rtp server thailand

Makan seluruh dunia

Proyek Tambahan Patimban Ditargetkan Rampung 2025******

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Dian Wahdiana mengatakan proyek tambahan Pelabuhan Patimban bakal rampung akhir 2025.

Mulai dari paket 5 atau proyek penambahan kapasitas terminal kendaraan hingga paket 6 alias konstruksi terminal peti kemas.

"Saya yakin Patimban pasti selesai tepat waktu. Ini loan Jepang walau pelan, tapi progresnya jelas. Contoh, sekarang paket 5 dan 6 itu sesuai, on track. Dari sisi anggaran semua sudah siap. Menurut saya, anggaran itu tahun depan baru kami gunakan. Kalau sekarang kami gunakan IP-577 (nomor kesepakatan pinjaman JICA) dan IP-583," tutur Dian dalam Forum Group Discussion Patimban Connection di Hotel Mercure, Karawang, Rabu (12/7).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha Tjahjagama mengatakan lahan tersebut nantinya juga bisa digunakan para pelaku usaha untuk menunjang operasi bisnisnya di Pelabuhan Patimban.

"Bapak/Ibu sekalian agar dapat berpartisipasi dan berinvestasi serta melakukan kegiatan bisnis di Pelabuhan Patimban. Di samping Patimban yang sedang dalam pengerjaan, juga tersedia back up area kurang lebih 300 hektare dapat digunakan kegiatan pendukung di Patimban karena sangat tersedia lahan cukup luas yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan usaha," kata Arif.

Lihat Juga : Penghapusan Dana Wajib 5 Persen Dinilai Bakal Bebani BPJS Kesehatan

Beberapa potensi bisnis di back up area tersebut, antara lain penyimpanan komponen besar kendaraan, manajemen inventaris, perakitan, pengelolaan suku cadang, hingga jasa pergudangan di sektor fast moving consumer good (FMCG).

Di sisi lain, Dian menilai terkait demonstrasi warga lokal di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat hal itu merupakan pengaruh dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ia menyebut hampir setiap hari dirinya rapat membahas proyek Pelabuhan Patimban. Pembahasannya macam-macam, mulai dari koordinasi dengan kontraktor hingga bicara dengan warga lokal.

"Karena sebentar dikit, LSM dan teman-teman non-governmental organization (NGO), ah sudah tuh. Lalu, masyarakat lokal seperti itu, sebentar-sebentar mau demo," ungkap Dian.

"Tapi kami humble lah, mencoba mencari solusi terbaik. Toh, ke depan ini juga meningkatkan perekonomian dari Patimban atau Subang itu sendiri," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Task Force alias Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini.

Informasi itu disampaikan langsung oleh Luhut  di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Kamis (6/7). Luhut ikut mendampingi Jokowi melawat ke Papua Nugini beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : Cuaca Ekstrem, Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Dibatasi

Nantinya, Luhut dan John bakal merundingkan apa saja yang difokuskan dalam kerja sama ini. Luhut mengklaim penjelasan Jokowi sudah sangat diterima oleh PM Papua Nugini James Marape.

"Ini saling menguntungkan. Kemiskinan di PNG (Papua Nugini) bisa banyak dikurangi karena dari 9 juta penduduk, 2,5 juta orang dalam kemiskinan. Angkanya tinggi sekali. Dan mereka memahami bahwa Indonesia sekarang sangat maju," ujarnya.

Lihat Juga : Jokowi ke Bahlil soal IMF 'Ganggu' Nikel RI: Lawan

Terlepas dari itu, tanggung jawab baru Luhut ini turut menambah daftar panjang jabatannya selama dua periode menjadi anak buah Jokowi.

Sebelumnya, ia baru saja ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Realisasi Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta Pengarah Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, netizen Indonesia menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai 'menteri segala urusan'. Berikut deretan jabatan Luhut di era Presiden Jokowi:

1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan

2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim

5. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020)

6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

7. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

8. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali

9. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

10. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

12. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Darah kerajaan

Kementerian BUMN Minta Porsi Divestasi Saham Vale di Atas 11 Persen******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ingin divestasi sahamperusahaan pertambangan nikel asal Brasil PT Vale Indonesia Tbk (INCO) bisa ditambah di atas 11 persen.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan dengan tambahan saham itu, BUMN bisa menambah porsi saham INCO lebih dari 20 persen seperti saat ini.

