pinjam uang bank jago

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

gacor 2023

Pedagang Kaki Lima******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan pengusaha makanan-minuman termasuk UMKM dan pedagang kaki lima wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Siti Aminah menuturkan ketentuan itu juga berlaku untuk pelaku usaha makanan-minuman hasil sembelihan serta jasa penyembelihan.

"Semua pelaku usaha dari mikro, kecil, menengah dan besar termasuk UKM dan pedagang kaki lima khusus makanan minuman, jasa sembelihan dan yang berkaitan dengan makanan minuman," ucap Siti kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

Selain itu, para pelaku usaha melakukan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare) yang didampingi Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

Siti menuturkan semua biaya gratis karena ditanggung oleh negara.

"Sertifikat halal gratis (SEHATI) ditanggung APBN, APBD, CSR, Bank dan yang lainnya," ucapnya.

Untuk mendaftar, pelaku usaha bisa mengakses layanan 'Sihalal' melalui link bpjph.halal.go.id atau ptsp.halal.go.id.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Nona yang luar biasa

judiresmi

CORE: Manajemen pangan diperkuat untuk tekan inflasi saat Ramadhan******

Menjelang Ramadhan permintaan terhadap bahan pangan memang biasanya mulai meningkat, sehingga terjadi inflasi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyatakan bahwa penguatan manajemen pangan diperlukan untuk memastikan inflasi saat Ramadhan terjaga, mengingat hingga kini komponen bergejolak (volatile food)masih menjadi penyumbang inflasi terbesar.

“Menjelang Ramadhan permintaan terhadap bahan pangan memang biasanya mulai meningkat, sehingga terjadi inflasi terutama dipicu oleh volatile food inflation. Jadi bagi pemerintah ini perlu memperkuat manajemen pangan,” ujar Mohammad Faisal ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menyatakan bahwa penguatan manajemen pangan di sisi produksi dapat dilakukan pemerintah dengan memberikan insentif untuk menurunkan biaya produksi para petani.

Sementara di sisi distribusi, hal tersebut dapat diterapkan dengan memantau stok beras yang dimiliki oleh semua distributor, tidak hanya Perum Bulog, namun juga distributor swasta.

“Dalam hal demandatau di tingkat konsumen, ini perlu ada upaya pemerintah untuk diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan yang terlalu tinggi pada satu jenis bahan pangan tertentu,” kata Faisal.

Menurutnya, komoditas pangan terutama beras, masih berpotensi untuk menjadi faktor pemicu inflasi pada Maret 2024, walaupun kemungkinan daya dorongnya sudah berkurang.

Ia menuturkan bahwa hal ini dikarenakan beberapa daerah penghasil beras sudah mulai panen bulan ini sehingga akan meningkatkan produksi beras.

Hasil produksi tersebut akan menambah surplus beras nasional yang sebelumnya menipis selama Januari hingga Februari 2024 karena konsumsi selama masa kampanye dan pemilihan umum serta keterlambatan masa tanam.

“Karena perubahan iklim, yang biasanya di Februari sudah mulai panen, nah ini di Maret baru mulai panen. Jadi itu juga yang membuat produksinya agak terlambat sedikit,” ucap Faisal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa beras merupakan komoditas penyumbang inflasi pada Februari 2024 dengan andil sebesar 0,21 persen terhadap inflasi bulanan (month-to-month/mtm) serta 0,67 persen terhadap inflasi tahunan (year-on-year/yoy).

Baca juga: Pengamat sarankan manajemen pengendalian harga pangan selama Ramadhan
Baca juga: Presiden: Manajemen pengelolaan beras kunci antisipasi krisis pangan
Baca juga: DPR RI minta pemerintah terapkan manajemen stok pangan yang baik

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

situs bo slot

IHSG Menguat ke Posisi 7.157 Meski 284 Saham Ambruk******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.157 pada Senin (29/1) sore. Indeks saham menguat 20,08 poin atau 0,28 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,45 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,7 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 216 saham menguat, 284 terkoreksi, dan 264 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia kompak bergerak di zona hijau. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,77 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong 0,64 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan 0,89 persen.

Sementara, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,34 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,28 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,14 persen.

