pemain 88 login

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

bank 88 slot

Seorang laki******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) melaporkan kasus kematian seorang laki-laki berusia 22 tahun di Pahang akibat serangan panas sedangkan satu orang lainnya masih dalam perawatan di unit perawatan intensif (ICU).

KKM dalam pernyataan media yang diterima di Kuala Lumpur, Rabu, menyebutkan pasien yang terkena serangan panas itu dirawat di Rumah Sakit Sultan Ahmad Shah Temerloh, Pahang pada 31 Januari 2024 dan meninggal dunia pada 2 Februari lalu.

Sedangkan pasien laki-laki lain berusia 24 masih menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Port Dickson dan dalam kondisi stabil.

KKM mengatakan penyakit karena serangan panas juga sempat diderita seorang pasien laki-laki berusia 22 lainnya yang harus dirawat di ICU Rumah Sakit Sultanah Maliha, Langkawi, namun kini kondisinya telah membaik dan dipindahkan ke ruang perawatan biasa dalam kondisi stabil.

Tercatat ada 25 kasus serangan panas lainnya hingga Senin (25/3), semua sudah mendapatkan perawatan dan sembuh.

KKM juga mendapat laporan 28 kasus penyakit berkaitan dengan panas yang melibatkan 19 kasus kelelahan akibat panas, sembilan kasus serangan panas. Tidak ada kasus kejang panas dilaporkan.

Sejumlah kasus itu, menurut pernyataan KKM, terjadi di Kedah (8), Perak (7), Selangor (3), Negeri Sembilan (3), Sabah (3), Perlis (2), Johor (1) dan Pahang (1).

Sebanyak 23 orang pasien berumur di antara 20 hingga 59 tahun, sedangkan selebihnya sebanyak lima orang adalah remaja berusia antara 13 hingga 19 tahun.

Karena itu, KKM mengeluarkan imbauan agar semua pihak di Malaysia mengambil langkah berjaga-jaga dengan memastikan tahap hidrasi yang mencukupi dan mengurangkan aktivitas fisik berat dan aktivitas luar rumah pada musim cuaca panas sekarang ini.

Departemen Meteorologi Malaysia (METMalaysia) memperkirakan cuaca kering dan panas dengan suhu lebih dari 35 derajat Celsius terjadi di banyak tempat di Semenanjung dan Sabah hingga April 2024.

Baca juga: Sekolah di Malaysia diimbau setop kegiatan luar ruang bila cuaca panas
Baca juga: 19 kawasan di Malaysia berstatus waspada, satu terkena gelombang panas
Baca juga: Malaysia mulai antisipasi dampak kesehatan serangan cuaca panas

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Pembunuhan tanpa batas

kepritogel

Kemenkes: Bandung butuh 5,4 juta telur nyamuk ber******

Hasil penelitian tersebut mampu menurunkan 77 persen incidence rate (IR) dengue dan mengurangi risiko perawatan di rumah sakit sebesar 86 persen.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempersiapkan kebutuhan telur nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia untuk uji coba pengendalian dengue di Kota Bandung, Jawa Barat, sebanyak 5,4 juta lebih per pekan.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan kebutuhan telur nyamuk ber-Wolbachia akan dikirim dari insektarium Universitas Gajah Mada atau Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga.

"Tahun 2024 di pekan ke-10, kasus dengue terlaporkan sebanyak 27.852 kasus dan kematian sebanyak 250 kematian. Kota Bandung merupakan kota dengan kasus dengue tertinggi di Indonesia mencapai 1.301 kasus dan kematian yang cukup tinggi, tujuh kematian," katanya.

Dalam pertemuan koordinasi pilot project teknologi Wolbachia dengan Pemerintah Kota Bandung, Senin (18/3), disampaikan kebutuhan telur nyamuk ber-Wolbachia berdasarkan luas lahan Kota Bandung 129 kilometer persegi diperkirakan mencapai 5.410.000 telur per pekan.

Baca juga: Kemenkes: Penambahan titik Wolbachia di Jabar tunggu hasil Ujungberung

Baca juga: Kemenkes: Pengembangan nyamuk ber-wolbachia diterapkan di enam kota

Agar sebaran nyambuk ber-Wolbachia efektif, kata Maxi, maka dibutuhkan 20.782 titik penitipan ember yang menjadi sarang perkembangbiakan telur.

Kemenkes akan memanfaatkan citra satelit untuk memposisikan ember pada lokasi yang tepat dengan merekrut masyarakat setempat sebagai orang tua asuh pelaksanaan uji coba nyamuk ber-Wolbachia.

Sesuai panduan yang diterbitkan Peneliti Pusat Kedokteran Tropis UGM, metode pelepasan nyamuk ber-Wolbachia dilakukan menggunakan ember berisi air bersih yang tersimpan 250 hingga 300 telur nyamuk dengan angka penetasan telur sekitar 90 persen. Setiap ember diletakkan pada jarak 75 meter per segi.

Jumlah ember berisi telur nyamuk minimal harus mencapai 10 persen dari populasi Aedes aegypti di daerah tersebut dan penyebarannya dilakukan sebanyak 12 kali. Satu kali penyebaran diasumsikan hanya 1 persen dari populasi nyamuk.

