www bonanza88

Catatan Baize

Ridwan Kamil dan Mencegah Agar LRT Jabodebek Tak Senasib LRT Palembang******

Light Rail Transit (LRT) Jabodebek menjadi salah satu moda transportasiyang tengah dikembangkan oleh pemerintah. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2023, mundur dari target awal 2022.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pernah memastikan LRT Jabodebek akan meluncur pada 17 Agustus 2022 bersamaan momentum HUT RI ke-77.

"17 Agustus kita harapkan jadi hadiah (HUT RI), soft launchingakan kita lakukan," ujarnya saat ditemui di Jatimulya, Bekasi Timur, April lalu.

Dalam kesempatan terpisah, PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan mengoperasikan LRT Jabodebek mengatakan dengan moda itu, perjalanan Bekasi-Jakarta bisa ditempuh dalam 34 menit, lebih cepat dari selama ini yang bisa memakan lebih dari satu jam.

Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan LRT rencananya beroperasi setiap hari mulai 05.45 WIB hingga 23.00 WIB. Penentuan jam operasional disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat komuter beraktivitas di seputar Jakarta dan Bekasi.

LRT Jabodebek akan menghubungkan beberapa kota, meliputi Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Dalam proyek ini, tergabung Kementerian Perhubungan, PT KAI, PT LRT, PT INKA, PT LEN Industri, dan PT Adhi Karya.

Terbaru, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Entus Asnawi Mukhson mengatakan pembangunan proyek secara fisik sudah mencapai 96 persen saat ini. Namun, pihaknya masih perlu memastikan terlebih dahulu terkait faktor keamanan penumpang.

Dia mengatakan kereta layang ringan ini dioperasikan dengan Grade of Automation (GoA)level tiga atau tanpa masinis, yang merupakan pertama kali diterapkan pada sistem perkeretaapian di Indonesia.

Kemudian, semua pengoperasian dan pengendalian akan dilakukan melalui sistem di unit depo seluas 11 hektar yang berlokasi di Bekasi Timur.

"Tidak ada masinisnya, semua dikendalikan oleh sistem yang dikelola di depo," ucap Entus.

Dia menjelaskan nilai kontrak proyek kereta tanpa masinis ini mencapai Rp23,3 triliun, dengan pola pembiayaan yakni sebesar Rp4,2 triliun pembayaran dilakukan di akhir, dan sebesar Rp19,1 triliun pembayaran dilakukan dengan periode tiga bulanan.

"Jadi kurang lebih (anggaran proyek) Rp500 miliar per kilometer," ujar Entus.

LRT Jabodebek bukan lah proyek pertama pemerintah di sektor transportasi serupa. Sebelumnya pemerintah telah membangun LRT di Palembang bertepatan dengan perhelatan Asian Games 2018.

Namun, baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkritik dan menyebut LRT Palembang sebagai proyek gagal. Menurutnya, kegagalan terjadi akibat pengambilan keputusan LRT Palembang yang dasar perencanaannya dilakukan berdasar tujuan politik. Ridwan Kamil mengatakan keputusan membuat LRT Palembang didasarkan atas hajatan besar Asian Games 2018.

"Ada juga konsep saya kasih tahu kegagalan decisionRp9 triliun membuat namanya LRT Palembang. Decision based-nya, political decision not planning decision. Ini karena ada mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ungkap Ridwan Kamil seperti dikutip dari detik.com, Senin (24/10)

Ridwan kemudian menjelaskan LRT Palembang mengalami tantangan karena kondisiridership-nya penumpang hariannya belum maksimal. Hal ini disebabkan populasi masyarakat yang tidak besar.

Namun, ia meminta maaf atas pernyataannya tersebut.  Ia menyatakan permasalahan pembangunan LRT Palembang ia sampaikan terkait permintaan developerdi Bekasi-Karawang dalam sebuah diskusi.

Dalam diskusi itu, tiba-tiba ada developer yang meminta dibangunkan MRT. Kemudian ia jawab permintaan itu dengan beberapa argumentasi.

