taiean

Keabadian

Menhub Sebut Okupansi MRT Jakarta Belum Maksimal******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan keterisian atau okupansi Mass Rapid Transit (MRT) di DKI Jakarta belum maksimal.

"Jadi tercatat mestinya bisa (mengangkut penumpang) 180 ribu per hari, sekarang MRT itu baru 80 ribu. Artinya ada sesuatu," kata Budi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (14/8).

Menurutnya, dalam peroperasiannya, first miledan last mile-nya di MRT belum berjalan. First mileadalah perjalanan dari tempat asal menuju tempat transit transportasi massal.

"Jadi satu sisi memang mekanisme ini harus kita pikirkan berkaitan dengan antar moda," imbuh Budi.

Lebih lanjut, ia menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin masyarakat Jakarta segera beralih ke kendaraan umum. Hal ini guna mengurangi kemacetan dan emisi dari kendaraan pribadi yang membuat kualitas udara Jakarta tercemar.

Selain mendorong penggunaan kendaraan umum, Budi juga mengatakan kendaraan yang tak lolos uji emisi dilarang melintas di Jabodetabek. Ia menuturkan pihaknya bersama Pemprov DKI dan kepolisian akan melakukan penegakan hukum (law enforcement) bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.

"Jadi kami perbanyak tempat-tempat uji emisi tapi melakukanlaw enforcement. Jadi nanti apabila kendaraan yang tidak lolos uji emisi, mereka tidak memiliki hak untuk melakukan perjalanan di Jabodetabek," kata Budi.

Tak hanya itu, untuk mengurangi polusi dan menekan kemacetan, pihaknya juga menentukan aturan keterisian penumpang dalam sebuah mobil. Budi menilai saat ini satu mobil kebanyakan hanya diisi oleh satu orang atau maksimal dua orang.

Karenanya, pihaknya akan mempertimbangkan mengubah aturan 3 in 1 menjadi 4 in 1. Artinya, satu mobil wajib diisi empat orang.

"Jadi katakanlah mereka dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun," terang Budi.

[Gambas:Video CNN]

Monster di Dunia Elf

Luhut Bongkar 2 Alasan Investasi Tesla di Indonesia Belum Juga Jalan******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membuka alasan kenapa sampai dengan sekarang investasi Tesladi Indonesia belum juga direalisasikan.

Ia mengatakan Tesla memang belakangan ini cenderung mengerem investasi mereka. Ada dua alasan yang menjadi pertimbangan bagi Tesla dalam mengerem investasi itu.

Dua alasan itu ia ketahui saat bertemu dengan Bos Tesla Elon Musk pekan kemarin. Alasan pertama, kelebihan produksi Tesla.

"Kurang lebih dua setengah jam lamanya kami berdiskusi terkait perkembangan ekonomi Indonesia, serta kondisi terkini Tesla,Inc. yang ternyata saat ini sedang menunda investasi di negara manapun. Ada dua hal yang jadi penyebabnya, yakni ; overproduksi dan kondisi ekonomi global yang kurang baik saat ini," kata Luhut melalui akun instagramnya Senin (14/8) kemarin.

[Gambas:Instagram]

Luhut mengatakan Tesla memang sekarang ini bekerja sama dengan sejumlah negara di kawasan Asia. Tapi katanya, itu bukan investasi. 

"Kalaupun ada kita dengar di mana negara lain di Asia ini yang bekerja sama dengan Tesla, itu tidak lain hanyalah sebagai agen penjualan mobil saja. Kita pun kalau mau buat agen penjualan mobil bisa saja, tetapi bukan itu tujuan utamanya," katanya. 

Indonesia memang sudah lama merayu Tesla untuk berinvestasi mobil listrik di tanah air sejak 2020. Niatnya, Presiden Jokowi ingin memaksimalkan kekayaan cadangan bijih nikel Indonesia untuk baterai kendaraan listrik.

