game kakek zeus offline

Matahari menerobos langit

video pola slot gacor

Andhi Pramono akui pakai rekening petugas kebersihan untuk transaksi******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono mengaku memakai rekening petugas kebersihan hingga petugas keamanan untuk melakukan transaksi keuangan yang diduga penerimaan gratifikasi.

Pengakuan tersebut bermula dari pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penjelasan adanya setor tunai masuk ke rekening Andhi dari petugas kebersihan bernama Taufik Hidayat sebesar Rp160 juta.

"Taufik Hidayat adalah salah satu cleaning service yang ada di Kantor Bea Cukai Jakarta. Saya minta tolong untuk menyetorkan uang itu," ucap Andhi dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat.

Andhi menjelaskan bahwa saat itu dirinya sedang bertugas di Kantor Bea Cukai Jakarta, tepatnya pada tahun  2020.

Selain dari Taufik Hidayat, JPU KPK mengungkapkan terdapat pula penerimaan setor tunai ke rekening atas nama Yanto Andar senilai Rp814,5 juta selama periode 6 Desember 2021 hingga 15 Juli 2022 saat Andhi menjabat sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar.

Mengenai transaksi tersebut, Andhi mengatakan bahwa rekening atas nama Yanto Andar merupakan rekening baru yang ia minta dari temannya untuk transaksi bisnis dengan pihak swasta, yakni Sia Leng Salem.

"Jadi, rekening ini saya sampaikan kepada Pak Salem untuk menerima sisa-sisa usaha yang ada di Singapura. Jadi, sama Pak Salem dikirim ke rekening Yanto Andar," tuturnya.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Andhi didakwa dengan pasal gratifikasi, yakni Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junctoPasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Andhi tersebut bermula dari penyelidikan KPK terhadap video viral Andhi Pramono di media sosial yang terkesan memamerkan harta kekayaan rumah mewah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, awal 2023.

Baca juga: JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas
Baca juga: Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Panggil para pahlawan

cuan888

Pemkab Biak siapkan Rp12 miliar bayar tunggakan studi Papua unggul******

Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua menyiapkan anggaran Rp12 miliar untuk membayar tunggakan biaya pendidikan mahasiswa asal Biak di luar negeri.

"Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kita sedang memproses pembayaran tunggakan biaya studi para mahasiswa yang tergabung dalam program Papua Unggul itu," kata Bupati Biak Herry Ario Naap di Biak,Jumat.

Ia mengatakan, data mahasiswa program Papua Unggul yang berkuliah di perguruan tinggi luar negeri itu sedang divalidasi oleh Disdikbud Biak Numfor.

Bupati Herry mengatakan, Pemkab Biak Numfor berharap program pendidikan Papua Unggul untuk orang asli Papua itu bisa cepat selesai dan para mahasiswa yang terdaftar studi di berbagai perguruan tinggi luar negeri itu dapat segera merampungkan studinya dengan baik.

Disebutkan Herry, beasiswa program Papua Unggul diberikan kepada mahasiswa asal Papua yang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi di luar negeri. "Tetapi saat ini biaya studi mereka menunggak dan terancam drop out, sehingga Pemprov Papua meminta pemerintah kabupaten/kota masing-masing untuk penyelesaiannya," katanya.

Ia berharap dengan dukungan pemerintah daerah para mahasiswa dapat selesai studi di luar negeri dapat kembali untuk membangun daerahnya.  "Hal ini juga untuk mewujudkan visi misi Biak yang religius berkarakter dan berbudaya," ujar Bupati Herry.

Baca juga: Kemendagri segera tuntaskan tunggakan Beasiswa Siswa Unggul Papua

 

Pewarta: Muhsidin
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Jenderal itu terlalu mendominasi

petatoto

Polisi bagikan 350 kantong beras bagi warga di Taman Sari******

Jakarta (ANTARA) - Polisi membagikan 350 kantong yang masing-masing berisi beras seberat lima kilogram (kg) kepada warga di permukiman padat di kawasan Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat, pada Jumat.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Polisi M Syahduddi mengatakan bahwa selain menjadi rangkaian kegiatan pendingin usai Pemilu 2024, pembagian beras tersebut juga merupakan upaya menjaga kestabilan pangan.