Seperti Eropa, bursa saham AS juga bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 melemah 0,07 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,35 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Roh Kudus kelas satu

slot gacor tanpa deposit

Legislator minta DKI tambah sekolah di tiap kelurahan di Koja******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah sekolah di setiap kelurahan di kawasan Koja, Jakarta Utara, demi pemerataan pendidikan.

"Warga Koja, Jakarta Utara, meminta penambahan sekolah jenjang SD hingga SMA yang idealnya terdapat satu sekolah di satu wilayah kelurahan," kata Suhud kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Hal itu diketahui Suhud ketika warga Koja menyampaikan aspirasi dalam reses yang dilaksanakan pada Januari 2024. Keluhan warga yakni ada anak didik SD harus sekolah dengan jarak yang jauh dari rumah mereka.

Selain itu, akibat kurangnya jumlah sekolah, warga kurang mampu harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. “Ada sekolah negeri, tapi lokasi jauh sehingga sebagian sekolah di swasta,” katanya.

Baca juga: SMAN 110 Koja masuk kandidat Lomba Sekolah Sehat Nasional

Karena itu, Suhud meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuat perencanaan pembangunan sekolah tingkat SD SMP dan SMA Negeri, khususnya di wilayah Jakarta Utara, pada 2025.

Selain itu, Suhud mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pendataan pada gedung sekolah yang sudah layak untuk segera direvitalisasi.

“Banyak kondisi bangunan sekolah yang perlu diperhatikan, karena sudah banyak sekolah di Jakarta yang usia bangunan sudah tua," katanya.

Berdasarkan data pokok Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tercatat sebanyak 217 sekolah terdiri dari 53 negeri dan 164 swasta di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pada 2024.

Baca juga: SMAN 13 Jakarta membuat kebun di atap masjid sekolah

Sebelumnya, "Publikasi Pademangan Dalam Angka 2023" dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Utara menyebutkan Kelurahan Ancol belum memiliki SMA Negeri sederajat (SMK dan MA).

Statistisi Ahli Pertama BPS Kota Jakarta Utara Ulul Azmi Afrizal Rizqi di Jakarta Utara, Selasa, membenarkan data statistik dalam publikasi tersebut.

"Benar, kalau kita membaca publikasi 'Pademangan Dalam Angka 2023', Ancol belum memiliki SMA Negeri atau sederajat," kata Ulul Azmi dalam sesi wawancara di Kantor BPS Jakarta Utara di Koja.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

petarung303

Kunjungi Jerman, Menaker ingin kembangkan kerja sama ketenagakerjaan******

Saya berharap kunjungan kerja kami ke Jerman kali ini, dapat memperkuat diplomasi di bidang ketenagakerjaan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman Arif Havas Oegroseno membicarakan potensi pengembangan kerja sama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jerman.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, Menaker Ida menyampaikan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi antara Indonesia dan Jerman selama ini sudah terjalin dengan baik.

Melalui Dubes Arif Havas, Ida berharap pemerintah Jerman untuk terus mendukung sekaligus meningkatkan pelatihan vokasi di Indonesia.

"Saya berharap kunjungan kerja kami ke Jerman kali ini, dapat memperkuat diplomasi di bidang ketenagakerjaan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman, " ujar Ida Fauziyah usai pertemuan dI Berlin, Jerman pada hari ini.

Baca juga: Menaker apresiasi keseriusan Jerman dalam penempatan perawat Indonesia

Kerja sama Indonesia dan Jerman dalam bidang pendidikan dan pelatihan vokasi selama ini terjalin cukup erat. Hingga saat ini, jelas Menaker, melalui GIZ pemerintah Jerman telah memberikan banyak dukungan untuk revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia.

"Dukungan dan bantuan Pemerintah Jerman di bidang ketenagakerjaan, antara lain pembangunan gedung pelatihan vokasi, pengembangan sistem dan program pelatihan vokasi, bantuan sistem akreditasi dan bantuan alat pelatihan, " katanya.

Ida menjelaskan bantuan awal Jerman melalui GIZ dalam pengembangan bidang ketenagakerjaan di Indonesia adalah pembangunan gedung Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung (BBPVP) dan pengembangan program Dual Vocational Training System atau kombinasi pelatihan di tempat kerja dan teori di sekolah kejuruan, serta Meister (kualifikasi yang diakui secara resmi).

