juara102

angka main virdsam 983Jutaan kata 247373Orang-orang telah membaca serialisasi

《juara102》

Kejaksaan Tinggi geledah kantor Disnakertrans Papua Barat******

Manokwari (ANTARA) - Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat melakukan penggeledahan pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat untuk melengkapi alat bukti penyidikan kasus dugaan korupsi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Abun Hasbullah Syambas di Manokwari, Senin, mengatakan dokumen yang disita sebagai alat bukti tambahan meliputi surat permintaan pembayaran TPP periode Oktober-November 2023.

Anggaran tersebut, kata dia, sudah dicairkan 100 persen atau senilai Rp800 juta atau per bulan Rp400 juta oleh Bendahara Pengeluaran Disnakertrans Papua Barat yang berinisial AN.

"Kasus penyalahgunaan TPP sudah masuk penyidikan makanya kami geledah untuk menyita bukti-bukti tambahan," kata Abun.

Baca juga: Kejati Papua Barat siapkan jaksa pengacara negara dampingi KPU

Sebelumnya, kata dia, penyidik kejaksaan sudah melakukan klarifikasi terhadap dua orang saksi yaitu Kepala Disnakertrans Papua Barat berinisial FDJS beserta bendahara pengeluaran.

Dengan demikian, kata dia, dalam waktu dekat Kejati Papua Barat segera menetapkan calon tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana TPP tersebut.

"Dalam waktu dekat kami akan menetapkan tersangka. Kepala dinas dan bendahara pengeluaran cukup kooperatif selama pemeriksaan sebagai saksi," tutur Abun.

Baca juga: Kejaksaan Tinggi Papua tahan mantan ketua Bawaslu Papua Barat

Dalam penggeledahan tersebut, Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat sekira pukul 14.30-16.00 WIT yaitu ruangan kepala dinas dan ruangan bendahara pengeluaran.

Selain surat permintaan pembayaran, kejaksaan juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Baca juga: Pengamat nilai penanganan perkara korupsi Papua Barat belum maksimal

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

BRGM terus lakukan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi******

Jakarta (ANTARA) - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) terus melakukan percepatan rehabilitasi mangrove dan telah berhasil melakukan rehabilitasi di lahan seluas 38.549 hektare sampai 2022 yang disertai upaya melindungi wilayah yang masih terjaga kualitas lahannya.

"Perlu dicatat bahwa rehabilitasi mangrove tidak sekedar menanam, namun ada luasan mangrove yang ditambah (pengayaan). BRGM juga berupaya melindungi mangrove eksisting yang sudah tumbuh dengan baik," kata Kepala Kelompok Kerja Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BRGM Didy Wurjanto menjawab pertanyaan ANTARA di Jakarta, Senin.

"Oleh karenanya luas rehabilitasi mangrove diinventarisasi dari landscapemangrove, di mana ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan di 9 provinsi prioritas," ujarnya.

Didy menjelaskan rehabilitasi di lahan seluas 38.549 hektare telah dilakukan dalam periode 2021-2022 yang terbagi di sembilan provinsi prioritas yang menjadi wilayah kerja BRGM.

Baca juga: 1.500 bibit mangrove ditanam di kawasan Taman Nasional Bunaken

Baca juga: BRGM – KLHK tegaskan komitmen pemeliharaan lahan basah Indonesia

Dalam pelaksanaannya sendiri BRGM menggunakan strategi memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan (3M) yang terimplementasi melalui regulasi perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. BRGM juga melakukan penguatan masyarakat dan pihak pemerintah desa mengingat mereka yang akan terus bersinggungan dengan kawasan mangrove yang sudah direhabilitasi.

Selain itu dilakukan juga pembangunan infrastruktur untuk perlindungan habitat mangrove serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

BRGM sendiri memiliki target merehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare di Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat

Berdasarkan data Peta Mangrove Nasional per 2021, hasil analisis data menunjukkan luas mangrove di seluruh Indonesia yaitu sekitar 3.364.080 hektare. Wilayah itu memperlihatkan kenaikan luas eksisting mangrove dari 2013-2019 sebesar 3.311.245 hektare atau terjadi kenaikan luas mangrove eksisting seluas 52.835 hektare.*

Baca juga: BRGM dan KLHK tanam pohon serentak di lahan basah 13 provinsi

Baca juga: BRGM tanam bibit di Kaltim percepat rehabilitasi mangrove

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Mabes Polri sebut penyebab ledakan di Jatim masih diusut oleh tim******

Terkait kasus (ledakan) tersebut sudah disampaikan Kapolda dan segera membentuk tim

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut penyebab ledakan di Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur (Jatim) masih diusut oleh tim yang dibentuk oleh Kapolda.