"Bukan format tanya jawab dengan media," katanya.

"Mungkin kebiasaan saya sebagai mantan dosen yang selalu berargumen dengan memberi contoh studi kasus. Suka lupa bahwa dalam ber-statement akademik, melekat jabatan saya sebagai pemimpin daerah, sehingga ada kritikan "urus aja atuh jabar, jangan sok komen pembangunan daerah lain". Kritikan itu saya terima dengan lapang dada," ujarnya.

Namun, Kabag Humas PT KAI Divre III Palembang Aida Suryanti mengatakan tren penumpang LRT Palembang saat ini terus membaik. Berdasarkan data yang dikantonginya, rata-rata penumpang harian pada Oktober 2022 sudah mencapai 9.666 penumpang per hari.

"LRT Sumsel ini memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat kota Palembang," papar Aida.

Lantas apakah LRT Jabodebek berpotensi sepi peminta seperti LRT Palemabang?

Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma mengatakan potensi permintaan LRT Jabodebek bisa lebih besar dibanding Palembang. Pasalnya populasi masyarakat Jabodebek lebih banyak dibandingkan Palembang.

Ia juga memprediksi jumlah penumpang LRT Jabodebek bisa melebihi LRT Palembang yang sebanyak 9.666 orang per hari,

Namun untuk itu, ia mengatakan aksesibilitas dari dan menuju stasiun LRT serta konektivitas dengan moda transportasi lain perlu diperhatikan demi menunjang permintaan menggunakan LRT Jabodebek.

"Kalau akses dari dan menuju stasiun tidak baik maka demandyang akan menggunakan LRT juga tidak akan optimal," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/10).

Lebih lanjut, Andyka mengatakan keberadaan LRT Jabodebek nantinya bisa mengurangi penggunaan motor dan mobil di jalanan. Namun, pembatasan penggunaan kendaraan dan manajemen lalu lintas juga ia sebut perlu ditinjau kembali sehingga bisa mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik.

LRT Jabodebek Didukung 310 Potensi Kawasan Perumahan

Jangkar kecil antarbintang

Mesin Bermasalah Paksa Pesawat Kembali ke Soetta, Lion Air Minta Maaf******

Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro menuturkan pihaknya meminta maaf terkait kondisi mesin pesawat yang bermasalah sehingga membuat penumpangpanik.

Danang mengatakan Lion Air dengan penerbangan nomor JT-330 pada Rabu (26/10) dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten (CGK) tujuan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumatera Selatan (PLM) telah dijalankan menurut standar operasional prosedur (SOP).

Namun, pada ketinggian jelajah 3.000 kaki, pilot merasakan kinerja pada salah satu komponen mesin pesawat tidak sesuai dengan yang semestinya dan menunjukkan perlu segera dilakukan pengecekan.

Dalam memastikan faktor keselamatan dan keamanan penerbangan (safety first), pilot memutuskan untuk kembali ke bandar udara asal (return to base) di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Usai pendaratan tersebut, seluruh penumpang diarahkan untuk menuju ruang tunggu (boarding gate) guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Proses penumpang keluar dari pesawat (disembark) dilakukan secara normal.

"Lion Air menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang timbul.

Teknisi dan pilot melakukan pengecekan pada pesawat melalui tahapan kerja yang dijalankan menurut daftar kerja (check list) yang membutuhkan waktu," ujar Danang dalam keterangan resminya.

Untuk saat ini, Lion Air telah menginformasikan kepada seluruh penumpang bahwa penerbangan JT-330 dipersiapkan dengan menggunakan pesawat Lion Air yang lain.

Penerbangan JT-330 selanjutnya dioperasikan dengan menggunakan Boeing 737-800NG registrasi PK-LOP. Pesawat telah berangkat pada pukul 19.20 WIB dan diperkirakan mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pukul 20.20 WIB.