Universitas Gajah Mada, Yayasan Tahija dan Monesh University bekerja sama melakukan inovasi Program penanggulangan dengue berteknologi nyamuk ber-Wolbachia selama kurang lebih 10 tahun.

Wolbachia adalah bakteri alami, simbion yang umum ditemukan di hewan arthropoda, dengan mekanisme menghambat replikasi virus dengue yang diperankan oleh Wolbachia.

Hasil penelitian tersebut mampu menurunkan 77 persen incidence rate (IR) dengue dan mengurangi risiko perawatan di rumah sakit sebesar 86 persen.

Atas pertimbangan itu, Kemenkes mengadopsi teknologi Wolbachia dengan menerbitkan Kepmenkes Nomor 1341 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pilot Project Teknologi Wolbachia di lima kota yaitu Semarang, Bontang, Jakarta Barat, Kupang, dan Kota Bandung.*

Baca juga: Kemenkes: Edukasi PSN dan sosialisasi Wolbachia tantangan atasi dengue

Baca juga: Kemenkes targetkan kasus DBD turun lewat penyebaran nyamuk Wolbachia

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Perang Wu Geng Liuli

pos4dd

KPK tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tersangka TPPU******

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka,"

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil (MA) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ali mengatakan besaran awal penerimaan gratifikasi dan TPPU oleh yang bersangkutan mencapai sekitar puluhan miliar rupiah di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menerangkan proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal.

Untuk diketahui, Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis malam (6/6/2023) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.

Proses hukum perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp19 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, Muhammad Adil juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan pidana kurungan selama tiga tahun.

Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang beberapa waktu sebelumnya.

Usai mendengar amar putusan dibacakan, Muhammad Adil dan kuasa hukumnya memutuskan untuk mengajukan banding.

"Tidak apa-apa. Nanti kita mengajukan banding," sebutnya kepada awak media sebelum meninggalkan ruang sidang.

Muhammad Adil yang menjadi pesakitan dalam perkara korupsi ini dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemotongan 10 persen uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada terdakwa. Mau tak mau para kepala OPD menuruti perintah Muhammad Adil untuk menyerahkan uang dengan alasan loyalitas.

Dari pemotongan uang tersebut, pada tahun 2022 Muhammad Adil menerima uang sebesar Rp12 miliar lebih. Sedangkan pada 2023 menerima sekitar Rp5 miliar. Total uang pemotongan yang diterima terdakwa selama rentang waktu tersebut sebesar Rp17,28 miliar.

Kedua, Muhammad Adil menerima suap dari Fitria Nengsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp750 juta.

PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umrah program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan biaya menggunakan APBD tahun 2022. PT TMT memberangkatkan 250 orang jamaah dan Muhammad Adil selaku bupati meminta fee Rp3 juta dari setiap jamaah yang diberangkatkan.

Ketiga, Muhammad Adil bersama Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023 memberikan suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa sebesar Rp1,1 miliar dengan maksud agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022.

Uang yang terima digunakan Adil untuk kebutuhan pribadi, operasional bupati, pembelian minuman kaleng dan lainnya. Selain itu, uang tersebut diketahui juga diberikan kepada istri siri terdakwa, Fitria Nengsih.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

lagunatoto

Airbus Ketiban Pesanan Pesawat dari Dua Pelanggan Boeing di Asia******

Jakarta, CNN Indonesia--

Airbusmenerima pesanan 65 jet dari dua maskapai besar Asia, yang merupakan pelanggan utama Boeing, yakni Japan Airlines dan Korean Air.

Dilaporkan Reuters, Kamis (21/3), Japan Airlines (JAL) akan membeli 21 jet berbadan lebar A350-900 dan 11 jet berbadan sempit A321neo dari Airbus. Pesanan dari maskapai penerbangan terbesar kedua di Jepang ini memungkinkan Airbus untuk memperluas jangkauannya.

Selain itu, JAL juga menyatakan akan membeli 10 jet Boeing 787 Dreamliner.

Pesanan dari kedua maskapai tersebut menjadi keuntungan bagi Airbus ketika Boeing bergulat dengan masalah kualitas setelah pintu Boeing 737 MAX 9 yang meledak.

Namun, turunnya pesanan pesawat Boeing bukan akibat langsung dari masalah yang dialami pembuat pesawat tersebut.

Menurut Boeing, mereka memiliki 65 persen pangsa pasar layanan di Asia Timur Laut, yang mencakup Taiwan, Korea, dan Jepang. Boeing juga mencatat telah memenangkan pesanan sebelumnya dengan JAL dan Korean Air.

"Kami sangat mengapresiasi Japan Airlines atas kepercayaan mereka terhadap 787 Dreamliner, yang merupakan pesawat penumpang berbadan lebar paling populer dalam sejarah penerbangan," kata Boeing dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, Airbus terus meningkatkan pangsa pasar lorong tunggal dengan A321neo setelah terjadinya berbagai krisis yang melibatkan Boeing.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

kredit hp mudah

Stafsus Presiden tegaskan sidang sengketa hasil pilpres jadi ranah MK******

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Hukum Dini Purwono menegaskan bahwa sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024 sepenuhnya menjadi ranah Mahkamah Konstitusi.

"Terkait perselisihan hasil Pemilu 2024 sudah menjadi ranah Mahkamah Konstitusi," kata Dini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dini merespons perihal nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berulangkali disebut dalam sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Rabu.

Ia menjelaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme hukum dan jalur konstitusional yang dapat ditempuh oleh peserta pemilu yg tidak menerima penetapan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: MK gabungkan sidang kedua gugatan PHPU Anies dan Ganjar

Selanjutnya, kata Dini, dalam setiap upaya hukum dikenal dan berlaku asas umum bahwa siapa pun yang mendalilkan sesuatu wajib untuk membuktikan dalil-dalil atau tuduhan tersebut.

"Jadi, kita lihat saja bagaimana nanti proses pembuktian di persidangan dan kita tunggu putusan MK," ujar Dini.

Ia juga mengatakan bahwa tidak ada relevansi jika nantinya pemerintah ikut dimintai keterangan sebagai pihak terkait di MK. Hal tersebut karena pemerintah bukan pihak yang bersengketa dalam pilpres.

"Pemerintah tidak melihat relevansi dalam hal ini karena pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres dan karenanya tidak ada alasan untuk terlibat dalam persidangan MK," kata Dini.

Baca juga: TPN minta MK tidak hanya memeriksa perbedaan perolehan suara

Pada Rabu ini digelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilpres 2024 yang terbagi dalam dua sesi.

Perkara satu, yaitu permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin dengan nomor register 1/PHPU.PRES-XXII/2024 digelar pada pukul 08.00 WIB-selesai.

Sedangkan perkara dua, yaitu permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dengan nomor register 2/PHPU.PRES-XXII/2024 digelar pada pukul 13.00 WIB-selesai.

Selanjutnya, tahapan pemeriksaan persidangan serta penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta pemberi keterangan digelar pada Kamis (28/3).

Kemudian tahapan pemeriksaan persidangan digelar pada 1 hingga 18 April dan tahapan pengucapan putusan atau ketetapan digelar pada 22 April 2024.

Baca juga: Ganjar ingatkan perjuangan pahlawan reformasi pada sidang PHPU di MK
Baca juga: Mahfud berharap MK selamatkan masa depan demokrasi Indonesia

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

pangeran 96 slot login

ASN Masuk Jam 08.00 Pulang Jam 15.00 Selama Ramadan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jam kerja aparatur sipil negara (ASN) berbeda saat bulan Ramadhan. Mereka akan bekerja mulai pukul 08.00 dan selesai pada 15.00 WIB.

Selain saat Ramadan, mereka akan bekerja dari 07.30 hingga 16.00 dan waktu istirahat pada 12.00-13.00

Penetapan itu berdasarkan Peraturan Presiden No.21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan pegawai ASN.

Pilihan Redaksi 30 Kata-Kata Menyambut Bulan Ramadhan yang Menyentuh Hati Menag Yaqut: Beda Awal Ramadan Lumrah, Tetap Saling Menghormati Muhammadiyah Mulai Puasa Hari Ini, Pemerintah Besok 12 Maret 2024

Dalam Perpres itu, tercantum pula jam kerja instansi dan pegawai ASN saat Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit selama sepekan. Jumlah tersebut belum termasuk waktu istirahat.

Waktu istirahat saat bulan suci bagi umat Muslim berlangsung selama 30 menit. Namun, setiap Jumat waktu rehat menjadi 60 menit.

Instansi pemerintahan yang menerapkan ketentuan selain 5 hari kerja dalam 1 minggu harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan.

Rincian jam kerja ASN selama Ramadhan

Ilustrasi. Jam kerja ASN selama Ramadhan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 15.00. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Rincian waktunya sendiri ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi. Berikut rincian jam kerja PNS selama puasa Ramadhan 1445 H.

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja:

1. Senin-Kamis: 08.00-15.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30

2. Jumat: 08.00-15.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 enam hari kerja:

1. Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu: 08.00-14.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30

2. Hari Jumat: 08.00-14.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30

Lihat Juga : INFOGRAFIS: Jadwal Imsakiyah & Buka Puasa Ramadan 1445 H/2024 Jakarta

Namun, ketentuan jam kerja dalam Perpres ini tak berlaku bagi prajurit TNI serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI. Khusus untuk ini, pengaturannya ditetapkan oleh Panglima TNI.

Selain itu, ketentuan ini juga tak berlaku bagi anggota Polri serta pegawai ASN di lingkungan Polri yang pengaturannya ditetapkan Kapolri.

Perpres itu juga tak berlaku bagi pegawai ASN pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.

Hari kerja dan jam kerja bagi prajurit TNI dan anggota POLRI yang bertugas di luar struktur, serta pegawai pada perwakilan RI di luar negeri, mengikuti hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada tempat ditugaskan.

(isa/asr)

[Gambas:Video CNN]