"Ini mengenai porsi kepemilikannya sendiri ya masih didiskusikan berapa memang nanti yang akan dimiliki oleh BUMN dengan harapan nanti kita nanti tambahan ini akan berada di atas 11 persen," ujarnya seperti dikutip dariCNBCIndonesia.com, Jumat (7/7).

Ia mengatakan pihaknya masih mendiskusikan perihal porsi saham yang bisa dicaplok oleh MIND ID agar bisa di atas 11 persen itu.

Pahala juga berharap BUMN melalui MIND ID bisa menjadi pengendali finansial Vale. "Harus kita lihat seperti apa, harapan kita seperti itu ya (pengendali Vale)," jawab Pahala saat ditanya apakah MIND ID bisa menjadi pengendali dari perusahaan setelah akuisisi saham Vale.

Saat ini, MIND ID baru mengempit 20 persen saham Vale. Sedangkan sebesar 20,7 persen tersebar di pasar saham Indonesia.

Artinya jika penambahan saham hanya 11 persen, maka MIND ID hanya memiliki 31 persen saham Vale. Mayoritas saham Vale kini dimiliki Vale Canada Limited (VCL), yakni sebanyak 44,3 persen. Lalu, sisanya oleh Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM), yakni 15 persen.

Secara terpisah, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo penambahan saham di atas 11 persen itu agar pihaknya bisa menjadi INCO.

Ia mengaku saat ini pihaknya tengah bernegosiasi dengan pihak INCO terkait divestasi saham tersebut.

"Update-nya sekarang lagi negosiasi. Ada lingkupnya, ada apa-apa saja yang mesti diperbarui karena ada Shareholder Agreement, segala macam, itu lagi proses lah," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

JakCloth Summerfest Reload Perkuat Industri Fesyen UMKM******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan, JakCloth Summerfest Reload merupakan event lokal clothing terbesar di Indonesia.

Sebab, kata Teten Masduki, JackCloth merupakan wadah bagi inovasi, inspirasi, dan kolaborasi luar biasa para pelaku usaha kecil mikro menengah (UMKM) bidang fesyen.

"JakCloth bukan lagi hanya sebuah event, melainkan platform, bahkan agregator produk fashion terbaik lokal," kata Teten pada pembukaan JakCloth Summerfest Reload, di Jakarta, Rabu (5/7).

MenkopUKM mengatakan dukungan ini merupakan bentuk nyata pemerintah juga merespons kebutuhan UMKM di Indonesia.

Teten Menegaskan, industri fesyen memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sebanyak 18 persen dari perolehan PDB Indonesia berasal dari sektor ini dan menyumbang 66 persen dari total nilai ekspor produk ekonomi kreatif Indonesia.

"Angka-angka ini membuktikan potensi besar yang dimiliki oleh industri fesyen di Indonesia, dan JakCloth hadir sebagai wujud nyata dari keberhasilan ini. Perputaran ekonomi yang terjadi di setiap acara JakCloth dapat mencapai hingga milyaran rupiah," kata Menteri Teten.

Misalnya, pada acara Lebaran Tour, JakCloth bekerja sama dengan ribuan UMKM Clothing untuk mengunjungi 13 kota besar di Indonesia. Banjarmasin, Malang, Bekasi, Samarinda, Lampung, Surabaya, dan kota-kota lainnya menjadi saksi perkembangan pesat industri fashion di Indonesia. Setiap acara JakCloth melibatkan lebih dari 300 brand UMKM lokal dengan transaksi mencapai Rp200 miliar.

Tak bisa ditampilkan, acara ini memberikan kontribusi yang luar biasa bagi UMKM yang terlibat, mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat yang lebih luas.

"Di sinilah peran agregator sebagai kunci mengonsolidasikan naik kelasnya UMKM Indonesia," kata Menteri Teten.

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Jokowi Bakal Terbitkan Aturan Larangan Jual Pakaian Bekas******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang penjualan barang bekas impor termasuk pakaian.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan larangan itu akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Moga menuturkan selain pakaian, barang bekas impor yang bakal dilarang untuk dijual juga meliputi barang berbahaya hingga mesin fotokopi berwarna.

