sarana99

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

Tinggal 4 Jam Lagi, Serbu Diskon di Transmart Full Day Sale******

Transmart Full Day Sale balik lagi bagi-bagi diskon untuk pelanggan setianya hari ini, Selasa (29/8). Kalau kamu baru tahu, belum terlambat kok buat berburu diskonnya sekarang juga, masih ada waktu empat jam lagi!

Pesta diskon Transmart Full Day Sale bertajuk Merdeka Belanja ini dimulai dari jam operasional toko buka sampai toko tutup pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Khusus Hari Ini, Daging Ayam dan Sapi Murah Meriah di Transmart

Ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi yang belum punya, kamu bisa mengunduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store, prosesnya dijamin cepat!

Kamu juga bisa langsung menggunakannya untuk bertransaksi di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Mumpung masih ada waktu, yuk segera ke gerai Transmart terdekat sebelum Full Day Sale: Merdeka Belanja berakhir.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Departemen Penelitian Non Ilmiah

Pemerintah Gelar Sayembara Logo Kereta Cepat 'WHOOSH', Dapat 3 Calon******

Pemerintah menggelar sayembaralogoWHOOSH, nama baru untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ketua Tim Panel Penilai Lomba Identitas Jenama Triawan Munaf menuturkan  sayembara dibuat sejak Juli lalu.

Saat ini pembuatan logo 'WHOOSH' sedang dalam tahap penilaian. Hasil penilaian, saat ini sudah ada tiga logo unggulan dan pemenangnya segera diumumkan.

Ke depan, jika logo WHOOSH sudah ditentukan, nama itu akan terpampang di gerbong kereta cepat. Selain itu, logo tersebut juga bakal mewarnai bagian interior kereta.

Pemerintah memberi nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung 'WHOOSH'. Nama itu memiliki kepanjangan Waktu Hemat, Operasi Optimal, dan Sistem Handal.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan nama itu sudah disetujui oleh tim pengarah jenama kereta cepat. Adapun tim tersebut berisi dirinya, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Budi menjelaskan nama itu diambil sesuai dengan pengalaman para menteri dan Presiden Jokowi saat menjajal kereta cepat. Pasalnya, 'Whoosh' juga merupakan ungkapan untuk menggambarkan kecepatan.

"Pak Pratikno bersama Pak Presiden (berdiskusi dalam kereta cepat), lalu saya gabung, beliau bilang, kalua cepat di Indonesia namanya whoosh," kata Budi dalam konferensi pers, Kamis (21/9).

Ia menambahkan nama Whoosh juga cukup unik didengar dan akrab di telinga masyarakat.

"Jadi unik, saya pikir ini satu pernyataan yang menggembirakan, karena saya juga surprisenama ini. Sama surprisenya dengan kereta cepat yang cepat dan tanpa gangguan," ucap Budi.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

Buruh Tuntut WFH Tanpa Potong Gaji Seperti PNS******

Buruhmenuntut pemerintah juga memberlakukan sistem work frome home (WFH) bagi buruh pabrik, sama seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) supaya polusiudara Jakarta bisa dikurangi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengakui pabrik memang tidak bisa diliburkan di tengah polusi udara. Akan tetapi, ia menegaskan para pekerja pabrik juga sama-sama manusia seperti PNS dan pekerja kantoran lainnya.

"Partai Buruh dan KSPI tidak setuju kalau WFH hanya berlaku untuk karyawan kantor, WFH juga harus berlaku bagi karyawan pabrik. Mereka harus dilindungi, puluhan juta loh dari Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) ke Jakarta," katanya dalam dalam konferensi pers virtual, Senin (21/8).

Iqbal menyebut pabrik biasanya memberlakukan dua shift kerja dalam sehari. Ia menyarankan shift pertama masuk di hari kesatu dan shift kedua diliburkan, lalu shift kedua masuk di hari selanjutnya dan shift pertama mendapat jatah libur, begitu seterusnya bergiliran.

Kedua, ia menuntut pengusaha dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan masker bagi para pekerja pabrik. Iqbal ingin para buruh difasilitasi agar bisa terlindung dari bahaya polusi udara.

"Ketiga, medical check up (MCU), pemeriksaan rutin, MCU secara reguler. Ini kan penyakit, polusi udara, secara reguler dia kan masuk kerja menghirup polusi udara. Emangnya buruh binatang yang tidak perlu dilindungi? Selain masker, dia juga harus MCU setiap bulan," tambahnya.

Ia juga menolak jika ada pengusaha yang memotong upah buruh atau pekerja kantoran imbas adanya kebijakan WFH. Bahkan, dirinya siap memenjarakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono jika ditemukan pemotongan upah imbas WFH ini.

