pinjaman online gopay

situs tergacor bulan ini 757Jutaan kata 336737Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman online gopay》

Mo Ibrahim, Putra Sudan Berharta Rp18,8 T Lawan Korupsi di Afrika******

Sir Mohammed Fathi Ahmed Ibrahim (Mo Ibrahim) merupakan sosok konglomeratdi balik berdirinya salah satu jaringan telepon seluler terbesar di Afrika, Celtel, dan dikenal antikorupsi.

Forbes mencatat, per Sabtu (2/3), Ibrahim memiliki total kekayaan mencapai US,2 miliar atau sekitar Rp18,8 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS).

Dilansir dari berbagai sumber, pria berkewarganegaraan Inggris ini lahir di Sudan pada 3 Mei 1946. Orang tuanya bekerja sebagai pegawai di perusahaan perdagangan kapas.

Saat remaja, ia dan keluarganya pindah ke Kairo, Mesir. Ia melanjutkan studi di Universitas Alexandria hingga akhirnya meraih gelar sarjana teknik.

Setelah itu, Ibrahim kembali ke Sudan dan bekerja sebagai insinyur di perusahaan telekomunikasi pelat merah, Sudan Telecom.

Ibrahim merantau ke Inggris pada 1974 untuk meraih gelar master di bidang elektronik dan teknik elektro di Universitas Bradford. Tak puas, ia melanjutkan S3 dan memperoleh gelar PhD dalam komunikasi seluler dari Universitas Birmingham, tempat sempat mengajar.

Pada 1983, Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan dunia akademis dan menjadi direktur teknis Cellnet, yang menangani operasi nirkabel untuk raksasa telekomunikasi Inggris BT.

Kemudian, pada 1989, Ibrahim mengundurkan diri untuk mendirikan Mobile Systems International, sebuah perusahaan yang merancang jaringan seluler. Perusahaan tersebut ia jual kepada perusahaan telekomunikasi Marconi dengan harga lampaui 0 juta.

Pada 1998, Ibrahim memutuskan untuk mengatasi kekurangan jaringan telepon seluler pan-Afrika dengan mendirikan MSI Cellular Investments, yang kemudian berganti nama menjadi Celtel International. Lewat kesuksesan perusahaan ini, nama Ibrahim semakin terkenal sebagai salah satu pengusaha sukses.

Salah satu prinsip Ibrahim adalah membangun bisnis tanpa suap yang diberikan atau diterima. Hal ini berlawanan dengan transaksi standar di banyak perusahaan Afrika.

Mo Ibrahim merupakan sosok konglomerat di balik berdirinya salah satu jaringan telepon seluler terbesar di Afrika, Celtel, dan dikenal antikorupsi. (FADEL SENNA / AFP).

Dengan prinsip itu, Celtel sukses berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan penyedia layanan komunikasi seluler terbesar di Afrika, dengan menawarkan jangkauan ke 14 negara dan ratusan juta orang.

Pada 2005, Ibrahim memutuskan untuk menjual Celtel ke MTC Kuwait senilai US,4 miliar di mana US,4 miliar di antaranya masuk ke kantong pribadinya. Ia masih menjabat sebagai Chairman Celtel hingga 2007, sebelum akhirnya pensiun dari dewan direksi.

Filantropi dan Investasi

Usai pensiun, Ibrahim memutuskan untuk menaruh perhatian sepenuhnya pada Yayasan Mo Ibrahim yang ia dirikan pada 2006. Lewat yayasan itu, Ibrahim ingin mendorong perbaikan tata kelola (good governance) dan menjadikan negara-negara di Afrika bersih dari korupsi.

"Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan memiliki sumber daya yang sangat besar, namun masyarakatnya tergolong miskin. Pertanyaannya adalah "mengapa kita miskin" jika kita memiliki daratan, lautan, pantai yang indah? Kita menjadi miskin karena pemerintahan yang salah, karena pemerintahan yang buruk," ujar Ibrahim dalam Skoll World Forum yang dirilis Forbespada 2013 lalu.

Karenanya, yayasan yang saat ini dipimpin oleh putrinya itu memberikan penghargaan Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership.

Penghargaan yang dimulai sejak 2007 itu diberikan kepada pemimpin di Afrika yang dianggap Dewan memenuhi standar dan berkontribusi terhadap upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Nominal hadiahnya tak main-main dan dianggap sebagai salah satu yang terbesar untuk individu. Penerima penghargaan akan menerima US juta untuk satu dekade beserta tunjangan tambahan.

Penghargaan itu sudah diberikan sebanyak lima kali. Penerima penghargaan pertama adalah Nelson Mandela dan terbaru diterima oleh Presiden Nigeria Mahamadou Issoufu pada 2021 lalu. Tak hanya itu, yayasan itu juga merilis Indeks Tata Kelola Pemerintah Afrika.

Selain kegiatan filantropi, Ibrahim menaruh minat pada bidang investasi. Saat ini, ia tercatat sebagai Chairman Satya Capital, perusahaan private equity yang berinvestasi di sektor bisnis, pendidikan hingga kesehatan di Afrika.

[Gambas:Video CNN]

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Bahlil Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Era Jokowi Ugal******

Menteri Investasi/ KepalaBKPM Bahlil Lahadalia merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atauCak Imin yang menyebut hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan lantaran kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing.

Bahlil mengaku heran dengan pernyataan Cak Imin tersebut. Ia mengatakan klaim tersebut dilontarkan karena Cak Imin tak paham dengan hilirisasi.

"Yang namanya hilirisasi industri tambang itu kan semuanya harus memenuhi kaidah, norma, dan aturan. Contoh AMDAL-nya dia harus selesaikan, izinnya harus diselesaikan, lingkungannya harus diselesaikan," katanya di Kementerian Investasi, Rabu (24/1).

Bahlil mengatakan pemerintah memang tengah menggenjot hilirisasi demi menciptakan nilai tambah dari yang sebelumnya mengekspor bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Hasilnya, kata Bahlil, bisa terlihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 36 bulan berturut-turut.

Karenanya, ia menilai hilirisasi yang dilakukan pemerintah tidak ugal-ugalan.

"Yang bilang ugal-ugalan itu, yang bersangkutan kali yang ugal-ugalan," katanya.

Cak Imin mengatakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah ugal-ugalan dalam Debat Keempat Pilpres atau Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1).

"Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," ujar Cak Imin.

Ia juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Label：play 88 slot、bunga pinjaman indodana、slot gacor maxwin hari ini 2022

Terkait：buku mimpi togel、pinjaman aman cepat cair、trik bermain fafafa、pola maxwin gatot kaca、olympus maxwin、angka jitu nyi roro kidul、kakajudi、nagaqq、macaugacor88、kumbang4d

bab terbaru：ga slot（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02