"Terkait kasus (ledakan) tersebut sudah disampaikan Kapolda dan segera membentuk tim. Tentunya tim masih bekerja dan secara perkembangan lebih lanjut akan disampaikan oleh Polda Jatim," kata Trunoyudo di Jakarta, Senin.

Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan, peristiwa terjadi di Kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim sekitar pukul 10.19 WIB.

Trunyodo memastikan dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. "Sejauh ini yang disampaikan Bapak Kapolda tidak ada korban jiwa," ucapnya.

Baca juga: Terjadi ledakan di Kantor Subdensi Pom Detasemen I Polda Jatim

Baca juga: Terdengar ledakan susulan di Subden Detasemen Gegana Polda Jatim

Terkait apakah Mabes Polri akan menurunkan tim untuk mengasistensi Polda Jatim dalam mengusut penyebab ledakan, yang diduga terjadi karena kelalaian. Menurut Trunoyudo, tim masih bekerja, dan Polda Jatim dinilai memiliki cukup sumber daya untuk melakukan mengusut kasus tersebut.

"Ya tentu tim masih bekerja, terkait asistensi tentunya hasil dari tim kami yakini di sana ada forensik di Polda Jatim, dan juga ada Brimob. Kami masih menunggu dari tim tersebut, jadi menjadi hal yang ditunggu-tunggu bersama-sama dari Mabes Polri juga," ujar Trunoyudo.

Sebelumnya diberitakan, terjadi ledakan di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Kepolisian Daerah Jawa Timur, di Jalan Gresik Surabaya, Senin, pada pukul 10.19 WIB.

Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto mengatakan ledakan diduga berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan atau didisposal.

"Jadi kebetulan Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar, jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya dan Gegana pagi tadi meledak," kata Kapolda.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Label：88 net baru、agenslot77、link main slot 88

Terkait：server thailand slot demo、counterwin88、sumobet、keju4d 4d、slot gampang maxwin hari ini、senja138、dapat duit tanpa modal、logam777、voucher oneplus、pinjaman online lewat wa terpercaya 2021

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：koin55（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10

Daftar bab terbaru

naga51

sexysloto

yang lagi gacor slot hari ini

pola maxwin olympus

situs forex indonesia terpercaya

qqsuper99

rtp simasbola

money go pinjaman online

demo slot caishen

kampusBacaan TerkaitMore+

Sistem pelatihan pakaian wanita

rupiahtoto bandar togel toto online situs slot gacor terpercaya

Sahroni dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam******

Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendengar adanya isu Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sahroni mendengar isu Presiden RI Joko Widodo akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).

Jika benar kabar tersebut, kata politikus Partai NasDem itu, Presiden sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.

"Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam," kata Sahroni.

Hadi Tjahjanto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baca juga: Mahfud serahkan surat pengunduran diri setelah balik dari Aceh
Baca juga: Ari Dwipayana: Keputusan pengganti Mahfud hak prerogatif Presiden

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pihaknya segera menunjuk Menko Polhukam definitif secepatnya, yang berasal dari kalangan nonpartai politik.

"Secepatnya ditunjuk menteri definitif. Tokohnya dari nonpartai politik," kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2).

Hadi Tjahjanto adalah mantan Panglima TNI yang dilantik pada tahun 2017 menggantikan Gatot Nurmantyo. Sebelum diangkat sebagai Panglima TNI, Hadi juga merupakan Kepala Staf TNI AU periode 2017—2018.

Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat. Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.

Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kecantikan Yan Xiaoyun

pilot4d

Guru Besar FKUI: 385 pasien TB di Indonesia meninggal setiap hari******

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof Dr dr Erlina Burhan mengemukakan terdapat 385 pasien Tuberkulosis (TB) di Indonesia meninggal setiap hari.

"Total pasien TB (di Indonesia) yang meninggal selama setahun sebanyak 140.700, artinya, terdapat 385 pasien meninggal setiap harinya atau 16 orang meninggal setiap jam karena TB," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Erlina mengungkapkan angka tersebut diperoleh melalui Global TB Report 2023, yang diluncurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menyatakan pada 2022 angka mortalitas pasien TB tanpa HIV dan TB dengan HIV di Indonesia secara berturut-turut sebanyak 134.000 dan 6.700 kasus.

Baca juga: WHO terbitkan informasi cepat obat pencegah TBC

Pada edisi sebelumnya, kata dia, laporan tersebut juga mengemukakan adanya 834.000 insiden (kasus baru) di Indonesia pada 2010, meningkat menjadi 842.000 di tahun 2019, dan puncaknya mencapai 1.060.000 kasus pada 2022.

Menurut Erlina, permasalahan TB bertambah karena belum optimalnya temuan kasus, sehingga menjadi sumber penularan di masyarakat, serta rendahnya kepatuhan pasien TB dalam pengobatan yang menyebabkan meningkatnya risiko TB resisten obat.

"Selain itu, di bidang sosio-ekonomi, pasien TB menghadapi stigma, diskriminasi, hingga kehilangan kesempatan untuk belajar, bekerja, dan bermasyarakat," ujarnya.

Erlina menuturkan dalam upaya mengakhiri epidemi TB pada 2030 dan menekan kasus TB kurang dari 1 kasus per 1 juta penduduk pada 2050, Indonesia menjalankan upaya eliminasi TB yang selaras denganProgram End TB Strategyyang diinisiasi oleh WHO.

Tiga pilar utama dalam program tersebut, sambungnya, mencakup pelayanan dan pencegahan TB yang terintegrasi dan berpusat pada pasien, kebijakan dan komitmen politik dalam sektor kesehatan untuk eliminasi TB di Indonesia, serta penelitian dan inovasi dalam menyikapi tantangan terkait TB di Indonesia agar dapat mencapai target penurunan angka kematian TB sebanyak 90 persen, penurunan kasus TB sebanyak 80 persen, serta peniadaan beban biaya yang ditanggung oleh pasien TB dan keluarga pada 2030.

Baca juga: Guru Besar UI kembangkan vaksin M72 untuk pengobatan TB lebih efektif

Baca juga: Menkes sampaikan pengalaman RI deteksi TBC di Forum STP Brasil

"Target ini tidak akan tercapai jika masyarakat masih bersikap business as usual (biasa-biasa saja)," tegasnya.

Menurut Erlina, dalam upaya eliminasi, pemerintah dan masyarakat dapat belajar dari keberhasilan penanganan COVID-19 di Indonesia.

Oleh karena itu, ia menilai penanggulangan TB harus melibatkan semua instrumen yang ada, serta dibutuhkan kolaborasi yang melibatkan kesadaran dan motivasi berbagai pihak, seperti Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, Kepala Daerah, pelaku usaha, organisasi profesi, masyarakat agama dan budaya, dan institusi pendidikan untuk menciptakan orkestrasi eliminasi TB 2030.

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Saya tidak sedang bermain-main

togel macau togel macau

KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga turut memanggil Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim, pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab, pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Baca juga: Sekdaprov: Gubernur Malut AGK ke Jakarta hadiri undangan

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

gen dewa super

url slot gacor

Menkeu lapor ke Presiden soal pencairan gaji ke******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo terkait persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 yang diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya sepuluh hari sebelum Lebaran kan harus mulai dibayarkan untuk mempersiapkannya dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden," kata Menkeu Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Sri Mulyani mengatakan bahwa pencairan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 untuk ASN dapat dimulai pada H-10 sebelum Idul Fitri.

Oleh karenanya, pemerintah tengah membuat rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur besaran THR dan gaji ke-13 untuk ASN, serta TNI/Polri itu.

Berdasarkan keterangan yang dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, komponen THR pada tahun 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat, yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, dan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.

Pada 2023, pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini juga diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen.

Menkeu menyebutkan bahwa kebijakan tersebut pertama kali dilakukan.

Adapun kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam APBN 2024 yang telah dirancang sebelumnya.

Berubah menjadi loli dan mainkan game

angka jitu ekor togel

Mendag Zulkifli: Pemerintah percepat penyaluran beras SPHP ke pasar******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke pasar rakyat dan ritel modern guna menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.

"Pemerintah mengambil solusi untuk mempercepat penyaluran beras SPHP dari Bulog guna mengantisipasi kenaikan harga beras premium di ritel modern," kata Zulkifli di Jakarta, Senin (19/2).

Mendag mengatakan saat ini pasokan beras premium tidak sebanyak kondisi normal karena adanya gangguan fenomena cuaca El Nino yang mengakibatkan mundurnya masa tanam dan panen.

"Suplai lokal beras premium tidak sebanyak dulu karena El Nino sehingga harganya naik. Sekarang ada beras Bulog SPHP yang menjadi alternatif. Gangguan suplai ke pasar harus ditanggulangi agar tidak melambat," jelas Zulkifli.

Baca juga: Bulog komitmen siap penuhi kebutuhan beras masyarakat hingga Lebaran

Ia berharap masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di Bulog cukup.