Dengan fakta-fakta itu, tuturnya, pemerintah Indonesia dan Jerman terlihat memiliki fokus serupa untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Baca juga: Menaker bahas penempatan perawat Indonesia dalam kunjungan ke Jerman
Baca juga: Menaker-Dubes RI bahas kelanjutan penempatan PMI kesehatan di Kuwait

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan bersinar di langit

betviva

Negara G20 perkuat kerja sama atasi tantangan perekonomian global******

berbagai tantangan ekonomi, kesehatan, dan geopolitik telah memperparah salah satu permasalahan utama dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparan

Jakarta (ANTARA) - Negara-Negara Kelompok 20 (G20) sepakat secara konsisten memperkuat semangat multilateralisme melalui kerja sama untuk mengatasi tantangan perekonomian global. "Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tantangan ekonomi, kesehatan, dan geopolitik telah memperparah salah satu permasalahan utama dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparan," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat. Kondisi tersebut dapat menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, khususnya di negara berkembang. Hal itu mengemuka dalam pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) di bawah Presidensi G20 Brasil, yang berlangsung pada 28-29 Februari 2024 di Sao Paulo, Brasil. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Perry Warjiyo memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut. Pada forum tersebut, Perry mengatakan bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal telah membawa kinerja perekonomian Indonesia menjadi yang terbaik di antara negara berkembang. Ia juga menyoroti koordinasi kebijakan fiskal-makroprudensial yang telah dilakukan. Pada saat kebijakan fiskal memberikan prioritas insentif pada sektor tertentu, kebijakan makroprudensial melengkapi dengan turut memberikan insentif likuiditas yang dialokasikan kepada bank yang memberikan pinjaman ke sektor-sektor tersebut sehingga turut mendorong pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, Perry juga menyoroti tiga tren digitalisasi di sektor keuangan, yaitu digitalisasi di sistem pembayaran dan digitalisasi di perbankan juga industri keuangan, serta digitalisasi melalui konektivitas cross-border payments. Dari tren tersebut, ia menuturkan lima peran pembuat kebijakan di G20, yakni, rethink and reviewkonsolidasi industri perbankan dan pembayaran, baik dari sisi transaksi, interkoneksi, kapasitas, manajemen risiko, dan teknologi informasi; serta memperkuat regulasi dan supervisi, termasuk manajemen risiko dan keamanan siber. Selanjutnya, regulasi kepemilikan dan privasi data, baik data publik, data kontraktual, maupun data pribadi; serta cross-border governance, baik dari sisi teknis, regulasi dan supervisi, nilai tukar dan capital flows. Kemudian, literasi keuangan dan edukasi, antara lain perlindungan konsumen dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Pertemuan pertama FMCBG di bawah Presidensi Brasil membahas berbagai agenda penting yang dipayungi oleh tema utama presidensi, “Building a Just World and a Sustainable Planet", yaitu peran kebijakan ekonomi dalam mengatasi ketidaksetaraan (inequalities), perkembangan perekonomian global, sektor keuangan dan kebijakan perpajakan internasional untuk abad ke-21, serta global debt dan pembangunan berkelanjutan. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral sepakat bahwa perekonomian global berubah secara cepat, namun masih dibayangi oleh ketidakpastian. Selain itu, ketegangan geopolitik yang semakin meluas berisiko meningkatkan ancaman perekonomian kedepan. Oleh karena itu, G20 sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama internasional. Dalam pembahasan terkait agenda sektor keuangan, para gubernur bank sentral sepakat bahwa penting untuk memanfaatkan potensi teknologi digital, termasuk aset kripto, Central Bank Digital Currencies, dan cross-border payments, namun tetap mengedepankan regulasi untuk mengantisipasi risiko yang melekat. Pertemuan perdana untuk tingkat menteri keuangan dan gubernur itu dihadiri oleh seluruh anggota G20, termasuk African Union yang telah menjadi anggota tetap G20, negara undangan (Angola, Mesir, Nigeria, Norwegia, Portugal, Spanyol, Singapura, Swiss, dan Uni Emirat Arab), serta sejumlah organisasi internasional.

Baca juga: BI berkomitmen perkuat posisi Indonesia di kancah internasional
Baca juga: G20 sepakat pererat koordinasi atasi tantangan ekonomi global
Baca juga: BI kembangkan sistem pengawasan transaksi berbasis kecerdasan buatan

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024