rtp admin jarwo surgadewa

cara dapat uang internet 40Jutaan kata 751376Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp admin jarwo surgadewa》

KPU sebut tak ada ketentuan mengatur ibu negara berkampanye******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara jika dia memilih ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

“Gakada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis.

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024, meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka saat ini maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kanpresiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Baca juga: KPU RI pastikan proses pengemasan logistik pemilu selesai 1 Februari

Baca juga: KPU pastikan ada jaminan sosial dan cek kesehatan buat anggota kpps

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Cuaca Jakarta diprakirakan cerah berawan hingga hujan ringan******

Jakarta (ANTARA) - Wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah berawan di sejumlah daerah pada Rabu pagi dan siang hari, sementara sebagian lainnya diprediksi akan alami hujan riang pada siang hari.

Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat diprakirakan cerah berawan sejak pagi hingga malam hari.

Sementara itu, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi cerah hingga cerah berawan pada pagi hari dan alami hujan ringan pada siang harinya.

BMKG juga memberikan peringatan dini untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta peningkatan angin kencang pada skala lokal yang terdapat terjadi siang hingga menjelang malam hari, yaitu di sebagian Kota Depok serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Untuk sejumlah wilayah kota penyangga DKI Jakarta seperti Bekasi dan Tangerang, BMKG memprakirakan cuaca cerah berawan hingga berawan pada pagi hari. Namun, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi pada siang hingga malam.

Untuk wilayah Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor, diperkirakan cuaca hujan ringan hingga hujan sedang pada pagi hingga malam hari.

Baca juga: Jakarta Selatan dan Timur diprakirakan hujan Selasa siang
Baca juga: Sebagian wilayah DKI diprakirakan hujan ringan pada Senin siang

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：link situs slot、buku mimpi 2d abjad terlengkap、buat channel telegram dapat uang

Terkait：atta4d、trik curang slot、best188、daftar akun vip slot gacor、voucher diskon tokopedia、cara blokir pinjol、cari duit dengan mudah、rtp rupiah138、888vipbet、cari slot gacor hari ini

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs baru gacor（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

situs yang gacor

pramatik

cara daftar judi bola parlay

gampang jp maxwin

menaikkan limit shopee pinjam

situs game slot paling gacor

asian4d demo slot

jayavegas

judi slot maxwin

kotaBacaan TerkaitMore+

Huashan Shenmen

situs slot terpercaya di indonesia

Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik******

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Usai melaksanakan salat Jumat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak-hak politik juga melekat padanya.

"Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu," kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, bahwa hak politik seperti turut serta dalam melaksanakan kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja, tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara Lainnya.

Aturan terkait diperbolehkan presiden mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye, selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

"Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu," katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

"Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu," katanya..

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Abadi

buku mimpi hamil 4d

KTT Selatan ketiga serukan gencatan senjata konflik Israel******

Kami juga menegaskan kembali tuntutan kami untuk segera dan sepenuhnya mencabut blokade Israel yang diberlakukan di Jalur Gaza

Kampala (ANTARA) - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Selatan (South Summit) ketiga ditutup pada Senin (22/1) di Kampala, ibu kota Uganda, dengan para pemimpin yang berpartisipasi menyerukan pelaksanaan gencatan senjata dan perlindungan terhadap warga sipil di Jalur Gaza.

KTT selama dua hari yang mempertemukan para pemimpin negara-negara Kelompok 77 (Group of 77/G77) dan China itu mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan upaya-upaya guna mengimplementasikan resolusinya untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina tanpa penundaan.

KTT Selatan merupakan badan pengambil keputusan tertinggi G77 yang terdiri dari 134 anggota. Perwakilan tingkat tinggi dari hampir 100 negara dan jajaran kepemimpinan PBB turut menghadiri pertemuan tersebut.

"Kami juga menegaskan kembali tuntutan kami untuk segera dan sepenuhnya mencabut blokade Israel yang diberlakukan di Jalur Gaza, yang merupakan bentuk hukuman kolektif yang masif," kata para pemimpin tersebut dalam dokumen hasil pertemuan itu. Mereka menyerukan agar semua aktivitas permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan Suriah, dibongkar sepenuhnya dan segera dihentikan.

Para pemimpin tersebut mengatakan bahwa Israel telah melanggar Piagam PBB dan hukum internasional dengan serangannya terhadap infrastruktur sipil Suriah, termasuk bandara sipil, yang mengancam mata pencarian warga sipil, menghalangi operasi kemanusiaan PBB, serta membahayakan keselamatan penerbangan sipil.

Perwakilan tingkat tinggi dan pimpinan PBB menghadiri KTT Selatan Ketiga di Kampala, Uganda, pada 21 Januari 2024. (Xinhua/Hajarah Nalwadda)

Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa Israel harus mengakhiri pelanggarannya terhadap kedaulatan Lebanon, baik di wilayah udara, darat, maupun laut, yang mengancam keamanan dan pembangunan ekonomi Lebanon.

"Kami juga mengimbau Israel untuk menahan diri dari penggunaan fosfor putih dalam menyerang Lebanon yang bertentangan dengan hukum kemanusiaan internasional," sebut dokumen itu. Para pemimpin juga menekankan bahwa Israel harus menarik diri dari semua wilayah Lebanon yang diduduki sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

KTT ini diadakan dengan mengusung tema "Leaving No One Behind" (Tidak Meninggalkan Siapa pun). Uganda mengambil alih kepemimpinan KTT tersebut dari Kuba. Penyelenggaraan ini menjadi kali pertama KTT Selatan diadakan di Afrika. Dua KTT sebelumnya diadakan di Havana, Kuba, pada tahun 2000, dan di Doha, Qatar, pada tahun 2005.

Presiden Uganda Yoweri Museveni mengatakan bahwa selama masa kepemimpinannya, Uganda akan berusaha menjangkau negara-negara yang menghadapi ketegangan atau konflik dengan tujuan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dia menambahkan bahwa Uganda juga akan berfokus pada upaya peningkatan perdagangan di antara negara-negara anggota G77.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan sehari-hariku bersama istriku

situs mudah wd

Tabrakan beruntun lima kendaraan terjadi di Jalur Puncak Bogor******

Sementara, menunggu hasil olah TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Peristiwa tabrakan beruntun melibatkan sekitar lima kendaraan terjadi di Jalur Wisata Puncak, tepatnya di Desa Tugu Utara, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Polres) Bogor AKP Rizki Guntama menjelaskan pihaknya belum mengetahui secara pasti mengenai kronologi kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 11.00 WIB tersebut.

"Sementara, menunggu hasil olah TKP (Tempat Kejadian Perkara)," kata Rizki.

Baca juga: Terbaru Operasi Lilin, jalur wisata Puncak berlakukan "car free night"

Ia menyebutkan lima kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan yaitu satu truk boks, dua angkot masing-masing berwarna kuning dan biru, satu minibus jenis Suzuki XL7, serta satu mobil boks kecil.

Rizki mengaku belum mengetahui mengenai jumlah korban dari peristiwa tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan evakuasi korban, mengamankan barang bukti, serta olah tempat kejadian perkara.

Dari video yang beredar di media sosial, terlihat beberapa mobil menumpuk di tepi Jalan Raya Puncak. Kemudian salah satu kendaraan yang terlibat kecelakaan dalam kondisi hancur berkeping.

Baca juga: Polisi selidiki kecelakaan minibus di Cianjur tewaskan empat penumpang
Baca juga: Empat jenazah korban kecelakaan di jalur Puncak sudah dibawa keluarga

Sistem jangkar super

info togel hari ini

Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.

“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan,” kata Joko Widodo dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, sebagaimana dipantau di Jakarta.

Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ini saya tunjukkin(menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?” ujar Presiden.

Dia menegaskan apa yang disampaikannya beberapa waktu lalu terkait Presiden boleh melakukan kampanye adalah ketentuan yang ada dalam UU Pemilu.

“Itu yang saya sampaikan ketentuan mengenai UU Pemilu. Jangan ditarik ke mana-mana. Kemudian juga pasal 281 juga jelas, bahwa kampanye, pemilu yang mengikutsertakan Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” tegasnya.

Dia pun kembali meminta agar pernyataannya beberapa waktu lalu tidak ditarik atau diinterpretasikan ke mana-mana, karena dirinya hanya menyampaikan ketentuan perundang-undangan.

“Sudah jelas semuanya kok. Jadi sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana, jangan diinterpretasikan ke mana-mana, saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan, karena ditanya,” kata Jokowi.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Permainan berburu

slot gacor elangwin

Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara******

Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lhokampanye, boleh lhomemihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.

Baca juga: Mahfud Md cari momen untuk mundur dari Kabinet Jokowi

Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut dia, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggakboleh, gitu enggakboleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegas Jokowi.

Dia juga kembali menegaskan bahwa pilihan untuk berkampanye tersebut merupakan hak setiap individu yang boleh dilakukan.

"Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan; kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh; boleh berkampanye, boleh, tetapi kandilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet

Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.

"Ya, nanti dilihat," ujar Jokowi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Jokowi merespons soal salam dua jari saat di Salatiga

Lukisan Raja Roh

info slot gacor hari ini

Istana sebut presiden dan Setneg perlu konfirmasi soal pengganti Firli******

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat," kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin.

Ari menjelaskan proses konfirmasi yang dilakukan presiden dan Kemensetneg harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Polisi sebut pengembalian berkas Firli Bahuri sedang dalam proses

Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

"Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kansudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut fit and proper testdan kemudian tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi)," jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Presiden Joko Widodo telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Firli selesai diperiksa, Polisi: berkas segera dikembalikan ke Kejati

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

"Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," ujar Ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg tertanggal 22 Desember 2023.

Baca juga: Komisi III: Pengganti Firli Bahuri dipilih Pansel DPR

《rtp admin jarwo surgadewa》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，pinjol legal ojk terbaruHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp admin jarwo surgadewa》bab terbaru。