ggwp88

tempat main slot terpercaya 912Jutaan kata 413952Orang-orang telah membaca serialisasi

《ggwp88》

Bahlil Ungkap Praktik 'Titip Duit' saat Urus Izin Usaha di Masa Lalu******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap praktik 'titip duit' saat mengurus izin usahadi kementerian/lembaga (K/L).

Ia menyebut dirinya paham betul getir pelaku UMKM karena pernah menjadi pengusaha. Bahkan, ia mengklaim satu-satunya menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju yang pernah menjadi pelaku UMKM.

Oleh karena itu, ia memangkas seluruh urusan administrasi dalam proses perizinan usaha, termasuk UMKM, melalui Online Single Submission (OSS). Bahlil tak ingin pengalaman pahit yang menimpanya terulang.

"Jadi, untuk izin-izin lewat OSS, termasuk sertifikat halal tidak ada bayar-bayar, dibiayai negara. Makanya pakai OSS," imbuhnya.

Ia lantas menyinggung kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker. Menurutnya, kehadiran beleid ini memangkas ribetnya alur birokrasi.

Bahlil mencontohkan dirinya yang kini menandatangani langsung semua urusan Kementerian Investasi/BKPM yang terkait kementerian/lembaga (K/L) lain, termasuk izin usaha pertambangan (IUP) hingga izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

"Ini UU Ciptaker (Perppu Ciptaker) judulnya memangkas semua birokrasi. Dalam bahasa saya, UU dari mata air menjadi air mata. Karena tidak perlu ketemu menteri, gubernur, dan bupati," jelasnya.

"Pak Sekda (Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution) sekarang tidak ada banyak tamu lagi kan urus izin? Coba bayangkan, sekarang yang berkuasa adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kepala DPMPTSP Riau Helmi). Jadi, Pak Gubernur (Gubernur Riau Syamsuar), Pak Sekda saya titip, urus mereka baik-baik. Kalau tidak, nanti pengusaha yang mengurus mereka, ini bahaya," kelakar Bahlil.

Ia merinci masih ada 50 persen UMKM di Indonesia yang belum punya legalitas usaha. Oleh karena itu, Bahlil mengajak para pelaku UMKM segera mengurus NIB.

Menurutnya, NIB menjadi kunci mendapatkan pendanaan dari perbankan. Ia pun mewanti-wanti UMKM agar tak terjerat utang pinjaman online (pinjol) hingga rentenir karena negara sudah menyiapkan skema kredit yang tak memberatkan.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Lawan Macet Parah dan Polusi Udara dengan LRT******

Catatan:Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNNIndonesia.comJakarta, CNN Indonesia--

Harapan baru transportasi publikyang aman dan nyaman bisa muncul dengan keberadaan LRT. LRT diproyeksi tak hanya mampu menawarkan solusi transportasi yang cepat dan hemat, namun juga ramah lingkungan.

Sebagai angkutan publik massal, pelayanan LRT Jabodebek pun tidak bisa bersifat tunggal, tapi harus terintegrasi, dari hulu hingga hilir, pra perjalanan (first mile), selama perjalanan, dan paska perjalanan (last mile).

Mengutip Studi Potensi Jaringan Angkutan Umum dan Integrasi Moda Kawasan di Sekitar Koridor LRT Jabodebek (2020) yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia, potensi kawasan permukiman dan komersial sekitar Stasiun LRT Jabodebek dengan radius kurang dari 5 km ada 310 kawasan permukiman dan komersial.

Misalnya di lintas Cawang - Harjamukti (14,89 km) terdiri 4 stasiun. Stasiun Harjamukti 38 pemukiman dan komersial, Stasiun Ciracas 20 kawasan permukiman dan industri, Stasiun Kampung Rambutan 18 kawasan permukiman dan komeresial, Stasiun TMII 11 kawasan permukiman dan komersial,

Lainnya adalah Di lintas Cawang - Jatimulya (11,05 km) terdiri 7 stasiun. Stasiun Ciliwung 14 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Cikoko 14 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Pancoran 6 kawasan permukimamn dan komersial, Stasiun Kuningan 6 kawasan pemukiman dan komersial, Stasiun Rasuna Said 14 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Setiabudi 15 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Dukuh Atas 13 kawasan permukiman dan komersial.

