cara tambah limit shopee pinjam

Hubungi Rasul Terakhir

Melihat Bonus Ahok Cs di Tengah Wacana Erick Persulit 'Fulus' Bos BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal mempersulit bos-bos perusahaan pelat merah mendapatkan bonustahunan. Padahal, selama ini bos-bos BUMN mengantongi bonus puluhan miliar rupiah setiap tahunnya.

Erick bakal memberlakukan pengetatan aturan pemberian insentif yang tertuang dalam materi uji publik draf rancangan peraturan menteri (permen) BUMN. Aturan ini tengah digodok pemerintah.

Dalam rancangan permen BUMN tersebut, Erick mengatur sejumlah syarat bagi direksi atau komisaris BUMN untuk mendapatkan insentif. Salah satunya, bonus diberikan kepada anggota direksi dan komisaris jika tingkat kesehatan perusahaan paling rendah 70 persen.

Permen BUMN juga mengatur pengetatan persyaratan pemberian tantiem alias insentif kinerja direksi dan dewan komisaris/pengawas terkait hasil audit atas laporan keuangan.

Sebelumnya, aturan soal besaran gaji hingga bonus bos-bos BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Jika dilihat berdasarkan laporan keuangan tahunan masing-masing BUMN, berikut besaran bonus yang dikantongi para bos BUMN:

1. Pertamina

Berdasarkan laporan keuangan 2021 PT Pertamina (Persero) yang telah diaudit, kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris yang diterima pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar US,77 juta dan US juta.

Manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan. Mereka berhak mendapat US,77 juta alias Rp229,7 miliar (asumsi kurs Rp15.558 per dolar AS) per tahun.

Jika dibagi rata kepada 6 Dewan Direksi Pertamina, maka masing-masing orang mengantongi Rp38,29 miliar, termasuk Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Sementara itu, besaran bonus untuk Dewan Komisaris Pertamina sebesar US juta atau setara Rp248,7 miliar per tahun. Jika dibagi rata kepada 7 Dewan Komisaris, termasuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Komisaris Utama, maka masing-masing mendapat Rp35,5 miliar per tahun.

[Gambas:Video CNN]

2. Bank Mandiri

Mengutip laporan keuangan 2021 PT Bank Mandiri (Persero), tantiem yang diberikan untuk 10 orang dewan komisaris mencapai Rp99,55 miliar. Sementara itu, untuk 12 orang direksi dibagikan Rp258,5 miliar.

Jika ditotal antara bonus dan tantiem untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 10 orang dewan komisaris mengantongi Rp110,8 miliar dan 12 orang Direksi mendapatkan Rp313,3 miliar.

3. BRI

Berdasarkan laporan keuangan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), total tantiem, bonus, dan insentif untuk dewan komisaris, direksi, dan karyawan kunci BRI mencapai Rp1,29 triliun.

Jika dirinci, tantiem untuk Direksi BRI mencapai Rp339,8 miliar, tantiem Dewan Komisaris BRI sebesar Rp135,6 miliar, sedangkan bonus dan insentif untuk karyawan kunci mencapai Rp814,9 miliar.

4. BNI

Sementara itu, tantiem yang diberikan untuk bos-bos PT Bank Nasional Indonesia (Persero) dibayarkan pada 2021 sebesar 7,18 persen dari laba bersih perseroan dalam periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020.

Proporsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan terhadap direktur utama, yaitu komisaris utama sebesar 45 persen, wakil komisaris utama 42,5 persen, dan anggota Komisaris lainnya sebesar 90 persen dari tantiem komisaris utama.

Sedangkan proporsi tantiem terhadap direktur utama, yaitu direktur utama 100 persen, wakil direktur Utama 90 persen, dan anggota direksi lainnya 85 persen.

Jika dirinci, besaran tantiem untuk 10 orang dewan komisaris BNI pada 2021 mencapai Rp52,2 miliar. Sementara itu, tantiem untuk 12 orang direksi BNI sebesar Rp145,5 miliar.

5. Telkom

Mengutip laporan keuangan 2021 milik PT Telkom Indonesia (Persero), total remunerasi yang dibayarkan Telkom kepada seluruh dewan komisaris yang menjabat pada periode 2021 dan periode sebelumnya mencapai Rp128,7 miliar.