[Gambas:Video CNN]

kehidupan abadi

PHRI soal Larangan Hotel Bagi Non Suami******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel) merespons wacana larangan check in hotelbagi pasangan bukan suami istri bisa berujung pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Terkait rencana undang-undang itu bahwa diharapkan orang yang akan check in itu adalah suami istri dan jika tidak, itu pidana. Jujur ini masih polemik yah," tutur Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, Rabu (26/10).

"Ini menjadi sesuatu yang tidak pantas dipersoalkan. Apalagi, ada unsur yang membidik pasar orang asing. Kalau orang asing juga mau check in tidak ada surat nikahnya juga dipersoalkan," lanjutnya.

"Ini agak susah, jadi ini sesuatu yang sangat personal. Agak repot buat kita jika bepergian itu suami-istri harus bawa surat nikah," jelasnya.

Anggiat berharap wacana tersebut tidak menjadi suatu kewajiban, namun hanya bersifat imbauan sehingga bisa mencegah perzinahan, karena agama juga menekankan hal itu.

"Tapi bukan berarti dilarang orang check in bukan suami-istri. Seberapa repotnya kita nanti, kalau semua ditanya minta surat nikahnya. Berarti kita hotel jadi catatan sipil nantinya. Jangan diundangkan, tetapi imbauan boleh, agar tidak jadi persoalan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Dewa Kota

Kemenhub Teken Kontrak 6 Konstruksi Proyek Lanjutan Pelabuhan Patimban******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Penta Ocean-Toyo-Rinkai-PP-Wika-Jakon Consortium menandatangani kontrak paket 6 konstruksi TerminalPeti KemasNomor 2, Proyek Pembangunan Pelabuhan PatimbanFase 1-2 di Jakarta, Senin (24/10).

Perjanjian kontrak tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KSOP Kelas II Patimban Yanuar Ardiansyah dan Consortium Representative Hiromu Shinoda.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha mengungkapkan penandatanganan kontrak ini merupakan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban.

"Kemenhub telah menetapkan pemenang proyek pembangunan Pelabuhan Patimban Paket 6 ini yaitu konsorsium yang beranggotakan Penta-Ocean Construction Co Ltd, Toyo Construction Co Ltd, Rinkai Nissan Construction Co Ltd, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, yang membentuk Penta Ocean-Toyo-Rinkai-PP-Wika-Jakon Consortium," kata Arif seperti dikutip dari Antara, Senin (24/10).

Ia menambahkan lingkup kerja yang ditandatangani dalam kegiatan kontrak paket 6 ini pembangunan proyek lanjutan Pelabuhan Patimban Fase 1-1  ini adalah pembangunan tambahan dermaga kontainer dengan panjang 419 m.

Kemudian, pekerjaan reklamasi untuk pembangunan terminal kontainer seluas 27 hektare, serta pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan hingga mencapai kedalaman 14 meter.

[Gambas:Video CNN]

Konstruksi kerja proyek itu ditargetkan selesai dalam waktu 34 bulan. Penetapan target kerja itu tersebut tertuang melalui Surat Menteri Perhubungan Nomor PL.104/2/25 PHB 2022 tanggal 7 Oktober 2022 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Pekerjaan Paket 6 (Container Terminal Nomor 02 Construction) Patimban Port Development Project Phase (1-2).

Lebih lanjut ia mengatakan pekerjaan Paket 6 ini akan melengkapi pekerjaan pada Fase 1-1. Ia berharap setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, total panjang dermaga kontainer terbangun bisa mencapai 840 meter, luas area terminal peti kemas mencapai keseluruhan 40 hektare, dan alur pelayaran dengan kedalaman mencapai 14 meter.

"Dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas terminal peti kemas menjadi total 2 juta TEUs dan alur pelayaran dapat dilalui oleh kapal-kapal peti kemas raksasa dengan ukuran 61 ribu DWT yang dapat mengangkut hingga 4.600 TEUs," ujarnya.

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

sistem gangguan saraf

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji