dana777

otoritas maksimal

Pedagang Pasar Desak Satgas Pangan Polri Gerak Atasi Kelangkaan Beras******

Pedagangpasar tradisional meminta Satgas Pangan Polriturun tangan mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga beras.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan menyebut permintaan itu disampaikan karena harga beras sudah meroket 20 persen pada 2024 ini.

Hal itu melebihi kenaikan tahun lalu. Ia mencatat saat ini harga beras tembus Rp18 ribu per kg, dari yang sebelumnya hanya Rp14 ribu per kg.

"Termasuk, mendorong Satgas Pangan Polri agar memantau stok yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut di atas agar tidak tertahan dan segera dikeluarkan," desak Reynaldi.

Selain itu, IKAPPI menuntut pemerintah menggenjot produksi di 2024. Salah satu jalan yang harus ditempuh adalah pemberian subsidi, termasuk subsidi pupuk yang perlu diperbesar anggaran dan cakupan pemberiannya.

Di lain sisi, Kantor Staf Presiden (KSP) pimpinan Moeldoko meminta Satgas Pangan tak buru-buru bergerak dalam sengkarut masalah beras di tanah air. KSP tak ingin satgas menindak penjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET).

Deputi III KSP Edy Priyono mengaku timnya sempat memonitor keberadaan beras premium di 15 minimarket, di mana hasilnya nihil. Namun, beras malah ditemukan di toko online, termasuk milik minimarket tersebut.

Beras-beras yang dijual secara online itu diklaim melebihi HET. Namun, Edy menegaskan temuan itu bukan sebagai saran agar Satgas Pangan menindak penjual beras nakal.

Edy mengaku sudah ada diskusi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) soal kelangkaan beras di sejumlah ritel modern. Meski melebihi HET, ia mengklaim beras-beras tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kami berpikir saat ini mungkin jangan ada penindakan dulu ya, termasuk yang di online itu, ya mungkin bapak-bapak Satgas Pangan. Meskipun kita tahu, saya tadi sebutkan harga di online itu lebih tinggi dari HET. Mungkin untuk sementara waktu tidak perlu dipersoalkan dulu karena ini cukup membantu supaya beras ada," ucap Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

"Sementara di offline minimarket, ini kita terus menunggu teman-teman dari Bulog (menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/SPHP ke ritel). Kita tahu perlu waktu untuk mengemas, menyiapkan, kemudian juga harus ada permintaan dari jaringan ritel modern. Ini nanti kalau minggu depan sudah ada jadwal, mungkin kita bisa sama-sama lihat ke lapangan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi super kelahiran kembali

Khusus Hari Ini, LED TV Banting Harga di Transmart Full Day Sale******

Lagi cari LED TV berkualitas tapi harganya miring? Beli aja di Transmart Full Day Sale karena produk elektronik seperti LED TV lagi banting harga.

Produk LED TV yang diskon di Transmart ini hadir dengan berbagai merek ternama seperti LG, Polytron, Panasonic, Sharp, dan Samsung.

Lihat Juga : Auto Diskon 20% Belanja Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart

Kamu bisa mendapatkan penawaran harga spesial ini untuk pembelian barang elektronik menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki salah satu bank yang direkomendasikan, bisa download Allo Bank di hp melalui App Store atau Google Play Store. Kemudian upgradeakunnya ke Allo Prime supaya bisa mengklaim diskon di Transmart Full Day Sale.

Bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan di setiap boothyang ada di gerai Transmart.

Catat waktunya, Transmart Full Day Sale berlangsung selama dua hari pada Sabtu (10/2) dan Minggu (11/2). Mulai dari jam toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Jangan sampai menyesal karena melewatkan promo ini! Yuk, ke gerai Transmart terdekat sekarang juga dan bawa pulang produk elektronik impianmu.

Putri Duyung Telah Jatuh

Airlangga Ungkap Blokir Anggaran K/L Rp50 T Buat Ongkosi Subsidi Pupuk******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengatakan tambahan anggaran subsidi pupukakan berasal dari berbagai sumber, termasuk Automatic Adjustment atau pemblokiran sementara anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp50,14 triliun.

"Itu tekniknya ada bermacam-macam cara. Salah satunya automatic adjustment," katanya di Kemenko Perekonomian, Senin (5/2).

Airlangga mengatakan anggaran subdisi pupuk memang perlu ditambah karena saat ini masuk musim tanam. Dengan anggaran awal yang ditetapkan sebesar Rp26 triliun, katanya, hanya cukup untuk 5,7 juta petani.

"Subsidi pupuk tidak boleh lambat sehingga Bapak Presiden sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,katanya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membekukan atau memblokir anggaran (K/L) hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan Automatic Adjustment.

Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada 2022 lalu dengan total anggaran yang dicadangkan sebesar Rp24,5 triliun dari seluruh KL. Sedangkan, 2023 dan 2024 anggaran yang dibekukan hampir sama yakni Rp50 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi krisis tak terduga di tahun ini.

"Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (2/2).

Belajar dari covid-19, pemerintah ingin setiap KL memiliki dana cadangan yang bisa digunakan jika terjadi krisis tak terduga. Caranya dengan kebijakan Automatic Adjustment ini.

Namun, ini tidak hanya berlaku untuk situasi atau krisis kesehatan saja. Seperti tahun lalu, sengaja dicadangkan untuk kondisi lainnya yang betul-betul tak terduga.

"Kebijakan automatic adjustment merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampuh untuk menjaga ketahanan APBN 2022 dan 2023," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

190 Proyek Strategis Nasional Rampung Dibangun per 2023******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mencatat 190 proyek strategis nasional (PSN) rampung diselesaikan sepanjang 2016-2023.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo mengatakan total nilai proyek itu mencapai Rp1.515,4 triliun.

"Di luar itu, ada juga proyek-proyek infrastruktur yang sudah selesai sebagian. Ada juga infrastruktur yang sudah dalam konstruksi. Ini juga ada nilainya. Jadi tidak hanya Rp1.500 triliun, lebih dari itu," katanya dalam dalam media briefing PSN dan Kebijakan Satu Peta 2024, Rabu (7/2).

Adapun 37 PSN yang selesai tahun lalu yakni 7 bendungan, 3 pelabuhan, 5 jalan tol, 4 kawasan, 5 kereta, 3 bandara, 1 energi, 1 pendidikan, 1 teknologi, 5 pos lintas batas negara (PLBN), dan 2 ketenagalistrikan.

Sementara itu, sebanyak 42 proyek ditargetkan selesai tahun ini. Rinciannya sebanyak 32 PSN selesai dari awal tahun hingga Oktober 2024. Kemudian 10 PSN selesai dari Oktober-Desember 2024 atau usai masa jabatan Presiden Jokowi berakhir.

Sementara itu, Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Suroto mengatakan ada 12 PSN yang dicoret. Keputusan itu tertuang dalam Permenko Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Proyek itu di antaranya Pelabuhan Ambon Baru, Kereta Api Cepat Jakarta Surabaya yang Semi Cepat, kawasan industri, dan pembangunan jalan tol.

Sejumlah proyek tersebut dicoret karena dilihat belum memiliki progres.

"Walaupun keluar dari daftar PSN tetap melaksanakan program reguler, tapi dengan tidak mendapatkan fasilitas PSN," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia seni bela diri

Airlangga Ungkap Biang Kerok Pertumbuhan Ekonomi Mentok di 5 Persen******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengatakan tingginya biaya investasi menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia mentok di level 5 persen.

Menurutnya, agar ekonomi bisa tumbuh di atas 5 persen, salah satu strateginya dengan menurunkan biaya investasi. Pasalnya, beban yang harus dikeluarkan oleh investor untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Hal itu tercermin dari angka Incremental Capital Output Ratio atau ICOR saat ini.

Sebagai informasi, ICOR merupakan parameter yang menggambarkan efisiensi investasi yang tercermin dari besaran modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output

Kendati demikian, Airlangga mengatakan pertumbuhan ekonomi yang macet di angka 5 persen biasa saja. Sebab, Indonesia memang sedang menggenjot pembangunan infrastruktur.

Ia yakin dengan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan ICOR akan turun.

"Infrastruktur itu tidak langsung tapi itu makan waktu dan saya yakin begitu infrastruktur semua terbangun kemudian kita punya logistik akan lebih baik maka kita bisa menggenjot pertumbuhan dengan perbaikan ICOR," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen secara year on year pada 2023 kemarin. Sedangkan pada kuartal IV-2023, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,04 persen.

PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian ini menandakan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai tantangan terutama dari global.

"Di tengah melambatnya ekonomi global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, ekonomi Indonesia 2023 tetap tumbuh solid," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/2).

Namun bila dilihat ke belakang, maka pertumbuhan ekonomi 2023 kalah jauh dibandingkan 2022 yang berhasil tumbuh 5,31 persen sepanjang tahun.

Secara rinci, pertumbuhan ekonomi 2023 adalah kuartal I sebesar 5,04 persen, kuartal II sebesar 5,17 persen, kuartal III sebesar 4,94 persen dan kuartal V sebesar 5,04 persen.

Meski secara tahunan PDB 2023 kalah dibandingkan 2022, namun berdasarkan kuartal IV lebih tinggi 2023.

"Ekonomi Indonesia tumbuh positif pada kuartal IV-2023, lebih tinggi dibanding periode yang sama 2022 sebesar 5,01 persen," pungkas Amalia.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Pedang Terbalik

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan