jp8800 slot

Tuan Tianqi

Nasib Pejabat Struktural UNS Solo di Tangan Rektor******

SOLO—Perpanjangan masa jabatan Rektor UNS Solo Periode 2019-2023, Jamal Wiwoho memiliki konsekuensi panjang, yakni perpanjangan masa jabatan Wakil Rektor, Dekan, sampai Ketua Prodi.

Hal ini lantaran nasib pejabat struktural tersebut berakhir 12 April mendatang, sama seperti berakhirnya masa jabatan rektor, yang kemudian diperpanjang oleh Kementsrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Promosi Rancang Masa Depanmu Sejak Dini! DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun

Meski demikian, Sekretaris UNS Solo, Drajat Tri Kartono, mengatakan terkait masa perpanjangan seperti wakil rektor dan dekan sepenuhnya kewenangan berada di tangan rektor.

“Kalau terkait perubahan atau perpanjangan, pergantian, Plt dan lainnya, insya Allah besok atau lusa disampaikan Pak Rektor,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Senin (10/4/2023).

Namun intinya, dia mengatakan Rektor saat ini juga bertugas memastikan tidak ada kekosongan di level bawah.

“Mengatur agar supaya tidak ada kekosongan dekan dan pejabat lain. Itu wajib dan menjadi tugas Prof Jamal, kalau tidak itu kacau nanti,” tambah dia.

Drajat menjelaskan beberapa dekan ataupun pejabat lain mungkin akan diperpanjang masa jabatannya. Namun, dia mengatakan kebijakan tersebut tergantung pada rektor sementara.

“Pak Rektor akan memperhitungkan dalam situasi seperti ini apakah akan diperpanjang atau tidak diperpanjang atau malah menunjuk pelaksana tugas [Plt},” lanjut dia. 

Meski begitu, kata dia, dekan tidak diperpanjang untuk menduduki masa jabatan selama satu periode. Melainkan sampai rektor terpilih kembali.

“Dekan akan diperpanjang sampai dekan baru terpilih, ini mengikuti mekanisme rektor baru yang terpilih. Jadi tidak dalam kerangka aturan normal, karena ini kan kondisi peralihan,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperpanjang masa jabatan rektor UNS Periode 2019-2023,  Jamal Wiwoho.

Ini juga berarti pelantikan rektor terpilih periode 2023-2028, Sajidan, oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo pada 11 April 2023 dianggap tidak sah.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari debekukannya MWA UNS Solo melalui Permendikbudristek Nomor 24/2023.

Sekretaris UNS Solo, Drajat Tri Kartono, menegaskan dengan dibekukannya MWA UNS oleh Kenendikbudristek, maka rektor terpilih sudah dianggap tidak sah.

Hal ini lantaran pihak kementerian sudah mengeluarkan surat keputusan menteri nomor 23167/M/06/2023, yang isinya perpanjangan masa jabatan rektor UNS periode 2019-2023

“Ini berlaku sampai adanya rektor baru yang terpilih melalui mekanisme MWA yang akan dibangun lagi oleh menteri,” tutur Djarat dalam jumpa pers, Kamis (6/4/2023).

Sehingga, menurutnya tidak ada pelantikan yang sedianya diadakan pada tanggal 11 April 2023 mendatang. “Tentu akan ada pemilihan ulang karena MWA akan ditata lagi,” tambah dia.

Drajat kemudian menegaskan bahwa dosen, tenaga pendidik, dan civitas academicaUNS Solo patuh kepada peraturan tersebut. “Sehingga kita laksanakan keputusan kemarin yang terkait [pembekuan] MWA,” kata dia.

Dengan adanya keputusan menteri, maka tidak ada kekosongan kekuasaan pada 12 April 2023. “Karena kalau tidak keluar keputusan menteri maka jabatan rektor akan kosong,” kata dia.

Pengubah kehidupan perkotaan

Awal Mula Penyebab Konflik Rohingya hingga Diusir dari Myanmar******

SOLO —Awal mula penyebab konflik etnis Rohingya hingga bisa diusir dari Myanmar membuat penasaran masyarakat mengingat mereka mengungsi ke berbagai daerah, termasuk Aceh.

Pada Sabtu (2/12/2023), sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki, perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang Aceh. Para imigran Rohingya tersebut mendarat di pesisir Sabang itu sekitar pada Sabtu (2/12/2023) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB.

Promosi Agen Mitra UMi BRILink Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

Kedatangan para pengungsi tersebut mendapat penolakan dari warga setempat, dan meminta pihak terkait untuk segera menangani atau memindahkan mereka dari sana. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri menyebut adanya dugaan kuat keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam arus pengungsian Rohingya di Indonesia.

“Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers tentang pengungsi Rohingya di Indonesia yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Jumat (8/12/2023), sebagaimana dilansir Antara.

Hal ini membuat publik semakin penasaran dengan awal mula penyebab konflik Rohingya hingga bisa diusir dari Myanmar.

Mengutip penelitian yang diterbitkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rohingya merupakan etnis penganut Islam dan mereka menetap di negara bagian Rakhine, Myanmar. Mereka mengalami diskriminasi secara terstruktur, pembunuhan, pemerkosaan, perampasan hak-hak, penghancuran kampung-kampung mereka, juga dimusuhi oleh pemerintah Myanmar dan mayoritas masyarakat Myanmar yang beragama Buddha.

Oleh karena itu, etnis Rohingya yang awalnya menetap di Myanmar, terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka itu dan mengungsi ke berbagai wilayah negara-negara di sekitarnya. Mereka mengungsi dengan mengarungi lautan dan terpencar ke beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, dan mayoritas berada di Bangladesh.

Untuk mengetahui awal mula konflik dan penyebab etnis Rohingya hingga diusir dari Myanmar, masyarakat harus memahami akar permasalahan dari masa lalunya. Asal-usul mereka berawal jauh sebelum berdirinya Myanmar. Rohingya adalah keturunan penduduk muslim yang tinggal di Arakan jauh sebelum Inggris menguasai Myanmar dan Arakan.

Setelah kemerdekaan Myanmar, pada masa kepemimpinan Jenderal Aung San, Rohingnya menjadi salah satu etnis yang memiliki peranan penting di pemerintahan Myanmar. Bahkan, ada warga Rohingnya yang menjadi menteri di pemerintahan Myanmar pada tahun 1940-1950.

Namun, pada tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga pada akhirnya menjadi Presiden di Myanmar, sistem politik Myanmar berubah menjadi lebih otoriter. Konflik yang kerap muncul di Myanmar yang melibatkan antar etnis terjadi dalam kurun 1991 sampai sekarang. Hal ini pula yang mempengaruhi keberadaan etnis Rohingya di Myanmar.

Hutan belantara fantasi

50 WNI dapat Undangan Umrah Gratis dari Raja Arab Saudi******

JAKARTA —Kerajaan Arab Saudi memberikan undangan umrah gratis kepada 50 warga Indonesia dari berbagai kalangan dan daerah.

“Arab Saudi membantu umat Islam di seluruh dunia, salah satunya melalui program umrah tamu undangan Raja Salman”, kata Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Mudi pada acara pelepasan Jemaah Umrah Tamu Undangan Raja Salman di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Program umrah gratis ini merupakan bentuk perhatian Raja Salman terhadap umat Islam di seluruh dunia, terutama Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.

Dubes Faisal menuturkan bahwa undangan ini merupakan arahan langsung dari Raja Salman sekaligus kebaikan dari Kerajaan Arab Saudi.

“Saya berharap perjalanan para jamaah menyenangkan dan ketika kembali ke tanah air dapat menyampaikan gambaran nyata tentang perkembangan dan kemajuan yang ada di Arab Saudi,” katanya sebagaimana dikabarkan Antara.

Perjalanan umrah yang berlangsung pada 3-14 Januari 2024 itu merupakan hadiah dari Kerajaan Arab Saudi, selain program haji gratis yang sudah berjalan setiap tahunnya.

Menurut Dubes Faisal, program umrah dan haji gratis berjalan masing-masing dan siapa pun bisa mengajukan program tersebut.

“Kami bahagia bisa memberangkatkan saudara-saudara kami di Indonesia. Terpancar dari wajah para jemaah,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu jemaah bernama Nyayu Khadijah asal Palembang mengaku senang atas undangan dari Raja Salman.

“Alhamdullilah mendapat kesempatan untuk umrah dari Kerajaan Arab Saudi. Hadiah yang luar biasa karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan. Semoga bisa melaksanakan umrah dengan sempurna,” kata Nyayu.

