cara menghadapi pinjol ilegal 118Jutaan kata 114713Orang-orang telah membaca serialisasi
《jd id kredit hp》
Puluhan Pedagang Pasar Tanah Abang Tunggak Sewa Kios Hingga Rp43 Juta******Jakarta, CNN Indonesia--
Sejumlah pedagangdi Pasar Tanah AbangBlok B, Jakarta Pusat menunggak pembayarankioshingga puluhan juta rupiah.
Tunggakan itu diketahui dari surat peringatan dari Unit Pasar Besar (UPB) Pasar Tanah Abang Blok B yang ditempel di sejumlah kios.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Selasa (19/9) sore, sejumlah kios tutup ditempeli surat peringatan itu.
Hal serupa juga terlihat di lantai 3. Jumlah kios yang tutup dan ditempeli surat tak terhitung oleh jari.
Sementara, di lantai 2 jumlah kios yang ditempeli surat tidak sebanyak di lantai 3 dan 3A.
Adapun jumlah tunggakan dari setiap kios beragam. Dari pantauan, yang paling kecil adalah Rp8 juta. Sedangkan yang paling tinggi mencapai Rp43,3 juta.
"Sampai dengan surat ini saudara belum membayar/melunasi tunggakan kewajiban biaya pengelolaan pasar (BPP)/service charge. Adapun kewajiban yang belum dibayar sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar Rp43,3 juta," demikian bunyi surat yang dimaksud kepada salah satu kios.
Dalam surat tersebut, pemilik kios juga diwajibkan segera membayar tagihan pada hari kerja paling lambat 7 hari kalender sejak surat dikeluarkan.
Apabila sampai batas waktu tersebut pemilik kios belum membayar, pengelola akan memberikan surat penutupan sementara.
Selanjutnya, sesuai Surat Keputusan (SK) Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya Nomor 117 Tahun 2023 Bab VIII sanksi terkait penggunaan tempat usaha Pasal 29 Ayat (3) tahapan pemberian sanksi, dan Pasal 20 Peraturan Direksi PD Pasar Jaya Nomor 360 Tahun 2014, akan diberikan sanksi pembatalan hak pemakaian usaha.
Pedagang Pasar Tanah Abang memang sedang terlilit masalah belakangan ini. Masalah terkait penurunan omzet dagangan.
Annie, salah satu pedagang yang ditemui CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu menyebut penurunan omzet terjadi akibat anjloknya penjualannya sampai 80 persen belakangan ini.
Perempuan yang berjualan sejak 2019 di Pasar Tanah Abang itu menduga salah satu faktor merosotnya pengunjung adalah menjamurnya tren berbelanja online belakangan ini.
[Gambas:Video CNN]
Mereka banyak menjajakan produk pakaian dengan harga barang lebih murah dibanding di Tanah Abang. Tawaran itu katanya, pasti mengubah minat pembeli.
Pembeli yang awalnya belanja pakaian ke Tanah Abang, sekarang lebih memilih belanja online. Selain harganya yang lebih murah, belanja online juga tak perlu membuat mereka berdesakan dan berpanas-panasan dalam belanja.
Annie masih ingat betul bagaimana ramainya Pasar Tanah Abang pada 2019 lalu, sebelum fenomena belanja online dan pandemi covid-19 menghantam. Annie mengenang saking ramainya melayani pembeli, sampai-sampai ia tidak bisa duduk.
"Sampai berdiri terus dulu, tidak bisa duduk," katanya.
Keluhan sama juga disampaikan Soleh, pedagang lain.
"Sekarang sudah kaya gini, sudah sepi banget. Pemasukan tak menentu. Kadang ada, kadang tak ada sama sekali," keluh.
Lihat Juga :Staf Sri Mulyani Jawab Isu APBN Digadaikan ke China: Itu Pikiran Jorok |
Ia mengaku pada 2019 bisa mengantongi puluhan juta per hari. Namun, saat ini ia pernah mengalami hanya mendapat satu pembeli dalam satu hari.
Menurutnya, masalah yang dialami pedagang Pasar Tanah Abang tak lepas dari kemunculan TikTok Shop.
TikTok Shop merupakan platform social e-commerce yang memungkinkan penjual untuk menawarkan produknya ke pengguna secara langsung. Penjual maupun kreator dapat menjual produknya melalui in-feed videos, LIVEs, dan tab katalog produk.
"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu tidak pengaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," Jelas Soleh.
Lihat Juga :Luhut Soal Desakan Cabut PSN Rempang: Jangan Lumbung Padi Dibakar |
Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******Jakarta, CNN Indonesia--
Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.
Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.
Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.
"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).
Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.
"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.
Lihat Juga :Agung Podomoro Jual Neo Soho Mall Rp1,44 T, Sebagian Buat Bayar Utang |
Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.
"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.
Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.
"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.
Lihat Juga :Jokowi Minta Luhut Bentuk Organisasi Urus Integrasi Transportasi |
"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."
Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.
"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.
Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.
Lihat Juga :Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia? |
Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.
"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.
Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.
"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.
Lihat Juga :Bahlil: Tokoh Rempang Ucap Kiamat Pun Kampung Tak Maju Tanpa Investasi |
Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.
Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.
"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.
Pemerintah Akan Larang E******Jakarta, CNN Indonesia--
Pemerintah akan melarang platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP). Hal itu dilakukan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan barang impor banyak yang dijual sangat murah di Indonesia, misalnya berbagai produk dari China. Hal itu memukul UMKM dalam negeri.
"Karenanya nanti juga kita akan atur di platform digital tidak boleh dijual di bawah harga pokok penjualan (hpp) dalam negeri. Selain itu mereka juga harus ngurus standardisasi dalam negeri," ujar Teten di Gedung Sabuga Bandung, Rabu (11/10), seperti dikutip Antara.
"Itu tidak tepat, tapi kita bisa merasakan, itu kan ekspresi kemarahan mereka karena produk-produk UMKM dalam negeri yang dijual, tidak bisa bersaing dengan masuknya barang dari luar jadi bukan soal offlinedan online," ujarnya.
Karenanya, selain larangan platform daring menjual produk di bawah HPP, pemerintah akan melakukan tiga hal lain. Pertama,mengatur platform digital dengan melakukan pemisahan antara e-commercedan sosial commerce.
"Kita melihat di banyak negara, pengaturan sudah masuk kepada teknologinya. Jangan sampai ada monopoli ini akan dilanjutkan. Saya kira Pak Presiden sudah memerintahkan itu dalam rapat kabinet yang lalu pada beberapa kementerian," ucapnya.
Kedua,pemerintah akan mengatur arus barang impor, terutama consumer goods, agar jangan sampai memukul produk dalam negeri.
Ketiga,pengaturan perdagangan secara daring, dengan tujuan mencegah adanya aksi bakar uang (burning money) yang dilakukan oleh platform untuk memperbesar valuasi bisnis mereka yang disebut Teten merupakan bisnis model yang tidak berkelanjutan (sustain).
"Karena nanti hanya akan ada platform yang dengan kekuatan kapital yang besar, raksasa, dan global yang akan menguasai platform di dunia ini. Enggak boleh juga bakar uang untuk menaikkan market share," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:olympus demo maxwin、erek erek sempak、trislot96
Terkait:play slot 123、naga88、rtp slot terlengkap、stars77 slot rtp、xn slot、situs slot gacor terpercaya hari ini、penolong 2d togel、autobet4d、pedulitogel、indomexbet
bab terbaru:pinjol yang bisa pakai e wallet(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
《jd id kredit hp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,vegashokiHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《jd id kredit hp》bab terbaru。