"Ya waktu itu kan sudah harmonisasi tapi ada perbaikan dari KLHK sama Kemenhan, saya belum update lagi," ucap Moga di Kantor Kemendag, Senin (10/7).

Meski demikian, ia tak menjelaskan secara rinci kapan Perpres yang dimaksud akan diluncurkan.

Belakangan, pemerintah tengah getol mengampanyekan untuk tidak membeli pakaian bekas impor demi mendongkrak penjualan produk dalam negeri.

Lihat Juga : Jokowi: Mas Bahlil, Lawan Pengganggu Kedaulatan RI Termasuk IMF

Pemerintah bahkan mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri, juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce, Kamis (6/4) lalu.

Adapun sanksi bagi importir pakaian bekas yang nekat ini tertuang dalam beberapa aturan. Pertama, di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Lihat Juga : Jemaah Haji Asal Makassar Borong Oleh-oleh Emas 1 Kg dari Jeddah

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

[Gambas:Video CNN]

Hati iblis yang tak terbatas

Cuaca Ekstrem, Penyeberangan Ketapang******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan stakeholder terkait membatasi penyeberangan Ketapang-Gilimanuk hanya untuk kendaraan tertentu hingga 17 Juli 2023. Bahkan, ASDP tak menjual tiket penyeberangan untuk sementara waktu.

Langkah tegas ini diambil untuk mengurai antrean panjang kendaraan menuju Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Antrean yang terjadi sejak pekan lalu itu imbas tingginya volume kendaraan dan gangguan cuaca buruk yang berdampak pada terganggunya pelayanan penyeberangan.

Kesepakatan bersama ini diambil dalam rapat koordinasi pimpinan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno.

Hadir pula Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP M Yusuf Hadi, Kepala BPTD Wilayah XI Jawa Timur, Wakapolres Banyuwangi, Korsatpel Pelabuhan Penyeberangan Ketapang BPTD Wilayah XI, Kasatlantas Banyuwangi, dan Kadishub Provinsi Bali.

"Untuk percepatan layanan, kami fokuskan layanan penyeberangan di Ketapang menuju Gilimanuk untuk kendaraan penumpang serta truk logistik yang mengangkut bahan sembako dan energi (BBM) hingga 17 Juli 2023. Untuk kendaraan lain yang mengangkut barang nonesensial, ditunda dulu," tegas Hendro dalam keterangan resmi, Minggu (8/7).

Di lain sisi, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) menambah armada kapal di dermaga MB 1, 2, dan 3 dari semula 15 unit menjadi 18 kapal. Sedangkan di dermaga LCM ditambah menjadi 15 kapal dari 12 unit.

ASDP juga mengoperasikan KMP Jatra II mulai Jumat (7/7) lalu. Kapal ini melayani lintasan penyeberangan jarak jauh rute Ketapang-Lembar sebagai kapal perbantuan untuk mengurai kepadatan di lintas Ketapang-Gilimanuk.

Lihat Juga : Tak Pakai APBD, Pengembangan Pelabuhan Gilimanuk Butuh Rp360 Miliar

Meski begitu, ASDP mengimbau masyarakat untuk menunda sementara rencana perjalanan dengan kapal ferry lintas Ketapang-Gilimanuk. Hal ini dikarenakan alasan operasional dan antisipasi cuaca ekstrem, khususnya di perairan Selat Bali.

"Saat ini, untuk sementara kami tidak membuka penjualan tiket online Ferizy untuk lintas Ketapang-Gilimanuk, hingga antrean kendaraan yang memadati pelabuhan dapat diatasi. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk sementara agar dapat menunda perjalanan hingga kondisi kembali kondusif," imbau GM ASDP Cabang Ketapang Syamsudin.

Sementara itu, jumlah penumpang yang sudah menyeberang dari Jawa ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang pada Jumat (7/7) hingga Sabtu (8/7) pukul 08.00 WIB ada 23.783 orang dengan total 5.315 unit kendaraan. Sebaliknya, jumlah penumpang yang menyeberang dari Bali ke Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk menyentuh 23.041 orang dengan 5.437 unit kendaraan.

Berdasarkan data Posko Ketapang, sejak 27 Juni 2023 hingga 7 Juli 2023, jumlah kapal yang beroperasi menyentuh 35 unit. Sedangkan realisasi total penumpang mencapai 277.283 orang atau naik 41 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 196.857 orang.