Jika diintegrasikan dengan moda angkutan umum lainnya, akan sangat mengurangi kepadatan kendaraan pribadi yang diparkir di stasiun. Rata-rata luas lahan parkir di stasiun LRT Jabodebek tidak seluas lahan parkir stasiun KRL Jabodetebak.

Kesiapan pemda di Bodetabek dalam hal ini sangat diperlukan untuk menyediakan sejumlah rute menuju stasiun terdekat. Sementara sejumlah stasiun yang berada di wilayah Kota Jakarta sudah terhubung dengan jaringan transportasi umum yang sudah beroperasi telebih dahulu.

Idealnya semua kawasan perumahan yang berada dalam Kawasan Bodetabek memiliki jaringan layanan angkutan umum menuju stasiun LRT Jabodebek terdekat. Hal ini bertujuan agar warga bisa membayar lebih murah biaya transportasi.

Namun tak hanya soal integrasi, jaminan keselamatan bagi pengguna LRT Jabodetabek pun perlu diberikan.

LRT yang tengah beroperasi dalam satu uji coba. (Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Mengutip Studi Standarisasi Fasilitas Integrasi dalam Proses/Kegiatan Perpindahan Moda pada Simpul Transportasi (2022), aspek keselamatan dalam integrasi moda, meliputi keselamatan lalu lintas dan keselamatan umum.

Keselamatan lalu lintas, berupa jalur pejalan kaki, penataan jalur pejalan kaki yang lebar, nyaman, dan inklusif dengan lebar minimal 1,5 meter.

Jalur penyeberangan, berupa zebra cross (pelican crossing), jembatan penyeberangan orang (JPO), atau underpass. Juga harus ada pagar pengaman, pada jalur pejalan kaki bersebelahan dengan jalur kendaraan dengan tinggi minimum 0,9 meter. Lainnya adalah pengerasan jalur pejalan kaki, pengerasan dengan ubin/beton/aspal/paving block yang tidak licin.

Lihat Juga : Pesan, Kesan dan Nyaman Jokowi Jajal LRT Jabodebek

Selain itu dibutuhkan  rambu keselamatan pada jalur penyeberangan. Ini dibutuhkan pada kedua sisi jalan dengan alat pemberi isyarat dan control rambu pada pelican crossing  hingga marka jalan, berupa jalur penyeberangan (zebra cross).

Sementara keselamatan umum, berupa proteksi kebakaran, penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) pun diperlukan terpisah dari bangunan utama. Lampu penerangan, sepanjang rute perpindahan moda hingga pos pemeriksaan, disediakan di titik tertentu dan tersedia petugas Kesehatan dan alat kesehatan.

LRT Jabodetabak tahap pertama sepanjang 44,43 km beroperasi hari ini. Tanggal 12 Juli lalu dibuka untuk umum terbatas sebagai uji coba operasional terbatas dengan membayar Rp1,00.

Jalur ini dilayani oleh 18 stasiun yang terdiri dari Stasiun Dukuh Atas; Stasiun Setiabudi; Stasiun Rasuna Said; Stasiun Kuningan; Stasiun Pancoran; Stasiun Cikoko; Stasiun Ciliwung; Stasiun Cawang; Stasiun TMII; Stasiun Kampung Rambutan; Stasiun Ciracas; Stasiun Harjamukti; Stasiun Halim; Stasiun Jatibening Baru; Stasiun Cikunir 1; Stasiun Cikunir 2; Stasiun Bekasi Barat dan Stasiun Jatimulya).

Lintas LRT Jabodebek tahap pertama ini terbagi dalam tiga segmen, yakni Cawang - Cibubur (headway6 menit), Cawang - Dukuh Atas (headway3 menit) dan Cawang - Bekasi Timur (headway6 menit).

Sementara, jalur LRT Jabodebek tahap kedua sepanjang 39 km terbagi tiga segmen.

Ketiga segmen itu adalah Dukuh Atas - Senayan, Cibubur - Bogor, dan Palmerah - Grogol dengan 8 stasiun yang akan dibangun. Lokasi ke delapan stasiun itu adalah Stasiun Palmerah, Stasiun Tomang, Stasiun Gelora Bung Karno, Stasiun Cobinong, Stasiun Sentul, Stasiun Sentul City dan Stasiun Bogor Raya.

