situs slot gacor 2022 terbaru

Bab dari masa lalu

Buwas Heran Harga Beras Masih Mahal Meski Bulog Sudah Operasi Pasar******

Direktur Utama PerumBulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya sudah melakukan operasi pasaruntuk menekan kenaikan hargaberas. Meski sudah melakukan operasi pasar, ia heran saat ini harga beras masih tinggi di pasaran.

Oleh karena itu, Buwas mengatakan pihaknya akan mengevaluasi hal apa yang membuat efektivitas operasi pasar tak optimal.

"Kenapa kok sekarang masih tinggi harganya? Nah ini mungkin nanti kita bahas dari sisi mana nih," katanya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (31/1).

Menurutnya, harga beras kini sedang naik-naiknya. Padahal, tingginya harga beras berkontribusi terhadap kenaikan inflasi.

"Yang jelas, Bulog ini kan mendapat penugasan kemarin untuk operasi pasar, kita sudah lakukan juga ke seluruh wilayah," 

Buwas diundang oleh Presiden Joko Widodo hari ini ke istana presiden. Undangan ini muncul di tengah kencangnya isu rehsufflekabinet.

Lihat Juga : Hary Tanoesoedibjo Mundur dari Posisi Dirut MNC Digital

Ia mengaku belum tahu agenda apa yang akan dibahas nanti bersama Jokowi. Namun, Buwas menduga pembahasannya nanti seputar kesiapan Bulog, terutama terkait stok dan harga beras dan pangan lainnya jelang ramadan dan lebaran.

"Belum tahun nih. Yang jelas masalah untuk menjelang masa lebaran. Kesiapan untuk masalah kebutuhan pokok, termasuk beras," imbuhnya.

Buwas menjelaskan Bulog mendapat penugasan untuk menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang kini tersisa 570 ribu ton. Sementara angka aman cadangan sebesar 1,2 juta ton. Meski begitu, ia memastikan cadangan beras Bulog saat ini masih aman.

"Aman. Memang kalau kita itu tidak masuk standar yg di atas 1 juta (ton) karena memang keterbatasan. Sekarang kan belum masa panen. Yang dikuasai oleh Bulog masih di atas 600 (ribu ton)," ungkapnya.

Ia memperkirakan pada Maret hingga Juni akan ada panen raya sehingga penugasan pada Bulog harus menyediakan stok beras sebesar 2,4 juta ton terpenuhi.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per 30 Januari 2022, harga beras mencapai Rp11.450 per kg. Adapun harga beras premium Rp13.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

Laju IHSG Melambat ke 6.839 Bersama Bursa Asing******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level  6.839 pada Selasa (31/1) ini. Indeks saham melemah 33,13 poin atau minus 0,48 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12.086 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18.723 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 232 saham menguat, 287 terkoreksi, dan 193 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak merah. Indeks S&P 500 minus di 1,30 persen disusul indeks NASDAQ Composite pun ikut melemah 1,96 persen. Indeks NYSE Composite ikut loyo 0,90 persen.

[Gambas:Video CNN]

Serupa, bursa saham Eropa terpantau rata-rata melemah. Hanya indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,25 persen. Sementara, indeks DAX di Jerman minus 0,16 persen disusul indeks CAC 40 di Prancis dengan persentase minus 0,21 persen.

Kemudian, bursa saham Asia juga kompak loyo. Indeks Nikkei 225 di Jepang yang melemah di 0,39 persen. Sementara indeks Hang Seng Composite di Hong Kong ambruk di 1,19 persen disusul indeks Kospi di Korea Selatan ikut minus 1,04 persen.

Langit Fantasi Sembilan Warna

Stok Minyakita Langka di Sulawesi Selatan******

Produk Minyakita ukuran 1 liter mulai langka di beberapa pasar tradisional Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sejak awal Januari 2023.

Sedangkan untuk Minyakita ukuran 2 liter harganya tembus Rp30 ribuan, di atas HET Rp28 ribu per kemasan.

Para pedagang pasar juga mulai mengeluhkan kelangkaan Minyakita milik pemerintah tersebut.

