunga atau moratorium," jelasnya.

Langkah ini dinilai paling memungkinkan untuk dilakukan. Jika ingin pengembalian uang atau refund dari perbankan tidak akan bisa karena sudah diserahkan kepada developersejak akad kredit dilakukan.

Konsumen juga tidak memiliki pilihan untuk menjual unit, karena apartemen belum rampung dan juga belum serah terima. Apartemen masih atas nama pengembang dan belum sah menjadi milik pembeli.

Kalaupun mau memaksakan untuk tidak membayar cicilan kredit, maka konsumen yang akan rugi. Sebab, uang yang selama ini sudah masuk bisa hangus, sehingga solusi penundaan pembayaran dengan gugatan ke PN memang paling aman saat ini.

"Jika mau kuat-kuatan, ya nggak usah bayar KPA. Tapi sudah ada cicilan masuk yang relatif besar dan ada yang segera lunas bahkan sudah lunas," imbuhnya.

Pelajaran ‘Teliti Sebelum Membeli’