Remunerasi tersebut terdiri atas honorarium, tantiem, dan tunjangan lainnya. Jika hanya tantiem, total yang diberikan kepada 16 Dewan Komisaris menyentuh Rp98,37 miliar.

Sementara itu, total remunerasi yang dikucurkan kepada direksi Telkom mencapai Rp298,3 miliar pada 2021. Jumlah tantiem yang diberikan kepada 20 direksi Telkom menembus Rp256,2 miliar.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengantongi tantiem terbesar mencapai Rp31,6 miliar. Posisi kedua disusul oleh Direktur EBIS Telkom sebesar Rp26,8 miliar yang saat itu masih diduduki Edi Witjara.

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

Pemprov Banten Buka Suara soal PHK 1.600 Buruh Pabrik Sepatu******

Pemerintah Provinsi Banten mengaku belum memiliki solusi jelas untuk menangani rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.600 pegawai PT Nikomas Gemilang. Produsen sepatuitu meminta ribuan buruhnya mundur secara sukarela oleh pihak perusahaan.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan pertambahan ribuan pengangguran di wilayahnya. Pasalnya, krisis ekonomi terjadi di seluruh dunia, bukan Banten saja.

"Keadaan makro yang memang keadaannya sedang seperti itu secara global. Bukan hanya di Banten, global, sehingga kita terus mendialogkan itu," ujar Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, Rabu (11/01).

"Investasi di Banten meningkat 100 persen, itu juga berati ada harapan kita terkait kesempatan dan peluang kerja. Nah, itu terus juga kita komunikasikan," terangnya.

Disisi lain, Al Muktabar juga sangat berharap adanya peran pemerintah kota/kabupaten di Banten untuk terus menurunkan angka pengangguran, khususnya Pemerintah Kabupaten Serang yang menjadi lokasi PT Nikomas Gemilang beroperasi.

Sebelumnya Nikomas Gemilang mengaku terpaksa meminta karyawannya mengundurkan diri lantaran pesanan sepatu kualitas ekspor yang terus menurun semenjak perang Rusia-Ukraina bergulir.

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, namun mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.

"Berbagai hal telah kami lakukan seperti stop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

lagu sebenarnya

Erick Thohir Bongkar Modus Korupsi Dana Pensiun BUMN******

Menteri BUMN Erick Thohir ungkap moduskorupsi yang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah. Salah satunya, sengaja menghilangkan aset.

Hal ini disampaikan Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN, pada Rabu (11/1) malam dalam acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem'.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujarnya dikutip, Kamis (12/1).

"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jagalegacyini," imbuhnya.

Ia menyebutkan saat ini makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

"Sekarang saya bekerjasama dengan BPKP untuk menyusun blacklist,siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklisthanya presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan Asabri dan Jiwasraya," jelasnya.

Sebelumnya, Erick mengumumkan dari laporan yang dia terima terkait dana pensiun BUMN, sebesar 65 persen bermasalah. Hanya 35 persen saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.

"Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Erick Thohir Bakal Persulit Bos BUMN Dapat Bonus******

Menteri BUMN Erick Thohir akan mempersulit atau memperketat aturan bagi bos perusahaan negara untuk mendapatkan bonus tahunan.

Pengetatan aturan pemberian insentif ini tertuang dalam materi uji publik draf Rancangan Peraturan Menteri (Permen) BUMN yang tengah digodok pemerintah.

Dalam Permen BUMN tersebut, Erick mengatur sejumlah syarat bagi direksi atau komisaris BUMN untuk bisa mendapatkan insentif. Salah satunya, bonus diberikan kepada anggota direksi dan komisaris jika tingkat kesehatan perusahaan paling rendah 70 persen.

Adapun tingkat kesehatan perusahaan bakal dinilai berdasarkan aspek keuangan, operasional, dan administrasi. Bonus kepada petinggi perusahaan BUMN akan diberikan berdasarkan nilai yang diperoleh dengan minimal 70 persen.

Isu lain yang dibahas dalam Permen BUMN ini adalah pengetatan persyaratan pemberian tantiem atau insentif kinerja direksi dan dewan komisaris/pengawas terkait hasil audit atas laporan keuangan.

Disebutkan juga bahwa salah satu syarat pemberian tantiem atau insentif kinerja adalah laporan tahunan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Aturan itu akan diubah untuk memperketat syarat pemberian tantiem atau insentif kinerja.

"Mengubah syarat opini auditor atas laporan tahunan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian," tulis penjelasan di materi tersebut.