Sementara itu, Leo yang juga pedagang mengatakan minyak goreng Minyakita menjadi yang paling laris bagi ibu rumah tangga serta pelaku UMKM, karena harganya terbilang murah.

"Sejak awal Januari Minyakita yang ukuran 1 liter sudah tidak ada dan 2 liter juga sudah langkah. Kalau pun ada harganya juga naik. Padahal banyak ibu-ibu yang cari Minyakita," kata Leo.

Kelangkaan Minyakita di pasaran diduga persediaan di distributor mulai kosong sehingga hal itu menjadi penyebab terjadinya kelangkaan.

[Gambas:Video CNN]

Warisan langit berbintang di kota

BPKH Akan Berinvestasi ke Perusahaan Penyelenggara Haji di Arab******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengaku saat ini tengah berkunjung ke Arab Saudiuntuk membangun kerja sama (syirkah) dengan Syarikah atau penyelenggara haji yang ditentukan pemerintah Arab Saudi.

Anggota BPKH 2017-2022 Indra Gunawan mengaku kerja sama ini dijalin agar terbangun nilai tawar yang setara. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar atau sekitar 200 ribu lebih orang.

"Kepala BPKH dan anggota pelaksana sedang berangkat ke Arab Saudi untuk istilahnya membangun syirkah yang sama, supaya punya level playing fieldyang sama, bargainyang sama," kata Indra di Jakarta Timur, Senin (30/1).

"Mungkin dari Pak Presiden, Wapres, Kementerian Agama, dan kami melakukan lobi diplomatik supaya ada equal dealing treatmentbersama-sama, membangun bisnis bersama-sama. Tadi kami usul ada tax treatyantar ekspor impor perdagangan Indonesia-Arab Saudi. (Jadi) tidak hanya investasi, tapi beyond investasi, karena ini market terbesar ya jemaah Indonesia untuk Arab Saudi," kata Indra.

Lebih jauh, menurutnya, rencana investasi pada syarikah yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi itu saat ini sedang dalam tahap konsultasi dengan Kementerian Agama. Utamanya terkait regulasi dan teknis lain yang perlu dipersiapkan.

Untuk itu, Indra tak bisa memastikan secara rinci waktu implementasi investasi tersebut.

"Kami akan melakukan investasi kalau syirkah entitas bisnisnya sudah di-approveoleh Kerajaan Arab Saudi dan kami bisa sejajar dengan syirkah-syirkah yang lain, supaya bisa memberi serviceyang terbaik untuk jemaah Indonesia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

Stabilkan Harga, Bulog Bali Salurkan 16 Ribu Liter Minyakita ke Warung******

Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Bali mulai menyalurkan minyak goreng merek Minyakita ke sejumlah pengecer untuk menstabilkan harga.

Minyakita sempat langka di tingkat pengecer karena pengurangan dari produsen yang mengganggu distribusi ke Pulau Bali.

Pemimpin Bulog Wilayah Bali Budi Cahyanto mengatakan telah menyiapkan stok berbagai kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula untuk wilayah Bali.

"Kami akan terus lakukan pasokan bahan pangan seperti beras maupun minyak goreng di pasar-pasar. Untuk Minyakita kami lebih fokuskan untuk menyalurkan ke konsumen akhir dengan harga maksimal di Rp14 ribu per liter, sedangkan yang ingin menjadi mitra penyalur harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu," kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (1/2).

Ia menerangkan, penyaluran komoditi pangan baik beras medium maupun minyak goreng akan terus dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Tidak hanya komoditi minyak goreng, kami juga terus menerus melakukan stabilisasi harga pada komoditi beras dengan harga maksimal Rp9.450 per kilogram sesuai dengan nilai HET yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.

Meski harga-harga naik dan banyak isu kelangkaan, Budi mengimbau agar masyarakat di Provinsi Bali tidak perlu khawatir atau melakukan panic buyingkarena stok komoditi pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir masih tersedia di Perum Bulog.

"Dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali maupun dari Kabupaten dan Kota serta stakeholder terkait juga sangat baik. Sehingga harapan kami komoditi pangan berupa beras dan minyak goreng ini dapat tersebar merata untuk seluruh masyarakat Bali," ujar Budi.

[Gambas:Video CNN]

Sekilas tentang melampaui

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka