cara pinjam uang di agen brilink

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

tuan perak

Fokus pada AI, Google PHK Ratusan Karyawan******

Google melakukan pemutusan kerja atau PHK terhadap ratusan karyawan yang bekerja di beberapa produk populer, termasuk Google Assistant.

Juru Bicara Google mengatakan, PHK karyawan Google Assistant didorong oleh pergeseran fokus ke arah kecerdasan buatan (AI). Google memang tengah mengintegrasikan model AI terbaru perusahaan ke dalam produk-produknya dengan lebih masif.

Selain di Google Assistant, pemutusan kerja juga terjadi pada divisi atau produk lain seperti Google Nest, Pixel, dan Fitbit.

Lihat Juga : Cara Mengajukan Ganti Rugi dari Google, Simak Langkahnya

Namun, Google sedang berupaya mencari peran lain untuk beberapa karyawan yang terkena dampak di tengah restrukturisasi yang terjadi.

"Kami berinvestasi secara bertanggung jawab pada prioritas terbesar perusahaan dan peluang signifikan di masa depan," ujar Google.

Keputusan ini datang menyusul pengumuman Amazon yang juga melakukan PHK pada beberapa divisinya, seperti Twitch yang teranyar.

Gelombang PHK pasca-pandemi Covid-19 memang melanda industri teknologi dan perekonomian.

Catatan Pengaduan

Semangka Merah Diskon 20% Setiap Hari di Transmart******

Mau beli buah semangka yang banyak buat stok di rumah? Nggak perlu nunggu gajian lagi deh, karena sekarang beli buah-buahan segar di Transmart pasti ada diskon terus sampai 20 persen setiap hari.

Syarat dapat semangka dengan harga murah di Transmart ini gampang, kamu cukup menjadi salah satu nasabah dari ketiga bank yang direkomendasikan, yaitu Allo Bank, Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Transmart Banjir Promo Setiap Hari, Produk Segar Diskon 20 Persen!

Apabila pembayarannya tidak menggunakan Allo Prime, Kartu Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, pembelian semangka berlaku harga promo.

Yuk, segera downloadAllo Bank sekarang supaya bisa menggunakan Allo Prime untuk belanja buah-buahan segar di Transmart.

Cara lainnya bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan di setiap boothyang ada di gerai Transmart seluruh Indonesia.

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Bahlil Yakinkan Investor Singapura, Pemilu Tak Ganggu Iklim Investasi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa iklim investasi di Indonesia tetap berkembang, bahkan di tengah tahun politik.

Bahlil mengatakan, Indonesia tidak memberikan fasilitas khusus terhadap beberapa negara saja. Indonesia, kata dia, terbuka bagi semua penanam modal dari berbagai negara.

Hal ini disampaikan Bahlil di hadapan 200 peserta dalam Forum Investasi bertajuk "Tren Investasi Indonesia 2024 dan Peluang Ekonomi Hijau" di Singapura beberapa waktu lalu. Dalam forum ini Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo juga hadir sebagai pembicara kunci.

Akan tetapi, kata Suryo, Indonesia memiliki urgensi dalam memperhatikan industri yang berfokus pada pelestarian lingkungan, dan memastikan kesejahteraan untuk generasi di masa depan.

"Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mempromosikan sumber energi terbarukan dan melestarikan sumber daya alam yang telah diakui tingkat internasional," ujar Suryo.

"Kami telah memulai langkah ambisius untuk menjadi salah satu pemimpin global dalam ekonomi ramah lingkungan," kata Suryo.

Dalam diskusi ini juga menghadirkan pembicara Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti.

Selanjutnya, Staf Ahli Menko Bidang Perekonomian Reza Yamora Siregar, Staf Ahli Menko Bidang Maritim dan Investasi Edo Mahendra, serta Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro.

Sebagai informasi, Singapura merupakan asal Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar selama tiga tahun terakhir, dengan investasi signifikan sebesar US,1 miliar dari Januari hingga September 2023.

Adapun investasi yang mendominasi berasal dari sektor industri logam dasar (US,3 miliar), transportasi pergudangan, dan telekomunikasi (US,9 miliar), serta real estate, kawasan industri, perumahan (US,8 miliar).

Sementara top lokasi tujuan investasi Singapura berada di DKI Jakarta (US,4 miliar), Sulawesi Tengah (US,5 miliar), dan Jawa Barat (US miliar).

pacar sekretarisku

PM Thailand: Indonesia Ingin Beli 2 Juta Metrik Ton Beras Tahun Depan******

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengungkapkan ketertarikan Indonesiauntuk membeli dua juta metrik ton beras dari negaranya pada tahun depan.

Menurut Srettha, pemerintah Indonesia sudah menginformasikan kepada Thailand melalui surat mengenai minat untuk membeli beras dengan jumlah besar tersebut.

"Indonesia, pada hari Senin (18/12), mengirimkan surat secara resmi permintaan pembelian 2 juta metrik ton beras Thailand," kata Srettha kepada wartawan pada konferensi pers usai rapat kabinet Selasa (19/12), seperti dikutip Bernama.

Dia mengatakan, kendala logistik membuat permintaan pemerintah Indonesia ini sulit dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan.

"Indonesia ingin membeli total 2 juta metrik ton tahun depan," ujarnya.

Thailand merupakan eksportir beras terbesar kedua di dunia, yang menargetkan ekspor 8 juta metrik ton tahun ini, di mana angkanya meningkat dari target sebelumnya.

Statistik menunjukkan Thailand mengekspor 6,9 juta metrik ton beras, meningkat 11,4 persen year-on-year, dari bulan Januari hingga Oktober tahun ini.

Tahun ini Indonesia banyak impor beras dari Thailand. Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras tertinggi dari Thailand hingga 2 juta ton senilai US$ 1,1 miliar dan kedua dari Vietnam.

Namun, jumlah impor itu bukan hanya beras medium saja, tetapi termasuk beras khusus yang diperlukan untuk industri atau restoran.

Tianni Shenwu

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.