Selain itu, isu strategis yang ada dalam aturan ini adalah pemberian long term incentive (LTI) untuk direksi dan dewan komisaris BUMN. Pada penjelasan isu strategis itu disebut, LTI merupakan komponen penghasilan tersendiri atau bukan bagian dari tantiem.

"LTI merupakan komponen penghasilan tersendiri (bukan bagian dari tantiem) yang diberikan dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja dan tata kelola yang telah mendekati praktik terbaik internasional," tulis penjelasan di materi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kota super terapung

TWC Siapkan Sistem Zonasi Kawasan Candi Borobudur Tahun Ini******

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (TWC) berencana menerapkan sistem zonasi di kawasan Candi Borobudur. Sistem zonasi bertujuan menata pemanfaatan Borobudur antara kepentingan konservasi, spiritual, edukasi, hingga komersial.

Direktur Utama TWC Edy Setijono mengatakan penerapan tersebut menjadikan antarkepentingan dapat lebih tertata, terutama terkait jalur yang digunakan.

"Jadi, besok (mendatang) tidak ada lagi tabrakan karena jalurnya sudah kami tata ulang. Mereka punya lokasi masing-masing. Misalnya kegiatan spiritual, pasti lokasinya di situ," ujar Edy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/1).

TWC, kata Edy, juga berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, komunikasi diperlukan demi harmonisasi antarpemangku kepentingan karena sistem tersebut nantinya diterapkan demi kebaikan bersama.

TWC pun memberikan ruang Candi Borobudur untuk kepentingan umum. Tidak ada satu pihak yang mengklaim khusus.

Terlebih, hal itu juga sudah tertuang dalam kesepakatan empat menteri dan dua gubernur untuk menjadikan Candi Borobudur sebagai pusat agama Buddha Indonesia dan dunia.

"Kami tetap jadikan ini (Candi Borobudur) untuk fungsi yang ada. Tapi dengan skala prioritas tertentu," kata Edy.

Terpisah, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengatakan kajian tersebut harus diputuskan bersama karena melibatkan beberapa institusi.

Sehingga, rencana sistem zonasi memerlukan kajian-kajian mendalam demi mencari titik temu antara pemanfaatan candi untuk kegiatan spiritual, konservasi, edukasi, maupun komersial.

"Dari nota kesepahaman itu, sudah ada SOP-nya. Nanti kami coba bahas kembali. Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk umat Buddha dan pemerintah," ujar Supriyadi.

"Karena dalam UU Cagar Budaya, salah satu pemanfaatan Candi Borobudur adalah untuk kepentingan agama," kata Supriyadi.

[Gambas:Video CNN]

Saya yang terkuat dalam sistem perjalanan waktu dalam sejarah

Harta Anak Haji Isam Tembus Rp5 T Meski Baru Berumur 20 Tahun******

Dua anak pengusaha sawit asal Kalimantan, Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam, kembali menjadi sorotan. Kali ini terkait dengan hartanya yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun meski baru berusia 20 tahun-an.

Kedua anak Haji Isam tersebut adalah Liana Saputri dan Jhony Saputra. Harta kekayaan keduanya bertambah Rp1,1 triliun hanya dalam sepekan akibat kenaikan saham perusahaan kelapa sawit milik keluarga, Pradiksi Gunatama (PGUN).

Mengutip CNBC Indonesia, Rabu (11/1), dalam sepekan terakhir harga saham PGUN menguat 28,05 persen. Saat ini, harga saham PGUN tercatat di Rp1.050/saham dengan kapitalisasi pasar Rp6,02 triliun.

Berbeda dengan Liana yang mengontrol PGUN, Johnny memperoleh posisi strategis di JARR dan tercatat sebagai salah satu komisaris utama termuda di perusahaan publik.

Liana dan Jhony saat ini tercatat masih mengisi jabatan tertinggi di dua perusahaan Haji Isam tersebut.

Liana yang kala IPO PGUN 2020 lalu berusia 22 tahun, memiliki latar pendidikan terakhir Business Management and Leadership dari Santa Monica College, Los Angeles 2018.

Sementara itu, Jhonny  yang saat PGUN melantai di bursa baru berusia 19 tahun juga menjabat posisi strategis di berbagai perusahaan lain dalam Grup Jhonlin milik Haji Isam.

[Gambas:Video CNN]