Menurutnya, UU Cipta Kerja melarang adanya pemotongan upah atau pembayaran upah di bawah upah minimum provinsi (UMP). Jika ada, pelanggar bisa dikenakan pidana 1 tahun penjara.

"Kami akan gugat pidana si pengusaha 1 tahun penjara dan Pj Gubernur (Heru Budi) kami gugat 1 tahun penjara bilamana ditemukan perusahaan akibat kebijakan pj gubernur tadi WFH dipotong upah, kami gugat pidana. Apalagi buruh kerja di pabrik, tidak boleh dipotong, karena tidak mungkin mereka WFH murni," tutupnya.

Pemerintah menerapkan WFH bagi ASN demi mengatasi polusi udara yang melanda langit Jakarta belakangan ini. Salah satu instansi yang sudah menerapkan WFH adalah Pemda DKI Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Mereka menerapkan WFH 50 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai WFH hari ini. Aturan ini berlaku mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 mendatang.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyebut WFH berlaku hingga Oktober mendatang karena ada KTT ASEAN 2023 pada 4 September-7 September. Selain itu, WFH diharapkan bisa mengurangi kemacetan ibu kota.

"Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya," ujarnya beberapa waktu lalu.

Berasal dari negeri asing

Kemenhub Sebut Jokowi Bakal Resmikan LRT Jabodebek 30 Agustus******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal meresmikan LRT Jabodebek pada Rabu (30/8). Rencana itu mundur dari semula pada 26 Agustus 2023.

"Rencana 26 Agustus akan diresmikan Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi pada 26 Agustus kayaknya tidak di Indonesia. Direncanakan pada 30 Agustus," tutur Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam Media Briefing di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

"Tidak ada masalah tentang kereta apa enggak, masalah waktu beliau (Presiden Jokowi) saja untuk meresmikan. Commercial on date(COD) 30 Agustus. Semuanya rencana. Jangan tanya resmikan di mana, belum kami bahas. Kami masih usulkan, jadi semua rencana. Nanti keputusan pasti kalau sudah terima undangan," imbuhnya.

"Kami operasikan bertahap melihat pasar, tapi kalau di minggu pertama membludak, ya (rangkaian) kereta keluar," jelas Risal.

Jokowi sebelumnya mengungkap harapannya soal rencana peresmian LRT Jabodebek pada 26 Agustus mendatang.

Ia mengumumkan rencana ini usai meninjau operasional LRT Jabodebek rute Jati Mulya-Dukuh Atas. Ia menilai sudah banyak perbaikan dari kunjungannya pekan lalu.

"Kemungkinan, insyaallah, 26 Agustus," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8).

Jika merujuk pada unggahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi memang tidak akan berada di tanah air pada 26 Agustus mendatang. Luhut mengatakan Jokowi bakal terbang ke Republik Demokratik Kongo dalam agenda kenegaraan.

Ia menyebut pertemuan Jokowi mendatang adalah tindak lanjut kolaborasi tropical forestry cooperationdengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Jokowi dan Lula sebelumnya pernah bertemu di Hiroshima, Jepang beberapa waktu lalu.

"Presiden Lula setuju dengan Presiden Jokowi untuk melakukan pertemuan trilateral di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo nanti 25 Agustus ini," ujar Luhut di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (15/8).

[Gambas:Video CNN]

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

Zulhas Sebut RI Batal Impor 1 Juta Ton Beras India******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari India.

Hal ini tak lepas dari India yang tengah menyetop ekspor beras demi mengamankan pasokan dalam negeri mereka.

"Oh enggak (enggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkap Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detik finance, Senin (4/9).

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8 persen segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," jelas Zulkifli.

Meski demikian, ia mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman. Berdasarkan data yang ia miliki, CBP saat ini 1,6 juta ton.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.

Indonesia sebelumnya bakal mengimpor beras dari India. Rencana ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso. Ia mengklaim rencana itu sudah ada sejak lama.

Bahkan, kesepakatan atau Memorandum of Understanding(MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya pada 20 Juli 2023 lalu.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi, Senin (14/8) lalu.

Namun, saat itu Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Karenanya, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

"Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru," tutur Budi.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa perjalanan pesawat

Kronologi Lengkap Kisruh Pontjo******

Polemik antara Direktur Utama PT IndobuildcoPontjo Sutowo dan pemerintah terkait pengelolaan Hotel Sultanmasih terus bergulir.

Pontjo yang kalah di pengadilan terus tak mau menyerah. Ia terus berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu.

Lalu bagaimana sebenarnya konflik pengelolaan Hotel Sultan itu bisa terjadi?

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pemerintah Melawan hingga Ambil Alih Hotel Sultan