Pahlawan yang berbeda

Korpri: PNS Bagian dari MWA UNS Berbuat di Luar Kewenangan Bisa Disanksi Berat******

SOLO–Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi bagian majelis wali amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo berbuat di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat.

“Sudah dibekukan, tapi masih melakukan perbuatan itu. Artinya melakukan perbuatan di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat itu,” ujar Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023) siang.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Sebagai informasi, MWA UNS Solo tetap melaksanakan tugas dan kewenangan seperti biasa. Meskipun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbud No. 24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo dan membatalkan proses pelantikan rektor UNS Solo terpilih.

Zudan mengimbau semua aparatur sipil negara (ASN) mentaati regulasi yang berlaku menyusul adanya rencana perlawanan MWA UNS terhadap Permendikbud No.24/2023.

Dia mengatakan Permendikbud No.24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor merupakan regulasi yang berlaku serta harus ditaati.

“Kalau keberatan bisa diuji dulu dalam Mahkamah Agung terkait aturannya,” jelas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini.

Dia mengatakan Permen Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.24/ 2023 merupakan aturan yang sah. Regulasi itu tidak bisa didebat, namun bisa dilakukan uji materi ke MA apabila keberatan.

“Saya sebagai Ketua Umum Korpri mengimbau semua ASN untuk taat asas dengan peraturan yang masih berlaku. Selama Permen itu belum dicabut atau dibatalkan masih sah,” papar Alumnus FISIP UNS ini.

Menurut Zudan, ASN dalam bekerja harus mentaati sistem aturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi pegawai negeri itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang harus dihindari atau tidak boleh dilanggar,” ujar dia.

Misalkan, lanjut Zudan, tidak boleh menyalahi kewenangan, mentaati aturan perundang-undangan, menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila PNS melanggar aturan peraturan menteri bisa mendapatkan sanksi.

“Sanksinya bisa sanksi berat dipecat tak hormat, dipecat dengan hormat, atau turun pangkat. Sanksi sedang, sampai ringan seperti teguran,” papar dia.

Menurut dia, sanksi itu bisa dikenakan bagi semua PNS yang tidak sesuai peraturan perundang undangan atau peraturan menteri.

Pemurni Teknologi

Mengenal S1 Bisnis Digital UNS Solo, Siapkan Lulusan Masuki Pasar Digital******

SOLO—Program Studi (Prodi) baru S1 Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UNS Solo memiliki tingkat keketatan paling tinggi yakni 1:73 pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Menariknya, S1 Bisnis Digital merupakan Prodi baru. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UNS, Djoko Suhardjanto, menyebut prodi tersebut sengaja dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang ingin menjadi akademisi dan praktisi di bidang digital.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Merupakan program studi baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNS, prodi itu memang disiapkan agar mahasiswa siap masuk ke pasar bisnis digital,” kata dia kepada Solopos.com, Selasa (9/5/2023).

Dia berharap Prodi S1 Bisnis Digital memiliki kontribusi di bidang ekonomi digital, pemasaran digital, atau pengelolaan digital, termasuk di sektor swasta dan pemerintah.

Djoko mengatakan saat ini prodi Bisnis Digital masih relatif sedikit di Indonesia. Maka, dia yakin prodi ini akan memiliki kontribusi tinggi pada pengembangan keilmuan.

“Tentu khususnya di bidang keuangan digital, pemasaran digital, dan tata kelola digital,” kata dia.

Menurut dia, meski materi terkait digital sudah ada di Prodi S1 Administrasi Publik dan Teknik Informatika. Tetap akan ada pembeda, Djoko mengatakan perbedaanya semisal di penerapan tata kelola di bidang analis data.

“Biasanya digunakan untuk membuat keputusan-keputusan bisnis yang strategis,” lanjut dia.

Selain Bisnis Digital, materi terkait keilmuan keuangan digital dan pemasaran digital juga tidak banyak ditawarkan di universitas-universitas di Indonesia.

Maka menurut dia, Prodi Bisnis Digital tidak hanya fokus pada pengelolaan bisnis digital. “Nanti juga menyentuh teknologi keuangan (fintech) yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat,” kata dia.

Fokus Bisnis Digital FEB UNS tidak hanya pada hardskill,namun juga pada softskillmahasiswa sebagai manajer di sektor publik dan perusahaan atau digital entrepreneur. 

“Sekarang kan eranya memang bisnis digital. Banyak peluang terbuka pada pasar tersebut, namun talenta di bidang tersebut masih minim. Sehingga, dengan adanya Prodi S1 Bisnis Digital akan membawa mahasiswa yang siap dan dibutuhkan di era sekarang,” tutup dia.

Dia juga berharap dengan kehadiran Bisnis Digital tersebut akan memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang sudah serba digital.

Apalagi menurutnya, adanya integrasi antar stakeholder sangat penting karena link and match antara bangku perkuliahan dan dunia kerja menjadi sebuah keharusan.

“Maka menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang semakin dinamis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS meluncurkan Program Studi S-1 Bisnis Digital pada tanggal 27 Mei 2022 yang lalu,” kata dia.

Selain itu ada beberapa keunggulan yang ditawarkan. Beberapa di antaranya, UNS memiliki Pusat Unggulan Ipteks-Perguruan Tinggi (PUI-PT) Center for Fintech and Banking yang masuk kategori PUI-PT kluster pertama (terbaik) di Indonesia. 

PUI-PT merupakan lembaga penelitian unggulan di perguruan tinggi. PUI-PT ini telah menghasilkan berbagai macam kerjasama riset dan publikasi hasil penelitian di bidang teknologi keuangan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ditambah dengan tim dosen pengajar berpengalaman dalam menerbitkan artikel di jurnal internasional bereputasi.

Selain itu, FEB UNS sendiri merupakan salah satu leading faculty di Indonesia yang memiliki kerjasama dengan triple crown regulatorkeuangan dan perbankan di Indonesia.

Triple crown regulatoryang dimaksud adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sehingga, bagi mahasiswa S1 Bisnis Digital di FEB UNS yang berkeinginan untuk mendapatkan kesempatan magang di ketiga lembaga tersebut bisa terwujud.

Selain bekerja sama dengan lembaga tersebut, Prodi Bisnis Digital FEB UNS juga bekerja sama dengan institusi akademik di luar negeri 

Beberapa di antaranya seperti Bangor University, UK; University Putera, Malaysia; Universita Roma Tre, Italy; Université de Limoges, FR; Twente University, NL. 

Kerja sama ini membuka kesempatan yang luas kepada mahasiswa Prodi S-1 Bisnis Digital FEB UNS untuk memperoleh doube degree atau pun pertukaran pelajar.

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Korpri: PNS Bagian dari MWA UNS Berbuat di Luar Kewenangan Bisa Disanksi Berat******

SOLO–Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi bagian majelis wali amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo berbuat di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat.

“Sudah dibekukan, tapi masih melakukan perbuatan itu. Artinya melakukan perbuatan di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat itu,” ujar Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023) siang.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Sebagai informasi, MWA UNS Solo tetap melaksanakan tugas dan kewenangan seperti biasa. Meskipun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbud No. 24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo dan membatalkan proses pelantikan rektor UNS Solo terpilih.

Zudan mengimbau semua aparatur sipil negara (ASN) mentaati regulasi yang berlaku menyusul adanya rencana perlawanan MWA UNS terhadap Permendikbud No.24/2023.

Dia mengatakan Permendikbud No.24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor merupakan regulasi yang berlaku serta harus ditaati.

“Kalau keberatan bisa diuji dulu dalam Mahkamah Agung terkait aturannya,” jelas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini.

Dia mengatakan Permen Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.24/ 2023 merupakan aturan yang sah. Regulasi itu tidak bisa didebat, namun bisa dilakukan uji materi ke MA apabila keberatan.

“Saya sebagai Ketua Umum Korpri mengimbau semua ASN untuk taat asas dengan peraturan yang masih berlaku. Selama Permen itu belum dicabut atau dibatalkan masih sah,” papar Alumnus FISIP UNS ini.

Menurut Zudan, ASN dalam bekerja harus mentaati sistem aturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi pegawai negeri itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang harus dihindari atau tidak boleh dilanggar,” ujar dia.

Misalkan, lanjut Zudan, tidak boleh menyalahi kewenangan, mentaati aturan perundang-undangan, menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila PNS melanggar aturan peraturan menteri bisa mendapatkan sanksi.

“Sanksinya bisa sanksi berat dipecat tak hormat, dipecat dengan hormat, atau turun pangkat. Sanksi sedang, sampai ringan seperti teguran,” papar dia.

Menurut dia, sanksi itu bisa dikenakan bagi semua PNS yang tidak sesuai peraturan perundang undangan atau peraturan menteri.