Untuk menarik Tesla berinvestasi di Indonesia, Jokowi bahkan dua kali berbicara secara langsung dengan Elon Musk di fasilitas SpaceX, Texas pada 2022 lalu. Tak tanggung-tanggung, ia menawarkan konsesi nikel kepada Tesla jika ingin berinvestasi di Indonesia.

"Saya bilang ke dia kalau bapak (Musk) investasi di Indonesia, saya kasih konsesi nikel. Kalau mereka mau mulai dari baterai electric vehicle (EV), tidak apa-apa," ujar Jokowi beberapa waktu lalu soal investasi Tesla di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Evolusi Liar

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Raja Bela Diri Abadi

Profil Aguan, Pemimpin Konsorsium Pengusaha RI ke Proyek IKN******

Nama pebisnis ulung Sugianto Kusuma alias Aguantengah menjadi sorotan setelah dirinya memimpin Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  ke proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akhir pekan kemarin.

Aguan mengunjungi proyek IKN bersama dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Informasi soal kunjungan itu diungkap oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

"Kami melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dipimpin oleh pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma serta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe pada Jumat siang," kata Bahlil dalam pernyataan tersebut.

Dalam kunjungan itu, Aguan sendiri berbicara soal peluang Presiden Jokowi merayakan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang. Peluang ia sampaikan saat berbicara mengenai kemudahan izin usaha bagi pengusaha di IKN.

Aguan mengatakan kalau izin usaha atau berinvestasi di IKN dipermudah dan segala hambatan logistik di ibu kota baru teratasi, ia optimis keinginan Jokowi itu bisa terwujud.

"Ya saya harap urusan logistik agar segera ditindaklanjuti. Izin usaha sudah mudah, sehingga peluang upacara 17 Agustus 2024 sangatlah besar," ucapnya.

Lantas, seperti apa profil Aguan dan kiprahnya di dunia bisnis?

Pendiri Agung Sedayu Group itu lahir di Palembang pada 9 Januari 1951. Di kota tersebut, Aguan juga mengenyam pendidikan di sekolah menengah Tionghoa Jugang Zhongxue.

Dilansir dari berbagai sumber, kehidupan masa muda Aguan tak bisa dibilang berantakan dan bandel. Perkenalannya dengan dunia properti bermula saat ia berkenalan dengan seorang pemborong bangunan.

Kala itu, sang teman kehabisan uang karena kalah judi. Aguan pun lantas memberinya pinjaman sebagai modal untuk membangun ruko dengan sistem bagi hasil.

Dari sinilah, Aguan belajar mengenai bisnis bangunan sampai akhirnya ia memulai bisnisnya sendiri pada bidang konstruksi. Aguan kemudian merintis Agung Sedayu Group pada 1971, saat perekonomian dan dunia bisnis di Indonesia mulai bangkit.

Bisnisnya pun terus berkembang. Tercatat, portofolio pengembangan Agung Sedayu Group tersebar di beberapa daerah prestisius di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Proyeknya antara lain, township, superblok, apartemen, office tower, mal, industrial estate, hotel, dan lain sebagainya.

Selain memegang tampuk kepemimpinan Agung Sedayu Group, Aguan juga tercatat menjabat wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha sejak tahun 1990-1999. Pada 2004, ia bergabung dengan PT Bank Inter-Pacific Tbk.

Lalu, setelah penggabungan PT Bank Inter-Pacific Tbk dan PT Bank Artha Graha Tbk, Aguan kembali dipercaya sebagai wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Aguan dan keluarganya juga menguasai 50 persen saham PT Cahaya Kusuma Abadi Sejahtera (CKAS).

Aguan juga tercatat sebagai Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan.

Penguasa Binatang Buas

Daftar Proyek Food Estate, Program yang Disebut PDIP Gagal******

PDI Perjuangan (PDIP) menyebut program food estatePresiden Joko Widodo (Jokowi) gagal, bahkan menjadi kejahatan lingkungan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan proyek lumbung pangan tersebut mangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Bogor, Selasa (15/8).