Jawaban untuk lawan polusi

Tak hanya itu, di tengah tingginya tingkat polusi udara di Jakarta, LRT juga diharapkan mampu menjadi solusi terbaik. Polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Pilihan menggunakan transportasi umum adalah pilihan yang bijak.

Kelompok warga menengah ke atas diharapkan mau meninggalkan kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan LRT Jabodebek. Permasalahan kemacetan lalu lintas harus dituntaskan dengan komprehensif dan multi sektoral.

Penyelesaiannya pun harus lintas sektor. Jika tidak dilakukan mulai sekarang, dipastikan Kota Jakarta dan sekitarnya akan terus didera kemacetan lalu lintas yang parah dan pada akhirnya memicu pelambatan ekonomi.

Salah satu hal yang penting dalam perubahan gaya hidup itu adalah dengan struktur tarif. Layanan LRT Jabodebek sendiri ditujukan untuk kelompok masyarakat menengah ke atas.

Tujuannya, supaya warga dapat meninggalkan kendaraan pribadi untuk beralih memakai angkutan umum, sehingga dapat mereduksi kemacetan lalu lintas di jalan.

Di sisi lain, kelompok masyarakat menengah ke bawah sudah disediakan KRL Jabodetabek dengan tarif yang lebih murah. Tarif LRT Jabodebek lebih tinggi dari tarif KRL Jabodetabek dikarenakan prasarana dan sarana semuanya baru.

Namun harus diupayakan, ongkos warga yang menggunakan tidak dari Rp50 ribu untuk pulang pergi. Termasuk ongkos dari tempat tinggal menuju stasiun terdekat (first mile), menggunakaan LRT Jabodebek dan stasiun tujuan menuju lokasi dikehendaki (last mile).

Pemandangan dengan polusi udara di ibu kota. (Foto: AFP/YASUYOSHI CHIBA)

Hasil survei penulis sebelum pandemi, rata-rata pengguna kendaraan pribadi dalam sehari menghabiskan ongkos transportasi per hari kisaran Rp75-Rp100 ribu. Kemudian, ada pembanding layanan Bus JR Connection yang cukup laris bertarif Rp20 ribu sekali perjalanan berhenti di pusat Kota Jakarta, seperti Kawasan Blok M dan Monas.

Harapannya, LRT yang akan menembus Jakarta dan kota penyangga lainnya akan menjawab tantangan masalah publik saat ini: butuh moda yang aman, nyaman, murah dan mampu mengurangi polusi udara ibu kota.

(asa/asa)

[Gambas:Video CNN]
LEBIH BANYAK DARI KOLUMNIS

WFH Demi Atasi Polusi Jakarta dan Ancaman Hangus Rp215 T Sekejap Mata******

Jakarta, CNN Indonesia--

Polusi udara DKI Jakartamemburuk belakangan ini. Berdasarkan, pengukuran indeks kualitas udara versi AQAir pada Selasa (22/8), Jakarta pada pukul 12.20 WIB menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan kualitas udaraterburuk di dunia.

Dalam situs IQAir, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 161, yang termasuk ke dalam kategori tidak sehat. Dengan kondisi ini, kualitas udara Jakarta lebih buruk dari ibu kota negara tetangga Malaysia, Kuala Lumpur (AQI 112) di momen saat ini.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewajibkan kantor-kantor pemerintahan se-Jabodetabek menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH)bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk mengurangi jumlah kendaraan bermobilitas, kepala daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja yakni sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH)dan work from office (WFO)masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN, dan BUMD," kata Dirjen Administrasi Wilayah Syafrizal ZA melalui keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Selain ASN, demi memerangi polusi, Kemendagri juga mendorong pengusaha menerapkan sistem kerja WFH

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan WFH sejatinya bukan solusi untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek belakangan ini. Alih-alih mengurangi polusi, WFH justru bisa membahayakan ekonomi.

Ekonomi bisa kembali minus seperti periode awal pandemi covid-19.

Lihat Juga : Menaker Akan Cabut Tiga Aturan Demi Perbaikan Tata Kelola PMI

"Jika WFH diterapkan secara masif, otomatis situasinya akan mirip dengan situasi pandemik tempo hari, ekonomi minus," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, dampak utama jika diberlakukan WFH akan terlihat pada penurunan produktivitas pekerja dan perusahaan, karena tidak semua jenis perusahaan bisa dijalankan dari rumah.

"Bagi sebagian perusahaan, WFH justru berarti berhenti produksi dan berhenti melayani, karena proses produksi dan pengadaan layanan tak bisa dilakukan secara WFH," imbuhnya.

Selain itu, Ronny melihat WFH memiliki multiplier effectyang cukup mengkhawatirkan dibandingkan dengan kerja dari kantor (Work From Office/WFO) yang memberikan dampak positif, misalnya bagi sektor transportasi, UMKM, serta makanan dan minuman.

"Nah, jika WFH diberlakukan lagi, multiplayer effecttersebut akan berhenti dan akan memberikan tekanan ke sektor lainya," jelasnya.

Ronny menilai jika kendaraan dinilai menjadi penyebab masalah udara, maka karyawan atau pekerja yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor bisa beralih ke transportasi publik, seperti kereta, MRT, busway ataupun ojek online.

Lihat Juga : Pemerintah Mulai Bangun Terowongan Bawah Laut IKN Tahun Depan

"Minimal jika satu karyawan berpindah dari motor pribadi ke ojek online, maka satu motor berkurang di jalanan, tapi sektor transportasi onlinetetap mendapatmultiplier effect-nya, UMKM makanan dan minuman di sekitar kantor juga masih memiliki demand, dan lainnya. Jadi WFH bukanlah pilihan yang tepat," tegasnya.

Senada, Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menilai WFH bukan solusi untuk memperbaiki masalah polusi di Jakarta. Bahkan usulan WFH dipastikan akan ditolak oleh para pengusaha.

"Pelaku usaha termasuk UMKM akan keberatan pastinya. Kebijakan WFH punya risiko menurunkan berbagai indikator ekonomi di Jakarta dan sekitarnya," kata Bhima.

Menurut Bhima, bila WFH diterapkan tidak hanya untuk PNS Jakarta tapi juga pekerja swasta (non esensial), maka akan berpengaruh pada penurunan 40 persen pengeluaran rumah tangga di sektor transportasi. Artinya ada risiko kehilangan PDRB DKI Jakarta sekitar Rp215,8 triliun sepanjang 2023.

Potensi kehilangan pendapatan tersebut berdasarkan perhitungan asumsi rata-rata porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi, rekreasi, komunikasi dan budaya sebesar 25,06 persen sepanjang 2018-2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jika WFH nya lebih tinggi, maka pengaruhnya akan lebih besar lagi. Itu baru dari transportasi, dan rekreasi," jelas Bhima.

Lihat Juga : Aturan yang Buat Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

Sementara, asumsi konsumsi rumah tangga DKI berdasarkan harga berlaku untuk 2023 sebesar Rp2.153 triliun di 2023. Artinya, bila efek WFH sampai membuat 30 persen pendapatan sektor hotel dan restoran berkurang, maka ada potensi tambahan kehilangan pendapatan sebesar Rp98,9 triliun.

Hal ini berdasarkan hitungan dari asumsi porsi pengeluaran masyarakat DKI untuk hotel dan restoran 2018-2022 sebesar 15,3 persen.

"Melihat simulasi dampak tersebut diperkirakan WFH tidak akan ditaati oleh para pelaku usaha. Apalagi (WFH) tidak menyelesaikan masalah polusinya, justru mengganggu produktivitas," pungkas Bhima.

Pengusaha Minta Pemerintah Cari Tahu Biang Kerok Utama Polusi

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

---

Label：bocoran admin riki slot hari ini、link slot terbaru、prediksi togel

Terkait：slot olympus via dana、goltogel slot、kredit hp di shopee tanpa kartu kredit、pinjaman lewat wa、uku pinjol ilegal、pinjaman julo ditolak、master sydney minggu jp paus、demenslot、situs slot login、bo online 138

---

---

bab terbaru：dewaslot88（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08