Mendag juga mengajak masyarakat beralih ke beras SPHP dengan harga jual sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp54.000 per 5 kilogram. Selain itu, pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan beras SPHP ke ritel modern guna mengatasi keterlambatan pasokan beras premium.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, jadi kalau beras premium mengalami kenaikan, masyarakat bisa membeli beras SPHP yang tersedianya di pasar rakyat dan ritel modern," tambah Zulhas, sapaan akrab Mendag.

Ia menyampaikan bahwa saat ini terpantau stok beras Bulog tersedia cukup melimpah yang tercatat lebih dari 1 juta ton. Pemerintah pun siap menyalurkan beras Bulog untuk mengisi pasokan di pasar rakyat dan ritel modern melalui program SPHP beras di tingkat konsumen.

Baca juga: Mendag sebut belum ada rencana revisi HET beras meski harga tinggi

Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso meninjau Transmart Cempaka Putih dan Pasar Rawasari, dan ritel modern Transmart di pusat perbelanjaan Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Dari hasil peninjauan tersebut, beberapa ritel modern enggan mengambil beras premium karena harga jual telah mencapai kisaran Rp72.000 hingga Rp80.000 per 5 kilogram, sementara HET sebesar Rp 69.500 per 5 kilogram.

Situasi ini membuat sebagian besar ritel modern memilih untuk tidak menjual beras premium karena harus membeli dari pemasok dengan harga di atas HET.

Baca juga: Mendag ungkap alasan ritel enggan jual beras premium
Baca juga: Bulog Jateng memperbanyak penyaluran beras SPHP
Baca juga: Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan sembako jelang Lebaran

Naga Terkutuk

cicilan di blibli tanpa kartu kredit

Gus Ipul komentari cuitan Cak Imin terkait "Saipul Makelar"******

Saya tidak tahu makelar yang dimaksud itu apa? Tapi mungkin sama dengan 'konsultan, kongkonane wong kesulitan' (suruhannya orang yang kesulitan)

Surabaya (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengomentari cuitan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di akun media sosial X yang meminta tak menghiraukan "makelar bernama Saipul".

"Saya tidak tahu makelar yang dimaksud itu apa? Tapi mungkin sama dengan 'konsultan, kongkonane wong kesulitan' (suruhannya orang yang kesulitan)," ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, sembari tertawa ketika ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Pada cuitan Muhaimin di akun X @cakiminNOW, dituliskan "Selamat pagi para pejuang perubahan .! Teruslah bekerja menjaga suara rakyat. Jangan hiraukan makelar yang namanya Saipul, mengatasnamakan NU, padahal cuma makelar".

Meski hanya menyebut nama "Saipul", namun diduga cuitan tersebut respons terhadap pernyataan Saifullah Yusuf yang mengajak PKB untuk kembali ke pangkuan dan jalan sama dengan Nahdlatul Ulama pada Minggu (18/2).

"Penyampaian saya apa ada yang salah? Saya hanya minta PKB percaya terhadap hasil hitung cepat. Di penghitungan partai politik mengakui hasilnya, tapi di penghitungan Pilpres belum mengakui?" ucap Gus Ipul.

Baca juga: PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024

Baca juga: Gus Ipul: Mekanisme Pemilu telah diatur agar tidak ada kecurangan

Wakil Gubernur Jatim 2009-2019 tersebut menyarankan jika PKB bagian dari NU maka diharapkan untuk meminta nasihat kepada Rais Aam serta ketua umum PBNU.

"Jangan hanya klaim partai NU, tapi tidak pernah konsultasi, minimal minta nasihat. Sekali lagi, saya tidak paham cuitan beliau (Cak Imin), tapi lihat pernyataan saya baik-baik, bisa dibaca lagi. Silakan kalau mau dipertimbangkan, kalau tidak ya tidak apa-apa, begitu saja," tutur keponakan Gus Dur tersebut.

Sementara itu, terkait hasil Pilpres jika dianggap ada permasalahan maka dipersilakan menempuh-nya sesuai prosedur, sebab proses dan tahapan Pemilu 2024 harus tetap berjalan.

"Kalau ada yang menganggap curang, saya menghargai, tapi itu semua ada prosesnya. Saya juga pernah ikut Pilkada Jatim tiga kali, ada yang sengketa dan dibawa ke MK. Dan itu semua tidak masalah," ucapnya.

Kendati demikian, Gus Ipul yang juga mantan Sekjen PKB itu menilai hasil hitung cepat juga hendaknya dijadikan salah satu dasar karena selama ini hasilnya tak jauh berbeda dengan real count atau hitung manual KPU.

"Apalagi posisi sekarang jarak suaranya (penghitungan pilpres) sangat jauh. Maka dari itu, mari kita ciptakan suasana sejuk," ujar politikus yang kini menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan tersebut.

《juara102》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，permata pinjaman onlineHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《juara102》bab terbaru。