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) sangat menaruh perhatian," tandasnya.

Presiden Jokowi menggagas food estatesejak awal periode kedua kekuasaannya. Proyek ini di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Namun, dalam praktiknya banyak petinggi kementerian terlibat, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Jika mengacu Perpres Nomor 108 Tahun 2022,food estatemasuk proyek prioritas strategis. Bahkan, food estatemasuk dalam golongan proyek strategis nasional (PSN) dalam Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022.

"Daftar proyek diatur dalam peraturan presiden tentang program peningkatan penyediaan pangan nasional melalui pengembangan kawasanfood estate," tulis beleid tersebut, dikutip Rabu (16/8).

Namun, hingga kini Jokowi belum menerbitkan perpres yang merinci daftar food estatedi seluruh Indonesia. Terlebih, pembangunanfood estatedilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga (K/L).

CNNIndonesia.commencoba merangkum sederetfood estateJokowi yang tersebar di seluruh Indonesia, berikut daftarnya:

1. Sumatra Utara

Rencana proyek food estatedi Sumatra Utara termaktub dalam Kepmen Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep.19/M.PPN/HK/03/2023. Disebutkan pelaksanaan food estateini bakal dibangun dalam dua tahap pelaksanaan.

Tahappertama,dilaksanakan pada 2020-2024 di atas tanah seluas kurang lebih 3.964 hektare. Sedangkan tahapkeduabakal dilakukan pada 2024-2029 dengan sisa tanah seluas 7.623 hektare.

Beberapa kawasan food estate di Sumatra utara, yakni lumbung pangan di Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

2. Kalimantan Tengah

Untuk proyekfood estatedi Kalimantan Tengah tercantum dalam Perpres Nomor 108 Tahun 2022. Bahkan, ekonomi wilayah Kalimantan secara keseluruhan diramal akan tumbuh 5,5 persen sampai 6 persen jika food estate ini rampung.

Saat itu, Jokowi menjelaskan area pembangunanfood estatedi Kalimantan Tengah cukup luas, yakni 148 ribu hektare. Area itu termasuk wilayah irigasi dan akan digunakan untuk menanam padi.

"Kemudian area non irigasi seluas 622 ribu hektare, yang ini akan dikembangkan untuk menanam singkong, jagung, dan lain-lain, serta peternakan," terang Jokowi saat itu.

Sayang, pada akhirnya proyek tersebut malah mangkrak dan terbengkalai. Bahkan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilaifood estatedi Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah Jokowi.

Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutfood estatedi Kalimantan Tengah sudah bisa ditanami.

"Pak Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) membuktikan lahannya sudah bisa ditanami, hanya karena memang mungkin orangnya enggak ada, jadi agak lambat. Jadi kita setop di 43.500 hektare," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sumatera Selatan hingga Papua

Catatan Kenaikan oleh Ratusan Pemurni

Mentan Bantah Food Estate Gagal dan Kejahatan Lingkungan******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpomembantah kritik PDI Perjuangan (PDIP) soalfood estatePresiden Joko Widodo (Jokowi) yang gagal dan menjadi kejahatan lingkungan.

"Enggak, (food estate) kita normal, seperti apa yang ada," bantah Syahrul usai Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).

Syahrul menegaskan program lumbung pangan ala Jokowi itu sama sekali tidak bermasalah. Ia menyebut kritik-kritik di luar sana keliru.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan proyek food estatemangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun.

Kritik ini sekaligus respons Hasto soal dugaan aliran dana hasil kejahatan ke kas partai politik. Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun tangan menelusuri dugaan tersebut.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Bogor, Selasa (15/8).

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) sangat menaruh perhatian," sambungnya.

Food estatememang salah satu ide besar Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kekuasaannya. Proyek ini berada di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Bahkan, dalam praktiknya banyak petinggi kementerian/lembaga (K/L) terlibat, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Proyek lumbung pangan ini tersebar di berbagai daerah, mulai dari Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua.

[Gambas:Video CNN]