"Juga sebagai wujud nyata dari upaya menjaga stabilitas pangan lokal," kata Syahduddi pada Jumat.

Kapolsek Metro Taman Sari Kompol Adhi Wananda menyampaikan bahwa ratusan kantong berisi beras tersebut dibagikan kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial.

"Kegiatan ini tidak hanya sekadar memberi bantuan materi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial," kata Adhi.

Baca juga: Polres Metro Jakbar salurkan bantuan 1.000 paket sembako untuk warga
Baca juga: Polres Metro Jakarta Barat sebarkan 10.000 paket sembako

Ia menyebutkan pembagian bahan pangan, seperti beras akan dilakukan secara berkelanjutan. "Aksi ini tidak hanya menjadi momentum sekali saja, tetapi menjadi langkah awal dari serangkaian yang berkelanjutan," kata dia.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat membuka pasar sembako murah untuk membantu pemerintah setempat menstabilkan harga sembako pada Rabu (28/2).

Di pasar murah tersebut, sebanyak 2.000 paket sembako yang setiap paketnya terdiri dari beras, minyak goreng dan lainnya dijual dengan harga murah.

"Dengan adanya kegiatan ini, kita berupaya menstabilkan harga sembako dan ikut membantu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan inflasi," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Polisi M Syahduddi saat ditemui pada sela-sela pasar murah tersebut.
 

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

ketika pahlawan itu datang

cara ngecak angka jitu

Dugaan Menhub soal Sebab Tabrakan KA di Cicalengka: Pelanggaran SOP******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadibuka-bukaan soal penyebab tabrakan KA Turangga di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (5/1) lalu.

Hal tersebut ia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (18/1). Budi menuturkan ada beberapa kemungkinan yang menjadi biang kerok adu banteng kereta itu, salah satunya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP).

"Bahwa ada satu kemungkinan, bahwa ada kesalahan teknis, pelanggaran SOP dari faktor manusia, dan hal-hal lainnya yang sedang kami proses di luar konteks itu," ujarnya.

Ia mengungkapkan telah memberikan sejumlah usulan pada Jokowi. Untuk jangka pendek Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mereformasi sumber daya manusia.

Selain itu, perombakan organisasi di internal Kemenhub pun akan dilakukan. Budi juga mengatakan saat ini pihaknya tengah membuat SOP baru berkaitan dengan KA.

Tak hanya itu, Budi juga akan mengevaluasi sistem single trackyang selama ini masih banyak di beberapa daerah. Ia pun membuka kemungkinan untuk membuka double trackdi wilayah-wilayah tersebut.

Budi juga menyebut pihaknya akan mengevaluasi sistem persinyalan dalam operasional KA.

"Dan juga berkaitan dengan sinyal itu masih manual, bagaimana caranya di tahun anggaran ini kita akan selesaikan semua berkaitan dengan sinyal, khususnya di Jawa," katanya.

Insiden kecelakaan KA Turangga terjadi pada Jumat (5/1) sekitar pukul 06.03 WIB. KA Turangga yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng tujuan Bandung mengalami tabrakan dengan KA lokal Bandung Raya yang berangkat dari Stasiun Padalarang menuju Cicalengka.

Dalam kecelakaan itu 4 orang meninggal yang seluruhnya adalah petugas PT KAI (Persero). Sedangkan, seluruh penumpang baik dari KA Turangga yang mengangkut 287 orang dan KA Baraya dengan 191 penumpang selamat.

Kecelakaan KA pun marak terjadi dalam empat bulan belakangan. Kecelakaan pertama terjadi pada Kereta Api Argo Semeru pada Selasa 17 Oktober lalu.

Kecelakaan kedua terjadi pada Kereta Api Turangga dan KA Lokal Bandung Raya yang menewaskan 4 orang pada awal Januari lalu.

Kecelakaan ketiga terjadi pada Minggu (14/01) saat kereta anjlok di Stasiun Tanggulangin.

Terkait insiden-insiden tersebut, Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan evaluasi.

[Gambas:Video CNN]

Evaluasi dilakukan selain untuk mengungkap penyebab juga untuk mencari solusi terbaik agar ke depan kejadian tersebut tak terulang lagi.

"Kami bersama para pihak terkait tengah berupaya mendalami insiden-insiden yang terjadi ini sehingga harapannya dapat dirumuskan solusi yang dapat dilakukan agar insiden serupa tidak terulang," ujarnya dalam keterangan resmi pada Senin (15/1).

Ia juga mengatakan DJKA terus melakukan peningkatan pada jalur-jalur kereta api dan membangun jalur ganda untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan perjalanan kereta api.

Pembangunan jalur ganda yang dilakukan oleh DJKA mencakup Segmen Cirebon - Purwokerto - Yogya - Solo - Madiun - Wonokromo (rampung pada 2020), Segmen Bogor - Sukabumi (progres mencapai 97,14 persen), dan Segmen Kiaracondong - Cicalengka (Tahap I rampung 2022, Tahap II progres mencapai 76,08 persen).

Sementara untuk memitigasi terjadinya anjlok, DJKA akan melakukan 18 kegiatan peningkatan prasarana perkeretaapian.

Lihat Juga : Melihat Perkembangan Hotel Nusantara yang Dibangun Aguan cs di IKN

Peningkatan mencakup kapasitas jalur, serta fasilitas operasi pendukungnya, pada 2024. Dalam hal ini, DJKA menargetkan agar pada 2024 ini, 94 persen dari keseluruhan jalur kereta api di Indonesia sudah sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2.

"Jika jalur kereta kita sudah mencapai standar kualitas TQI Kategori 2, maka kereta dapat melaju pada kecepatan 80 sampai 100 km/jam, sementara dengan standar kualitas TQI Kategori 2, kereta dapat melaju pada kecepatan 100 sampai 120 km/jam dengan aman dan selamat," urai Risal.

Di sisi lain, Risal mengatakan bahwa DJKA juga terus mendorong penanganan perlintasan sebidang dengan melibatkan Kementerian PUPR, pemerintah daerah, serta stakeholder terkait.

(mrh/agt)

Jiwa naga di dunia ini

situs slot via pulsa tanpa potongan

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Shenglongxu

slot gacor warung168

Bosch PHK 1.200 Karyawan Divisi Software******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemasok otomotif Boschakan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.200 karyawan di divisi pengembangan perangkat lunak (software) pada akhir 2026.

Kabar pengurangan tenaga kerja ini diungkapkan pihak perusahaan pada Kamis (18/1). Ia mengonfirmasi hal ini melalui surat kabar harian Handelsblatt.

Manajemen mengaku belum melakukan pertemuan dengan dewan pekerja untuk mendiskusikan rencana PHK yang telah dibahas sebelumnya.

"Perekonomian yang lemah dan inflasi yang tinggi, yang antara lain disebabkan oleh kenaikan biaya energi dan komoditas, saat ini memperlambat transisi," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dikutipReuters, Jumat (19/1).

Juru bicara Bosch mengklaim para karyawan dalam divisi yang terkena dampak juga sudah diberitahu mengenai rencana ini.

Sebelumnya, Bosch dikabarkan akan melakukan PHK terhadap 1.500 karyawannya di dua pabrik Jerman pada 2025.

Perusahaan berdalih PHK untuk menyesuaikan tingkat staf terhadap perubahan permintaan dan teknologi di sektor otomotif.

"Seperti perusahaan lain, kami harus menyesuaikan tingkat lapangan kerja dengan situasi pesanan, perubahan struktural di sektor penggerak dan penetrasi pasar teknologi masa depan," kata juru bicara Bosch dalam komentar email, Minggu (10/12).

"Karena tujuan itu, kami melihat perlunya penyesuaian hingga 1.500 kapasitas personel di bidang pengembangan, administrasi, dan penjualan di divisi drives di lokasi Feuerbach dan Schwieberdingen pada akhir 2025," tambah mereka.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)